Ditemukan 1070 data
16 — 10
argumentasidalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalampertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasilakhir dari keseluruhan proses pemernksaan perkara ini dengan menjawabpetitum permohonan berikut ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan pemchon angka 1 dapat dikabulkan;25Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makapetitum permchonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untukmengucapkan ikar
Muhammad Muhtar bin H. Imam Kurdi
Termohon:
Santi binti Hendri
16 — 1
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
12 — 7
Surat Ketua Muda UrusanPeradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TuadaAG/X/02, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaManna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini apabila setelah secara nyatadilaksanakan ikar talaknya kepada Kantor Urusan Agama KecamatanSemidang Alas Maras (wilayah kediaman para pihak) dan Kantor UrusanAgama Kecamatan llir Talo, Kabupaten Seluma (tempat dilangsungkanpernikahan mereka) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;DALAM
9 — 2
Maka permohonan pemohonan dalam hal perceraian patutuntuk dikabulkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang Nomor :7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor :3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untukmengirim salinan penetapan ikar talak kepada Pegawai Pencatat Nikahyang
13 — 3
Pemohon tidak ingin berlarutlarutdalam rumeh tangga yang saling menyakitii maka Pemohon tetap berkeputusan dalamPermohonan Ikar Talaknya;9.Bahwa fakta tersebut diatas sudah sepatutnya Permohonan Talak Pemohon dikabulkan yang berdasarkan alasan "antara suarni istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,,Sebagaimana disebut dalam pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksananan undangundang No.
38 — 23
HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agamaangka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan DenganHukum untuk member perlindungan hukum bagi hakhak perempuan pascaperceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkahiddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusandengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
119 — 17
Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarHalaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.BtlAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
90 — 18
PRIMO INDO IKAR+nggal di Waimana II, Desa Hala Kodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabu Il. Mr.
13 — 2
Madliyah sejak bulan januari 2017 sampai dengan perkara ini diputusatau ikar talak nanti yang tiap bulanya sebesar Rp 2.000.000 selamakurang lebih 4 Bulan = 2.000.000 X 4 = Rp 8.000.000,d. Kiswah sebesar Rp 2.000.000,.
96 — 23
Maka oleh hal tersebut Tergugat telah melakukanperbuatan ikar janji (Wanprestasi) yang telah merugikan Para Penggugat ;Bahwa dengan tidak adanya Tergugat sebagai Penjual sebidang tanahtanah tersebut mengakibatkan proses pembuatan Akta Jual Beli di PPATuntuk persyaratan balik nama atas sertifikat Hak Milik NO.46 tersebutmenjadi atas nama Para Penggugat menjadi terhambat, oleh karena itumelalui gugatan perkara ini, Para Penggugat patut dinyatakan berhakmelakukan tindakan hukum balik nama atas suratsurat
8 — 0
., tanggal 25 Juli 2011Selanjutnya Ketua Majlis mempersilahkan Pemohon untuk mengucapkan ikrartalak terhadap Termohon.Kemudian Pemohon mengucapkan ikar talak terhadap Termohon sebagai berikut:Bismillaahirrahmaanirrahiim, pada hari ini saya, (SATTARIYANTO BIN P.SATTARIYANTO) menjatuhkan talak satu raji terhadap istri saya, (AMINAH bintiP. AMINAH).Setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon, Ketua Majlis menjatuhkan penetapanyang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENETAPKAN:1.
Mas'odi bin Moh. Hasan
Termohon:
Halimatus Sa'diyah binti Sahru
8 — 1
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
11 — 7
, demikian juga Termohon juga tetap berkewajibanuntuk membantu membiayai kehidupan dan mendidik anak mereka hinggaanakanak tersebut dewasa dan mandiri;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untukkedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuktertid administrasi, Panitera Pengadilan Agama Parigi diperintahkan untukmengirim salinan penetapan ikar
22 — 6
Putusan No. 243/Pdt.G/2016/MS.Lsmmemerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikar talakkepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempattinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohondan Termohon dilangsungkan;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidanganternyata Pemohon dan Termohon menikah dan berdomisili di KecamatanBanda Sakti Kota Lhokseumawe, oleh karenanya Majelis memerintahkanPanitera Mahkamah Syariyah Lhokseumawe untuk
28 — 10
- Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, Kiswah, dan mutah, Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 1,2,dan 3 angka II di atas, setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum atau sebelum ikar talak diucapkan;
- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.
83 — 19
tersebut;
- Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaiamana diktum amar angka 4 (empat) di atas melalui Termohon Konvensi setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan
- Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum amar angka 3.1. dan 3.2 di atas sebelum ikar
17 — 4
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan HukumKamar Agama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMANomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara PerempuanBerhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibatperceraian khususnya nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapatdicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelumpengucapan ikar
24 — 2
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
35 — 16
PENETAPANNomor 14/Pdt.P/2021/PA.KtbAza Wee .DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraDispensasi Kawin yang diajukan oleh:Maulana bin Ikar, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 19051962, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di JalanPuteri Jaleha, RT.011, Kelurahan Baharu Selatan, KecamatanPulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya
17 — 12
Penggugat/Termohon, sesuai ketentuanPasal 149 huruf a KHI jo.ps.158 huruf b KHI, apabila perkawinan antaraTergugat/Pemohon dengan Penggugat/Termohon ' putus' karenaTalak,maka Tergugat/Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikanMut'ah yang layak kepada Penggugat/Termohon sebagai mantan isteridan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat/Pemohon kini sebagaikaryawan PDAM Kota Makassar yang berpenghasilan cukup yaknisebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupaih) dan diserahkan secaratunai sebelum ikar