Kutim, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta,telah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan persediaan farmasi berupa obat duble L, sebanyak 35 butirtanpa ijin edar dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan, yang dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa sekira pukul 20.00 wita pada saat terdakwa sedang nonton TVdengan keponakannya sdrJEKO (berkas terpisah datang seorang yangmenanyakan kepada terdakwa apakah

Menyatakan terdakwa ENAH BINTI JAFRIsecara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupaobat LL" sebagaimanamelanggar pasal 81 ayat 2 huruf cUndangundang RepublikIndonesia nomor23 tahun 1992 tentang Kesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6bulan, dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dari pidana yang dijatuhkan,dan denda Rp200.000, subsidair 1 bulan kurungan;3.

Menyatakan terdakwa ENAH BINTI JAFRI,secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obattanpa ijin edar;2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, menyatakanpidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali sebelum lewat massa percobaan selama 1tahun terdakwa melakukan pidana yang dapat dihukum;3. Menghukum terdakwa untu membayar denda sebesar Rp.100.000, subsidair 1 bulankurungan;4.

BASRI, terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WARDANI Als.

PL Utara Kab.Kotabaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar.

Perbuatan Terdakwa dalam menjual obat jenis Carnophen/Zenith tersebut tidakmemiliki ijin dan keahlian dibidang farmasi termasuk dalam pendistribusian danHalaman 5 dari 29 Putusan Nomor 314/Pid. Sus/2014/PN.

Sus/2014/PN.Ktb(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatijin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabutijin edardan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkansediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen/Zenith tidak memiliki ijin untukmengedarkan dari pihak yang berwenang karena telah dibatalkan ijin edarnyaberdasarkan Surat BPOM RI Nomor: PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009perihal Pembatalan Persetujuan ljin Edar Dan Penghentian Kegiatan Produksi sertaTerdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi untuk menjual/mendistribusikanobat jenis Carnophen/Zenith tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

DAMAN bin SUP ARLAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;

Kediri atau setidak tidaknyapada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1). Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: Bahwa terdakwa EKO ARFIANTO Als. DAMAN Bin SUPARLAN padaawalnya hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wib., bertempatdi rumah terdakwa di Dsn. Sumberjo, Ds.

Plosoklaten, Kab.Kediri mendapatkan sediaan farmasi berupa obat dengan logo LLI (selanjutnyadisebut dengan pil LL) dari saksi KOZINATUL ASROR Als.

Kediri atau setidak tidaknyapada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obatyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat(3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatansebagai berikut: Bahwa terdakwa EKO ARFIANTO Als.

DAMAN bin SUP ARLANtersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan sertadenda sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara kurungan selama 1(satu) bulan :3.

Menyatakan Terdakwa MOCH.AMRI Als SOKRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan; 3.

PDM /JOMBA/10/2016 yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa MOCH.AMRI Als SOKRAN bersalah melakukan tindakpidana tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standart / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal196 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan;Menjatuhkan pidana

lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kePersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :Bahwa Terdakwa MOCH.AMRI Als SOKRAN pada hari Jumat tanggal 10Juli 2016 sekira jam 19.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktudalam bulan Juni 2016, bertempat di rumah Terdakwa Ds.Sumberagung, RT /RW.01/01, Kecamatan Perak, Kab.Jombang atau setidak tidaknya di suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJombang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Unsur dengan sengajamemproduksi ataumengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika ( pasal 1 ayat ( 4 ) UU No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan );Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetaokan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasitersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan

farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, makaTerdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa sepanjang dalam pemeriksaan di persidangan tidakditemui

Perkara : PDM 92/Tlung/Ep/09/2014 tertanggal 03 Pebruari 2015 yang pada pokoknya memohon agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut:1 Menyatakan ia terdakwa PRAPTO Alias TOGOK Bin MIRAN terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagainana di maksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.39 Tahun 2009 TentangKesehatan sebagaimana dakwaan

terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN Bahwa terdakwa Prapto alias Togok bin Miran pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014sekitar jam 20.05 wib. bertempat di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo KabupatenTulungagung atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

UnsurDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudDENGAN SENGAJA. Menurut Prof van HATTUM, didalam pasal 11 CrimineelWetbook secara jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan OPZET/DENGANSENGAJA adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukantindakantindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undangundang.

Menurut MvT(Memorie van Toelechting), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalahWILLEN EN WETTENS, dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukanperbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut Pasal butir 4 Undangundang No. 36 Tahun 2009tentang kesehatan, yang dimasud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattraditional dan kosmetika.

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi hanya bisadiedarkan setelah mendapat 1jin edar;Menimbang, bahwa mengedarkan dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki artimembawa/menyampaikan sesuatu dari satu orang kepada orang yang lain;Menimbang bahwa PIL DOUBLE L hanya bisa di edarkan apabila seseorang ataubadan hukum memiliki ijin mengedarkan obatobatan dari Departemen Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :e Bahwa terdakwa PRAPTO Alias TOGOK menjual Pil double L kepadaDONI

Untuk narkotikaHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Amtdalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak telah terpenuhi;Ad.3.

Untuk narkotikadalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan(2) UU No. 35 Tahun 2009).

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,sedangkan

Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat dipergunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium bukan untuk tujuan komersi,setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, serta hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga

Subana berikut barang bukti dibawa kePolres Garut untuk diproses lebih lanjut;Selanjutnya terhadap barang bukti Psykotropika jenis Riklona 2 mg tersebut dilakukanpemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium.Bahwa terdakwa menerima penyaluran Psykotropika golongan IV jenis Riklona 2 mgtanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun daripejabat yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki Pabrik obat serta tidakmempunyai kewenangan untuk menyalurkan kepada pedagang besar farmasi

, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diBandung tanggal 13 Oktober 2015 Nomor.

, apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan.b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemeritah kepada rumah sakit Pemerintah,puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Namun pada saat terdakwa menyalurkan psikotropika jenis RIKLONA (Clonazepam)2 mg dengan

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c.

KpgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA won Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap YORDAN ELIASER BAITANU alias DAN ;Tempat lahir : TunuaSoe ;Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Juli 1983;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal Jalan Farmasi Kel.Liliba Kec.Oebobo KotaKupang ;Agama : Kristen Protestan

menyampaikan Replik secaralisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;Bahwa terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisanyang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;wonn Menimbang bahwa, Terdakwa di Persidangan didakwa oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :DAKWAAN:w Bahwa ia terdakwa YORDAN ELIASER BAITANU alias DANpada hari Sabtu tanggal 19 september 2015 sekitar jam 23.00 WITAatau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September2015 bertempat di jalan farmasi

Saksi korban APFIA SOMBU alias FIA Yang keterangannyadibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 19 September2015 sekira jam 23.00 bertempat di jalan Farmasi Kelurahan LilibaKecamatan Oebobo Kota Kupang terdakwa Yordan Eliaser Baitanualias Dan telah melakukan pemukulan kepada saksi korban;Bahwa terdakwa adalah calon suami saksi korban ;Bahwa berawal karena terdakwa pulang kerumah kost dalamkeadaan mabuk serta ributribut

berusiatiga puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkakpada kelopak mata bawah kiri, pada dahi, pada batang hidung, padakelopak mata bawah kanan , pada kelopak mata kanan atas dan padapaha kanan akibat kekerasan benda tumpul ;Keterangan saksi tersebut menurut terdakwa benar semuanya ;2.Saksi JOSINA GETRUIDA LODO alias EDA, di bawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 19 September2015 sekira jam 23.00 bertempat di jalan Farmasi

kiri dan kanan, tapi saksi tidak menanyakan kenapapipinya bengkak ;Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari temanteman kost bahwaluka bengkak dikarenakan saksi korban dipukul oleh terdakwa ;Bahwa saksi sudah tidak tahu dimana keberadaan saksi korbansekarang ;Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan benar ;3.Saksi YUNITA BULAN, di bawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 19 September2015 sekira jam 23.00 bertempat di jalan Farmasi

dan tidak bekerja di industri farmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang Berwenangbertindak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan bukantanaman;Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.Sus /2018/PN BilMenimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidakmengajukan Saksisaksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan

dan tidak bekerja di industri farmasi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang Berwenangbertindak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan bukantanaman;Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.Sus /2018/PN Bil Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi kristalwarna putih dengan berat netto 0,044 gram, sesuai Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana telahdiuraikan diatas, dengan didukung oleh keterangan dari Saksi NURKHOLIS,Saksi DODI YUSUF P, SH, saksi NOVIANDI dan keterangan Terdakwa, sertabarang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata jelas dan terang Terdakwabukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat

/bahan/benda yangdigunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika dan Terdakwabukan Petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atauditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan,Terdakwa juga bukan merupakan Petugas sebuah Industri Farmasi tertentuyang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang Besar Farmasi milik Negara yangmemiliki ijin Serta Terdakwa bukan Petugas Lembaga Pendidikan dan Pelatihanmaupun Penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI DWI MARTA al DODOT bin ABDUL GOFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Menyatakan terdakwa DODI DWI MARTA al DODOT bin ABDUL GOFURbersalah melakukan tindak pidana Memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaanpertama;2.

Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkaraini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menjual

Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkaraini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3) yaitu pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan

, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,pasal 98 ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan haruSs memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menjual pilwarna kuning jenis Dextrokepada saksi AGUS sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu)

Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa bahwa Sesuai keterangan saksi bahwa pada hariRabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 21.30 bertempat di rumah tempattinggal orang tua terdakwa yaitu di Dsn. Sukunan Rt/Rw 02/11 Ds. RondokuningKec. Pajarakan Kab.

Sipit bin (alm) Nur Cahyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.

surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa terdakwa FADHOLI NOR RULLOH Alias SIPIT Bin (Alm) NURCAHYO pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 12.30 wib atau padawaktu lain dalam bulan januari 2015,bertempat di kamar Hotel Surya Abadi Indahnomor 123 Desa Kaibon Kecamatan Geger kabupaten madiun atau di tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kabupaten madiun yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

LAB: 0485/NOF/2015tanggal 26 Januari 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh ARIF ANDISETIYAWAN,S.Si,MT,IMAM MUKTI ,S.Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 197UU RI NO.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa FADHOLI NOR RULLOH Alias SIPIT Bin (Alm) NURCAHYO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi

Sriatin Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sebagai Kepala GudangFarmasi dengan tugas mengetahui tentang pengadaan, produksi, distribusi danpelayanan sediaan farmasi pada masyarakat;Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika(pasal 1 angka 4 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah jenis obat yangdikenal sebagai obat double L yang

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undangundang RepublikIndonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurahman, saksi AntonWibisono dan keterangan Terdakwa diketahui :e Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari

Sipit bin (alm) Nur Cahyotersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menetapkan masa penangkapan

RIZAL Bin (alm) ROSADIbersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki lijin Edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSA FAHRIZAL als.

RIZAL Bin (alm) ROSADI,pada hari Rabu tanggal O2 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 Witaatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013,bertempat di Jalan Pangeran Indera Kusuma Jaya Kecamatan PulauLaut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Siring Laut KotabaruKotabaru atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar.

Apt Bin AMRAH MUSLIMINpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja dan bertugas selaku Kepala Seksi AlatKesehatan dan Litbang di bidang Farmasi dan Alkes di DinasKesehatan Kab.

Unsur Dengan Sengaja memproduksi' ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dariDinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, sdr.

RIZAL Bin (alm)ROSADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;262. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesarRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUJI Bin SYAMSI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Menyatakan terdakwa MUJI Bin SYAMSI (Alm),terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UUNo.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalamdakwaan kesatu Penuntut Umum.2.

SANDY FATURRAHMANmendapat laporan dari masyarakat bahwa ada yang menjual danmengedarkan obat sediaan farmasi di Desa Samuda Kec.

SANDY FATURRAHMAN mendapat laporan dari masyarakat bahwaada yang menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi di DesaSamuda Kec. Daha Selatan Kab.

SANDY FATURRAHMAN mendapat laporan dari masyarakatbahwa ada yang menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi di DesaSamuda Kec. Daha Selatan Kab.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIRI Bin JANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2.

Perkara : PDM40/BB/Euh.2/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan terdakwa MUHAMMAT HAIRI BIN JANI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar melanggar Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana DakwaanPrimair Penuntut Umum;Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa

Cempaka KotaBanjarbaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihmasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatanmana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 13.00Wita terdakwa bertemu dengan saksi

keuntungan Rp 20.000,(dua puluh ribu rupiah) setap satu box yang berisikan 10 (sepuluh)keping atau 100 butir, dimana terdakwa membeli dengan harga Rp230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per boks dan dijual denganharga Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 5 dari 18 Putusan No. 100/Pid.Sus/2017/PN.BJB Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat Carnophen tersebut, tidakmemiliki kKeahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan terdakwadengan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi

dan/ ataualat kesehatan yang tidak memilikiijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat1. ; Menimbang,bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 Undangundang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukanbahwa yang dimaksud dengan SEDIAAN FARMASI adalah obat, bahanobat tradisional dan kosmetika, dan menurut pasal 106 ayat 1 telahmenegaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat ijin edar sedang dalam pasal 98 ayat 2bahwa setiap orang yang memiliki

keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, pada pasal108 ayat 1 UndangUndang Nomor : 36 Tahun 2009 juga telah digariskanbahwa praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan

MENGADILI- Menyatakan terdakwa PAKHRU RAJI Alias AYU Bin MUHAMMAD SABRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN KESEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;- Menetapkan

. : PDM 62 /Amunt/Ep.2/07/2013 tanggal 18 September 2013, pada pokoknya menuntut agar Hakimmemutuskan :1.Menyatakan terdakwa PAKHRU RAdJI Alias AYU Bin MUHAMMAD ANWARSABRAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar,sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama yang diatur dandiancam pidana Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan.Menjatuhnkan pidana terhadap

ANWAR SABRAN,pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar jam 11.30 wita, atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam Bulan Mei 2013, bertempat di toko ANDRE di JalanLambung Mangkurat RT.02, Kelurahan Pelampitan Hulu, Kecamatan AmuntaiTengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa Obat

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untukmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar berupa Obat Zenith (Carnopen).22 enonePerbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa PAKHRU RAJl Alias AYU Bin M.

ANWAR SABRAN, padahari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar jam 11.30 wita, atau setidaktidaknya padasuatu wakiu dalam Bulan Mei 2013, bertempat di toko ANDRE di Jalan LambungMangkurat RI.02, Kelurahan Pelampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah,Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

KIPLI BIN SUMADI, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hakmemiliki, menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edarnyasebagaimana dimaksud dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan ;22.

Atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu yang masih termasuk bulan Maret 2012bertempat di tepi jalan keramatdepan SMP Islam Gayam, Kecamatan Gurah,, Kabupaten Kediri, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yangtidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kediri karena terdakwakedapatan membawa pil jenis LL/Artane sebanyak 200 butir ; Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat ; Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menjual pil jenis LL/Artane tersebut ; Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ; Bahwa benar terdakwa bukan ahli farmasi /Apoteker ; Menimbang, bahwa apakah dari faktafakta dan keadaan tersebut diatasterdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan

Rindu bin Jimin yang diajukan ke depanpersidangan dan indentitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalamsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa dalam keadaansehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikanketerangan sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatKesehatan yang tidak memiliki

ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1);bahwa dari unsur tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksisaksi , barang bukti, surat, petunjuk dan keteranganterdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret2012 sekitar jam 10.30 wib di tepi jalan keramat Desa Gayam, Kec.Gurah,Kab.Kediri dengan sengaja dan tanpa hak telah mengedarkan sediaan farmasi berupaobat jenis LL yang dalam pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

No. 1687 K/PidSus/2014atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Sleman dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

obat, danayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,berupa 110 (seratus sepuluh) butir obat pil Trihexyphenidyl dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saatTerdakwa sedang berada di rumah saksi Muhyidin telah ditangkap olehpetugas Ditresnarkoba Polda DIY antara lain saksi

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat pil Trinexyphenidyl dan dengan tidakmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : 1/OSK/13tanggal 20 Mei 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.

Obat Keras dalam UndangUndang RI No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 198 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSleman tanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HERMANTO Als EMON Bin MUHARYANTO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara sengaja mengedarkan sediaan farmasi

EMON Bin MUHARYANTO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat KesehatanYang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, KhasiatAtau Kemanfaatan Dan Mutu ;Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6(enam) bulan dan Denda sebesar Rp.30.000.000, subsidair : 1 (satu)bulan kurungan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Memerintahkan

ARUN Bin ASKAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadiliperkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekitar

Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadiliperkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) yaitu pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa pengertian ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi yangdikeluarkan badan POM agar produk tersebut Secara sah dapat diedarkan di wilayahIndonesia (Peraturan Kepala Badan POM RI No.

ARUN BinASKAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar :Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Krs Halaman 102. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MOH. HARUN AL HARUNWIJAYANTO AL.