Ditemukan 11604 data
71 — 26
AMELIA RETNO SUSILASTUTI, maka hal tersebut tidak menghapustuntutan pidana terhadap diri Para Terdakwa, karena penekanan Pasal 362 dan 363KUHP bukan pada akibat melainkan pada perbuatan Para Terdakwa.
Angga Aditya Setianto
Termohon:
Kepolisian RI Cq Polres Jakarta Selatan Cq Kasa Reskrim Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan
117 — 72
Bahwa berdasarkan dari segala uraian fakta dan bukti yang telahdikemukakan di atas, terlinat jelas bahwa pada saat pemeriksaan terhadapPemohon yang tidak didampingi olen Penasehat Hukum merupakan tindakankesewenangwenangan hal ini untuk memastikan apakah Pemohon saatdilakukan Pemeriksaan tidak dalam penekanan baik secara fisik maupun psikisdan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Pemohonadalah tidak sah menurut hukum ;2.
122 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat juga telah melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap 71 (tujuh puluh satu) orang karyawan yangterlibat dalam aksi atau tindakan mogok kerja karyawan;Bahwa meskipun pemutusan hubungan kerja sebagaimana di maksud dalam butir 21dan butir 22 telah dilakukan oleh Pihak Penggugat namun sehubungan mogok tidaksah dan tindakantindakan lainnya sebagaimana diuraikan di atas tidak juga dapatteratasi sehingga Penggugat terus menderita kerugian sangat besar dan klienPenggugat juga memberlakukan sanksi dan penekanan
Toho Nirmawati Hutabarat, S.H
Terdakwa:
1.Yandi Akbarudin
2.Kurdiansyah
3.Aldiansyah
176 — 4
/p>
2) 3 (tiga) lembar ST Pangdam II/SWJ Nomor STR/99/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang larangan tindak kekerasan
antara Senior dan Junior; dan
3) 2 (dua) lembar ST Danbrigif 8/GC Nomor STR/13/2022 tanggal 16 Januari 2022 tentang penekanan
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
240 — 46
Hendra lrofawanBahwa saksi bekerja sebagai penyidik di Polres Demak ;Bahwa saksi memeriksa saksi Puji Hartono dalam perkara TerdakwaKasmadi ;Bahwa tehnik saksi dalam memeriksa saksi Puji Hartono terlebih dulu saksimenanyakan identitas saksi dan saksi ketik kemudian saksi mengajukanpertanyaan kepada saksi Puji Hartono dan dijawabnya kemudian saksi ketik;Bahwa setelah selesai saksi membaca dan menandatanganinya ;Bahwa tidak ada penekanan waktu memeriksa saksi ;Bahwa semua Berita Acara pemeriksaan Polisi
tersebut di beli dari Solo dan saksiVerbalisan Hendra lrofan menyatakan bahwa keterangannya pada BeritaAcara pemeriksaan pada Point 5,6,7,8 tanggal 6 Maret 2015 adalah benardan saksi tetap pada pemeriksaannya ;Bahwa saksi memeriksa saksi Subakir dalam perkara Terdakwa Kasmadidengan tehnik saksi menanyakan identitas saksi dan saksi ketik kemudiansaksi mengajukan pertanyaan kepada saksi Subakir dan dijawabnyakemudian saksi ketik ;Bahwa setelah selesai saksi membaca dan menandatanganinya ;Bahwa tidak ada penekanan
Dmk.Bahwa tidak ada penekanan waktu memeriksa saksi Sutopo ;Bahwa semua Berita Acara pemeriksaan Polisi terhadap keterangan saksiSutopo itu benar;Bahwasaksi tetap sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut setelah dikonfrontir dengansaksi Sutopo menyatakan bahwa memang keterangan saksi Sutopodibacakan oleh pemeriksa penyidik namun saksi Sutopo menyatakan masihtidak jelas ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada
77 — 39
Bahwa pada tanggal 13 September 2013 sekira pukul 08.30 WibTerdakwa bersama Saksi Herlina dipanggil oleh Dandim 0413/Bangkadidampingi oleh Kasdim dan Ny Surobin (ibu Kasdim) dan Kapten InfSirajudin (Pasi Intel) menyarankan kepada Terdakwa agar rujuk kembalidengan Saksi Herlina namun Terdakwa tetap dengan pendirian Terdakwayaitu menceraikan Saksi1 karena secara agama sudah Terdakwa jatuhkantalak tiga dan waktu itu bukan mediasi yang disampaikan Dandimmelainkan penekanan, beliau mengancam Terdakwa
136 — 37
Filosofi prinsip ini ada pada penekanan kewajiban bagiPenanggung untuk menjelaskan risikorisiko yang dijamin maupun yangdikecualikan, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelasserta teliti.
92 — 52
Menghilangkan nyawa orang lain ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut ;Ad.1 Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal iniadalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatutindak pidana, karenanya penekanan unsur ini terletak pada adanya subyekhukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah Terdakwa telah melakukanatau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut bergantungpada
89 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
(cetakan tebal: penekanan dari Tergugat);c.
142 — 51
Tidakseperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan kewajiban eksportir
MULDIANA, SH. MH
Terdakwa:
RIKS HENDRI Pgl. HEN
71 — 17
Setiap orang ;2. tanpa hak atau melawan hukum ;3. penyalah guna Narkotika golongan bukan tanaman bagi diri sendiri ;Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia
132 — 33
Tidak12.13.14.15.seperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : ANDHIKA NUGRAHA TRIPUTRA, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Irwan Syafari, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Irfan Mangalle, SH
260 — 146
Lmg dimaksud hanya berdasarkan pada BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik POLRES Lamongandan secara nyata terdakwa mencabut semua keterangannya yang dibuatdihadapan penyidik karena merasa ada penekanan psikis merasa tertekansehingga mengikuti saja kKemauan penyidik dan lebih memprihatinkan lagiBAP Pemeriksaan yang dibuat dalam hal terdakwa diperiksa tidak dapatmenjawab pertanyaan Penyidik karena merasa tidak melakukan tindakanyang didakwakan, disuruh menyamakan keterangannya denganketerangan
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
AGUSMAN alias AGUS TATO bin alm JUMAN
131 — 28
Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
135 — 65
Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu padahakikatnya tergiur kenikmatan sesaat dari efek pengguanaan narkotika, dimana setelahmengkonsumsi Narkoba tersebut kemudian Terdakwa merasakan badannya sehat danenergik serta merasa segar dan tidak mengantuk, sehingga walaupun Terdakwamengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenangnamun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagi dengan normanorma yangberlaku maupun penekanan pimpinan
Ngurah Gede Bagus Jatikusuma
Terdakwa:
AKBAR Bin ASSE
58 — 7
Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamkonteks UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnyadisebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupamanusia (persoon) atau badan hukum (recht persoon);Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umummengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama AKBAR binASSE, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benarTerdakwa merupakan subyek hukum pidana persoon
45 — 12
HarapanPemohon hal ini akan menjadi Stressing poin/penekanan didalam pembuktianperkara gugatan perceraian ini.B. DALAM REKONVENSI.1.Bahwa Pemohon merupakan sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol. II/b denganPangkat Pengatur Muda Tk.
Terbanding/Oditur : AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
68 — 22
Karena penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan akibat yang sangatmerugikan perorangan maupun = masyarakat, khususnyagenerasi muda, karena Narkotika dapat merusak mental dankejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnyagenerasi muda harapan bangsa.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melaluipimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajuritTNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, danancaman pemecatan dari dinas
Kholilah
Tergugat:
Darma Santoso Direktur CV Imperial Prima Food
309 — 376
pagi Sampai jam 10 malam karenasaksi ngecek CCTV, bukti nota pada bulan Juli 2018 di ruang meting;Bahwa Penggugat bekerja menangani pembelian, penerimaan,melakukan order, tapi untuk memindahkan barang ada petugasnyasendiri;Bahwa Saksi memeriksa Penggugat dengan tim antara 8 10 orangyaitu saksi sendiri, Fransiska, Sutisno, Hadi, Doni yang lain lupa hasilnyadibuat Berita Acara ditandatangani pemeriksa tapi tidak di tandatanganioleh Penggugat, pemeriksaan wajar saja tidak ada paksaan tapi cumaada penekanan