Ditemukan 19082 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tipiter
Penelusuran terkait : Tipikor
Register : 28-05-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 21 Juli 2020 — Penuntut Umum:
SUTINI, S.H.
Terdakwa:
TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN
16766
  • MLG/04/2020, yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa TEKAT WAHYUDI BinNGAIPAN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 UndangUndang No 20 tahun 2001 tentang perubahan UUNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan Kedua Jaksa Penuntut UmumMenjatuhkan pidana terhadapterdakwaTEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu
    Malang dalam jabatannya selaku Kepala Desa sebesar Rp.2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) /per bulan. dan TunjanganKepala Desa sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) / bulan;+ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;>,+ Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yangtermuat
    diserahkankepada terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN tersebut berdasarkankesepakatan bersama dengan masingmasing pihak jadi tidak ada unsurpaksaan dari pihak terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN dansemua pekerjaan pengurusan persertifikatan tersebut juga sudah selesaidari proses Akta Jual Beli (AJB) sampai dengan Sertifikat Hak Milik(SHM);Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequa et bono);Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasehat Hukum terdakwa,Majelis Hakim Tipikor
Register : 15-03-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PT JAMBI Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB
Tanggal 12 Mei 2016 — MUHAMAD SIDIQI, A. Md Bin H. M. NURODIM
8637
  • beralamat di Jalan Slamet RiyadiBroni Jambi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2015 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Jambi pada Hari Selasa7 Desember 2015, dengan register Nomor 69/SK/Pid.Tpk/2015/PN.Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;annnn== Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor4/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tipikor
    Jambi No. 4/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JMB tanggal21 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 33/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb tanggal 15 Februari 2016 dalam perkara terdakwa tersebutCi atas; === == 222 nan nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn cee nnn cece neeann Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan
    banding tersebut;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah); aonnon= Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada HariKamis, tanggal 28 Maret 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagaiHakim Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Jambi dan ARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor
Register : 09-12-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 30-04-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 14/PID.SUS/2014/PT PTK
Tanggal 16 Desember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : samsul bahri
Terbanding/Terdakwa : ASMAJAYA, S.Pd
7630
  • Akta.Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwapada tanggal : 17 Nopember 2014; Menimbang, bahwa dengan demikian Permintaan Banding dari Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut caracara sebagaimana yang31ditentukan undangundang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakankeberatannya atas Putusan Majelis Hakim Tipikor
    dilakukan secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf bUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASMAJAYA, S.Pd sesuaidengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2014.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor
    pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak (Majelis Hakim tingkatpertama) Nomor : 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 7 Nopember 2014,Memori Banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa halhal yang berkenaan denganterbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa Majelis Hakim tingkat bandingsependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa terdakwa terbukti secara
Putus : 11-10-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PT. FIANDA MALASI VS 1. SYARIFUDDIN, DKK
159109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada tanggal 05Februari 2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor mengeluarkan Akta PendaftaranPerjanjian Bersama Nomor 34/PHI/PB/2016/PN Bna;Bahwa sesuai isi Perjanjian Bersama (PB)tertanggal 11 Januari 2016tersebut diatas yang telah disepakati dalam Pasal 1 huruf (a) dan huruf (b)terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Para Penggugat di pekerjakankembali di PT.
    kewenangan untuk menandatangani suratsurat tetapi padasaat itu timbul Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 yang tanpasepengetahuan Direktur Utama PT Fianda Malasi yang saat ini telah dirugikanoleh terbitnya surat perjanjian bersama secara tidak sah dan lebihlebin untukmelegalkannya maka oleh para penggugat telah mendaftarkan perjanjianbersama tersebut melalui Biro Bantuan HukumSentral Keadilan (BBHSkK)Banda Aceh Nomor 02/B/Sek/BBHSK/01/2016 dan pada tanggal 5 Februari2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
    Bahwa dalam putusan halaman 82 dalam hal menimbang majelis hakim telahsalah dalam penerapan Pasal 13 (1) Undangundang No 2 Tahun 2004 karenaPerjanjian Bersama yang dibuat adalah tidak sah, seharusnya Majelis Hakimmelihat Alat Bukti surat P21 tentang pembatalan perjanjian bersama yangdikeluarkan Pengadilan Negeri/Phi/Tipikor Nomor 34/PHI/PB/2016/Pn.Bna.. Bahwa Majelis Hakim AdHoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs.
Register : 31-05-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 20/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 21 Juni 2016 — WAN RAMLI, ST.MT Bin WAN UMAR HADI
7152
  • KelurahanPangkalan Sesai, Kota Dumai;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Pendidikan : 82;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan oleh :1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15Nopember 2015;3 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Perkanbaru sejaktanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor
    padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampaidengan tanggal Pebruari 2016;5 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 2 Maret 2016;6 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampaidengan tanggal 1 April 2016;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal8
    ,MH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai HakimAnggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru Nomor: 20/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 1 Juni2016, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim49Hakim Anggota dengan dibantu YUSNIDAR, S.H selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri
Putus : 08-06-2020 — Upload : 28-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 8 Juni 2020 — ZUBAEDI
785598 Berkekuatan Hukum Tetap
  • daftartagihan kredit;e. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Nyoman Suarjana;f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama MadeSukerta;g. 1 (Satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama WayanSuparma;h. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Ni MadeMetri;i. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Nyoman Tri Putrawan;j. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama KetutBagiarta.13) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor
    Surabaya Nomor: W14UI/14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihalPemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;14) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihalPemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;15) 6(enam) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal RelaasPanggilan
Putus : 15-07-2014 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN Ksp
Tanggal 15 Juli 2014 — MULYONO Alias NANO Bin NGATIMIN
334
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh, yang pertama sejak tanggal 1 Juni 2014 sampaidengan tanggal 30 Juni 2014;7.
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh, yang kedua sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengantanggal 30 Juli 2014;Terdakwa didampingi oleh Rahmad Syahrial, S.H., Penasihat Hukum dariLBH Keadilan Aceh Tamiang yang beralamat di Jalan Kota Lintang Atas,Kualsimpang, Aceh Tamiang, berdasarkan Penetapan PenunjukanNomor:57/Pen.Pid.Sus/2014/PNKsp tanggal 18Maret 2014;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 57/Pen.Pid/2014/PNKsp tanggal
Register : 24-06-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN KENDARI Nomor 21/G/2019/PTUN.Kdi
Tanggal 1 Oktober 2019 — ABU NURU,S.Pd (Penggugat) VS BUPATI WAKATOBI (Tergugat)
17369
  • Tipikor/2013/PN.Kdi; 16.Bahwa setelan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegenKendari menjatuhkan Putusan kepada Penggugat sebagai terdakwa makapenggugat menjalani Hukuman pada Rumah Tahanan Negara Kelas Il AKendari, setelah Penggugat Menjalani Masa Hukuman terdakwa Kembali AktifSebagai Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobihingga Diajukannya Permohonan Bermenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil AtasNama Penggugattertanggal 26 Januari 2018 ; 17.Bahwa pada tanggal
    Tipikor/2013/PN.Kdi., tertanggal 11 September 2013 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat telah menjalanimasa pidana yang dijatunkan dalam putusan a quo, maka selanjutnya padatanggal 26 Januari 2018 Penggugat mengajukan Permohonan Bementdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepadaTergugat dan atas Permohonan dari Penggugat tersebut, kemudian Tergugatmenerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi 270 Tahun 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan
Putus : 27-04-2014 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 104/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 27 April 2014 — ROMLI, S.H. Bin KHARIL; KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
6918
  • Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya sejak tanggal 5 Pebruari 2014 s/d 6 Maret 2014 ; e. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya sejak tanggal 7 Maret 2014 s/d 5 April 2014 ; Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 November 2013didampingi Para Penasihat Hukum yang masingmasing bernama : BAMBANGSOETJIPTO, SH.
Register : 19-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 27 Nopember 2018 — -. HERMAN RUA GORO
12638
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan (Tahap Il) sejak tanggal 15 Mei 2018sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni2018;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;.
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 20 September 2018 sampaidengan tanggal 19 Oktober 2018;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padapengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 20Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;Halaman 1 dari 61 halaman
Register : 09-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 9/PID.TPK/2016/PT KDI
Tanggal 23 Juni 2016 — Pembanding/Terdakwa : Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si Diwakili Oleh : PARULIAN NAPITUPULU, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA BUSRIAN, SH
8324
  • Nomor193/Tipikor/V/2016/PN.Kdi., tanggal 18 Mei 2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKendari tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Reg.
    Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal20 Juni 2016 oleh kami DJUMALI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis,DANIEL PALITTIN, S.H., M.H., dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., HakimTinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor
Register : 07-05-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JANTHO Nomor 98/Pid.B/2013/PN-JTH
Tanggal 10 September 2013 — ISKANDAR AGUNG, SH BIN ZULKAFRAWI
8211
  • 2013sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;e Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei2013;e Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengantanggal 06 Juni 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri jantho sejak tanggal 07Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor
    Banda Aceh sejaktanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :Darwis, SH., dan Nya Muslima N, SH., Advokat pada Kantor Hukum Darwis, SH &Associates di Jalan T.
Register : 30-12-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN TAKENGON Nomor 109 /Pid.B/2015/PN.Tkn
Tanggal 25 Nopember 2015 — Salman AB Bin Abu Mukmin
10714
  • Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015;9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahapll sejak tanggal 08 Nopember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumwalaupun haknya telah diberitahukan akan tetapi terdakwa menerangkan akanmenghadapi perkara ini sendiri;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca :1.
Putus : 08-04-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2313 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 8 April 2015 — H. SUNTORO, S.IP., M.Si.
6849 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 2313 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : H. SUNTORO, S.IP., M.Si.
    Alasannya, kurang atau tidak cukupmempertimbangkan keadaankeadaan tersebut sudah merupakan masalahpenerapan hukum yang termasuk wewenang pemeriksaan kasasi sepertiyang di atur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;Bahwa dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi PekanbaruNomor 20/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 05 November 2014 yangamarnya berbunyi:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumdan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaHal. 50 dari 397 hal.
    SUS/Tipikor/2014/PN.PBR dimana penetapan hari sidang didasarkan kepadapelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri BaganSiapiapi, tanggal 05 Maret 2014, nomor RegPerkara: PDS02/SIAK/03/2014, atas nama Terdakwa H.
    Indrapura sebagaimana termuatdalam Penetapan Nomor: 18/Pen.Pid.SUS/Tipikor/2014/PN.PBR;Hal. 58 dari 397 hal.
    SUNTORO, S.IP., M.Si., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon' Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURAtersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 20/TIPIKOR/2014/PT.PBR., tanggal 05November 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 18/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR., tanggal 23 Juli 2014 ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa H.
Register : 21-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 04-05-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 4 April 2016 — KORBIANUS TOPAI, SE.,M.Si
8130
  • Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d Tanggal 17 September 2015 ;4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 16November 2015 ;Hal Putusan No. 14/Pid.susTPK/2016/PT JAP5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 November 2015 s/d tanggal 16Desember 2015 ;6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal15 Januari 2016 ;7 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Januari
    2016sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;8 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11April 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca dan mempelajari :1.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura No.14/Pen.Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP tanggal 21 Maret 2016 tentang penunjukan MajelisHakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura No.14/Pen.Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP tanggal 1 April 2016 tentang PenetapanHari Sidang ;3.
    Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 50 / Pid. SusTPK/2015/PN Jap tanggal 13 Januari 2016dalam perkara Terdakwa KORBIANUS TOPALSE.M.Si ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telahdidakwa berdasarkan surat dakwaan No.
    HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi HakimHakim Anggota dan dibantuBENYAMIN PALEPONG Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadirioleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya ;Ketua Majelis,Ttd.IMANUEL SEMBIRING. S. H.Hakim Hakim Anggota ,Ttd. Ttd.1.PAHATAR SIMARMATA.S.H.MHum. 2.
Register : 02-04-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 18/PID.TPK/2014/PT SMG
Tanggal 24 April 2014 — Pembanding/Terdakwa : H.IMAM SUDJONO
Terbanding/Jaksa Penuntut : FITRI RESTIANI,SH
10779
  • Tipikor Semarang, tanggal 17 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------
  1. Menyatakan Terdakwa H.
    Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkaraini sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah); Telah membaca, Akta permintaan banding Terdakwa tertanggal 19Pebruari 2014, dimana pernyataan banding tersebut telah diberitahukankepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 20 Pebruari 2014 ;Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 25 Pebruari2014, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut
    Umum dan Terdakwa telahdiberi kesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkasperkara yang dimintakan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitungsetelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirimke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang ; Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang dijatuhkan pada tanggal 17 Pebruari
    Tipikor Semarang,tanggal 17 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ; 1. Menyatakan Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — ATTY SUHARTI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir Jakarta, 24 November 1955, Agama Islam, Alamat: Jl. Pesantren Komplek PPTM No. C.II, Rt 04, Rw o7, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, Alamat tinggal di Sari Asih IV No. 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan Walikota Non Aktif Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya bernama : Andi Syafrani, SH. MCCL., M.A. Fernandez, SHI., MH., Rivaldi, SH., Ade Yan Yan Hs., SH., Mellisa Anggraini , SH.MH. dan Teuku Madar Ardian, SHI., para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Z.i.A & A Partners Law Firm, beralamat di Jalan Gedung Darul Marfu lt. 3 Jalan H. Zaenuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai……………….………...………….. PEMOHON.
4662307
  • Dalam kasus tertangkap tangan pencurian sebagaimanadimaksud Pasal 362 KUHP, maka setidaktidaknya SiPenangkap menemukan adanya sesuatu yang diambil sebagaibentuk pencurian, bisa berupa harta, uang atau suratsurat,barang atau uang sebagai barang bukti Si Tertangkap Tangandan pemenuhan inti delik (bestanddeelen) pasal pencurian yaituunsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain;Dalam kasus tertangkap tangan suap, sebagaimana dimaksudPasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor
    , maka setidaktidaknya Si Penangkap menemukan adanya sesuatu yangdiambil sebagai bentuk menerima suap, bisa berupa harta,uang atau suratsurat, barang atau uang sebagai barang buktiSi Tertangkap Tangan dan pemenuhan inti delik (bestanddellen)pasal suap UU Tipikor yaitu unsur menerima hadian atau janjr.;44.
    Itoc Tochija yaitu menerima hadiah ataujanji dari Triswara Dhanu Brata alias Ade bersama Hendriza Soleh Gunadialias Ari terkait dengan pembangunan fisik Pasar Kota Cimahi Tahunanggaran 2016 dan 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf aatau Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU TIPIKOR
    Ketentuanpasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (/exSpecialis) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan UU Tipikor(lex generalis) manakala diatur ketentuan yang sama.Bahwa dari dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas,terlihat bahwa Pemohon tidak memahami kekhususan hukum acara pidanayang diatur dalam UU KPK.
    Sehingga untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangkawaktu/momennya digantungkan pada sejak ditemukannya sekurangkurangnya 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU KPK danPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015.Bahwa bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 44 ayat (2) UU KPK,sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan jenis alat bukti yangdisebut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 26 A UU TIPIKOR, apabilapenyelidik telah menemukan bukti permulaan
Register : 26-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 4 Nopember 2015 — BRIPKA EDI SANTOSO TAMOLUNG alias EDI
191174
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang, sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli2015 ;. Ketua Pegadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 19 Sepember 2015;Halaman dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG6.
    Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, perpanjanan penahanan tahap pertama sejak tanggal 20September 2015 s/d tanggal 19 Oktober 2015 ;7.
    Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, perpanjanan penahanan tahap kedua sejak tanggal 20Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015 ;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum :LUIS BALUN, SH dan ERENS KAUSE, SH dari Posbakum Kota Kupang,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang Nomor : 35/PEN.PH/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg tangal 1 Juli 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang;Setelah membaca
    uang persediaan terdakwa tidak salurkan.tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000.000,untuk tambahan uang persediaan dimanaRp.5.000.000, disalurkan kepada BRIPKA Rivai Kinangiuntuk Jaldis mengikuti kegiatan PIKNAS Bareskrim Polridi TNCC Mabes Polri, Rp.75.000.000, diterima BripkaOna Taumely untuk kegiatan Rakernis Tipikor Polda NTTdan Supervisi kewilayahan dan Rp.70.000.000, tidakdisalurkan/untuk kepentingan pribadi.Halaman 61 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGe tanggal 17 September
    BENNY EKO SUPRIYADI, SHdan ANSYORI SYAIFUDIN, SH hakim Adhoc Tipikor masingmasingsebagai Anggota, Putusan tersebut diucapkan dama sidang yangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh HakimKetua didampingi HakimHakim Anggota, dibantu JOHANES J.AMBI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh L. TEJDOSUNARNO, SH. Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwadengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAT. BENNY EKO SUPRIYADL SH.MH.
Register : 07-02-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 09/PID.TK/2013/PN.TK
Tanggal 15 Mei 2013 — ROSIDAH Ama.Pd Binti SULAIMAN
10324
  • Hakim Pengadilan Tipikor tidak dilakukan penahanan;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NINA ZUSANTI, SH.
    Pengelolaan dana BOS SDN 1Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utaraserta bertanggung jawab dalam hal penggunaan dana BOS tersebut.Berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsuryang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara telah terpenuhi.Menimbang, bahwa pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tidaklahmengatur unsurunsur tindak pidana melainkan mengatur hukumantambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidanaKorupsi;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor
    (Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari: Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh Ketua Majelis tersebutdiatas dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota, dibantu oleh :SUHAIDI AGUS, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri olen: M.ANGGA MAHATAMA, SH. MH. Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriKotabumi dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota Majelis Ketua Majelis Hakimdto./ dto.
    (Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera Penggantidto./SUHAIDI AGUS, SH., MH.
Register : 26-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 66/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
MARSELINUS LAKE
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
11159
  • Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangHalaman 24 dari 69 Halaman Putusan No. 66/G/2019/PTUN.KPGBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak denganhormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dantelah diputus oleh Pengadilan Tipikor
    dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor
    Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!
    nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn n eeTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaHalaman 37 dari 69 Halaman Putusan No. 66/G/2019/PTUN.KPGPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor