Ditemukan 11261 data
115 — 44
Sorkam, dimanasurat keterangan tersebut diduga palsu;YULIANI TANJUNG, SPd.I padapokoknya menerangkan: Pada bulan Oktober2008 hingga Maret 2012 diangkat sebagaiKepala Sekolah SD Negeri 153024 PasarSorkam, kemudian kembali bulanNopember 2012 diangkat sebagai KepalaSekolah SD Negeri 153024 Pasar Sorkam.Bahwa Nomor Induk siswa yang tamat sejakberdirinya tahun 1964 yang ada saat iniadalah Nomor Induk No. 620 hingga sampaisekarang ini, sedangkan dari Nomor Induk01 s/d 619 tidak ada lagi karena Banjir padatahun
132 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
.: 620/660/Bag.4 perihal bantuan programPKPS BBM IP Kabupaten Kepahyang tahun 2005.
Terbanding/Tergugat I : Departemen Perdagangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT. SUCOFINDO Cabang Cilacap
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Cilacap cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia
64 — 19
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadiliperkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan PengadilanNegeri.Halaman 7 Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.DKI..
1.H. MARULLOH
2.ASEP RUSMAN EFENDI
3.HAMZAH
4.RAHIM
5.SUDARMAN
6.EDI MULYADI
7.NIMAN BIN SIDIK
8.SANUDIN BIN TONI
9.DINA BIN H. ASMAN
10.ALWI
11.SUJA
12.SUDARMANTO
13.SRI WAHYUNI
14.BUNTUNG NASIR
15.IDAH DAHLAN BINTI DAGANG
16.NISAN BIN SANAN
17.NAPIH
18.ROMLI
19.HASIM
20.SUTARMIN
21.MISAD JAM
22.RAMAH
23.NURJAYA
24.AGUS SURYADI
25.M. ALI BIN MISAD
26.NIAN BIN RISAN
27.EDO MS
28.ROSIDAH BINTI SALIM
29.SELO
30.RIMSAH
31.RAZALI GINTING
32.AAS SUDARMIKA
33.SUDIRMAN
34.KIKI LUKIAWATI
35.YAHMAN
36.H. DELAN BIN MUSI
37.JOKO PURNOMO
38.E. HIDAYAT
39.KARJU M. RIDWAN
40.MARLIUS
41.SADIYO UTOMO
42.MARDJIMAN
43.ANI ITEM
44.H. MUSANIP BIN H. MASIR
45.ECIH
46.SAPRUDIN
47.NURHASAN
48.MARAN BIN H. NIAN
49.ROSILAH
50.H. SATINO
51.SRI WAHYONO
52.TAUFIK BUDIYONO
53.LISAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jorr II Ruas Cengkareng, Batuceper, Kunciran
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGAKARENG BATUCEPER KUNCIRAN
3.GUBERNUR BANTEN
4.Walikota Kotamadya Tangerang
5.KEPALA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN AZIS DAN REKAN
422 — 308
Pemohon Penetapan Lokasi (TERMOHON II sudah memiliki PenetapanLokasi Pembangunan (SP2LP) yang dituangkan dalam KeputusanWalikota Tangerang Nomor 620/KEP.193 Bappeda/2013 tentangPersetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Toi JORR 2 RuasBandara Batuceper Serpong, tanggal 7 Maret 2013 ;c. Adanya Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh TERMOHON III padatanggal 7 Mei 2015, dibuktikan dengan adanya Surat Undangan Nomor005/1830Pem/2015 tanggal 28 April 2015 Perihal Undangan;d.
I Made Sucahya
Terdakwa:
Karniwati
59 — 18
,MAE Luu eee eee ee eee AKIN joe eee eens2, A.A, GEDE NGURA Thess cnssnms oss sammmace o6 02s samen 620 os rememeen Panitera Pengganti ;....Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepala Kepolisan SektorKintamani, dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 25 Juni 2018 Nomor : B / 96/ VI /2018 / P. Ktm. ;A. Terdakiwa Mmenpakil Cah Oa, eccccnecercesnsnnecemncsemmesncanms erenuivmcacemsenananmeennenceesaeeneeneraceeummnenmenarrisb. Keterangan saksisaksi : 1. NI PUTU SUKURINI, 2.
39 — 9
409855rsid3413448rsid3416759rsid3417408rsid3 419248rsid3 420238rsid3420926rsid3421966rsid3422803rsid3424807 rsid3427269 rsid34288 80 rsid3431076rsid3 432980rsid3434005r$id3437467rsid3476177rsid3477821rsid3 482555rsid3482759rsid3485302rs103 487104rsid3487405rsid3489308rsid3 49122 6rsid3 491427rsid3 492 410rsid3495020 rsid3496691rsid3498020rsid3503200 rsid3504829rsid3505452 rsid3539104rsid3539257rsid3542800r$id3542870rsid3544829rsid3545277rsid3546877rsid3547214rsid3555123rs103 562361rsid3566904rsid3605153rsid3 606838rsid3 60 6947rsid3 620
12 — 4
rupiah);Menimbang, bahwa istri berhak menerima nafkah dengan syarat istri tidaknusyuz atau istri tidak taat kepada suami, dan dalam perkara ini dari dalilpermohonan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Desember2017 dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz kepadaTergugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan pendapat ulama figh, dalam kitabAl Muhadzdzab, juz Il, halaman 164, yang menyatakan:aeaiJsl oy be 620
110 — 31
sengketaTata Usaha Negara dikarenakan Sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat Illdidasarkan pada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifatkonkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau Badan Hukum Perdata maka Pengadilan Negeri Tual tidakberwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara aquo merupakankompetensi (kKewenangan) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonsebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620
HANOCH TAMTELAHITU,SH
Turut Terbanding (Tergugat II)
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
Pembanding (Tergugat I)
MARGARETHA SULILATU SOPACUA, MARTHEN SOPACUA, WILLY FRENSIA SOPACUA
141 — 64
Tahun 2004 tentang, Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat1 dan 2 dan yurisprudensi MA Nomor 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari1976 Karena pengeluaran sertifikat itu. sematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannyajuga wewenang administrasi, bukan Pengadilan Yoncto Yurisprudensi MANomor 321 K/Sip /1978 tanggal 5 Februari 1981 "Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan olehInstansi lain Joncto Yurisprudensi MA Nomor 620
235 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugatsengaja menutup mata terhadap SPPKP Nomor PEM00112/ WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP NomorPEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal4 September 2014 atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan dengan kewajibanmemungut dan menyetor PPnBM tetapi Asosiasi Industri Permebelan &Kerajinan
35 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
masingmasingburuh tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah jumlah yangditerima oleh masingmasing buruh harian lepas tersebut berada diatas PTKP atau tidak sehingga tidak dapat ditentukan apakah ataspembayaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapatbahwa atas upah bongkar muat barang sebesar Rp274.620.678,00tidak terutang PPh Pasal 21, dengan demikian Majelis berketetapanbahwa koreksi Terbanding atas Warehouse & Freight Exp sebesarRp274. 620
121 — 146
Sutiyonodan Bambang Mulyono, pada saat itu Bapak Sutiyono menjabat sebagaiBadan Pengawas di KUD Mekar Sari, mungkin pada waktu itu masyarakatmenunjuk bapak Sutiyono untuk menjadi ketua Panitia KUR ;Bahwa saksi tahu jumlah anggota yang dinaungi oleh KUD berjumlah 620(enam ratus dua puluh) orang;Bahwa untuk Kelompok Tani, tidak termasuk dalam anggota KUD ;Bahwa awalnya bapak Bambang Mulyono masih berkoordinasi dengansaksi selaku Kepala Desa, namun sejak bapak saksi yaitu Bapak Sutiyonoyang dipercaya
Ketut Sukandra (selaku anggota) Bahwa waktu terbentuknya KUD Mekar Sari saksi tidak tahui, sedangkanuntuk keanggotaan KUD Mekar Sari meliputi pemilikpemilik lahan yangdikelola KUD Mekar Sari yaitu seluas 620 kapling yang mana 620 kaplinglahan tersebut ada beberapa kapling yang dimiliki oleh satu orang ; Bahwa sebelum ada penyaluran KUR, kelompok tani tersebut tidak ada,kelompok tani yang sebanyak 22 Kelompok tani tersebut baru dibentuk olehSutiyono ; Bahwa semua Kelompok Tani yang dibentuk Sutiyono
;Bahwa untuk waktu terbentuknya KUD Mekar Sari saksi tidakmengetahuinya, sedangkan untuk keanggotaan KUD Mekar Sari meliputipemilikpemilik lahan yang dikelola KUD Mekar Sari yaitu seluas 620kapling yang mana 620 kapling lahan tersebut ada beberapa kapling yangdimiliki oleh satu orang.
65 — 15
NARTYO Bin NGARIDIN ;Dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Irfani, Se dan tidak ada hubungankeluarga ; bahwa saksi membenar isi BAP saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; Bahwa saksi memiliki pinjaman di BKK Wonosalam sebesar Rp.7.000.000, denganjaminan berupa sertifikat Hak Milik No. 620 atas nama Naryo.
Bahwa saksi tidak pernah memiliki pinjaman di BKK WonosalamsebesarRp.20.000.000, dengan jaminan sertifikat Hak Milik No. 620 atas nama Naryo,tanggal perjanjian kredit 28 September 2012 jangka waktu 6 bulan. Saksi hanyameminjam sebesar Rp.7.000.000,. Bahwa Istri saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman apalagi memilikipinjaman sebesar Rp.20.000.000, tanggal perjanjian kredit 22 Februari 2012 jangkawaktu 12 bulan di BKK Wonosalam.
Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 620 atas nama Naryo adalah benar milik saksi. Bahwa lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat HM No.620 an Naryodan rumah saksi tidak pernah disurvey oleh petugas dari PD BPR BKK Demakcabang Wonosalam. Bahwa isi surat pernyataan tanggal 6 Februari 2013 adalah benar dan saksi tandatangani sendiri.Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.22.
VERAWATY, SH
Terdakwa:
SUKAMTO Bin DALILAN
124 — 0
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : Kep/E/296/82, sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar dan berhak menggunakan ijazah ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 dan Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.00/E/114/84 tanggal 13 September 1984, Nomor Ijazah MhIII/3.a/620
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
H. ISMAIL IBRAHIM Bin H. IBRAHIM. Alm
153 — 60
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum No. 02 Tanggal 17 Desember 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 ( tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu
14. 1 (Satu) bundel Asli Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
15. 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 23 agustus 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 ( tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
37 — 26
2111)111) 2130111) 2122) 1130131) 1105) 1122) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 542.00 615.00 Tm/F20 1 TE(4) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 548.00 615.00 Tm/F20 1 TE(116) 5(115) 5(117) 12(((((((((117((((((105) 14) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 174.00 587.00 Tm/F20 1 TE(110) 2(111) 2122) 1110) 2105) 14) 469130111) 2126) 6127111) 2106) 2131) 11304) 469(((((((((((130115) 5(((((((((((110) 2105) 1117) 44) 469110) 2115) 5106) 2105) 1135105) 1126) 620
DASMAN
Tergugat:
PT BUKIT SAWIT SEMESTA
127 — 186
, total uangnya Rp. 2.483.000,, DP diambilalmarhum tanggal 14 Juli 2015 Rp. 620. 750, sisanya dibayarkanke ahli waris (NURSALTI) tanggal 20 September 2016, nominalpelunasan Rp. 1.862.250, Luasnya 1.398 M?, total harga Rp. 18.174.000,, DP diambilalmarhum ALI AMRI tanggal 14 Juli 2015 Rp. 4.543.500, sisadibayarkan ke ahli waris (NURSALTI) tanggal 20 September 2016pelunasan Rp. 13.630.500,6. MAHYUDIN RUSKAM (mendapatkan D.O sawit dari PT.
194 — 109
Bung Karno,Jalan Rondo Rundu dan jalan Perjuangan dari Dinas PU KotaBontang Nomor :620/75.D/PUB/BM/II/2007 tertanggal 22Pebruari 2007;P9 : Fotocopy surat Kesepakatan Bersama antara MUHAMMADHIDAYATULLAH dengan Pemerintah Kota Bontang Cq. DinasPekerjaan Umum Kota Bontang tertanggal 13 Oktober 2016;P10 : Fotocopy salinan Putusan Nomor : 2699 K/ Padt/ 2014 dalamperkara antara HETTY MANURUNG melawan PEMERINTAHKOTA BONTANG Cq.
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa relokasi pedagang Pasar Balubur dilaksanakan sehubungandengan Proyek Pembangunan Jalan Layang Pasupati serta rencanapembangunan Pasar Balubur baru, dimana kewenangan untukmelaksanakan relokasi dan penataan kawasan dalam rangkapembangunan jalan dan jembatan layang PasteurSurapati telahditetapbkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 620/Kep.283Bag.Huk/2003 tentang Tim Relokasi dan Penataan Kawasan dalamHalaman 21 dari 37 hal.Put.
274 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;BahwaTergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugatsengaja menutup mata terhadap SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014 atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan dengan kewajibanmemungut dan menyetor PPnBM tetapi Asosiasi Industri Permebelan &Kerajinan