Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor02/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan

,M.HD.t.oJuandra, S.HHalaman 8 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN BnaPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bna

Meteral..w : Rp. 6.000,Jumlah nu... eee : Rp. 151.000,(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 10(sepuluh) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,Hal 10 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN BglA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Hal 11 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampaidengan 12 April 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu, JakartaTimur;7. Perpanjangan Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampaidengan tanggal 11 Juni 2018;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama) sejak tanggal 12Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 13 Juli2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;10.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai tanggal 15 Agustus 2018;11.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Oktober 2018;12.Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial sejak tanggal 15Oktober 2018

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8Agustus 2018;Vil. Kontra.

Memori Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 5 September 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurtanggal 6 September 2018;Vill.

Ditangguhkan oleh Penyidik, masing masing sejak tanggal 18 Mei 2010;4 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;5 Hakim Pengadilan Tipikor tidak dilakukan Penahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :KESATUPrimair :Bahwa Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN bersamasamadengan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M.

membayar uang penganti yang tidak pernah diterima atau diperoleh oleh PemohonKasasi.5 Tidak adanya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara Atauperekonomian Negara.Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 59 menyatakan :Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkasperkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksisaksi, bukti, tuntutanJaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNo. 06/PID/TPK/2012/ PN.TK tanggal 18 Juli 2012 dan memori banding paraTerdakwa dan Penuntut Umum, alasan / pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut, PengadilanTinggi berpendapat bahwa alasan / pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTipikor tingkat pertama tentang telah terbuktinya Terdakwa I.

Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan faktahukum dan keadaan Terdakwa.Bahwa kami sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 59 paragrafke dua yang pada intinya : Bahwa Korupsi adalah Kejahatan luar biasa yang bukan saja merugikankeuangan Negara tetapi juga merugikan hakhak ekonomi dan hakhakpembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Namun di sisi lain masih pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 59paragraf ke dua yang pada intinya :Dalam menjatuhkan putusan untuk perkara tipikor

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EmiliaDjajasubagia, S.H., M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum danPemohon Kasasi II / para Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./ttd./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. Dr.

Selama ini,berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor : 003/PUUIV/2006 pemahamankata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkanperbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karenaperbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara secara nyata akan tetapi hanya dapat menimbulkan kerugian sajapun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindakpidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.

Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telahbergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanyaperbuatan.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasidari : 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor.

Oleh karena dipraktikkan secara berbedabeda menurut Mahkamah pencantuman kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telahsecara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhakatas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabayaserta dihadiri olehJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo dan Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya.Halaman155dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SbyHakim Anggota Hakim Ketua Majelis mn) T.T.DMOCHAMAD MAHIN, SH., MH ROCHMAD, SHT.T.DSAMHADI, SH., MHPanitera PenggantiT.T.DYANID INDRAH, SH., MHHalaman156dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby

Bahwa pada saatPutusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan tersebut dijatunkan, UndangUndang yang berlaku dibidang kepegawaian adalah UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo.

bahwa meskipun Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 2Nopember 2016, namun oleh karena di dalam Pasal 8 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 menyatakan bahwaPemberhentian seorang pegavai negeri berdasarkan peraturan iniditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranyamendapat kekuatan pasti , maka Tergugat harus menetapkanpemberhentian Penggugat terhitung akhir bulan Juli 2013, yang berartiterhitung mulai akhir bulan dimana putusan Pengadilan Negeri/Tipikor

pembagiankeadilan menurut Aristoteles yaitu Keadilan Komulatif yakni perlakuan terhadapseseorang yang melihat jasa yang dilakukannya yaitu setiap orang mendapathaknya; Keadilan Distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai denganjasanya yang telah dibuat yaitu setiap orang mendapat kapasitas denganpotensi masingmasing dan Keadilan Findikatif yakni perlakuan seseorangsesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan PengadilanNegeri/Tipikor

berkeyakinantuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo punharuslah dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai prinsip geen bevoegdheid zonderverantwoordelijkheid / there is no authonty wthout responsibility (tidak adakewenangan tanpa pertanggung jawaban), pembatalan dan pencabutan objeksengketa a quo tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untukmempertanggungjawabkan Perbuatan Penggugat yang telah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus oleh PengadilanNegeri/Tipikor

terindikasi adanya dugaan perbuatan melawan hukumDILUAR PERMASALAHAN PERDATA yang diduga dilakukan olehPENGGUGAT, dan dalam kenyataan tidak menutup kemungkinan selainmelakukan Perbuatan Hukum Perdata berupa Wanprestasi seseorang dan atau siapasaja bisa melakukan Perbuatan melawan hukum Pidana, termasuk yang dilakukanoleh PENGGUGAT terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan saat iniPENGGUGAT menjadi TERSANGKA dan DITAHAN oleh penyidik dan PenuntutUmum atas perbuatannya walaupun belum diputus oleh Pengadilan Tipikor

sangat merugikan Bank Pemberi Kredit qqTergugat I karena prosedur yang benar disimpangi oleh Penggugat antara lainternyata diketahui SPK ASLI/KONTRAK KERJA ASLI tidak ada atau dengan katalain tidak diakui oleh penerbit SPK (Oleh PemkabPemkab yang mengeluarkan),karena ternyata memang tidak pernah ada SPK yang dikeluarkan oleh Pemkabpemkab tersebut yang dijadikan jaminan ke Tergugat I dan II sebagai syaratpemberian Kredit Pola Keppres dan bahkan SPK tersebut terungkap dalampersidangan di pengadiian Tipikor

Tapi apabiiapenerima kuasa bertindak melebihi apa yang dikuasakan yang bertanggungjawab adalahpenerima kuasa;e Apabiia ada pelanggaran SOP mengaktbatkan potensi merugikan Bank /merugikan keuangan Negara tidak bisa serta merta dikatakan telah melakukan tindakpidana korupsi, dan pengertian tersebut adalah (salah), kalau tindak pidana Perbankantapi diadili sebagai tipikor berarti melanggar asas Lex Spesialis (Pasal 14 UU Tipikor);e Apabila di satu sisi melanggar Undangundang Perbankan, disatu sisi adakerugian

Bahwa barang bukti untuk perkara FX Yohan Yap alias Yohan sudah lengkapkarena sudah diputus oleh PN Tipikor Bandung karena di lantai 26 dan 27 tidakada perusahaan yang bernama PT Bukit Jonggol Asri;.

YOHAN diPengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi lbu Tina.Putusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.208/302355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi RACHMAT YASIN terhadapTerdakwa FX. YOHAN di Pengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi ROSELLY TJUNG terhadapTerdakwa FX.

YOHAN di Pengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi CAHYADI KUMALA diPersidangan Terdakwa FX. YOHAN di Pengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi ROBIN.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi DIAN.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi HARI GANIE dalam SidangTerdakwa FX.

YOHAN di Pengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa No.001/BJABOD/SK/VII/2013 dari PT.BUKIT JONGGOL ASRI kepada F.X YOHAN YAP untuk mewakili PT. BUKITJONGGOL ASRI sehubungan dengan pengurusan perijinan PT.

Pemberantasan Korupsi,13 Agustus 14/PN TIPIKOR BDG, Pemeriksaan Saksi Robin, Sapta, Tina, Dian,Tenny, Rizky, Ricky, Heru; F.X YOHAN, Disc , yang berisikan copy dataPutusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.25 7/302633.634.635.636.637.638.639.rekaman Persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka F.X.YOHAN YAP Alias YOHAN pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13Agustus 2014.1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK Komisi Pemberantasan Korupsi,13 Agustus 14/PN TIPIKOR BDG, Pemeriksaan

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahanan Rutan sejaktanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Acehtanggal 28 September 2017 Nomor : 149/Pen.Pid/2017/PT.BNA. serta berkas perkaradan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Juli 2017 Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Idi serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut

Penetapan penahanan oleh wakil ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 29 Nopember 2018 Nomor 971/Pen/.Pid/2018/PT.BNA.sejak tanggal8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 29 Nopember 2018 Nomor :269/Pen.PID/2018/ PT BNA, sertaberkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5Nopember 2018 Nomor :288/Pid.Sus/2018/PN Jth dan suratsurat yangbersangkutan dengan

PUTUSANNo. 41 K/PID/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SARNI bin TO SAMIDI ;tempat lahir : Madiun ;umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Oktober 1953 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Desa Pilangkenceng, Rt 13 Rw 06,Kecamatan Pilangkenceng, KabupatenMadiun ;agama : Islam ;pekerjaan : Kepala Desa :Termohon Kasasi

Seharusnya Hakim Judex Facti mengkolaborasikan dua sistem hukumyang diaktualisasi baik perdata dan pidana akan terlihat abstrak hukum TindakPidana Korupsi yang berselubung perdata, Hakim Judex Facti salahmenerapkan hukum dengan sistem masih bergaya klasik yang tidak melihathukum dalam persfektip yang bernuasa tidak berpola pikir mendukung upayapemberantasan Korupsi dalam setiap perkara yang ditangani meskipunbajunya perdata tetapi substansi ada pidana khusus (Tipikor);Bahwa Putusan Hakim Judex Facti

Petikan Putusan No. 1485 K/Pid.Sus/20131 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut UmumMungkid dan Terdakwa;2 Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarangtanggal O08 Februari 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg sekedar mengenai amar Ke2 danpenjatuhan pidana sehingga amar berbunyi sebagaiberikut:e Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PertamaPrimair tersebut;e Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

Petikan Putusan No. 1485 K/Pid.Sus/2013A Pertimbangan hukum putusan PengadilanTinggi Tipikor Semarang sebagai JudexFacti merupakan pertimbangan hukumyang tidak = cukup (onvoldoendegemotiveerd);Bahwa Onvoldoende Gemotiveerd adalah bahasa Belanda yang seringdigunakan Mahkamah Agung dalam putusanputusan untuk menyebut jikaHakim Pertama dan Banding tak cukup pertimbangan, dalam bahasa Inggrislazim disebut insufficient judgement.

Jika kurang memuat materi tersebut bisaberakibat putusan batal demi hukum.Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sebagai JudexFacti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoendegemotiveerd), oleh karena hanya membenarkan dan mengambil alihpertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa memberipertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruhHal

Hal ini dapat dilihatdari uraianuraian berikut ini :.1 Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor: 17/Pid.Sus/2013/PT.TPK SMG, tanggal 17 April 2013, pada pertimbangan hukumhalaman 7779 oleh Judex Facti seolaholah telah mempertimbangkan seluruhkeberatankeberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.2 Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbanganputusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tersebut nyatanyata sama sekali tidakmemberi suatu pertimbangan apapun

Kecuali hanyadikutip dan disalin begitu saja.Bahwa keberatan Penasehat Hukum terhadap pertimbangan hukumyang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) sesuai dengan kaidah hukumdapat digambarkan sebagai berikut:1 Bahwa Judex Facti hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbanganPengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa memberi pertimbangan sendiri.Hal.123 dari 162 hal.

Mlonggo Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTMTerdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e =Penyidike Perpanjangan Penuntut Umume Penuntut UmumSejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;e Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15 012014 ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal 16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal. 16042014 s.d. tanggal. 15052014;> Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K. ARIF, S.H.

Pleburan Tengah No.3 A, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2.

Tipikor/2013/Gtlo.Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksadanmengadili perkaraperkara pidana korupsi dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkanputusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama : MUZNA MUSTAFA alias UNA;Tempat Lahir : Tilamuta;Umur/ Tanggal Lahir > 55 Tahun / 12 Juni 1958;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 15/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal 04 Oktober 2013,tentang Penunjukan Majelis Hakim;2). Setelah ... 22). Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor15/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal09 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;3). Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;4). Setelah mendengarkan keterangan Saksisaksi, dan Ahli;5).

., yang berpendapat sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidaksependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanJaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana melanggar Pasal 11 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan hukum pembuktian dalam membebaskan Terdakwa, JudexFacti seharusnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64Ayat (1) KUHPidana; Bahwa terungkap fakta persidangan, Terdakwa adalah Pegawai/AparatKecamatan dan selaku Ketua Tim Koordinator Raskin KecamatanEmpanang telah melakukan pemungutan biaya beras raskin sebesarRp900,00 (sembilan ratus rupiah)

sesuatu keuntungan/manfaat, namun dalam kenyataanTerdakwa sebagai Tim Koordinator dan Tim Raskin lainnya mendapatkanbagian dari biaya pungutan mendapatkan manfaat keuntungan rupiah untuktingkat kecamatan yang diterima Terdakwa dalam program penyaluranraskin 2011/2014 selurunnya sebesar Rp115.335.000,00 (seratus lima belasjuta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwaterbuktibersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor

Tanah Mesjid No. 163 Kota Ternate KotaTernate;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS / Mantan KA BAPPEDA Provinsi MalukuUtara;Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :1.2.Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014sampai dengan 4 September 2014 ;Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal23 September 2014;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18September 2014

No. 741 K/Pid.Sus/2016sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan pasal 197 ayat (1)huruf k KUHAP, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal197 ayat (2) KUHAP, putusan Majelis Hakim tersebut batal demihukum;Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi MalukuUtara dalam memutuskan~ perkara telah melakukanDISKRIMINASI dalam hal penahanan dimana Terdakwa tidakditahan pada dua tingkat peradilan sedangkan Ramdani, SE.yang merupakan bendahara pengeluaran yang disidangkansecara terpisah di tahan

UndangUndang Nomor 20 Tahun2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara Nomor : 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor : 27/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya

TinggiMaluku Utara Nomor : 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor : 27/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tersebut :MENGADILI SENDIRI1.

,HakimHakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai HakimHakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggotatersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,Tid / MS. Lumme, S.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Ttd / Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.Panitera Pengganii,Ttd / Dr. H.

Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2021;Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 13Juli 2021;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni2021 sampai dengan 22Juli 2021;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021sampai dengan 21 Agustus 2021Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengantanggal 10 September 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengantanggal 9 Nopember 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiTanjungkarang sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9Desember 2021;Hal 1 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK8.

Permintaanbanding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabutanggal 24 November 2021;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2021dengan AktaNomor:: 17/Pid.SusTpk/2021/PN.Tjk.Juncto Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN.

Tjk.Permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada hari Kamis,tanggal 25 November 2021;Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan PenuntutUmum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding;Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umumtelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkasperkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masingmasing

ZAINAL EFENDItersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :Nomor32/Pid.SusTPK/2021/PN.Tjk.tanggal 17 November 2021, pertimbangan hukumyang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas,Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 23/TIPIKOR/ 2013/PTY tanggal 3 Oktober 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari;2.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp.2500,00(duaribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 29KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.tpkor.Yk. juncto Nomor 0/7/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.YkjJuncto Nomor 23/TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartatersebut;Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 29 AKS/Akta.Pid.Sus/2013/P.tpkor.Yk. juncto Nomor 07/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.YkjJuncto Nomor 23/TIPIKOR/2013/PTY. yang dibuat oleh Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yokyakarta yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2013 Penasihat HukumTerdakwa yang bertindak untuk

sedang berjalan di dalam yuridiksinya masingmasing;Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :1.Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding)menggunakan cara mengadili tidak sesuai dengan hukum atau ketentuanperaturan perundangundangan, karena pertimbanganpertimbanganhukumnya yang saling bertentangan dan tidak bersesuaian sehinggamelanggar asaz konsistensi dan asaz kepastian hukum.Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam TingkatBanding) dalam Putusannya Nomor : 23/TIPIKOR

(Bandingkan antara pertimbangan hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding dalam pembuktian unsur melawan hukumdalam pasal dakwaan Primair dengan pertimbangan hukum PengadilanTindak Tidana Korupsi Tingkat Banding yang mengambil alih secarakeseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama mengenai pasal dakwaan subsidair dalam huruf c di atas).Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding Nomor : 23/TIPIKOR/2013/PTY dan Putusan