atau menggagalkan secara Langsung atau tidak langsungpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yaitu terhadapTersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara Korupsi yaituTerdakwa Mohamad Hasan bin Khusi Mohamad dan Terdakwa II R Azmi binMuhamad Yusof dengan maksud mencegah atau merintangi penyidikan yangsedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaantindak pidana Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik TenagaSurya (PLTS) di Ditjen Pembinaan

Oleh karena itu, tidaklan mungkin para Pemohon Kasasill/para Terdakwa melakukan perbuatan dengan maksudmencegah atau merintangi penyidikan yang sedang dilakukan olehPenuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan danPemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di DitjenPembinaan Pengembangan Masyarakat dan KawasanTransmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Tahun Anggaran 2008 dengan Tersangka NenengSri Wahyuni dengan

unsur "mencegah, merintangi, atau menggagalkan secaralangsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaandi sidang Pengadilan" dalam hal ini yang terdapat pada halaman 161 s/dhalaman 164, khususnya alinea terakhir pada halaman 164 yangberbunyi :"Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Mohamad Hasan binKhusi Mohamad dan Terdakwa II R.

Azmi bin Mohamad Yusof dapat dikualifisir sebagaiperbuatan yang telah mencegah, merintangi atau menggagalkan secaralangsung atau tidak langsung proses penyidikan, yang sedang dilakukanoleh KPK, sehingga KPK tidak dapat memproses Tersangka Neneng SriWahyuni ke penuntutan dan pelimpahan ke Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurmencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidaklangsung penyidikan, telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan

Olehkarena itu, sepatutnya saksi Bertha Herawati yang didakwa telahmencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidaklangsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidangPengadilan, bukanlah para Pemohon Kasasi Il/para Terdakwa karenapara Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidak pernah mengatahui danmengenal saksi Neneng Sri Wahyuni, para Pemohon Kasasi II/paraTerdakwa hanya mengenal seorang wanita yang mengaku bernamaNADIA.

NAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan secara berlanjut; 2.

Unsur Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2 ) ;3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atauikut serta melakukan perbuatan itu;4.

Unsur Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2 ) :Menimbang, bahwa kata merintangi berasal dari akar kata rintang,makna merintangi itu sendiri secara etimologi di dalam kamus bahasaIndonesia dimaknai sebagai tindakan menghalanghalangi ataumengganggu/mengusik sedangkan menggangu sendiri berasal dari akar kataganggu, yang berarti mengusik.

Di dalam rumusan pasal 162 UU RI No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,tindakan/kenyataan (feit) berupa merintangi atau menggangu disusun secaraalternatif, artinya jika salah satu bentuk diantara tindakan/kenyataan tersebutterpenuhi maka bentuk tindakan/kenyataan lainnya tidak perludipertimbangkan atau dianggap pula telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa tindakan merintangi atau) mengganguPutusan No. 241/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 58sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal Rumusan

Selanjutnya di dalam rumusan pasal162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baraitu sendiri tidak disebutkan secara tegas bentukbentuk tindakan seperti apayang dapat dikategorikan sebagai tindakan merintangi atau menggangu.Artinya rumusan pasal tersebut memberikan ruang kontempelasi kepadaHakim untuk memaknai seperti apa bentuk tindakan merintangi ataumenggangu itu sendiri, mengingat akan ada banyak sekali bentuk modifikasidaripada tindakan merintangi atau menggangu itu sendiri

Sehigga pemaknaan pengertian merintangi atau menggangu secaraterminologis diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai penemu hukum/rechtfinder ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan faktafaktahukum yang terungkap di depan persidangan.

EKO merintangi sepeda motor saksi AGUSsehingga saksi AGUS menghentikan sepeda motornya selanjutnya terdakwa IlEKO mencabut kunci kontak sepeda motor saksi AGUS dan purapuramananyakan sesuatu kemudian terdakwa II.

EKO merintangi sepeda motor saksi AGUSsehingga saksi AGUS menghentikan sepeda motornya selanjutnya terdakwaIl. EKO mencabut kunci kontak sepeda motor saksi AGUS dan purapuramananyakan sesuatu kemudian terdakwa Il.

EKO merintangi sepeda motor saksi AGUSsehingga saksi AGUS menghentikan sepeda motornya selanjutnya terdakwaIl. EKO mencabut kunci kontak sepeda motor saksi AGUS dan purapuramananyakan sesuatu kemudian terdakwa II.

EKO SUSANTO merintangi sepeda motor saksiAGUS SUSENO sehingga saksi AGUS SUSENO menghentikan sepedamotornya selanjutnya terdakwa 2. EKO SUSANTO mencabut kuncikontak sepeda motor saksi AGUS SUSENO dan pura puramenanyakan sesuatu kemudian terdakwa meminta KTP danmenggeledah saku celana saksi AGUS ;e Bahwa benar sewaktu terdakwa 2.

EKOSUSANTO merintangi sepeda motor saksi AGUS SUSENO sehingga saksi AGUSSUSENO menghentikan sepeda motornya selanjutnya terdakwa 2. EKOSUSANTO mencabut kunci kontak sepeda motor saksi AGUS SUSENO dan17.purapura mananyakan sesuatu kemudian terdakwa 2. EKO SUSANTOmeminta KTP dan menggeledah saku celana saksi AGUS SUSENO dansewaktu terdakwa 2.

dilaporkan GSJA (Gereja Sidang Jemaat Allah)Irene tidak dapat beribadah lagi di Gedung GSJA tempat kejadian tersebut danharus Berpindah tempat dan Kontrak rumah di Jembatan 2 Niki Niki KabupatenTimor Tengah Selatan untuk melakukan ibadat seperti biasanya, sedangkanInventaris Gereja masih dalam gedung sebelumnya sehingga pihak GerejaGSJA harus membeli inventaris baru untuk melakukan ibadat.Sehingga dari pokok hal tersebut apakah hukuman tersebut sudahsetimpal dengan perbuatan Terdakwa, bahwa perkara merintangi

Nadek, S.Th. hal ini perlu diketahui bukan saja tempatkebaktian yang di pagar melainkan juga termasuk pekarangan rumah ParaTerdakwa yang memang satu bidang dengan gedung turut dipagar untukmenjaga terjadinya halhal yang dilakukan oleh orangorang yang tidakbertanggungjawab sekaligus demi keamanan gedung kebaktian.Bahwa dipagar kelilingnya gedung kebaktian guna menghindari masuknyaOrangorang yang tak dikenal untuk merusak aset gedung yang ada di dalamdan Para Terdakwa tidak mempunyai maksud untuk merintangi

SheniYunita Naleh, S.Th. bahwa itu merupakan suatu hal yang merintangi/menghalangi untuk berbakti atau beribadah.Bahwa selain pagar yang dibuat oleh Para Terdakwa untuk keamananFasilitas Gedung kebaktian anggota Gereja Sidang Jemaat Allah juga ParaTerdakwa memasang papan yang bertuliskan tanpa hak dilarang masuktulisan tersebut menurut Para Terdakwa bukan ditujukan kepada GerejaSidang Jemaat Allah namun bersifat umum kepada siapa saja termasukkeluarga Terdakwa, namun setelah anggota Sidang Jemaat

Sheni YunitaNadek, S.Th., sampai saat ini, sehingga tidak ada kunci di tangan ParaTerdakwa sebagai bukti tidak pernah melarang menggunakan gedungtersebut untuk beribadah sehingga tidak benar kalau dikatakan ParaTerdakwa merintangi/melarang anggota Gereja Sidang Jemaat Allah untukberibadah di dalam gedung tersebut, yang akibatnya Para Terdakwa didakwamelanggar ketentuan Pasal 175 KUH Pidana .Bahwa selain Para Terdakwa memagari dan memasang papan yangbertuliskan tanpa hak dilarang masuk juga Para Terdakwa

No. 1127 K/Pid/2016 Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan JudexFacti Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaanbersifat umum dan diijinkan dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan,telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menyuruh Tergugat II merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat, pada tanggal 3Nopember 2017, serta Tergugat IIl yang menyuruh Tergugat IV, untukmerintangi dan menghentikan kegiatan tambang Penggugat pada tanggal 1Nopember dan 3 Nopember 2017, adalah suatu perbuatan melawan hukum,demikian juga Tergugat V, VI dan VII yang turut serta merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat diatas tanah dimaksudpada tanggal 3 November 2017 adalah

Apakah benar Tergugat menyuruh Tergugat II merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tangal 3Nopember 2017, Tergugat III menyuruh Tergugat IV merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1Nopember dan 3 Nopember 2017 dan Tergugat V, VI dan VII turut sertamerintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat ditanahin Casu adalah suatu perbuatan melawan hukum,Ad.1 Apakah benar Surat perjanjian sewa tanah antara Penggugatsekarang Terbanding

Apakah benar Tergugat menyuruh Tergugat II merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tangal 3Nopember 2017, Tergugat Ill menyuruh Tergugat IV merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal1 Nopember dan 3 Nopember 2017 dan Tergugat V, VI dan VII turutserta merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubaraPenggugat ditanah in Casu adalah suatu perbuatan melawanhUkum ;Halaman 82 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMRMenimbang, bahwa Pasal

V dan satpol PP tetapi keterangan saksi saksi tersebut tidak menerangkan bahwa Tergugat lah yang menyuruhTergugat Il merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubaraTerbanding semula Penggugat pada tangal 3 Nopember 2017, Tergugat Illlah yang menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatantambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember2017 serta menerangkan bahwa Tergugat V, VI dan VII yang turut sertamerintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Terbandingsemula

dan menghentikan kegiatan tambang batubaraPenggugat pada tangal 3 Nopember 2017, Perbuatan Tergugat Illmenyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambangbatubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember 2017 dan 3 Nopember 2017dan Perbuatan Tergugat V, VI dan VII yang Turut Serta merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat sebagaimana yangHalaman 92 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMRdidalilkan Penggugat' sebaliknya Para Tergugat telah berhasilmembuktikan dalil bantahannya

Menyatakan Terdakwa RAHMAN Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan secara berlanjut;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;3.

Unsur Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2 ) ;3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atauikut serta melakukan perbuatan itu;4.

Unsur Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratPutusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 57sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2 ) :Menimbang, bahwa kata merintangi berasal dari akar kata rintang,makna merintangi itu sendiri secara etimologi di dalam kamus bahasaIndonesia dimaknai sebagai tindakan menghalanghalangi ataumengganggu/mengusik sedangkan menggangu sendiri berasal dari akar kataganggu, yang berarti mengusik.

Di dalam rumusan pasal 162 UU RI No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,tindakan/kenyataan (feit) berupa merintangi atau menggangu disusun secaraalternatif, artinya jika salah satu bentuk diantara tindakan/kenyataan tersebutterpenuhi maka bentuk tindakan/kenyataan lainnya tidak perludipertimbangkan atau dianggap pula telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa tindakan merintangi atau menggangusebagaimana yang dimaksud di dalam pasal Rumusan 162 UU RI No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan

Selanjutnya di dalam rumusan pasal162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baraitu sendiri tidak disebutkan secara tegas bentukbentuk tindakan seperti apayang dapat dikategorikan sebagai tindakan merintangi atau menggangu.Artinya rumusan pasal tersebut memberikan ruang kontempelasi kepadaHakim untuk memaknai seperti apa bentuk tindakan merintangi ataumenggangu itu sendiri, mengingat akan ada banyak sekali bentuk modifikasidaripada tindakan merintangi atau menggangu itu sendiri

Sehigga pemaknaan pengertian merintangi atau menggangu secaraterminologis diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai penemu hukum/rechtfinder ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan faktafaktahukum yang terungkap di depan persidangan.

Menyatakan Terdakwa RADEN MASDI Bin RADEN NUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP ATAU IUPK;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN MASDI Bin RADEN NUN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;3.

PDM38/KETAP/Euh.2/06/2014 tertanggal 16 Juni 2014dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:Bahwa ia terdakwa RADEN MASDI Bin RADEN NUN pada hari Rabutanggal 05 Maret 2014 sekitar jam 07.00 WIB dan pada hari Minggutanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaktidaknyapada waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di jalan areal PT.WHWAR (Well Harvest Minning Aluminia Refinery) Kabupaten Ketapangatau setidaktidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ketapang, merintangi

Unsur Merintangi atau Mengganggu Kegiatan UsahaPertambangan dari pemegang IUP atau IUPK;Ad.1.Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Tindak pidana atau strafbaar feitmerupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atauHalaman 33 dari 42 Put. Perk. No. : 123/Pid.Sus/2014/PN.KTP34tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawabanpidana kepada pelakunya.

yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum.Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selamaPersidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegasmenjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelisberpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukumyang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinanunsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Ad.2.Unsur Merintangi

atau Menggangu Kegiatan UsahaPertambangan Dari Pemegang IUP atau IUPK;Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud merintangi ataumengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah setiap bentuktindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usahapertambangan, seperti terganggunya proses produksi ataupun prosespembangunan fasilitas pendukung usaha pertambangan, timbulnyahambatan yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan penghentianoperasi usaha pertambangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap

Menyatakan Terdakwa RADEN MASDI Bin RADEN NUN, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATANUSAHA PERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP ATAUIUPK;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN MASDI BinRADEN NUN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;3.

Kaltim Jaya BaraKampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, setiap orang yang merintangi ataumenggangu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPKyang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136ayat (2) yang dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : Awalnya pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00Wita,

Kaltim Jaya Bara dengan caramembuat pagar dari kayu dengan tujuan untuk merintangi kegiatanpertambangan PT. Kaltim Jaya Bara, melihat kejadian tersebut kemudianSaksi ABU BAKAR melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi ASMONOselaku wakil dari PT. Kaltim Bara Jaya dan ke Pos Pol Labanan;Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 14/PID/2017/PT.SMRBahwa Terdakwa melakukan aksi penutupan Jalan Houling di Km. 04tersebut dengan alasan Terdakwa mengklaim lahan yang digunakanPT.

Kaltim Bara Jaya yang ditandatangani oleh H.Makmur HAPK selaku Bupati Berau pada tanggal 3 Februari 2010 (copyterlampir); Bahwa akibat aksi merintangi atau penutupan jalan houling aktifitaspertambangan menjadi terganggu karena mobilisasi sarana tambangterhenti diantara mobil DT yang mengangkut hasil tambang batu bara darilokasi pit tambang menuju pelabuhan terhenti, mobil sarana angkutkaryawan dan barang tambang terhenti, sarana mobil penyiraman jalanhouling juga terhenti, akibatnya PT.

(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan NegeriTanjung Redep telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam salinan resmiPutusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep, tanggal 9 Juni 2016, Nomor232/Pid.B/2015/PN.Tnr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MUPIT DATUSAHLAN Bin Almarhum BASUKI,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "DENGAN SENGAJA MERINTANGI KEGIATAN USAHAPERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP atau IUPKYANG

Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019UndangUndang Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwaobstruction of justice hanya diperuntukkan dan diterapkan terhadaporangorang yang secara langsung atau tidak langsungmenggunakan materi/uang, kekuasaan, pangkat, jabatan ataukedudukan atau secara fisik menghalanghalangi, mencegah,merintangi, menggagalkan, menyembunyikan, atau melakukanperlawanan terhadap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaansidang pengadilan, sehingga proses pemeriksaan tindak pidanaterhenti sementara

atau terhenti seterusnya;Rasio legis pembuat undangundang merumuskan ketentuan Pasal21 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi mengenai obstruction ofjustice didasarkan pada suatu keadaan, situasi penegakan hukumtindak pidana korupsi saat itu sangat sulit dilakukan prosespemeriksaan terhadap para pelaku disebabkan karena para pelakudi backup, dilindungi oleh kekuatan materi, kekusaan ataumenggunakan kekuatan fisik untuk mencegah, menghalanghalangi,merintangi penegak hukum = untuk dilakukannya penyidikan

Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orangyang diduga melakukan tindak pidana, melainkan atas dasarperbuatan nyata/riil dengan menggunakan kedudukannya ataukekuatan fisik, misalnya dalam perkara Pengacara dari SetyaNovanto, perkara Anggodo Widjojo, yang dinyatakan bersalah danpengadilan menghukum pelakunya bukan atas dasar saran, idea,pendapat yang disampaikannya kepada pelaku yang sedangdiproses hukum, sehingga mencegah, menghalanghalangi,merintangi

Seperti halnya dalam perkara Anggodo Widjojo yangterbukti bersalah melakukan obstruction of justice atas perbuatansecara nyata menggunakan fisik atau kekuatan materilmenyembunyikan saudara kandungnya bernama Anggoro Widjojoagar mencegah, merintangi petugas KPK untuk melakukan tugaspemeriksaan penyidikan dan penuntutan terhadap Anggoro Widjojo;. Berdasarkan penjelasan kedua perkara tersebut di atas sangat jelassikap dan pendapat pengadilan dalam mengartikan atau memaknaiHal. 28 dari 47 hal.

Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019obstruction of justice secara terbatas pada makna yang sempit yaituobstruction of justice dilakukan dengan cara menggunakan materi/uang, kekuasaan, pangkat, jabatan atau kedudukan atau secara fisikmenghalanghalangi, mencegah, merintangi, menggagalkan,menyembunyikan atau melakukan perlawanan terhadap penyidikan,penuntutan atau pemeriksaan sidang pengadilan, sehingga prosespemeriksaan tindak pidana terhenti sementara atau terhentiseterusnya;2.

Unsur merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancamkeamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan denganhatihati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahuluagar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancamdengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda palingbanyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah;4.

Merintangi lalulintas, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya.Jika orang yang mabuk itu diam saja dirumahnya dan tidak mengganggu apaapa, tidak dikenakan pasal ini.Menimbang, bahwa di dalam modul AsasAsas HukumPidana terbitan Pusat Pendidikan dan Pelatihnan Kejaksaan RI (hal. 313),Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 125 /Pid.C/2021/PN.Smp.dijelaskan mengenai salah satu putusan mengenai kasus tindak pidana yangdilakukan orang yang sedang mabuk yakni arrest Hoge Raad 27 Juni 1932.

., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : SECARA BERSAMA SAMA DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MERINTANGI PERTEMUAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT UMUM DAN DIIJINKAN ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing - masing selama : 2 ( DUA ) BULAN ;3.

pada hari Minggu tanggal 02Maret 2014 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret2014 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah Irene Niki Niki tepatnya didepan rumah Terdakwa II dan Sdr.ISHAK NOPE di RT.009RW.003 Keluarahan Niki Niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TimorTengah Selatan atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe ; Secara bersama samamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. barang siapa ;2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;3. merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan, atauupacara keagamaan yang diijinkan, atau upacara pemakaman jenazah ;4. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.Ad. 1.

masingmasing sub unsur pada unsur tersebut ;Menimbang, bahwa Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun olehTim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,menyebutkan merintangi adalah mengalangi, mengganggu atau mengusik ;Menimbang, bahwa tindakan merintangi disini adalah bersifat melawanhukum jika pertemuan keagamaan atau upacara keagamaan itu diijinkan ;Menimbang, bahwa menurut S.R.

Terdakwa dan Terdakwa II sembariberkata berani masuk kaki patah ;Bahwa Saksi Lurah Konstantinus Naitboho menerangkan bahwa selamaini gedung tersebut memang benar digunakan untuk ibadah setiap hari Minggu ;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah mengalangi jemaatuntuk melakukan ibadah di Gereja pada hari Minggu, apalagi belum ada larangantersendiri atau secara khusus dari pejabat yang berwenang untuk itu, makadengan demikian menurut hemat Majelis, adalah benar, bahwa para Terdakwatelah merintangi

ibadah yang hendak dilakukan oleh jemaat GSJA ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Maajelis,kesepakatan para Terdakwa untuk bersama sama tersebut, adalah sebagaiindikator bahwa para Terdakwa telah menyadari/ menginsyafi bahwa merekabekerja sama untuk menghalangi/ merintangi kebebasan beribadah para jemaatGSJA lerene di NikiNiki, sehingga masingmasing Terdakwa telah melakukanperbuatan yang samasama memenuhi semua unsur dalam rumusan tindakpidana yang bersangkutan ;Sehingga dengan demikian

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 217/Pid.B-LH/2017/PN.Sgt, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Als DULLAH Bin CACCO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi kegiatan

Kutai Timuratau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sangatta melakukan tindak pidana, merintangi ataumengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yangtelah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2),dengan caracara sebagai berikut :Bahwa berawal karena terdakwa merasa ada lahan milik isterinya yang sudah digunakan oleh PT.

Menyatakan Terdakwa Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm) terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi danmenggangu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP danIUPKsebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umummelanggarpasal 162 UU. RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm)tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;3.

dan sempurna semua unsurunsur pasal dakwaan yang terbukti, telahpula mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan bagiTerdakwa, semua dikaitkan dengan faktafakta hukum yang telah terungkapdipersidangan, khususnya mengenai terbuktinya unsurunsur pasal dakwaan yangterbukti, oleh karenanya maka Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dalamputusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Merintangi