Bahwa setelah sekian lama pemohon menunggu, ternyata papan tersebutbaru dicabut bulan September 2019 setelah Papan di Cabut tersebut bahwamasih tetap menguasai tersebut.dan juga sempat Novan Basuki Arianto JaksaKasi Pidsus Melaporkan ke Polres Kabupaten Probolinggo bahwa Pemohondilaporkan dan sempat menerima Surat panggilan Nomor S.PgI.483/IX 2019/Satreskrim Bahwa di tujukan dengan Saudara Pemohon Praperadilan bahwasuruh menghadap Briptu Condro Browo di Ruang Unit Tipikor Set ReskrimPolres Probolinggo

Bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwadalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh PengadilanNegeri,sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilanbelum seleai, maka permintaan tersebut gugur mengingat perkara atas namaROHMAD telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Putusan berdasarkan putusanNomor 54/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby tanggal 05 Agustus 2019 dan telahmemiliki kekuatan hukum tetap;6.

PUTUSANNo. 2564 K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : H.

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis denganHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum ttd./ttd./ H. Surachmin, SH., MH Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MMPaniteraPengganti,ttd.

Tipikor/2012/PTBNA tanggal 26 November 2012 yang telah menguatkan putusanPengadilan Negeri Idi No. 249/Pid.B/2011/PNIDI tanggal 07 Agustus 2012, PemohonKasasi berkeberatan karena Judex Facti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atauHal. 17 dari 25 hal. Put.

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BambangAriyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi :Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Panitera Pengganti :Hal. 25 dari 25 hal.

Tinggal : Jalan Cak Doko RT 019/RW 007 KelurahanOetete, Kecamatan Oebobo, KotamadyaKupangAgama : KatholikPekerjaan : WiraswastaPendidikan : SMP Kelas Il (tidak tamat)Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) : Oleh Penyidik dari tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013; Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 17 Juni 2013sampai dengan tanggal 26 Juli 2013; Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7Agustus 2013; Oleh Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013; Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober2013;Perpanjangan ...

peran Terdakwa tersebut dihubungkan dengankerugian negara yang timbul dan lamanya pidana yang dijatuhkan dipandang telahdapat merubah perilaku Terdakwa di kemudian hari ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka keberatan dariPenuntut Umum tentang lamanya pidana tersebut adalah tidak beralasan danharuslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukankeberatan sebagaimana dalam Memori Banding yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa Majelis Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusanyang menyatakan unsur secara melawan hukum telah terbukti tanpamempertimbangkan pasal 11 ayat (1) huruf f dan g Pepres No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan keterangan Saksi Ahli NonBuyung Dekresano, ST (Inspektorat Kabupaten Sikka) ; Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kupang menyatakan unsur secaramelawan hukum telah terbukti tanpa mempertimbangkan secara lengkapalasanalasan yang mendasari Terdakwa membantu mengerjakan

Kapal TelukMaumere ; Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkankewenangan dan kedudukan Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan terbuktinya unsur melawan hukum ; Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kupang yang memutus terbuktinyaiunsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menciderai rasa keadilan bagi Terdakwa ; Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya juga mengajukan KontraMemori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur melawan

PUTUSANNO. 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : HARTONO.Tempat lahir > Nganjuk.Umur / tanggal lahir : 50 tahun /15 Mei 1968.Jenis Kelamin > Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Jl.

,alamat di jalan Megantoro 53 Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor116/HK.07/05/2019, tanggal 15 Mei 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan

Hukum Terdakwa tidak dapat diterima danpemeriksaan atas perkara ini harus dilanjutkan;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 02/ NGJK/03/2019yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhihukuman sebagai berikut :1.

Meskipun MasingMasing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, AdaHubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai SatuPerbuatan Berlanjut;Unsur ke1: setiap orang :Halaman ke 114 Putusan Perkara No. : 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYMenimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah HARTONO dan berdasarkan pertanyaan Hakim KetuaMajelis yang mencocokan tentang identitas terdakwa sebagaimana dalam suratdakwaan dan juga berdasarkan keterangan Ahli, keterangan

., PenasehatHukum / Advokat, dan Advokat Magang yang tergabung dalam Kantor Advokat,Konsultan Hukum, Mediator SLIMS & REKAN, Jalan Raya Kalimalang No. 7,Kelurahan PONDOK BAMBU, Kecamatan DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor

SIMANJUNTAK yaituberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 27/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor:28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015, telahdinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas

SIMANJUNTAK yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 27/TIPIKOR/2015/PTBDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor : 28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal29 Oktober 2015, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan

IIB Takengon;Oleh karena itu PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding melaluiKuasa PEMBANDING yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid/2020/PT BNATakengon, dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktuyang ditentukan menurut Undangundang, maka oleh karena itu PermohonanBanding tersebut diatas harus dinyatakan dapat diterima;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudahsewajarnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Perintah/Penetapandari:e Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;e Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 23 Desember 2015;e Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10Januari 2016;e Majleis Hakim, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari2016;e Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 05 Februari 2016 sampaidengan 04 April 2016;e Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor

.: ee Rp. 6.000,00UL A ee ess sere oss once Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/V1/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaanDari TJUT DINIHARI (Pemohon);Banda Aceh, Juni 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.Nip : 19610712 198203 1 004Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Bna.

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebutyang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 19 Agustus 2014Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat ketahuisekarang Tergugat tinggal di Rutan/Lapas Kajhu, Jalan LaksamanaMalahayati KM. 9,5 Gampoeng Kajhu, Kamar No. 50, KecamatanBaitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi NAD dan divonis 2 tahunlamanya akibat Tindakan Pidana Korupsi (TIPIKOR), sampai diajukanyagugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Walikota Ambon mengirimkansurat Nomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian LaporanKeputusan Walikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara(vide Bukti T5);halaman 7 dari 12 halaman.

/PT.BNAGuci Gampong Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar,berdasarkan penetapan Hakim Nomor 12/Pid.SusAnak/2017/PN Jth, tanggal14 Desember 2017;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 8 Januari 2018 Nomor : 1/Pen.PID.ANAK/2018/PT BNA. sertaberkas perkara Pengadilan Negeri Jantho tanggal 20 Desember 2017.

PUTUSANNo. 439 K/Pid/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : IDRIS K. GINTULANGI, S.Pd.;Tempat lahir : Gorontalo;Umur : 41 tahun;Jenis kelamin : Lakilaki;Bangsa : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Lebu, Kec. Pagimana, Kab. Banggai;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala SMP Negeri 2 Pagimana di Lebu;Terdakwa ditahan1.

Sumaigi yang menjadi saksidalam surat penyerahan tersebut ;Tetap terlampir dalam berkas;Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PT.PALU tanggal 10 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwatersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 12 Oktober 2011Nomor : 92/Pid.Sus/2011/PN.Pso

,M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal9 April 2019 Nomor 36/Pen.Pdt/2019/PT BNA dan putusan tersebut diucapkanpada hari Jumat tanggal 10 Mei 2010 dalam persidangan yang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimhakimAnggota dan dibantu oleh Mahdi, S.H.

Pekerjaan : Wiraswasta.Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan:1 Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember2014;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 5Februari 2015;3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat

sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;5 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April2015 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;6 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 diRumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;7 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 Mei

2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 di RumahTahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;Halaman dari 148 halaman Putusan No. 42/PID/TPK/2015/PT.DKI.8 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 didalam Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal

09 Agustus 2015di dalam Rumah Tanahan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;10 Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September2015;11 Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartasejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;12 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 6 Oktober 2015 No. 241/Pen.Pid/TPK/2015/

PT.DKI, sejaktanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;13 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 26 Oktober 2015 No.241/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;14 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiasejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: GUNADI,SH,MH,H.M.TAUFIK AMAL

Mojokerto) ;Pendidikan : S1; Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012 ;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 04Mei 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 03 Juni 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 21 Juli 2012 ; Perpanjangan

Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Juli 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012 ;Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 08Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 07 September 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012 ;Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejaktanggal 06 Nopember 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012 ;

Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejaktanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 ;Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejak tanggal 02Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;13.Perpanjangan (1)..........13.

Penerbitan dan penetapan Keputusan oleh Tergugat tersebut tidakberdasarkan ketentuan yang benar berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil dan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi, tanggal 12 Pebruari 2018 = sehinggabertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan bertentangandengan ketentuan dalam Pasal 247, Pasal 248 ayat (

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama La Renda OH, S.Pd NIP. 19661231199103 1 098 ditetapkanpada tanggal 15 April 2019 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dijadikanalasan dan pertimbangan dalam Pemberhentian Tidak DenganHormat dalam Keputusan Tergugat tersebut adalah berdasarkanputusan Pengadilan Tipikor

Begitu pula sesuai dengan siaran pers Nomor : 005/RILIS/BKN/V/2018tanggal 2 Mel 2018, yang berbunyiHalaman 30 dari 50 Halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN.KdiGuna menuntaskan permasalahan kasuskasus keterlibatan PegawaiNegeri Sipil (PNS) dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan yang telahditetapbkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht), BadanKepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasandan Pengendalian Kepegawaian bekerjasama dengan KedeputianBidang Pencegahan Komisi Pemberantasan

PUTUSANNOMOR 26/PID TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidanakorupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara terdakwa: Nama lengkap : H.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober 2012Nomor: 26/Pid Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 26/Pid Tipikor/2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim;Il.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda tanggal 25 Juni 2012 Nomor: 34/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda,yang amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 20 Oktober 2011s/d 18 Nopember 2011;4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d 12 Nopember 2011;5. Hakim sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d 02 Desember 2011;6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 03Desember 2011 s/d 31 Januari 2012;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung I sejak tanggal O1Perbruari 2012 s/d 01 Maret 2012;8.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung II sejak tanggal 02 Maret2012 s/d 31 Maret 2012;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ajun Komisaris Besar Polisi(AKBP) O. H. NAPITUPULU, SH. NRP: 55080664 dan Ajun Komisaris Besar Polisi(AKBP) ZAKARIA SISWANDAR, SH. MH, NRP: 56050674 dari Bidang HukumKepolisian Daerah Jawa Barat, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 September 2011 dan H. ANWARDJAMALUDDIN, SH.

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai HakimHakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandungtanggal 03 November 2011, Nomor: 89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. untuk memeriksa danmengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusan tersebut telah diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 PEBRUARI 2012 olehHakim Ketua didampingi HakimHakim Anggota tersebut, serta dibantu olehSUKHAENI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan