Ditemukan 12306 data
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
14 — 4
., Halaman 9 dari 12Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan: "Paniteraberkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalPemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama dimana perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakanuntuk itu.
14 — 7
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
10 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan: "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal Pemohon
12 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
11 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
9 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 4
Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yangmengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap,juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 409
12 — 0
Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 409/406.048.011/2014 atas namaTERGUGAT (Tergugat) (P.3);B. Bukti Saksi1.
11 — 3
AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturPutusan nomor 1255, Halaman 9 dari 12tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
12 — 3
Putusan No. 0714/Pdt.G/2018/PA.Pbg.Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 April 2018yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga denganNomor Register 0714/Pdt.G/2018/PA.Pbg tanggal 04 April 2018, telahmengajukan gugatan dengan mengemukakan halhal sebagai berikut; 1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal20 Juli 2007, tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:62/11/DN/XI/2012 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/68/VII/2007), yangdikeluarkan
HAMKA JUNIAWAN, SH
Terdakwa:
1.Usmayadi Alias Abas Bin Usnan
2.Muhammad Allan Nasrullah Alias Arul Bin Jarwoko
3.Riki Andrianto Alias Bongkeng Bin Ajis
163 — 81
satu) helai Short warna merah maroon, kemudianTerdakwa RIKI ANDRIANTO langsung menurukan celana nya sampai lututdan membuka 1 (Satu) helai Short warna merah maroon yang dikenakanSaksi Korban dan memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin SaksiKorban secara berulang kali sekitar 5 (lima) menit, kKemudian setelahmelakukan hal tersebut, Terdakwa Kembali memakai celana nya dan pergikeluar dari Kamar tersebut Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit UmumDaerah Bangka Tengah Nomor: 445/409
dan Terdakwa III sering kerumah Saksi karena dulu belum adanya kontrakan tersebut dan tinggal dirumah Saksi;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak adakeberatan;Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 00/Pid.B/2021/PN KbaMenimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa IItidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telahmembacakan alat bukti surat sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor445/409
korban dalamperkara ini bukanlah istri dari Para Terdakwa ataupun salah satu dari ParaTerdakwa, dan pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebutSaksi Korban dalam keadaan setengah sadar dikarenakan dalam pengaruhminuman keras yang telah diminum oleh Saksi Korban;Menimbang, bahwa hubungan antara Para Terdakwa dengan SaksiKorban bukanlah dalam suatu ikatan perkawinan, dan Para Terdakwa juga barumengenal Saksi Korban pada malam tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor445/409
David Sanggara(verbal lisan) menyatakan bahwa pada saat di kantor polisi, Para Terdakwa danAnak Saksi II mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Saksi Korban yangdalam keadaan setengah sadar karena di bawah pengaruh alkohol denganalasan mereka khilaf;Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Para Terdakwa diberikan diluar persidangan, namun karena keterangannya bersesuaian dengan keteranganSaksi Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi Il, serta bersesuaian pula dengan buktisurat Visum Et Repertum Nomor 445/409
dan hubungan layaknyasuami isteri tersebut dilakukan Anak Saksi II selama kurang lebih 5 (lima) menit,kemudian Anak Saksi II keluar dari kamar tersebut;Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Terdakwa III pada point 10 diBAP Kepolisian dan pengakuan Para Terdakwa dihadapan Saksi Devi danSaksi David Sanggara, diberikan di luar persidangan, namun karenaketerangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban (korban) dan AnakSaksi Il, serta bersesuaian pula dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor445/409
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
145 — 52
Akta Notaris yang hilang otentisitasnya TIDAK BATAL DEMI HUKUMsebagai akta notaris.Seluruh pertimbangan ini dikuatkan oleh Hakim Tinggi dan Hakim Agung dariNegara Kesatuan Republik Indonesia, dan Penggugat sebagai Warga NegaraIndonesia yang taat hukum juga Patuh dan tidak mengajukan PeninjauanKembali.18.Dan atas Akta Palsu Keterangan Waris Penggugat juga mengajukan GugatanPerdata tertanggal 28 Agustus tahun 2014 di Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor: 409/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST yang diputus pada
30 Juni 2015(selanjutnya disebut perkara 409) dengan Gugatan Ditolak kemudianPenggugat mengajukan banding kemudian Diputus pada 7 April tahun 2017Hal. 9dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.
Majelis Hakim perkara 409 dalam pertimbangannya TIDAKMEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI bahwa Akta Palsu Keterangan Warisdibuat dalam 3 (tiga) salinan akta yang BERBEDA nama ahli warisnya,namun juga menyatakan: Melanggar Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 BUKAN suatukesalahan yang Substantif atau dengan kalimat lain SIAPAPUN bolehmengganti nama orang lain tanpa diketahui oleh yang bersangkutanTIDAK PERLU Penetapan Pengadilan.
Akta Notaris yang hilang otentisitasnya TIDAK BATAL DEMI HUKUMsebagai akta notaris.Seluruh pertimbangan ini dikuatkan oleh Hakim Tinggi dari Negara KesatuanRepublik Indonesia, dan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang taathukum juga Patuh dan tidak mengajukan Kasasi.20.Bahwa dalam perkara 442, perkara 85 dan perkara 409 Penggugatmengajukan permohonan Sita Jaminan atas beberapa aset yang terletakdalam Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenBogor Propinsi Jawa Barat dan
Tripilar Bumi Lestari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 16/2014 tertanggal14 Mei 2014 (diduga keras Akta Mundur/Back Dated) yang dibuat PPATSelly Suwignyo S.H. sedangkan Fakta Hukumnya pada 29 Agustus 2014HGB No.2/Leuwinutug sudah merupakan OBYEK SENGKETAperkara 85tertanggal 22 Mei 2014 dan perkara 409 tertanggal 28 Agustus 2014..
Terbanding/Tergugat I : Presiden RI
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan RI
Terbanding/Tergugat IV : Ir. Areyanti MAPPI
Terbanding/Tergugat V : PT ADHI Karya Persero Tbk
Terbanding/Tergugat VI : Sondi Irwanto Silalahi
Terbanding/Tergugat VII : Hemat Nahampun
Turut Terbanding/Penggugat II : Rospita Siburian
Turut Terbanding/Penggugat III : LISBET JENNI Br. Nababan
Turut Terbanding/Penggugat IV : R. LUMBAN GAOL
165 — 140
jawaban pada tanggal 5 Juni 2020, dengan Nomor : 409/50032.16/PT/VI/2020, Perihal : Penjelasan, yang ditujukan Kepada Yth,Hal. 5 dari 78 Hal. Putusan No. 22/PDT/2022/PT.BDG.Komarudin Simanjuntak,S.H., / Advokat & Konsultan Hukum pada kantorHukumVictoria selaku kuasa dari Sdr. Siswanto, Dkk (7 orang), yang padapokoknya pada halaman dua (2) menjelaskan SBB :e.
Quadnon (Seandainya benar) Penggugat keberatan atas hasil penilaianganti kerugian maka Penggugat diberikan waktu selama 14 (empatbelas) hari setelah penyampaian penetapan harga untuk melakukankeberatan kepada Pengadilan Negeri, namun hal tersebut tidak pernahdilakukan oleh Penggugat (vide Surat Nomor: 409/50032.16/PT/V1I/2020tertanggal 5 Juni 2010).6.
Tergugat Tiga Dan TergugatEmpat, tidak merespon dan/atau tidak memberi tangcapan apapun, hinggagugatan ini diajukan, kecuali Tergugat Dua telah memberijawaban pada032.16/PT/ViU2020, Perihal Penjelasan, yang ditujukan Kepada Yth, Komarudin Simanjuntak,S.H., / Advokat& Konsultan Hukum pada kantor HukumVictoria selaku kuasa dari Sar.Siswanto, Dkk (7 orang), yang pada pokoknya: pada halaman dua (2) menjelaskanSBB : Bahwa penerbitkan surat Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5Juni 2020 diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tersebut yang ditujukan kepadaPenggugat, merupakan pelaksanaan tugas Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Hal. 29 dari 78 Hal.
Pasal 20 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.Informasi mengenai Nilai Penggantian Wajar sebagai hasil penilaianKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti disampaikan kepadaPenggugat sebagaimana dijelaskan di nomor 3 (tiga) huruf e SuratKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/V1I/2020 tanggal 5 Juni 2020, sebagai berikut:e.
19 — 12
Tul. halaman 3 dari 11 hal10.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/64/X/2002 seri YH tanggal 7November 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Buru Utara Timur,Kabupaten Buru, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telahdinazegelen, kemudian diberi kode bukti, Kemudian diberi kode ( P.7) ;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 189/II/1984 tanggal 16Januari 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sajoanging,Kabupaten Wajo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telahdinazegelen
18 — 12
Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 409/38/X/2010tertanggal 10 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.Hal. 1 dari 12 Put.
81 — 40
Sebidang tanah dengan Persil nomor 225 D.III blok 033 kohir nomor404 seluas 409 m2 (empat ratus sembilan meter persegi) yang terletak diHalaman 3 dari 13, Putusan Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbnjalan Blok Cidulang Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur,Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 386/2015 atasnama WALUYO, dengan batasbatas tanah sebagai berikut :Utara > tanah milik BKSTimur : tanah milik BKSSelatan : tanah milik Darwin / marjukiBarat : jalan desa6.
15 — 11
perkara ini.Bahwa karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, upaya mediasi sebagaimanadiperintahkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan,selanjutnya Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidakmelanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa :e Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 409
49 — 24
Makasar,Jakarta TimurTerdakwa ditahan.Oleh Pangkoopsau selaku Ankum sejak tanggal 16 Pebruari2006 sampai dengan tanggal 7 Maret 2006 dengan penahanansementara berdasarkan Skep penahanan sementara Nomor PomauIDIK/01/408 A/II /2006 tanggal 15 Pebruari 2006 dan di perpanjangwaktu penahanan oleh Pangkoopsau selaku Papera sejak tanggal 8Maret 2006 sampai dengan tanggal 6 April 2006 nomor: PomauIDIK/01/409 A/III /2006 tanggal 7 Maret 2006.
7 — 10
Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/177/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, bukti P.1;B. Saksisaksi:1.