Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan

Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.

Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.

SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan,maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menuruthukum adalah merupakan objek Praperadilan;Bahwa Pemohon telah ditetapbkan Tersangka oleh Termohon Illberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik

dalam Laporan Polisi Nomor : LP/45/K/V/2013/SPKT SEKSUNGGAL tanggal 10 Mei 2013 atas nama Pelapor Aiptu SINTONGLUBIS (anggota Sat Brimob Polda Sumut) dan NomorLP/45/K/V/2013/SPKT/SEK SUNGGAL tanggal 21 Mei 2013 atas namapelapor IMELDA ELIA NORA SINAMBELA (istri Briptu MARISIROBERT PARULIAN SILAEN).Bahwa selanjutnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yangdialamikorban Briptu MARIS ROBERT PARULIAN SILAENdilakukanpenyidikan oleh Termohon Il dan Ill berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

/870/V/2013/Reskrim tanggal 10 Mei 2013,Nomor : SP.Sidik/ 870 /V/2013/Reskrim tanggal 21 Mei 2013 dan Nomor :SP.Sidik/80A/I/2016/Reskrim tanggal 14 Januari 2016.Alat bukti sebagai dasar Penetapan Pemohon sebagai Tersangkamelakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan sebagaimanadimaksud dalam pasal 365 KUH Pidana adalah :a.

MENANGGAPI DALIL PEMOHONBahwa menanggapi dalil Pemohon tentang surat perintah penyidikan perkaraPemohon tanpa nomor , dalam hal ini dijelaskan bahwa Surat PerintahPenyidikan perkara pidana dugaan pencurian dengan kekerasan yangHal. 25Putusan No. 29/Pra.Pid/2016/PN.Mdndilakukan Pemohon Dkk adalah Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/870/V/2013/Reskrim tanggal 10 Mei 2013, Nomor : SP.Sidik/ 870/V/2013/Reskrim tanggal 21 Mei 2013 dan Nomor : SP.Sidik/80A//2016/Reskrim tanggal 14 Januari 2016.

T.I,I dan Ill1;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /870/V/2013/Reskrim,tanggal 10 Mei 2013, Nomor : SP.Sidik /870/V/2013/Reskrim, tanggal 21 Mei2013 dan Nomor : SP.Sidik /80A/I/2016/Reskrim, tanggal 14 Januari 2016 .wa nanan nn nn nnn nnn nn nnn nnn nen nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ene nc nn ee T.1,I dan Ill2;Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan pencurian dengankekerasan Nomor : K/233/l/2016/Reskrim tanggal 25 Januari 2016.wanna nanan nnn nnn nnn nnn nn

Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara / Termohon adalah tidak sah ;3.

Untuk kepastian hukum, penyidikan perkara Pasal 167 KUHP dapatdihentikan (SP.3) dengan alasan : TIDAK MEMENUHI UNSURberpedoman pada penyidikan yang maksimal dan ketentuan yang benardan sah;Untuk selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28Desember 2011;Bahwa Para Pemohon sangat merasa keberatan dengan dikeluarkannyaSurat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut denganpertimbanganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa

Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara / Termohonadalah tidak sah;3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan ataslaporan dari Para Pemohon sebagaimana tertuang di dalam Surat TandaPenerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : 3094/1072/K/XI/2010/RSJUtanggal 7 November 2010 yang dikeluarkan oleh Polres Metropolitan JakartaUtara;4.

Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara / Termohonadalah tidak sah;Halaman 9 Putusan Nomor 05/Pra.Per/2014/PN Jkt. Ut3.

Putrabali Adyamulia;Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 518 atasnama Nyonya Leni;Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Untuk PenghentianPenyidikan LP Nomor : 3094/1072/K/X1/2010/Resju tanggal7 Nopember 2010 berikut lampirannya;Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/367/XI1/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara;Fotokopi Surat Ketetapan No. Sp.

Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara / Termohonadalah tidak sah ;3.

Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yangdimaksud huruf d di atas dibuktikan dengan perkara a quo yang tanpadiawali dengan tindakan yuridis yaitu Pemohon telah ditetapkan sebagaiTersangka pada tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021akan tetapi pada tanggal 28 Januari 2021 barulah Pemohon dipanggiloleh Termohon menghadap penyidik untuk diperiksa sebagai saksi padatanggal 1 Febuari 2021;g.

Bahwa apabila memperhatikan tindakan hukum yang dilakukanTermohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal25 Januari 2021 sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021 kemudian padatanggal 1 Februari 2021 baru Pemohon diperiksa sebagai saksimenunjukan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpaadanya bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup;Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan status seseorang sebagaiTersangka merupakan

Hal mana sampai dikeluarkannya Surat Perintah PenyidikanKepala Kepolisian Resort Pulau Buru Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrimtanggal 25 Januari 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor:Hal 11 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla11.12.13.SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 serta Surat PerintahPenahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 tanpadidahului dengan tindakan penyelidikan dan mekanisme gelar perkarahingga tanggal Permohonan Praperadilan ini diajukan

Oleh karena itu SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/V/2021/Reskrimtanggal 24 Mei 2021 serta Surat Perintah Penahanan NomorSP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 diterbitkan oleh Termohonterhadap Pemohon adalah cacat yuridis/tidak sah;Bahwa Pemohon menilai bahwa proses Penangkapan dan Penahananterhadap diri Pemohon yang cacat yuridis/tidak sah tersebut karena prosespenyelidikan dan penyidikan yang tidak

Menyatakan Surat Perintahn Penyidikan Kepala Kepolisian Resort PulauBuru Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021, SuratPerintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrimtanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon terkait peristiwapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidanaadalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum/cacat yuridis, dan olehkarenanya Penetapan Pemohon

mencabut SuratLP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum atas nama Liem Wie Tjen danmemerintahkan Tergugat / Terbanding mencabut Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 a.n. Chrisno Indianto, IR. SH.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (linat bukti T15) ;3.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (lihat bukti T15) ;kedua objek sengketa ini, meskipun berupa surat/ tertulis, yang diterbitkan olehpejabat kepolisian, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Keputusan iniberdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal13 Januari 2014 sebagai salahsatu dasar Penyidik/PenyidikPembantu, lptu JF Simanjuntak dan Aipda Arnold Pardedemelakukan upaya paksa terhadap saksisaksi dari KomisiInformasi Provinsi Sumut dan saksisaksi dari PemkabLabuhanbatu serta saksi Sdr. Ali Usman Harahap selakuTERLAPOR sejak 13 Januari 2014 hingga 26 Mei 2014 ;Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rapb.

Ali Usman Harahap, Sekretaris DaerahPemkab Labuhanbatu yang didasari laporan polisi nomor:LP/42/V2014/SU/RESLBH tanggal 13 Januari 2014 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/86/V2014 tanggal 13Januari 2014, dengan alasan Tindak Pidana YangDilaporkan Bukan Merupakan Tindak Pidana;5.

Ali Usman Harahap, Sekretaris Daerah PemkabLabuhanbatu, sejak diterbitkannya surat perintah penyidikanNomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal 13 Januari 2014 hinggaditerbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:S.Tap/86.a/XIV2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014,merupakan penyidikan yang dilakukan secara illegal dilingkungantugas PARA TERMOHON, karena tidak sesuai KUHAP danPeraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 ;Bahwa penyidikan perkara tindak pidana tersangka Sdr.

Ali Usman Harahap, Sekretaris Daerah PemkabHalaman 16 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.RapF.1.Labuhanbatu adalah kategori penyusup, illegal, dan liar, karenatidak memiliki legalitas surat perintah penyidikan pada suratperintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal 13 Januari2014;Penghentian Penyidikan Perkara Cacat Hukum Dan Tidak Sah ;Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, penyidikan atas perkara tindakpidana yang menjerat Sdr.

dan tidak sah, karenaPenyidik/Penyidik Pembantu 1 (satu) bernama lIptu JF SimanjuntakHalaman 18 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rapbelum mendapat perintah untuk menghentikan penyidikan yangdidasari surat perintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/86//2014tanggal 13 Januari 2014 ;.

/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai 2020;Di perbaiki menjadi ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP,Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Halaman 17 poin b tentang hukum angka 1 tertulis : ...Penetapantersangka yang diajukan Kepada Kejaksaan Tinggi Jambi, di dasrkan

Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai;Di perbaiki menjadi ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Halaman 22 pada permohonan /petitum Angka 2 yaitu :halaman 19 dari 63 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Jmb Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah

Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai;Adalah Tidak Sah dan Tidak berdasarkan atas Hukum, dan oleh karenanyatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Diperbaitki menjadi : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Adalah Tidak Sah dan Tidak berdasarkan atas Hukum, dan oleh karenanyatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Menimbang

,S.I.K., M.H. kepada KOMBES POL KASWANDI IRWAN, S.I.K. sehingga sesuaiketentuan yang berlaku di Kepolisian pada tanggal 20 Januari 2021 Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum, dan penerbitan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.

Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara MeningkatkanProses Penyelidikan Menjadi Proses Penyidikan Tanggal 13 Maret 2020,sesuai dengan aslinya di beri tanda T13;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Maret 2020, sesuaidengan aslinya di beri tanda T14;halaman 38 dari 63 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Jmb15.16.17.18.19.20:21.22.23.24.Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum Tanggal 20 Januari

MENGADILI:

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian;
2. Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON (LIBRIYENNIE THEOTIRTA) yang dikeluarkan oleh TERMOHON dengan nomor S.Tap/109/IX/2022/Reskrim tertanggal 26 September 2022 berdasarkan surat perintah penyidikan SP.Sidik/95/IV/2022/Reskrim, tanggal 06 April 2022 atas Laporan Polisi Nomor: LP.B/424/IV/2022/SPKT/ SAT RESKRIM/POLRES CIMAHI/POLDA JABAR, tanggal 06 April

Mengadili :

DALAM EKSEPSI;

• Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik

/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 ad sah menurut hukum;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 302.a/ X/2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015.

Dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal 372 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;