Ditemukan 17962 data
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, atau;i. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan, atau;j. Surat Penunjukan atau Pembelian Kaveling Tanah Pengganti Tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau;k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan WVerpondingIndonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,atau;.
16 — 12
Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan almarhum Sayuti RamiBin Ramli memiliki harta bersama berupa :6.1 Sebidang Tanah dan bangunan permanen seluas 745 M2 yangterletak di Jalan Sei Serayu d/h Jalan Tanah Wakaf, KelurahanSumber Sari, Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balaisesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 195 yang dikeluarkanKantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Bali tertanggal 31122008;6.2 Sebidang Tanah kosong seluas 460 M2 yang terletak di KelurahanPahang Kecamatan Datuk Bandar
Memberi izin kepada Pemohon (Ramsah Gule BintiMuhammad Kasa Gule) untuk menjual/mengagunkan/menggadaikanharta berupa tanah yang menjadi bagian almarhum Sayuti Ramli BinRamli dan tanah sebagai berikut: Sebidang Tanah dan bangunan permanen seluas 745 M2 yangterletak di Jalan Sei Serayu d/h Jalan Tanah Wakaf, KelurahanSumber Sari, Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balaisesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 195 yang dikeluarkanKantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Bali tertanggal31122008
10 — 2
Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugattinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamatsebagaimana alamat Penggugat saat ini selama enam bulan, kemudianPenggugat dengan Tergugat berpindah ke rumah kontrakan yangberalamat di Jalan XXXX selama tiga tahun, hingga akhirnya Penggugatdan Tergugat kembali berpindah dan terakhir tinggal bersama di rumahmilik bersama yang beralamat di Jalan Wakaf Pasar 4 Tambak Rejoselama satu tahun enam bulan.
16 — 1
XXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f
15 — 8
Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di PasarXII Jalan Balai Desa Gang Ikhlas/Wakaf, Dusun I, Desa Marindal Il,Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidakberhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena TergugatHalaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpksudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupanrumah tangga;8.
57 — 6
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadapgugatan Penggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukanPenggugat bertanggal 10 Agustus 2016 di persidangan tanggal 06 September2016;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisandi persidangan pada tanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknyamenyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat danmohon
Tergugat
42 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
13 — 0
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamIngkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Ris Murniyati binti M. Ansori
Tergugat:
Peter Whitehurst Duguid bin Harry William Duguid
24 — 1
Peradilan Agama yang berbunyi : Peradilan Agama adalahPeradilan bagi orangorang yang beragama Islam, dan Pasal 49 Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (kompetensi absolute) yangberbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
75 — 35
yang berupa : 2 ( dua ) bidangtanah berikut bangunan yang berada diatasnya sebagaimana terurai dalamposita permohonan Pemohon poin 7 (tujuh);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b.waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pembanding/Tergugat II : Muhammad Khazali Diwakili Oleh : Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat III : M. Khardiansyah Diwakili Oleh : Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat IV : M. Nur Diwakili Oleh : Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat V : Anita Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat VI : Umi Kalsum Diwakili Oleh : Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat VII : Abdullah. K Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat VIII : Salamudin Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat X : Mira Diwakili Oleh : Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat XI : Husni K Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat XII : Irwansyah Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat XIII : Ngationo Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat XIV : Amir Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat XV : Dara Indira Diwakili Oleh : ANITA
Pemband
190 — 143
Bahwa dalam wasiat tahun 1924 tersebut disebutkan Simah atau Hj.Saimah memiliki dua bidang kebun kepunyaannya sendiri dan saturumah tinggi beratap dan berlantai batu dan dinding papan dalamnya,dalam wasiat almahumah Simah jika beliau mati maka wasiat diteruskanoleh Zainudin saudara Simah se ayah jika Zainudin mati maka wakaf iniberpindah ke anaknya yang laki laki yang tua demikian seterusnya akantetapi apabila tidak ada turunannya yang lakilaki maka wasiat iniHalaman 6 dari 54 halaman.
Wakaf, f. Zakat, g. Infag, h. Shadagah, dan i.
wasiat antara orangorang yang beragama Islam, maka yang memiliki Kewenangan ataukompetensi untuk memeriksa keabsahan surat wasiat baik secaraformil dan materil adalah Pengadilan Agama ; Bahwa dalil di atas bersesuaian dengan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI No. 1321.K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994,yang kaidah hukumnya mensyaratkan:"Sejak UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama berlaku, PengadilanNegeri tidak lagi berwenang memenksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf
Wakaf untuk Desa Paya Perupuk + 640 m2;Bahwa di samping Para Penggugat, ternyata ada pihak lain yang jugamenguasai tanah objek perkara yaitu TUMIRAN, sehingga dapatdipastikan luas tanah tersebut tidak sesuai oleh karena lebih dari22.158,25 m2 sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga olehkarenanya luas tanah objek perkara menjadi tidak jelas dan kabur ;Bahwa demikian pula dengan batasbatas tanah objek perkara dalamSurat Keterangan Tanah No. 59305/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012dimana batas sebelah
substansi surat pernyataan sangat mengadaada dan diluarkelaziman sehingga tidak dapat diterima logika hukum, di antaranya :1. tidak disebutkan dasar kepemilikan HAMRAJUL atas tanahtersebut;2. tidak ada uraian tentang wasiat;3. pihak pertama tidak menghalangi pihak kedua mengalinkantanah kepada pihak pembeli;4. pihak pertama dikesankan sebagai penjaga tanah;5. tentang kesepakatan para pihak bahwa tanah tersebut sebanyakdua bidang tanpa uraian surat apa yang telah dibacakan;6. pihak pertama memberi wakaf
13 — 2
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yang berbunyi :EpArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Tergugat
15 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
56 — 4
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Snadagqah dan i. Ekonomisyariah;Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 101/Pdt.P/2016/PA.Btl.Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksuddengan perkawinan adalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkanundangundang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurutsyariah.
Tergugat
20 — 6
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
1.SUKARMAN
2.SITI SOLIKATUN
26 — 3
perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwaPeradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyatpencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa pasal 49 UU Peradilan Agama menyatakanPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
21 — 16
memeriksa danmenetapkan permohonan pengangkatan anak ;Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006serta perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, menyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat,(d) Hibah, (e) Wakaf
123 — 12
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkatpertama antara orang orang yang beragama islam dibidang :1.ot =Perkawinan,Waris,Wasiat,Hibah,Wakaf, ONDBahwZakat,Infaq,Shadagah, danEkonomi Syariah.dari penjelasan diatas, maka Pengadilan Agama Kuala Tungkalmempunyal Kewenangan absolut dan Kewenangan Relatif untukmemeriksa dan memutuskan perkara ini.Adapun alasanalasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah :1.2.yaitu:Bahwa pada tahun 1994
21 — 3
Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksiyang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Hal 7 dari Hal9 Penp.No 45/Pdt.P/2013/PA.BktArtinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta
FATURACHMAN
Terdakwa:
1.SYAMSUDIN ABDURAHMAN
2.ABDUL MAJID Alias MAJID
34 — 14
tidak dipersoalkan apakahbangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang berhak adalah Negaradalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, atau orang ataubadan hukum yang berhak atas tanah itu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan, Saksisaksimenerangkan bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah PerserikatanMuhammadiyah Kabupaten Ende dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor340 Kelurahan Kota Ratu dan Surat Salinan Ikrar Wakaf