;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Objek Sengketadalam sengketa a quo(Vide Bukti P1) khususnya pada bagian konsideran dimanadasar penerbitannya adalah Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dimana Upaya Administratif dalam Undang Undang tersebut diaturdalam Pasal 129 yang menentukan;(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.Halaman 44Putusan No.120/G/2019/PTUNMDN(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan

Ayat (2) menyatakan Tahapan persiapan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan: huruf (b) menyatakanpembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BadanPermusyavaran Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepulu)Hari setelah pemberitahun akhir masa jabatan; Ayat (3) menyatakan Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdin atas kegiatan: huruf (b) menyatakan penelitiankelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi,serta penetapandan pengumuman mengeni pengesahan

Bahwa dalam posita gugatan poin pertama didalilkan bahwa tanahobyek gugatan adalah tanah yang bernama adat Tondau yang terdin dariYaimani, Yehur, Riaruk, Yehmensau dan Tanjung Rohorok sedangkandalam surat pelepasan yang dibuat oleh Gerson Y Hassor menyebutkanbahwa tanah yang dilepaskan adalah tanah YasauwVijeliHemensauw,dengan penyebutan yang tidak sama menandakan bahwa tanah yangdimaksud adalah tanah yang berbeda;2.

Putusan Nomor 92/G/2019/PTUNJKT.Pasal 7;Ayat (1) mengatur:Tingkat hukuman disiplin terdin dari:a. Hukuman disiplin ringan;b. Hukuman disiplin sedang; danc. Hukuman disiplin berat.Ayat (2) mengatur:Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdin dari:a. Teguran lisan;b. Teguran tertulis; danc. Pernyataan tidak puas secara tertulis.Ayat (3) mengatur:Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdin dari:a.

yang bersangkutan pertama kali mengetahuikeputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:Pasal 75 (1) :(2):(3) :(4) :Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin

pemakaian sendiri untuk produksi termasukpenyerahan Barang Kena Pajak atau bukan, maka Majelisberpendapat bahwa Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif khususuntuk perusahaan terpadu (integrated) yang melakukan kegiatanusaha menghasilkan BKP strategis yang dibebaskan PPN danmenghasilkan BKP yang terutang pajak termasuk penyerahan BKPsesuai dengan ketentuan Pasal 1A avat (1) huruf d UU PajakPertambahan Nilai;Bahwa kegiatan pemohon banding adalah melakukan kegiatan usahaterpadu (integrated) yang terdin

dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin dan :e Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal KedatanganSarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0

Kerugian ImmateriilBahwa klienklien Penggugat yang terdin dan para investorberkurang kepercayaannya untuk mengunakan jasaPenggugat dalam menginvestasikan uangnya yang ditafeirkerugian immateril ini sekurangkurangnya sebesar Rp100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah).Kerugian Penggugat IlKerugian matenil sebesar Rp 4.558.750.000, (empat milyarlima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), dengan perincian sebagai berikut: harga nominal Obligasi Subordinasi Bank Global yaitu

3.000.000.000, (tiga milyar rupiah). bunga Obligasi Subordinasi Bank Global yang belum dibayarsampai dengan tanggal gugatan ini, yaitu, bunga obligasiyang disepakati sebesar 14,5% pertahun, kupon bungaobligasi terakhir dibayarkan bulan Desember 2004, dengandemikian bunga obligasi yang belum dibayarkan adalah 43bulan x 14,5%/12 bulan x 3 milyar sama dengan Rp1.558.750.000, (Satu milyar lima ratus lima puluh delapanjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Kerugian ImmatenilBahwa klienklien Penggugat II yang terdin

dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.Dalam penjelasan disebutkan Yang dimaksud dengan penuhfanggung jawab adalah mempemnatikan Perseroan denganseksama dan tekun.3) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaiHalaman 57.Putusan NO.255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).4) Dalam hal Direksi terdin

Prosespemeringkatan dilakukan berdasarkan prosedur internalpemeringkatan, dimana didokumentasikan dan dibentuk berdasarkankebiasaan praktik yang telah diakui oleh dunia internasional.a Peringkat perdana tahun 2003 52.Bahwa Panitia Pemeringkat yang melakukan analisa terhadapTergugat terdin dari 3 (tiga) ahli Keuangan berpengalaman, yaituJazid Adam, Eka P.

Bahwa Ada du tower apartemen yang disediakan olehPenggugat yaitu Tower B dan Tower D; Bahwa setahu saksi, Tower B dan Tower D itu tidak khususdisediakan untuk mahasiswa Yayasan Pendidikan Telkom, akantetapi atau campur dengan penghuni lain yang sudah membell; Bahwa dua tower tersebut tidak bisa menampung 3000 orangmahasiswa: Bahwa jangankan amandemen, perjanjian pokok saja saksibelum pernah lihat dan membacanya; Bahwa setahu saksi ada 5.000 orang mahasiswa yang lulusseleksi tahun 2012/2013, yang terdin

seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik clanatas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik, dimana pada prinsipnyamasingmasing pihak bertetap pada dalil mereka semula, isi selengkapnya dan Replik clanDplik tersebut dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ml sebagalbahagian yangtak terpisahkan dad putusan mi;Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran datitdalil gugatannya,telah mengajukan alat bukti surat yang terdin

ditindaklanjuti secara positif, sehingga tergugat ErensCartenz Eluay dibebastugasan sementara terhitung sejak tanggal 10 Maret2017;Menimbang, bahwa bukti P22 dan P23 membuktikan bahwa tanggal 10Maret 2017 pihak Penggugat melakukan rapat koordinasi terkait Pembahasankasus dugaan pengambilan concentrate yang dilakukan oleh tergugat ErensEluay dengan pmbentukan Tim Investigasi dan Plan Investigasi;Menimbang, bahwa bukti P24 sampai dengan P33, P43, P45membuktikan bahwa pada bulan Maret 2017 Tim Investigasi yang terdin

Bapak dari Ndona Winbernama Moa Toyo sedang bapak dari Biru Toyo saksi tidak mengenalnya. bitiNdona Wini bernama Reo Nage, sedangkan istri Moa Toyo bemama Wini Noja.Perkawinan Moa Toyo dengan Wini Noja mempunyai empat orang anakdiantaranya Wawo Wini, Ndona Wini, Riwu Wini dan Lape Wini; Bahwa Api Bupu mempunyai empat orang anak yang terdin darn tiga perempuandan satu lakitaki. Anak lakilaki dan dua perempuan telah meninggal duniasedangkan satu perempuan lainnya sudah kawin keluar.

Yesa Apri Diana.Barangbarang : 1 (satu) stel pakaian terdin' dari satu buah baju kaos warna putih dan buahlongress warna abuabu milik Sdri. Yesa Apri Diana.

makaperbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakan olehOditur Militer kepada Terdakwa.Menimbang, bahwatindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah Pasal36 UU RI No. 42 Tahun 1999 yaitu : Pembeni fidusia yang mengalihkan, menggadaikan ataumenyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari penerima fidusia , sehingga dengandemikian terdin

(BuktiP.21).Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2007 dilakukan pertemuandengan Para Penggugat dan Tergugat dan Kabag.Keuangan PT.Cokran yangdifasilitasi olen Pemda Manokwan dan disepakati dibentuk Tim untuk menyelesaikanhakhak Para Penggugat yang terdin dari 11 orang untuk berangkat ke Jakarta untukbertemu dengan Tergugati dan Tergugat Ill selaku Dewan Komisaris.

dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin dan :Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal KedatanganSarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0)

warna bening tembus pandang didugaprekursor untuk membuat Narkotika yang masing masingbungkus seberat : 1 (satu) bungkus/paket seberat (Netto) 3 (tiga)Gram, 1 (satu) bungkus/paket seberat (Netto) 0,91 (Nol komasembilan puiuh satu) Gram,3. 1 (satu) buah kotak terbuat dari Plastik yang didalam nya terdapatbercak diduga Narkotika,4. 2(dua) bungkus/Paket serbuk wama putih yang dibungkus denganplastik klip warna bening tembus pandang diduga prekursor untuk45membuat Narkotika yang masing masing bungkus terdin

pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilSedangkan yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana sebagaimana Pasalayat (7) menyatakan bahwaInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yangbertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalamurusan Administrasi Kependudukan.Dan yang dimaksud dengan Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kotasebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016 Tentang Perangkat Daerah adalahPerangkat Daerah kabupaten/kota terdin

Tuntutan (petitum);Menimbang, bahwa fundamentum petendi terdin dari dua bagian yaitu bagianyang menguraikan tentang kejadiankejadian atau perstwa dan bagian yangmenguraikan tentang hukumnya, sedangkan petitum gugatan adalah merupakantuntutan yang diminta dan dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat, olehkarenanya Penggugat harus merumuskan petitum gugatan dengan jelas dan tegaskarena terhadap petitum gugatan tersebut, yang akan dijawab dalam dictum putusanakhir;Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan

Penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan berdasarkanketentuan pasal 7 ayat (4) hurufd Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangmenegaskan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c terdin dan salah satunya permberhentiandengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS,8.