Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor: 13/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 9 September 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 35 dari 57 hal. Put.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PT JAP tanggal 14 Januari 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor KejaksaanNegeri Merauke tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura, Nomor: 13/TIPIKOR/2014/PNJPR yangdimohonkan banding tersebut;MENGADILI

pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PTJAP tanggal 14 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor:13/TIPIKOR

No. 1732 K/Pid.Sus/2015MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PT JAP tanggal 14Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 9September 2014;MENGADILI SENDIRI1.

1Penyidik Polres Tanjungpinang, terhitung sejak tanggal 15 Agustus2014 s/d tanggal 3 September 2014;Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinangsejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 9Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 21 November 2014;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 22 Nopember2014 s/d 20 Januari 2015;Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 21 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015;Halaman dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR7 Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 20 Februari 2015 s/d 21 Maret 2015;8 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejaktanggal 9 Maret 2015 s/d 7 April 20159 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 8 April 2015 s/d6 Juni 201510 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejaktanggal 7 Juni 2015 s/d 6 Juli 2015Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukkum M.

Akta Pernyatan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal .8 Januari2019 dengan Nomor : 1/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SatrioPrayitno, SH.MH. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut UmumKejkasaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permintaan bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinNo.30/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bjm , tanggal 3 Januari 2019., yang manapermintaan banding tersebut telah

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal11 Januari 2019 . yang menerangkan bahwa untuk memberikan kesempatankepada Jaksa Penuntut Umum Kejkasaan Negeri Banjarmasin 11 Januai No.W.15.U1/342/Pid/Tipikor/1/2019 dan Penasehat Hukum Terdakwa padatanggal 11 Januari 2019 No.

W15.U1/343/Pid/Tipikor/1/2019..Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan SuratDakwaan sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAL, SP secara bersamasama ataubertindak sendirisendiri Selaku Pelaksana dari PT. KARYA DULUR SAROHAberdasarkan Surat Kuasa No.03/KDSSK/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017dengan saksi H. DEDI SUNARDI, MBA selaku Konsultan Pengawas dan jabatansaksi adalah Direktur CV.

., membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PN.MKW.., tanggal 19 November 2013, yang amarlengkapnya sebagai berikut :381 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair ;2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;3 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., terbukti

(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor: 1/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR., tanggal 20 Januari 2014, yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor: 13/Tipikor/2013/PN.Mkw., tanggal 19Nopember 2013, yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan kepada

,tanggal 20 Januari 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PN.MKW., tanggal 19November 2013 harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana denda oleh karenatidak memenuhi rasa keadilan dan tidak pula sebanding dengan perbuatan yang terbuktidilakukan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Fakfak tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 1/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR., tanggal 20 Januari 2014,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari Nomor : 13/TIPIKOR

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 68/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKIsejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 di rumahTahanan Negara Salemba Jakarta Pusat ;Hal. 1 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPk/2018/PT.DKI2.

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 April 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20April 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa/PenasihatHukum Terdakwa tanggal 24 April 2018;Hal. 56 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPk/2018/PT.DKI9.

Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal17 April 2018, diterima di diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 17 April 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 April 2018;10.

Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 8 Mei 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2018;11.

Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Agustus 2015sampai dengan tanggal 19 September 2015;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20September 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;e Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;e Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;e Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 12 Januari 2016 No.32/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejak tanggal12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016;e Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta, sejak tanggal 11 Februari 2016 s.d. tanggal 10 April 2016;e Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta tanggal 11 April 2016 sampaidengan 10 Mei 2016;e Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta sejak tanggal 11 Mei 2016sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;Pengadilan Tingggi

Mohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJakarta menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa,membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan Penasihat Hukum Terdakwatersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakanoleh Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama didalam putusannya berdasarkan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 4 April 2016ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari RABU , TANGGAL 11 MEI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut sertadidampingi Para Hakim Anggota dan J U I T A, SH sebagai Panitera Penggantiberdasarkan

Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.tanggal 09 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menyatakan Terdakwa SYARIPUDDIN,A.Md.

TPK/2011/PT.BJM tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum danPenuntut Umum ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/201 1/Hal. 47 dari 59 hal. Put.

diberikan gaji pokok sebesarRp1.583.800,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribudelapan ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yangsah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku(1 eks) ;Dikembalikan kepada Terdakwa Syaripuddin, A.Md Bin Abdul Gani.e Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/Tipikor

ini haruslah dikuatkan ;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti, incasu baik terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama maupunMajelis Hakim tingkat banding karena tidak/kurangmempertimbangkannya, sebab Judex Facti a quo putusan PengadilanTinggi Banjarmasin dengan secara serta merta hanyamempertimbangkan bahwa menimbang, Majelis Hakim banding telahmenilai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 09 September 2011 Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor

No. 2370 K/PID.SUS/2014Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 6 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI tanggal24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut, danMENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa dr.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbarudalam putusannya Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR, tanggal 6 Februari2014 telah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding. DimanaMajelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaHal. 31 dari 45 hal. Put.

Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagai pasal untukmembuktikan kesalahan Terdakwa, dalam hal ini jelas Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, dan oleh karenanyaputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28Oktober 2014, No. 43/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,Hl.

Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LIMBUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11Nopember 2014 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;VIII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.SusTPK/ 2014/PN.Bjm;IX.

Tipikor/2014/PN.Smda. tertanggal 04 Maret 2014 tentang penunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa;LINTONG TAMPUBOLON,SP. Anak Dari B.TAMPUBOLON ;Menimbang bahwa Terdakwa LINTONG TAMPUBOLON,SP. Anak DariB.TAMPUBOLON oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum register perkara nomor:PDS01/Samar /02/2014, tertanggal 04 Maret 2014, yaitu sebagai berikut:PRIMAIRBahwaterdakwa LINTONG TAMPUBOLON, S.P.

No.4 Tahun 2014 sertaLampirnnya), dimana pemeriksaan harus sesuai dengan dakwaan JaksaPenuntut Umum, mutatis mutandis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Samarinda telah memeriksa sebagaimanaketentuan tersebut, maka tatacara pemeriksaan sebagaimana tersebutsecara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tipikor KalimantanTimur ;Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun PenasehatHukum Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya ;Hal.41 dari 49 hal. Put.

PUTUSANNomor : 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnn Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Rayayang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acarapemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : ANDREASSST Tempat lahir : Banjarmasin Umur/tanggal lahir =: 35 Tahun/24 Pebruari 1977; Jenis Kelamin : Lakilaki; Kebangsaan

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Palangka Raya sejak tanggalsejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30Juni 2013;6.

Di Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengantanggal 30 Juli 2013; Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi PenasihatHukum, walaupun Majelis telah menawarkan penasehat hukum yang dibiayai olehnegara mengingat pasal 56 KUHAP; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Rayatersebut ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya;

RANI;7 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, ( dua riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari

kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan HakimHakim Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BambangAriyanto, SH..MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS.

Yahya Harahap halaman 422423) ;Sehingga dengan menyimak rumusan perkara serta uraikan kami diatas, makaSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak seharusnya dalam bentukalternatif, melainkan subsidair mengingat jenis perkara ini sebagai Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) bukan Pidana Umum, hal mana seyogyanya bentuk dakwaannya sebagaikumulatif sebab perbuatan terdakwa Drs.

YahyaHarahap, halaman 422423);Sehingga dengan menyimak rumusan perkara serta uraian kami diatas, maka suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak seharusnya dalam bentukalternatif, melainkan subsidairitas mengingat jenis perkara ini sebagai tindak pidanaKorupsi (Tipikor) bukan pidana umum, hal mana seyogyanya bentuk dakwaannya sebagaikumulatif sebab perbuatan terdakwa Drs.

SOCHIBUL KAFI adalah merupakan dakwaan yang tidak jelasatau kabur (Obscur Libel), karena tidak seharusnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumdalam perkara ini dalam bentuk alternatif melainkan Subsidair, mengingat jenis perkara inisebagai tindak pidana korupsi (Tipikor), bukan pidana umum;Menimbang .............Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 143 ayat (1) KUHAP bahwa PenuntutUmum melimpahkan

tanggal 2 Oktober 2015;Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 September 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengantanggal 26 Januari 2016;Perpanjangan penahanan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampaidengan tanggal 25 Pebruari 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengantanggal

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tjktanggal 18 November 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permohonanbanding pada tanggal 25 November 2019 Akta nomor 15/Pid.SusTpk/2019/PNTjk. permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 26 November 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya

Tanjungkarang gunapemeriksaan dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebutdiatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakimtingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfikri Rachman bin Abdul Rachman olehJaksa Penuntut Umum didakwa secara Subsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

Tunggul RT.01/RW.04, Ds.Tunggorono,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.Agama : IslamPekerjaan : Swasta (mantan Kepala Desa Tunggorono ).Terdakwa ditahan :e Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruari 2012 s/d tanggal 22 Pebruari 2012 ; e Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/dtanggal 13 Maret 2012 ;e Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal14 Maret 2012 s/d tanggal 12 M e i 2012 ;e Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan

Nyambu;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 27 Mei 1959;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Banjar Lalangoasek Desa CepakaKecamatan Kediri KabupatenTabanan;Agama : Hindu;Pekerjaan : Guru (honorer);Pendidikan : Sarjana Muda (Agama);Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan penetapanpenahanan oleh:1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Januari 2017sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;Hakim Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Juni2017, Nomor : 8/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakimAnggota serta dibantu oleh I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H, PaniteraPengganti

., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2017, yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Mataram tanggal 30 Mei 2017 Nomor 24/SK.Pid.TPK/2017/PN.Mtr;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mataram tertanggal 10 Oktober 2017, Nomor : 16/ PID.

terdakwa dirasakanmasih kurang tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan sehinggaperlu dirubah dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram di bawah ini;Menimbang, bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di halaman 210 paragraf 3yang berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atasmaka Majelis Hakim menerapkan azas ultra petita dalam perkara ini denganmenerapkan pasal 18 UU Tipikor

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengambilputusannya tanggal 24 Februari 2016 Nomor6/PDT/2016/PT.BNA telah kelirudan salah dalam pertimbangan hukumnya serta tidak cermat dan telitimemperhatikan serta menelaah faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga putusannya tidak sesuaidengan azas kepatutan dan rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi semulaPara Penggugat/Para Pembanding;2.

Bahwa pertimbangan hukumJudex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehdalam putusan tanggal 24 Februari 2016 Nomor 3/PDT/2016/PTBNA yangmenguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2September 2015 Nomor 19/Pdt.G/2014/PNBir yang menyatakan gugatanPara Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa kuranglengkapnya pihak Tergugat dikarenakan tidak ikut digugatnya pihak penjualtanah sengketa kepada Tergugat padahal Para Tergugat memperoleh danmenguasai tanah sengketa

Bahwa dengan demikian putusanJudex FactiPengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 24 Februari 2016 Nomor 6/PDT/2016/PTBNA yang menguatkanputusan hakim tingkat pertama Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen dalamputusannya tanggal 2 September 2015 Nomor 18/Pdt.G2014/PNBir, haruslahdibatalkan, oleh karena dalam kedua putusanJudex Factitersebut, baik JudexFacti Pengadilan Negeri Bireuen maupunJudex Facti Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh, telah salah dalam menerapkan hukumMenimbang, bahwa terhadap

Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember2013 ;. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal28 Januari 2014 ;. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;. Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;.

rupiah)itulah yang akan di bebankan kepada terdakwa , karena tidak ada buktibaik dari keterangan saksisaksi, Ssurat/dokumen yang membuktikanberapa sebenarnya uang hasil korupsi yang di terima dan menjaditanggung jawabnya;Menimbang bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding, memori banding dari jaksa penuntut umum tidak cukupberalasan hukum , maka tidak dapat di terima dan haruslah diMenimbang, bahwa setelah Pengadilan tipikor