Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-02-2016 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN SIBOLGA Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN Sbg
Tanggal 23 Februari 2016 — PENIEL SIMON BARYONA PANE, S.H vs KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA UATARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) SIBOLGA
11544
  • Sorkam, dimanasurat keterangan tersebut diduga palsu;YULIANI TANJUNG, SPd.I padapokoknya menerangkan: Pada bulan Oktober2008 hingga Maret 2012 diangkat sebagaiKepala Sekolah SD Negeri 153024 PasarSorkam, kemudian kembali bulanNopember 2012 diangkat sebagai KepalaSekolah SD Negeri 153024 Pasar Sorkam.Bahwa Nomor Induk siswa yang tamat sejakberdirinya tahun 1964 yang ada saat iniadalah Nomor Induk No. 620 hingga sampaisekarang ini, sedangkan dari Nomor Induk01 s/d 619 tidak ada lagi karena Banjir padatahun
Putus : 12-06-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/Pdt/2012
Tanggal 12 Juni 2012 — RADEN JHON KANEDY LATIF >< Drs.H.BANDO AMIN C.KADER,MM
13279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .: 620/660/Bag.4 perihal bantuan programPKPS BBM IP Kabupaten Kepahyang tahun 2005.
Register : 10-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 33/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 19 Maret 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. MUSTIKA PRATAMA PERTAMBANGAN
Terbanding/Tergugat I : Departemen Perdagangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT. SUCOFINDO Cabang Cilacap
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Cilacap cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia
6419
  • Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadiliperkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan PengadilanNegeri.Halaman 7 Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.DKI..
Register : 26-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat:
1.H. MARULLOH
2.ASEP RUSMAN EFENDI
3.HAMZAH
4.RAHIM
5.SUDARMAN
6.EDI MULYADI
7.NIMAN BIN SIDIK
8.SANUDIN BIN TONI
9.DINA BIN H. ASMAN
10.ALWI
11.SUJA
12.SUDARMANTO
13.SRI WAHYUNI
14.BUNTUNG NASIR
15.IDAH DAHLAN BINTI DAGANG
16.NISAN BIN SANAN
17.NAPIH
18.ROMLI
19.HASIM
20.SUTARMIN
21.MISAD JAM
22.RAMAH
23.NURJAYA
24.AGUS SURYADI
25.M. ALI BIN MISAD
26.NIAN BIN RISAN
27.EDO MS
28.ROSIDAH BINTI SALIM
29.SELO
30.RIMSAH
31.RAZALI GINTING
32.AAS SUDARMIKA
33.SUDIRMAN
34.KIKI LUKIAWATI
35.YAHMAN
36.H. DELAN BIN MUSI
37.JOKO PURNOMO
38.E. HIDAYAT
39.KARJU M. RIDWAN
40.MARLIUS
41.SADIYO UTOMO
42.MARDJIMAN
43.ANI ITEM
44.H. MUSANIP BIN H. MASIR
45.ECIH
46.SAPRUDIN
47.NURHASAN
48.MARAN BIN H. NIAN
49.ROSILAH
50.H. SATINO
51.SRI WAHYONO
52.TAUFIK BUDIYONO
53.LISAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jorr II Ruas Cengkareng, Batuceper, Kunciran
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGAKARENG BATUCEPER KUNCIRAN
3.GUBERNUR BANTEN
4.Walikota Kotamadya Tangerang
5.KEPALA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN AZIS DAN REKAN
422308
  • Pemohon Penetapan Lokasi (TERMOHON II sudah memiliki PenetapanLokasi Pembangunan (SP2LP) yang dituangkan dalam KeputusanWalikota Tangerang Nomor 620/KEP.193 Bappeda/2013 tentangPersetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Toi JORR 2 RuasBandara Batuceper Serpong, tanggal 7 Maret 2013 ;c. Adanya Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh TERMOHON III padatanggal 7 Mei 2015, dibuktikan dengan adanya Surat Undangan Nomor005/1830Pem/2015 tanggal 28 April 2015 Perihal Undangan;d.
Register : 25-06-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 18/Pid.C/2018/PN Bli
Tanggal 25 Juni 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
I Made Sucahya
Terdakwa:
Karniwati
5918
  • ,MAE Luu eee eee ee eee AKIN joe eee eens2, A.A, GEDE NGURA Thess cnssnms oss sammmace o6 02s samen 620 os rememeen Panitera Pengganti ;....Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepala Kepolisan SektorKintamani, dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 25 Juni 2018 Nomor : B / 96/ VI /2018 / P. Ktm. ;A. Terdakiwa Mmenpakil Cah Oa, eccccnecercesnsnnecemncsemmesncanms erenuivmcacemsenananmeennenceesaeeneeneraceeummnenmenarrisb. Keterangan saksisaksi : 1. NI PUTU SUKURINI, 2.
Putus : 17-09-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 355/Pdt.G/2014/PA.Sim
Tanggal 17 September 2014 —
399
  • 409855rsid3413448rsid3416759rsid3417408rsid3 419248rsid3 420238rsid3420926rsid3421966rsid3422803rsid3424807 rsid3427269 rsid34288 80 rsid3431076rsid3 432980rsid3434005r$id3437467rsid3476177rsid3477821rsid3 482555rsid3482759rsid3485302rs103 487104rsid3487405rsid3489308rsid3 49122 6rsid3 491427rsid3 492 410rsid3495020 rsid3496691rsid3498020rsid3503200 rsid3504829rsid3505452 rsid3539104rsid3539257rsid3542800r$id3542870rsid3544829rsid3545277rsid3546877rsid3547214rsid3555123rs103 562361rsid3566904rsid3605153rsid3 606838rsid3 60 6947rsid3 620
Register : 13-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA RENGAT Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Rgt
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
124
  • rupiah);Menimbang, bahwa istri berhak menerima nafkah dengan syarat istri tidaknusyuz atau istri tidak taat kepada suami, dan dalam perkara ini dari dalilpermohonan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Desember2017 dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz kepadaTergugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan pendapat ulama figh, dalam kitabAl Muhadzdzab, juz Il, halaman 164, yang menyatakan:aeaiJsl oy be 620
Register : 31-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PT AMBON Nomor 26/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 17 Juli 2018 — 1. Hi. MANTE SAITIAN, DKK Selanjutnya disebut Sebagai PENGGUGAT ATAU PARA PENGGUGAT Sekarang sebagai PEMBANDING. M E L A W A N : 1. HASIM SAITIAN, DKK Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II atau Para Tergugat II sekarang sebagai TERBANDING – II.
11031
  • sengketaTata Usaha Negara dikarenakan Sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat Illdidasarkan pada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifatkonkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau Badan Hukum Perdata maka Pengadilan Negeri Tual tidakberwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara aquo merupakankompetensi (kKewenangan) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonsebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620
Register : 24-09-2019 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 29-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 42/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 3 Desember 2018 — Terbanding (Penggugat):
HANOCH TAMTELAHITU,SH
Turut Terbanding (Tergugat II)
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
Pembanding (Tergugat I)
MARGARETHA SULILATU SOPACUA, MARTHEN SOPACUA, WILLY FRENSIA SOPACUA
14164
  • Tahun 2004 tentang, Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat1 dan 2 dan yurisprudensi MA Nomor 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari1976 Karena pengeluaran sertifikat itu. sematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannyajuga wewenang administrasi, bukan Pengadilan Yoncto Yurisprudensi MANomor 321 K/Sip /1978 tanggal 5 Februari 1981 "Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan olehInstansi lain Joncto Yurisprudensi MA Nomor 620
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 September 2017 — PT INDO CREATIVE MEBEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
23571 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugatsengaja menutup mata terhadap SPPKP Nomor PEM00112/ WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP NomorPEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal4 September 2014 atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan dengan kewajibanmemungut dan menyetor PPnBM tetapi Asosiasi Industri Permebelan &Kerajinan
Register : 12-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK;
35349 Berkekuatan Hukum Tetap
  • masingmasingburuh tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah jumlah yangditerima oleh masingmasing buruh harian lepas tersebut berada diatas PTKP atau tidak sehingga tidak dapat ditentukan apakah ataspembayaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapatbahwa atas upah bongkar muat barang sebesar Rp274.620.678,00tidak terutang PPh Pasal 21, dengan demikian Majelis berketetapanbahwa koreksi Terbanding atas Warehouse & Freight Exp sebesarRp274. 620
Register : 14-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.
Tanggal 2 Nopember 2016 — Muhammad Nuh Az bin H.Abdul Aziz Azwan;
121146
  • Sutiyonodan Bambang Mulyono, pada saat itu Bapak Sutiyono menjabat sebagaiBadan Pengawas di KUD Mekar Sari, mungkin pada waktu itu masyarakatmenunjuk bapak Sutiyono untuk menjadi ketua Panitia KUR ;Bahwa saksi tahu jumlah anggota yang dinaungi oleh KUD berjumlah 620(enam ratus dua puluh) orang;Bahwa untuk Kelompok Tani, tidak termasuk dalam anggota KUD ;Bahwa awalnya bapak Bambang Mulyono masih berkoordinasi dengansaksi selaku Kepala Desa, namun sejak bapak saksi yaitu Bapak Sutiyonoyang dipercaya
    Ketut Sukandra (selaku anggota) Bahwa waktu terbentuknya KUD Mekar Sari saksi tidak tahui, sedangkanuntuk keanggotaan KUD Mekar Sari meliputi pemilikpemilik lahan yangdikelola KUD Mekar Sari yaitu seluas 620 kapling yang mana 620 kaplinglahan tersebut ada beberapa kapling yang dimiliki oleh satu orang ; Bahwa sebelum ada penyaluran KUR, kelompok tani tersebut tidak ada,kelompok tani yang sebanyak 22 Kelompok tani tersebut baru dibentuk olehSutiyono ; Bahwa semua Kelompok Tani yang dibentuk Sutiyono
    ;Bahwa untuk waktu terbentuknya KUD Mekar Sari saksi tidakmengetahuinya, sedangkan untuk keanggotaan KUD Mekar Sari meliputipemilikpemilik lahan yang dikelola KUD Mekar Sari yaitu seluas 620kapling yang mana 620 kapling lahan tersebut ada beberapa kapling yangdimiliki oleh satu orang.
Putus : 10-04-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 156/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 10 April 2014 — IRFANI , SE BIN ( ALM) SUBANDI
6515
  • NARTYO Bin NGARIDIN ;Dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Irfani, Se dan tidak ada hubungankeluarga ; bahwa saksi membenar isi BAP saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; Bahwa saksi memiliki pinjaman di BKK Wonosalam sebesar Rp.7.000.000, denganjaminan berupa sertifikat Hak Milik No. 620 atas nama Naryo.
    Bahwa saksi tidak pernah memiliki pinjaman di BKK WonosalamsebesarRp.20.000.000, dengan jaminan sertifikat Hak Milik No. 620 atas nama Naryo,tanggal perjanjian kredit 28 September 2012 jangka waktu 6 bulan. Saksi hanyameminjam sebesar Rp.7.000.000,. Bahwa Istri saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman apalagi memilikipinjaman sebesar Rp.20.000.000, tanggal perjanjian kredit 22 Februari 2012 jangkawaktu 12 bulan di BKK Wonosalam.
    Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 620 atas nama Naryo adalah benar milik saksi. Bahwa lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat HM No.620 an Naryodan rumah saksi tidak pernah disurvey oleh petugas dari PD BPR BKK Demakcabang Wonosalam. Bahwa isi surat pernyataan tanggal 6 Februari 2013 adalah benar dan saksi tandatangani sendiri.Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.22.
Register : 22-11-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 184/Pid.B/2021/PN Liw
Tanggal 29 Desember 2021 — Penuntut Umum:
VERAWATY, SH
Terdakwa:
SUKAMTO Bin DALILAN
1240
  • Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : Kep/E/296/82, sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar dan berhak menggunakan ijazah ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 dan Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.00/E/114/84 tanggal 13 September 1984, Nomor Ijazah MhIII/3.a/620
Register : 29-07-2022 — Putus : 24-11-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 24 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
H. ISMAIL IBRAHIM Bin H. IBRAHIM. Alm
15360
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
  • Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum No. 02 Tanggal 17 Desember 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 ( tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu

      14. 1 (Satu) bundel Asli Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.

      15. 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 23 agustus 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 ( tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.

Register : 22-02-2016 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 22-02-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 07/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.
Tanggal 30 April 2014 — Ir. RAMLI HAMID
3726
  • 2111)111) 2130111) 2122) 1130131) 1105) 1122) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 542.00 615.00 Tm/F20 1 TE(4) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 548.00 615.00 Tm/F20 1 TE(116) 5(115) 5(117) 12(((((((((117((((((105) 14) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 174.00 587.00 Tm/F20 1 TE(110) 2(111) 2122) 1110) 2105) 14) 469130111) 2126) 6127111) 2106) 2131) 11304) 469(((((((((((130115) 5(((((((((((110) 2105) 1117) 44) 469110) 2115) 5106) 2105) 1135105) 1126) 620
Register : 19-05-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 16/Pdt.G/2020/PN LBB
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat:
DASMAN
Tergugat:
PT BUKIT SAWIT SEMESTA
127186
  • , total uangnya Rp. 2.483.000,, DP diambilalmarhum tanggal 14 Juli 2015 Rp. 620. 750, sisanya dibayarkanke ahli waris (NURSALTI) tanggal 20 September 2016, nominalpelunasan Rp. 1.862.250, Luasnya 1.398 M?, total harga Rp. 18.174.000,, DP diambilalmarhum ALI AMRI tanggal 14 Juli 2015 Rp. 4.543.500, sisadibayarkan ke ahli waris (NURSALTI) tanggal 20 September 2016pelunasan Rp. 13.630.500,6. MAHYUDIN RUSKAM (mendapatkan D.O sawit dari PT.
Register : 21-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 12 Juli 2017 — Perbuatan Melawan Hukum
194109
  • Bung Karno,Jalan Rondo Rundu dan jalan Perjuangan dari Dinas PU KotaBontang Nomor :620/75.D/PUB/BM/II/2007 tertanggal 22Pebruari 2007;P9 : Fotocopy surat Kesepakatan Bersama antara MUHAMMADHIDAYATULLAH dengan Pemerintah Kota Bontang Cq. DinasPekerjaan Umum Kota Bontang tertanggal 13 Oktober 2016;P10 : Fotocopy salinan Putusan Nomor : 2699 K/ Padt/ 2014 dalamperkara antara HETTY MANURUNG melawan PEMERINTAHKOTA BONTANG Cq.
Putus : 12-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2875 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — T. SUTARNO, DKK VS WALIKOTA BANDUNG, DKK
2910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa relokasi pedagang Pasar Balubur dilaksanakan sehubungandengan Proyek Pembangunan Jalan Layang Pasupati serta rencanapembangunan Pasar Balubur baru, dimana kewenangan untukmelaksanakan relokasi dan penataan kawasan dalam rangkapembangunan jalan dan jembatan layang PasteurSurapati telahditetapbkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 620/Kep.283Bag.Huk/2003 tentang Tim Relokasi dan Penataan Kawasan dalamHalaman 21 dari 37 hal.Put.
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1601 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 September 2017 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27482 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;BahwaTergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugatsengaja menutup mata terhadap SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014 atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan dengan kewajibanmemungut dan menyetor PPnBM tetapi Asosiasi Industri Permebelan &Kerajinan