diancam dengan hukuman olehundangundang ataupun asasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen beginsel);Menimbang, bahwa pada dasarnya narkotika hanya digunakan untukkepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal4 Ayat (1) Undangundang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izinuntuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikanoleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentinganpengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi

, pedagang besar farmasi,rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentinganpengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;Menimbang, bahwa dalam pasal 14 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotikayang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi,saran penyimpanan, sediaan farmasi, pedagang besar farmasi, saranaHalaman 21 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prgpenyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek

, rumah sakit, pusatkesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmupengetahuan wajib disimpan secara khusus;Menimbang, bahwa terkait dengan penyaluran Narkotika ditentukandalam Pasal 39 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Ayat (1) berbunyi Narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini, Ayat(2) Industri Farmasi, pedagang besar

farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Pasal 40 (1) Industri Farmasitertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besarfarmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahtertentu; dan d. rumah sakit, Ayat (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanyadapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besar farmasi tertentulainnya; b. apotek; c.

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan, Ayat (3) Saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada: a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat;dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu dan ketentuan Pasal 41 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbuny!

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUHERMAN Alias GARENG Bin JAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Jo.

AGUS (belumtertangkap/DPO) menawarkan obatobatan sediaan farmasi jenisTramadol Hcl dan Hexymer kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidakmemiliki uang untuk membeli obatobatan tersebut hingga kemudianSdr. AGUS menawarkan kerjasama kepada Terdakwa untuk menjualkanobatobatan tersebut tanpa ijin edar dan hasil penjualannya disetorkankepada Sdr.

Ahli Suryatno, S.Si, Apt Bin Suryaman Wongso, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan Ahli tidak memilikihubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala UPTD Farmasi Kab. Indramayudengan tugas dan tanggung jawab adalah mengelola obat tingkatKab.

Dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sedia farmasi dan/ ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. . Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untukmenunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusiapelaku tindak pidana.

sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana Pasal 106 ayat (1) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo.

Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH TRESNA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;2.

Pemijian Desa Carangsari, KecamatanPetang Kabupaten Badunge Bahwa sedian farmasi berupa kosmetika tersebut kemudian disita olehBalai Besar POM di Denpasar sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/08/BBPOM/PPNS/IX/2016 tanggal 20 September 2016;e Bahwa terdakwa telah mengedarkan sedian farmasi berupa kosmetikayang tidak memiliki ijin edar tersebut dengan cara menjualnya kepadakonsumen atau pembeli yang datang ke Putri Collection Jl.

Pemijian, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.Bahwa Keahlian yang ahli miliki di bidang farmasi, dengan latar belakangpendidikan adalah A poteker.Bahwa Yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut UU No.36 tahun2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika.Bahwa Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika Pasal 2 kosmetika yang diedarkanharus memenuhi persyaratan yaitu : a).Menggunakan bahan yang memenuhistandard

Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun2009, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1 Setiap orang.2 Dengan sengaja.3 Mengedarkan sediaan farmasi.4 Tidak memiliki izin edar.Ad.

Unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi.Yang dimaksud sedian farmasi menurut UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan adalah obat , bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.Bahwa terdakwa telah menjual sedian farmasi berupa kosmetika barang buktisesuai Surat Tanda Penerimaan No.STP/08/BBPOM/PPNS/IX/2016 tanggal 20September 2016 di Toko Kosmetika terdakwa ANAK AGUNG NGURAH TRESNAWIJAYA di Putri Collection Jl.Pendet Abiansemal Badung sejak tahun 2015 Barangtersebut terdakwa jual kepada konsumen

Unsur Tidak memiliki jin Edar:Bahwa sedian farmasi dapat diedarkan apabila memperoleh ijin edar dariDepartemen Kesehatan atau Badan POM RI.

dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

Menyatakan terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor : 36 tahun2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatuPenuntut Umum.2.

Kyai A Basyar Rt.02 Rw.01 Desa Samuda Kecamatan Daha selatan Kab.Hulu sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarberupa berupa obatobatan jenis carnophen sebanyak 500 (lima ratus) Butir atau 5 (lima)box.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sbb:Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula informasi

Kyai A Basyar Rt.02 Rw.01 Desa Samuda Kecamatan Daha selatan Kab.Hulu sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, berupa berupa obatobatan jenis carnophen sebanyak 500 (lima ratus) Butir atau 5 (lima) box.Perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara

Setiap orang ;2. dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat(1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Add 1.

Menyatakan terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;152. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) olehkarena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesarRp.2.000.000, (dua juta rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makaakan diganti dengan pidana kurungan selama (satu) bulan;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM JOKO Alias SEBUL Bin TUKIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM JOKO Alias SEBUL Bin TUKIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Blitar atau di Suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengajamemproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat Kesehatan yangtidak mempunyai izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh SatresnarkobaPolres Blitar Kota, bahwa terdapat adanya tindak pidana pengedaransediaan farmasi berupa pil dobel L di

Bahwa terdakwa tidakmempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/ menjualsediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaandi Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya,sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

pidana pengedaransediaan farmasi berupa pil dobel L di daerah Dsn.

danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan olehkarena Terdakwa tidak mempunyai dokumen dan izin untuk mengedarkansediaan farmasi dari pejabat yang berwenang, maka Terdakwa tidak berhakatau tidak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, sehingga jelassediaan farmasi berupa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa dengan caradijual kepada Sdr.

Menyatakan Terdakwa IMAM JOKO Alias SEBUL Bin TUKIRAN tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI WIRANATA Alias ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan

Menyatakan Terdakwa ARDI WIRANATAalias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah DenganSengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.

Banggai Laut ;Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020PN Lwk Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya pada hari minggu tanggal22 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wita, anggota Satuan Reserse NarkobaPolres Banggai Kepulauan mendapat informasi dari masyarakat bahwaadanya pengedaran farmasi tanpa izin edar berupa obat / pil jenisTRIHEXYPHENIDYL (THD) di Kel. Lompio Kec.

Banggai Laut ; Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya pada hari minggu tanggal22 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wita, anggota Satuan Reserse NarkobaPolres Banggai Kepulauan mendapat informasi dari masyarakat bahwaadanya pengedaran farmasi tanpa izin edar berupa obat / pil jenisTRIHEXYPHENIDYL (THD) di Kel.

Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satusubunsur telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telahditangkap

Menyatakan Terdakwa ARDI WIRANATA Alias ADI tersebut diatas,terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dakwaanalternatif kesatu Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa KIKI YUDIANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KIKI YUDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama.1(satu) bulan ;3.

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PertamaBahwa Terdakwa KIKI YUDIANSYAH pada hari Jumat tanggal 16Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalambulan Januari 2015 bertempat di rumah terdakwa sendiri tepatnya di DusunKrajan RT. 001 / RW. 001 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo KabupatenJember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang mana perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa telah mengedarkanatau menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl (Trex) Holi tanpa ijinedar ataupun resep dokter yang dilakukan dengan cara Terdakwamembeli kepada seseorang yang dikenal bernama HAR

at tanggal 16Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalambulan Januari 2015 bertempat di rumah terdakwa sendiri tepatnya di DusunKrajan RT. 001 / RW. 001 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo KabupatenJember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar;Menimbang, bahwa unsur ke2 ini tiap elemen dari unsur ini adalah satukesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan sehingga harus dibuktikanseluruh elemen unsur ke2 tersebut secara kumulatit ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalpun yangmengatur tentang pengertian sengaja, sehingga untuk menyatakan

pengertiansengaja itu Majelis Hakim berpendapat bahwa si pelaku itu harus menghendaki(willens) perbuatan itu dan harus pula menginsafi (mengetahul) (wittens) akanakibat perbuatan itu;Menimbang, bahwa prosedur untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan harus memenuhi syaratsyarat yangditentukan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan menyebutkan : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang

Bojonegoro, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBojonegoro, setiap orang dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memnuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

sehingga kemudian saksimelakukan pengecekan dan penggeledahan di lokasi ;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa kedapatanmenyimpan, mengedarkan/menjual obatobat daftar G berupa : Supertetrasebanyak 9 butir, ampicilin sebanyak 160, antalgin sebanyak 36 butir,amoxicilin sebanyak 27 butir, cataflam sebanyak 48 butir, ponstan sebanyak24 butir, pondex forte sebanyak 62 butir, chloramex sebanyak 366 butir danpinicilin sebanyak 10 botol dimana terdakwa tidak mempunyai keahliandibidang farmasi

Apt, keterangannyadibacakan menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ssaksi diperiksa sebagai ahli dalam perkara peredaran obatobatan yangdilakukan oleh terdakwa;Bahwa ahli sebagai Kepala Instansi Farmasi dan Alat kesehatan pada DinasKesehatan Kabupaten Bojonegoro dan ahli pernah mengikuti kursus danpelatihan pengelolaan obat dan Jamu Tradisional yang diselenggarakan olehDinas Kesehatan propinsi Jawa Timur tahun 2010 ;Bahwa sesuai dengan UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, yangdimaksud dengan sediaan

farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisionaldan kosmetika ;Bahwa yang berhak untuk menjual obat daftar G (obat keras) adalah apotek,rumah sakit atau puskesmas dan pada saat pembelian harus menunjukkanresep dokter ;Bahwa terdakwa secara pendidikan dan keahlian tidak berwenang untukmenjual obatobat daftar G sehingga melanggar ketentuan pasal 196 jo pasal98 ayat (2) UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ;Bahwa apabila orang yang tidak mempunyai keahlian tetapi menjual obatkeras maka dikhawatirkan

Menyatakan terdakwa SUHANTO BIN SINGOSETO telah terbukti secara sahadan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpaijin mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar tanpakeahlian dan kewenangan 2.

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI BIN JAMHARI dan Terdakwa FIRMAN ROSADI BIN ABDUL HADI masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda masing-masing

FIRMAN ROSADI BIN ABDUL HADImengantarkan obat Trihexyphenidil pesanan Terdakwa ke rumahTerdakwa; Bahwa Terdakwa menjual setiap klip plastik berisi 10 (Sepuluh) butirdengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkeuntungan mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)dalam setiap box / kaleng; Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pilTrihexyphenidil sudah sekitar 5 (lima) bulan dan sekitar 2 (kali) melakukantransaksi jual beli pil Trinexyphenidil;

S.Farm.Apt adalah merupakanbenar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL, mempunyai efek sebagaianti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras, sebagamana dinyatakan dalam kesimpulanpemeriksaan tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti berupa piltrinexphenidiyl tersebut adalah termasuk kategori sediaan farmasi yangdimaksud dalam Pasal 1 Angka (4) Undangundang RI Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalahobat

FIRMANROSADI BIN ABDUL HADI untuk kebutuhan sehariharinya, maka faktafaktatersebut telah membuktikan pula bahwa Terdakwa juga telah terbukti dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah melakukan salahsatu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, maka unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatantelah terpenuhi;Ad. 3.

Unsur tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa diperoleh fakta bahwa para Terdakwa menjual obattersebut hanya dengan dibungkus klip plastik, tidak ada komposisi dan aturanpakainya, maka dalam hal ini terbukti bahwa sediaan farmasi yang telah diedarkanoleh para Terdakwa tersebut adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar,sehingga oleh karenanya unsur tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo.Pasal 106 Ayat (1) Undangundang RI

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI BIN JAMHARI dan TerdakwaFIRMAN ROSADI BIN ABDUL HADI masingmasing terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanadalam dakwaan alternative kesatu;2.

Menyatakan Terdakwa AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;2.

KESATU :Bahwa Terdakwa AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG pada hari Sabtutanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu dalam bulan Februari 2016 atau setidaktidaknya pada tahun 2016bertempat di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui KabupatenTanah Bumbu Propinsi Kalimatan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Ad.1.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.

pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruhunsurunsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 197 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehinggaMajelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbuktiHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN BlnForm01/SOP/001/HKM/2015secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi

Menyatakan Terdakwa AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiiliki IzinEdar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,(Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;3.

kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi (Pasal 35);Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang sah (Pasal 38);Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi

, pedagangbesar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam Undangundang ini (Pasal 39 ayat (1));Bahwa Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besarfarmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :ApotekRumah sakitPusat kesehatan masyarakatBalai pengobatanHalaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1775/Pid.Sus/2014

Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapatdisalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa perbuatan melawan memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan pasal diatas, maka dapatlahdisimpulkan yang berhak atau yang berwenang melawan

memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman hanyalahlembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin darimenteri;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsurtanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman.

diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan ditemukan 1 (satu) bungkusHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1775/Pid.Sus/2014/PN.LbpLD20plastik kecil jenis sabusabu dari kantong celana terdakwa, maka terdakwadikatakan telah menyimpan 1 (Satu) bungkus plastik kecil jenis sabusabu, adapuncara terdakwa memperoleh shabushabu untuk disimpan ersebut tanpa adanyarekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa dan bukanlahseorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagangbesar farmasi