ataudilakukan tidak menurut selayaknya.Kata tidak tepat pada waktunya dan kata tidak layak apabila dihubungkandengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitursebagian atau secara keseluruhannya tidak menepati ataupun berbuat sesuatuyang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama ;Nomor 17 dari 20 Halaman: PutusanNo.78/Pdt.G/2014/PN.Plg.Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan tersebut, MajelisHakim terlebih dahulu meneliti apakah ada alas hak yang mendasari

kontrak antara kedua belah pihak terkait dengan pesanan kaos tersebut.Sebab menurut Pasal 18320 KUHPerdata pada pokoknya menyebutkan suatuperjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak mengenai obyek tertentudalam hal ini obyeknya adalah KAOS sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) buahdan perjanjian/kesepakatan oleh kedua belah pihak tersebut sah menurut UUatau mengikat kepada kedua belah pihak sesuai asas Vacta Sun Servandaseperti diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata ;Menimbang, bahwa alas hak yang mendasari

perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 terjadi pisah ranjangsampai dengan sekarang;e bahwa, setelah sejak akhir tahun 20012 terjadi pisah ranjang, sehinggaberakibat pula kepada terjadinya pisah rumah antara Penggugat danTergugat sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antaraPenggugat dan Tergugat ;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang, bahwa selain adanya ikatan lahir, justru yang merupakan essensidalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasih sayang dan saling percayaserta perlidungan, tetapi telah ternyata ikatan batin (psikologis) itu telah ternyata pulatidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah18tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

WwitSetyobudi menggunakan shabu shabu itu) dikantor Meteosedangkan sisanya disimpan dalam kantong lengan jaketselanjutnya pergi ke kamar mandi, setelah keluar darikamar mandi telah datang petugas dari Pomau danmenangkap Saksi Wiwit Setyobudi setelah digeledahdiketemukan satu paket kecil shabu shabu sisakonsumsi seberat 0,0136 dikantong lengan kiri jaketmilik Saksi Wiwit Setyobudi.Bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwatersebut diliputi rumusan unsur pasal 114 ayat (1) UUNo.35 tahun 2009.Bahwa = =mendasari

ST/398/2009tanggal 22 Juli 2009 yang pada pokoknya menekankanpenyelesaian anggota INI yang terlibat penyalahgunaan narkotika untuk ditindak secara tegas gunamenimbulkan efek jera.Bahwa untuk dilingkungan TNI AD pimpinan TNItelah mengeluarkan beberapa petunjuk yakni STR KasadNomor STR/70/2008 tanggal 13 Pebruari 2008, STR KasadNomor STR/189/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang padadasarnya menekankan menindak tegas anggota INI ADyang terlibat narkotika hingga pemecatan untukmenimbulkan efek jera.Bahwa mendasari

dilanjutkan.Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak 3 (tiga)kali secara syah dan patut sesuai dengan ketentuan UndangUndang,yaitu panggilan ke1 dari Ka Otmil 04 Palembang Nomor :B/417/V/2019tanggal 31 Mei 2019, ke2 Surat Nomor : B/457/VII/2019 tanggal 12 Juli2019 dan ke3 Surat Nomor : B/518/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.Bahwa berdasarkan Surat Danyonif Raider 200/Bhakti NegaraNomor : 567/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 telah diberitahukanTerdakwa tidak berada di kesatuan.Bahwa dengan mendasari

ini telah memberikanketerangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan danyang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai denganketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurutpasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jikapara Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawasumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya samadengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itudengan mendasari

(duabelas) tahun sebagaimana bukti P.9, sehingga rencana pernikahan anak paraPemohon tidak menghalangi hak anak Pemohon untuk mendapatkanPendidikan dan sebagaimana bukti P.9 tersebut terbukti pula anak Pemohonbukan anak yang berkebutuhan khusus;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari

hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, serta darianak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan keterangan dari keluargacalon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengankesaksian kedua orang saksi Pemohon, bahwa selain alasan yangdikemukakan sebelumnya diatas yang mendasari rencana pernikahan anakPemohon dan calon suami anak Pemohon, adalah untuk menjaga agama dankehormatan, karena antara

No. 198 K/MIL/201312Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni peraturan hukum tidak diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya.Adapun alasan yang mendasari Pemohon Kasasi bahwa peraturan hukum tidakditerapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena :Unsur Ketiga yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari tindakpidana yang didakwakan sesungguhnya sangatlah tidak terpenuhi dan tidak terbukti,yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 22menguraikan

Sehinggadengan mendasari Surat Keputusan Kasad tersebut maka sangatlah adil dan bijakjika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan untuk memberikan kesempatansekali lagi kepada Pemohon Kasasi untuk tetap berdinas dan mengabdi dalamdinas keprajuritan.e.

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), maka dalam hal menjatuhkanpidana penjara dan pidana denda dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yangbersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.Permasalahannya adalah : Dengan mendasari

,MH., Bony Daniel, SH, Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 221222).Dikaitkan dengan penjatuhan pidana pokok (6 tahun) dan denda (1milyar) terhadap saya, rasanya rasa keadilan yang diharapkan belum terpenuhi (terlalu berat) karena Putusan Pengadilan Militer lO3 Padang Nomor06K/PM I03/AD/I/2012 Tanggal 18 Juni 2012 hanya mendasari Undangundang semata (keadilan legalis) tanoa mempedulikan rasa keadilan yanghakiki.2.

M Jamin sewaktu memancing di atassampan, tetapi di persidangan mengatakan menarik keterangannyahanya karena merasa takut kepada Saksi1 Alex Rutumalessy dan tanpaalasan yang jelas.V1 eeeeeees dst.Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2017Bahwa mendasari keterangan Pemohon Kasasi tersebut di atas, bahwaPemohon Kasasi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis ganja secaramelawan hak atau melawan hukum, dan keterangan Pemohon Kasasisangat beralasan secara hukum sebagaimana dalam BAP POM danketerangan

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana minimnya kualitas alatalat bukti yang adatidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan dari segikekuatan pembuktian dimana jika dihubungkan antara keterangan Saksi1,Saksi2 dan Saksi3 dengan Keterangan Pemohon Kasasi dan barang buktiyang ada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian.Bahwa Pemohon Kasasi mencermati

Halini diperkuat dengan surat dari Dan Rai Arhanud tersebut di atas yangdisampaikan Oditur Militer dipersidangan menerangkan bahwa TerdakwaKopda Sutrisno NRP 31040313431282 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer Ill16 Makassar karena Terdakwa mulaitanggal 10 November 2016 s.d sekarang belum kembali ke Satuan(Desersi), maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhisyarat untuk diperiksa dan diputus tanoa hadirnya

militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancamdengan pidanayang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sahdan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangUndang No. 31 tahun1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karenaHal 4 dari 16 Put Nomor : 46K/PM III16/AD/III/2018sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, makadengan mendasari

Bahwa hal yang menjadi dalil eksepsi adalah juga menjadi satukasatuan dengan konvensi, karena berkesinambungan maka dapatdijadikan hal yang mendasari satu sama lalinnya;2.

Bahwa hal yang menjadi dalil Termohon dalam konvensiadalah juga menjadi satu kesatuan dengan penjelasan dalam hal eksepsi,karena berkesinambungan maka dapat dijadikan hal yang mendasari satusama lain;2. Bahwa terhadap halhal yang menjadi dalil Penggugatpada poin 1, sampai poin 5 pada prinsipnya tidak keberatan dan Tergugatakui kebenaran terhadap uraian dalil tersebut;3.

surat jawaban dari Komandan BatalyonKavaleri 1/BCC Nomor B/159/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan suratjawaban Nomor B/178/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang dari semuajawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Rimba Jaya Putra,Kopda NRP 31060158721286 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IlO08 Jakarta.Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak adakepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan,dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.Bahwa dengan mendasari

perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalamPasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum PidanaMilter.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaNurisanto dan Saksi atas nama Sertu Moch Ilyas telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangankarena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, makadengan mendasari

Bahwa kewenangan pembuatan dan penyusunan SuratDakwaan adalah Oditur Militer yang mendasari padaBerkas Perkara dari penyidik POM yang berwenang(Pomdam V/Brw) yang memenuhi syarat formal dansyarat materiil sebagaimana Pasal 130 Ayat (2a) dan(2b) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga jelas bahwayang berwenang membuat dan merubah Surat Dakwaanadalah Oditur Militer (Vide Pasal 130 dan asal 131 UURI Nomor 31 Tahun 1997).b.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari Pasal171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untukmembuktikan salah tidaknya Terdakwa di depanpersidangan. Adapun kesimpulan Majelis Hakim untukmembuktikan pasal Surat Dakwaan adalah mendasaripasal 173, 174,175,176 dan 177 UU RI Nomor 31 tahun1997.b.

tidaknyaalatalat bukti yang ada dan juga sejauhmana kualitasalatalat bukti tersebut, sehingga dengan mendasarifaktafakta hukum di persidangan' dan setelahdihubungkan dengan alatalat bukti yang ada gunamembuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakimharuslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat buktiyang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindakpidana benar terjadi dan Terdakwa yangmelakukannya, sedangkan alatalat bukti tersebutdapat berkualitas dan kuat dengan mendasari

atas tidak dapat di terima dan harus di tolak.4.Bahwa Keberatan Keempat pada hurup D Majelis Hakimyudex facti telah mengesampingkan nilainilai keadilan,dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan keberatan Penasehat Hukum karena Majelis HakimTingkat Pertama sebagai pejabat Negara yang telah disumpahdan selain bertanggungjawab kepada para pencari keadilan danNegara juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esaadalah sungguhsungguh dalam memutus suatu perkara DemiKeadilan mendasari

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah memasukiMPP, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan diri danmanghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum,namun justru Terdakwa menjadi bagian dari kejahatan yangapabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akanberpengaruh pada prajurit di Kesatuan Divisi 2 Kostradkhususnya dan Kesatuan TNI pada umumnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan46Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas Majelis HakimTingkat

Halaman 4Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yangbernama XXXXX lahir pada tanggal 01 September 2004 dengan seorang lakilakiyang bernama RATNO SLAMET akan tetapi maksud Pemohon tersebut ditolakoleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruandengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.

Halaman 4Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama RISKAWATI lahir pada tanggal 12 Februari 2003dengan seorang lakilaki yang bernama MUHAMMAT MUSTOFA akan tetapimaksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan dengan alasan anak para Pemohonbelum cukup umur.

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapat6dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

menunjukkan identitasatau biodata Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah.Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 P.4, P.5, P6 dan P7menunjukkan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak anak para Pemohon.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, PengadilanAgama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dankarena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebuttermasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Cerai tersebut karena ternyata dalam AktaCerai Nomor 1110/AC/2014/PA.PO tertanggal 10 Juli 2014, yang dikeluarkanoleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, tertulis nama Pemohon SusiRohmawati binti Sariyo, padahal yang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P3 menunjukkanbahwa para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari