Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Wakaf
Register : 21-05-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PA MEDAN Nomor 1404/Pdt.G/2019/PA.Mdn
Tanggal 29 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
382 — 69
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 30-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 K/Ag/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — YAYASAN PERGURUAN AMAL SOSIAL AL-WASLIYAH yang diwakili oleh Pengurus yaitu: - Drs. M.S. TAHA BERUTU, S.H, Dkk VS SUHAMZAH, S.H., M.H, Dkk
567 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama
Register : 12-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan MS PROP NAD Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh
Tanggal 24 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
311 — 202
  • KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraGugatan Pembatalan Wakaf pada tingkat banding dalam persidanganmajelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:MUHAMMAD SABIL bin SABIL, Umur + 60 tahun, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamatKampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan,Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini,memberikan kuasa kepada SAIDUL FIKRI,S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada KantorHukum SAIDUL FIKRI,
    Terbanding , Il, Ill dalam kontramemori banding, Mahkaman Syariyah Aceh sependapat denganpertimbangan Mahkamah Syariyah Takengon, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa di persidangan Tergugat , Il dan Tergugat Illdalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengankompetensi Absolut dan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan para Tergugattersebut tidak dapat dibenarkan, karena masalah sengketa wakaf
    merupakankewenangan absolut Mahkamah Syariyah, sebagaimana telahdipertimbangkan Mahkamah Syariyah Takengon dalam putusan a quo;Menimbang, bahwa demikian pula dalil eksepsi yang diajukanTergugat I, Il dan Ill tentang tidak berdasarkan sengketa dan tidak berdasarhukum, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa perkara inimenyangkut gugatan pembatalan wakaf, menurut ketentuan Pasal 283 R.Bgbahwa barang siapa merasa hakhaknya dirugikan dapat mengajukanHal. 7 dari 11 hal.
    bahwa setiap orang yang merasa hakhaknyadirugikan tidak tertutup kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata,sehingga dengan demikian apa yang telah disampaikan oleh Para Tergugatdalam eksepsinya harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Makhamah Syariyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan hukumMahkamah Syariyah Takengon yang amarnya menolak eksepsi paraTergugat;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalahgugatan pembatalan wakaf
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 28-10-2019 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 2043/Pdt.G/2019/PA.Smd
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
566 — 376
  • Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yangdilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantianNazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta bendawakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. Pasal 45 ayat (2)dan (3) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.7.
    Menyatakan syah akta ikrar wakaf nomor : W.2/017/K1986 padatanggal 11 Juni 19863.
    Bahwa pengajuan gugatan pembatalan wakaf mohon ditinjau kembalikebenarannya karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam padaPasal 225 yang berbunyi tanah wakaf tidak dapat dilakukan perubahan ataupenggunaan lainnya dari pada yang dimaksud dari Ikrar Wakaf.4. Bahwa tanah wakaf tersebut sudah diserahkan pemilik yang sah selagimasih hidup.5. Bahwa para Penggugat bukan anak dan cucu keturunan langsungAlmarhum Anang Matarif bin Abdul Jalil, ayah dari H.M.A.
    Membatalkan gugatan Para Penggugat untuk tanah wakaf milikH.M.A. Muslimin bin Anang Matarif.2. Putusan Nomor 557/P/1990 tanggal 22 Januari 1991 bukanmasalah tanah wakaf milik H.M.A. Muslimin bin Anang Matarif.2. Pathan Alie Sulaiman bukan lagi selaku penerima hak kuasa ahllwaris atas tanah wakaf milik H.M.A.
    perlindungan hukum dan Saksi kebetulan sebagai ketuaLembaga Wakaf Kaltim.
Pengadilan PA MANADO Perdata Agama
Register : 25-05-2023 — Putus : 19-06-2023 — Upload : 19-06-2023
Putusan PA MANADO Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Mdo
Tanggal 19 Juni 2023 — Penggugat melawan Tergugat
250 — 150
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 19-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 4875/Pdt.G/2021/PA.Jr
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
318 — 64
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/AG/2008
H. AKROM AL-ABKAR BIN H. ABUBAKAR; IBRAHIM BIN H. SYAFII, DKK
287 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 385 K/AG/2008 Selatan dengan tanah wakaf masjid ;Selanjutnya disebut tanah / wakaf sengketa ;Bahwa ikrar wakaf terebut dilakukan di hadapan PPAIW KecamatanMempawah Hilir pada tanggal 22 Oktober 1993 (selanjutnya disebut AktaPertama), dimana pada ikrar wakaf tersebut disebutkan bahwa yang menjadiNadzir adalah Penggugat ;Bahwa sejak ikrar wakaf tersebut, Penggugatlah yang mengurus tanahwakaf tersebut dengan mengelola Madrasah Miftahul Ulum ;Bahwa pada tahun 2000, Tergugat sebagai salah seorang
    Syafii bin Usman yang secara hukum tidak mempunyai hubungan lagidengan tanah wakaf, karena sejak tahun 1993 ketika H.
    Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atasAkta Ikrar Wakaf Kedua yang dilakukan oleh Tergugat No. 01/W.2/II/ahun2000 tanggal 14 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Tergugat Il ;3. Menyatakan Tergugat Ill tidak mempunyai kewenangan untuk bertindaksebagai Nadzir atas tanah wakaf sengketa ;Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 385 K/AG/20084. Menyatakan Penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf sengketa ;5.
    Yatim telah memberikan keteranganmenyatakan kesaksiannya tentang terjadi wakaf H. Syafii kepada H. AkromAl Abkar bin H.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah menafsirkankesaksian Samuri bin Naim sebagaimana tertuang dalam putusan halaman4 alenia ketiga : Menimbang, bahwa kesaksian Samuri bin Naim atasterjadinya penyerahan wakaf oleh H. Syafii kepada H. Akrom Al Abkar binH. Abu Bakar, hanya sebatas penyerahan objek wakaf tetapi saat H. Syafiimelafadzkan ikrar wakaf atau ijab kabul antara H. Syafii dan H. Akrom AlAbkar bin H.
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama
Register : 22-08-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PTA SEMARANG Nomor 284/Pdt.G/2022/PTA.Smg
Tanggal 31 Agustus 2022 — Pembanding/Tergugat I : SUMARNI Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat II : ANIS MUWAKHIDIN Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat III : SITI LATIFAH Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat IV : NURFARIKHATUN KHASANAH Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat V : MASYITOTUL KHILMAH Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat VI : MIFTAHUDIN Diwakili Oleh : SUMARNI
Terbanding/Penggugat : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas
350 — 49
Pengadilan PTA PADANG Perdata Agama Wakaf
Register : 21-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTA PADANG Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg
Tanggal 19 Februari 2019 — Persatuan Warga Kewedanaan Suliki (PWKS) Payakumbuh Vs Yayasan Pendidikan Islam Amanah
487 — 365
  • Nomor 6 tanggal 15 Desember 2003 yang didirikan olehsebagian ahliwaris Pemberi wakaf;Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah melakukan usahapeninjauan kembali sertifikat tanah wakaf Nomor 001/Kelurahan Tanah MatiHal 5 dari 12 hal putusan Nomor 6/Padt.G/2019/PTA.Pdgtanggal 05 Februari 2009, Akta Ikrar Wakaf tanggal 15 Desember 2006 No.112/01/03/12/6 tahun 2006 nama Wakif Dra. Hj.
    Morris bin Rusli) menanda tangani sebuah surat pernyataan yangisinya mengembalikan tanah wakaf (poin 3) yang disertifikatkan dengan sertifikattanah wakaf Nomor 001 tanggal 5 Februari 2009 kepada pengurus PersatuanWarga Kewedanaan Suliki, Kota Payakumbuh akan tetapi beberapa orang daripengurus Yayasan Amanah (Dra. Hj.
    Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia dan tidak maumengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut adalahperbuatan melawan hukum;3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf besertasertifikatnya kepada para Penggugat;Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg4.
    di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat yangseharusnya dijadikan pihak dalam perkara a quo;Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kabur karena luasobyek tanah wakaf yang disengketakan sangat jauh berbeda dengan obyektanah wakaf yang saat ini dimiliki oleh Para Tergugat/Para TerbandingHal 7 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdgsebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat tanah wakaf Nomor 00001 tahun2009;Bahwa petitum gugatan tidak jelas, tidak tegas dan tidak rinci, ParaPenggugat
    dan pengurusan benda wakaf, PejabatPembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Pejabat Akta Ikrar Wakaf,sebagaimana diatur dalam Pasal 215 ayat 2, 5, 6, dan 7 Kompilasi Hukum Islam;Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.PdgMenimbang, bahwa apabila unsurunsur tersebut di atas tidak dilibatkandi dalam perkara a quo, bagaimana mungkin untuk menyelesaikan sengketaapabila orangorang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan aktifitas wakaftersebut tidak dilibatkan di dalam perkara karena lahirnya
Pengadilan PA NEGARA MATARAM Perdata Agama
Register : 31-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA NEGARA MATARAM Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Ngr
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
456 — 105
  • Bahwa dari sejak tanah wakaf diserahkan maka bukti dari kepemilikantanah untuk pesantren tersebut berupa tanda bukti pendaftaran sementaratanah milik Indonesia, sebagaimana tersebut diatas sudah pula diserahkan danmenjadi bagian dari bukti wakaf yang dilakukan oleh XXXX alm sesuai denganmaksud tujuan dan fungsi wakaf tersebut adalah untuk kepentingan pendidikansesuai dengan ajaran islam.
    pelaksanaan wakaf sangat sederhana sekali cukup dilandasiadanya kepercayaan sesuai dengan ajaran hukum islam dimana bentuk wakaftersebut berupa wakaf keluarga dan cara pengikrarannya cukup secara lisansaja dengan tujuan mengandung faedah untuk selamanya.
    Oleh karena wakaf yang dilakukan olehXXXX terjadi sebelum adanya peraturan wakaf tersebut maka yang berlakuadalah hukum Figh yang mengatur perwakafan yang tidak mengatur tentangkeharusan adanya qabul, nazir, saksisaksi, pencatatan dan apalagi sampaipendaftaran dikantor Agraria;13.Bahwa persoalan pokok dari tanah wakaf yang diwakafkan XXXX untukpesantren Ta Limusshibyan tanah wakaf tersebut oleh Asmah alm orang tuaTergugat dan Il diterbitkan sertifikat ke atas namanya dan setelahmeinggalnya Asmah
    menjadi wakaf pesantren TaLimusshibyanuntuk itu Sudah sepatutnya Tergugat III dinukum untuk memecah SHM No:388atas nama Asmah luas 267 M?
    * atas nama pesantren TaLimusshibyan berasal dari tanah wakaf XXXX terletak di Kelurahan LoloanBarat dengan batasbatas: Barat :HM Yatim alm; Timur :Asmah alm/rumah panggung; Utara : jalan; Selatan : jalan;Adalah sah tanah wakaf milik pesantren ta limushibyan4. Menyatakan hukum Asmah alm telah menyertakan memasukkan tanahwakaf pesantren TaLimusshibyan yang berasal dari wakaf XXXX kedalamSHM No:388 luas 267 M? atas nama Asmah terletak di Kelurahan LoloanBarat tanah seluas 140 M?
Pengadilan PA TANJUNG BALAI Perdata Agama
Register : 15-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA TANJUNG BALAI Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.Tba
Tanggal 7 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 2
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 03-02-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 10-07-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 48/Pdt.G/2017/MS.SGI
Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 53
  • Pidie, dengan memperlihatkan Surat Wakaf tahun 2000tersebut dan juga Surat Wakaf tersebut turut di tempelkan di pagarPagar Gampong Jim, Kec. Peukan Baro oleh Masyarakat setempatdengan tanpa mempertimbangkan benar atau tidaknya wakaf tersebut.Dan surat wakaf tersebut muncul dengan tibatiba bersamaan dengantahun meninggalnya orang tua Penggugat, semasih hidup orang tuaPenggugat aim ( Abdurrahman bin Hamzah ) sama sekali tidak pernahmuncul dan terlihat;6.
    Bahwa dalam surat wakaf tahun 2000 tersebut sebagai peganganTergugat dan II dalam menguasai tanah sengketa, dengan tanpatersebut siapa yang menerima Wakaf di tahun 2000 dengan ljabkabulnya, apakah Tergugat dan Il ?. Dan seterusnya surat Wakaftersebut turut di ketahui oleh Geusyik Gampong Ilyas Sawang dengantanpa Stempel Basah untuk sahnya suatu surat.
    Sehingga daripengamatan Penggugat terhadap Surat Wakaf tahun 2000 tersebutsangat meragukan setentang ke absahannya dengan tidak disebutSiapa yang menerima Wakaf dan juga tidak diberi Stempel yang jelasalias palsu. Dengan demikian pemberian Wakaf tahun 2000 untukGampong Jim, Kec. Peukan Baro, Kab. Pidie, oleh Turut Tergugat s/dV Cacat Hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan batal demi hukumtermasuk segala surat Suratmenyurat yang berkaitan dengan tanahsengketa;.
    Bahwa Tergugat dan II dalam hal membangun Kantor Keusyik di tanahwarisan orang tua Penggugat dengan dalil Wakaf dari Turut Tergugat s/d V untuk Gampong Jim, Kec.
    menerima Wakaf selaku tergugat.
Pengadilan PTA BANDUNG Perdata Agama
Register : 21-03-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PTA BANDUNG Nomor 87/Pdt.G/2022/PTA.Bdg
Tanggal 12 April 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
169 — 104

  • MENGADILI

    1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
    2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriah;

    Dengan Mengadili Sendiri

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan sah ikrar wakaf terhadap sebagian tanah Hak Milik, sesuai SHM No.529 dengan luas 144
Pengadilan PTA SAMARINDA Perdata Agama Wakaf
Register : 12-09-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 01-05-2019
Putusan PTA SAMARINDA Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd
Tanggal 10 Desember 2018 — Pembanding Vs Terbanding
287 — 177
  • Penggugat II sebagai pihak yangmelakukan pembangunan pendidikan tanpa izin dari Nazhir wakaf membangunSekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot,Kabupaten Paser di atas tanah wakaf, dalam mana UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas:a. Melakukan pengadministrasi harta benda wakaf;b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,fungsi dan peruntukannya;c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;d.
    wakaf tersebut untuk keperluan umum.
    Yae L dkk yang ada dan hadir pada saat terjadinya peristiwaikrar wakaf tersebut selaku nadzir penerima tanah wakaf;Menimbang, bahwa perubahan peruntukan benda wakaf tersebutdiperbolehkan tetapi harus dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia ( pasal 49huruf c UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Dalam hal initidak ada bukti tentang adanya persetujuan Badan Wakaf Indonesia untukmerubah peruntukan tanah wakaf tersebut;Menimbang, bahwa surat pernyataan H.
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata CaraPendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak BerupaTanah jo.
    harta wakaf tersebut.
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Wakaf
Register : 03-06-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Clg
Tanggal 16 Desember 2016 — Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV Penggugat V Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV Tergugat V
223 — 156
  • Mentepakan, Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf Nomor: W2/ 238/ 02/ Tahun2013, tanggal 17 Juni 2013 dan salinannya, batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;3.
    Bahwa dalam petitum angka 1, Para Penggugat menyatakan Ikrar Wakaf,Akte Wakaf, dan Salinannya dibuat dan dilakukan dengan cara yangbertentangan dengan Syariat hukum islam.
    Selain itu. apabila diperhatikan ketentuan Pasal 3Ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, maka Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.Mengenai Nadzir yang tercantum dalam sertipikat tanah wakaf No.43/Taman Bary dan Sertipikat tanah wakaf No. XXXXXXXXXX, TurutHalaman 44 dari 106. Put.
    Selain itu apabila diperhatikan ketentuanPasal 3 Ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, maka Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapatdibatalkan.Mengenai Nadzir yang tercantum dalam sertipikat tanah wakaf No.43/Taman Baru dan Sertipikat tanah wakaf No.
    Proses iniditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf di kantor Tergugat Illdengan mendudukkan Tergugat sebagai pewakaf (XXXXXXXXXXXXxX) danTergugat Il selaku XXXXXXX wakaf. Dengan akta ikrar wakaf tersebutselanjutnya dibuat sertifikat tanah wakaf di kantor Turut Tergugat .
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama
Register : 16-11-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 06-05-2020
Putusan PA CILACAP Nomor 5164/Pdt.G/2016/PA.Clp
Tanggal 4 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
200 — 82
  • Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I selaku wakif kepada Tergugat III selaku Nadzir Badan Hukum Muhammadiyah, pada tanggal 8 Desember 2015, adalah tidak sah;
    3. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/KK 11.01.04/03/XII, yang dibuat oleh Kepala Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pada tanggal 08 Desember 2015, batal demi hukum;
    4.
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 20-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 547/Pdt.G/2019/PA.Sgm
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
157 — 98
  • Bahwa setelah terjadi penyerahan wakaf tersebut antara pewakifdengan Nazlir, maka Drs. Abd.
    HasanBisri dan anaknya bernama Ibu Mif melakukan pengurusan perobahanNazlir dengan melakukan penyerahan Wakaf kedua kalinya kepada PBNU Jakarta melalui Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Jakartasementara Akta Ikrar Wakaf tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat olehPPAIW Kec.
    Gowa;12.Bahwa setelah terjadi penyerahan berkas wakaf dari H. Hasan Bisri,dengan memanipulasi data dengan menggunakan sertifikat No.02100 An.Pribadi H. Hasan Bisri, Kemudian oleh PB NU Jakara Pusat membuatSurat Kuasa No. 3087/A.11.03/08/2018 dengan memberikan kuasakepada saudara Syaiful Bahri mengurus pergantian Nazlir tersebut dalamsertifikat tanah wakaf yang semula An. Drs. H. Abd. Jabbar Hijaz, Msi.
    HasanBisri, dan Miftahur Rohmah adalah masuk kategori perbuatan melawanhukum dengan melakukan penyerahan wakaf dua kali terhadap obyektanah wakaf yang sama dengan Nazlir yang berbeda dengan 'tikat burukdan i'tikat tidak baik dan sangat bertentangan peraturan perundangundangan tentang perwakafan di Indonesia, oleh karena itu seluruhdokumendokumen dibuat oleh PB NU Jakarta Pusat dan Badan WakafIndonesia dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat danharus dibatalkan termasuk Surat Tugas No
    bertentangan dengan Pasal 45Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang berbunyisebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1.
Pengadilan MS JANTHO Perdata
Register : 18-10-2023 — Upload : 22-05-2024
Putusan MS JANTHO Nomor 421/Pdt.G/2023/MS.Jth
Yahya A (Alm) AHmad Tergugat: 1.Syibran Malawy 2.Kantor Urusab Agama (KUA) 3.Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh
113 — 0
  • Dalam KonvensiDalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;Menyatakan Mahkamah Syariyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;Menetapkan Nazhir Tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalahAfrizalM Yahya Bin AhmadM DJafarSyibran Malawi ;Menyatakan Surat tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Oleh Badan Wakaf
    Indonesia Perwakilan Aceh, Nomor Pendaftaran : 11.06.07.02.0009 tanggal 15 September 2023 adalah tidak sah secara hukum dan tidak berkuatan Hukum ;Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh untuk melakukan pendaftaran ulang Nazhir tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :AfrizalM Yahya Bin AhmadM DJafarSyibran Malawi ;Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk selain
    Yahya A (Alm) AHmadTergugat:1.Syibran Malawy2.Kantor Urusab Agama (KUA)3.Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 06-10-2022 — Putus : 21-11-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PA PADANG Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA.Pdg
Tanggal 21 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 23
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama
Register : 21-05-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 29-04-2020
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0813/Pdt.G/2018/PA.Tmk
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 99
  • TmkPada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dalam persidanganPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang terbuka untuk umum yangmemeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Tanah Wakaf padatingkat pertama, telah datang menghadap :1.MASDUKI bin H.
    /Mediator Hakim PengadilanAgama Kota Tasikmalaya dan untuk itu telah mengadakan persetujuanberdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Juli2018 sebagai berikut :Bahwa PARA PIHAK dalam Perkara Perdata mengenai GugatanTanah Wakaf dengan Register Nomor : 0813/Pdt.G/2018/PA.Tmk, terlebihdahulu mengemukakan latar belakang dibuatnya Kesepakatan Bersamaini, sebagai berikut :1.Bahwa PARA PIHAK saat ini sedang dalam sengketa di PengadilanAgama Kota Tasikmalaya dalam Perkara Perdata mengenai
    GugatanTanah Wakaf dengan Register Nomor : 0813/Pdt.G/2018/PA.Tmk;Bahwa dalam sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1, PARAPENGGUGAT menggugat TERGUGAT karena TERGUGAT telahmenguasai, mengalihkan hak dan mensertifikatkan Tanah Wakafuntuk Pemakaman Umum menjadi Hak Pakai atas nama PemerintahKota Tasikmalaya seluas 3.035 m?
    Tmk(2)(3)(1)(2)untuk Pemakaman Umum sesuai dengan status dan peruntukan awalsebagai Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum dan tidak akandialihfungsikan, baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentinganlain.Apabila dikemudian hari PARA PENGGUGAT mengalihfungsikantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) baik sebagianmaupun seluruhnya untuk kepentingan lain, maka PARAPENGGUGAT bersedia untuk menyerahkan kembali tanah tersebutkepada TERGUGAT.PARA PENGGUGAT tidak akan menuntut kompensasi apapun,
    baikmateril maupun immateril sebagai akibat dari KesepakatanPerdamaian ini.Pasal 3Dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini, PARA PIHAKsepakat untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satusama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satusama lain dari segala tuntutan hukum.Bahwa PARA PIHAK sepakat memohon kepada Majelis Hakim padaPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiliPerkara Perdata mengenai Gugatan Tanah Wakaf dengan RegisterNomor : 0813/Pdt.G/2018