Ditemukan 11432 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 78/Pdt.Bth/2020/PN Cbi
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat:
1.Kusmana
2.Bani Istanto
3.Nanang Sulaeman
4.Faruk
5.Ahmad Saiful Roni
6.Muhamad Ridwansyah
7.Joko Siswanto
8.Achmad Sofian
9.Lazib
10.Sugito
Tergugat:
1.M Said Zakaria
2.ZALDY SOFYAN,SH
3.Direktur Utama Pengembang Pembangunan Rumah Green Citayam City PT. Tjitajam
4.Eko Supriyadi Kepala Desa Ragajaya
5.Ajaji Azis
6.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
7.Walikota Madya Depok
8.Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Cibinong
9.Bupati Kabupaten Bogor
10.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
11.CAMAT BOJONG GEDE
12.CAMAT CIPAYUNG
13.Rotendi
141 — 114
  • Prinsipkontrak partai (Party Contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdatayang menegaskan penanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam Proses Penyelesaian Perkara. Hanyamengikat kepada para pihak Pelawan dan Terlawan. Tidak bolehmerugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihakdalam perkara yang bersangkutanhalaman 11 dari 41 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.Bth/2020/PN Cbi5.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 29-04-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 46/Pdt.G/2014/PN. Arm
Tanggal 22 Oktober 2014 — Penggugat 1. Fachrudin Ali, 2. Yeni Ali, 3. Ismet Ali, 4. Ratna Ali, 5. Sumiati Ali, 6. Haslinda La Djolo, 7. Ani Ali, Tergugat Hj.ABDULLA TAHIRUN
38 — 23
  • Bahwa menghubungkan dengan Pasal 1875KUHPerdata bahwa nilai kekuatan pembuktian untuk akta di bawah tanganmenurut Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 546harus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak) tanoa campur tangan pejabatyang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnyadan isi dan tanda tangan diakui sehingga jika syarat tersebut terpenuhi barulahnilai kekuatan pembuktiannya sama
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 144/PID/2020/PT BJM
Tanggal 15 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : APRILELY MARIANIE Als LELY Binti BUNYAMIN Diwakili Oleh : APRILELY MARIANIE Als LELY Binti BUNYAMIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZULKHAIDIR, SH
219 — 93
  • Fery Wijaya apakah kenal orang diBanjarmasin yang bisnis sarang burung walet lalu di jawab supir an.Fery Wijaya ada tetangganya yaitu terdakwa seorang pebisnis sarangburung walet partai besar karena mendengar cerita supir an. FeryWijaya tersebut saksi korban Jeany Salim mengatakan kepada supiran. Fery Wijaya ya sudah dikenalkan saja kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 supir an.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
Safuan, S.Sos., M.si
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
234 — 105
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau; d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yangHalaman 47 dari 52.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 45/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
IR.MAXIMUS RONDIDAN
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
138 — 66
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau; c. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengantrENCANA; nn 2a nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn ene n en en nee8.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat: TONI SUHARTONO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
118 — 36
  • Saksi ANDI MUSTARI,SH:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRD KotaBontang dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan 2009di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan reses tersebutdiserahkan kepada Pemkot Bontang melalui Ketua DPRD;Bahwa reses tidak
Pengadilan PN MUARA TEWE Pidana Umum
Register : 24-07-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mtw
Tanggal 26 September 2018 — Penuntut Umum:
MARINA TRESYA AYU MEIFANY,SH
Terdakwa:
JONI JORAM Bin JUKI
85 — 31
  • MtwWonorejo (Sekretariat Partai Perindo), Kelurahan Melayu, Kecamatan TewehTengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkanSurat Penetapan tanggal 09 Agustus 2018 Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mtw;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor103/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 25Juli 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1966/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 8
  • bin Sanwardi; sedangkanTergugat mengajukan bukti T.7, T.16, T.17 dan saksisaksi bernama Rasidibin Madasum, Munardi bin Sanmuria, dan Yuda Agung Frantoro bin AbuWardi;Menimbang, bahwa tentang bukti surat P.3/T.7 baik mengenai isimaupun daya kekuatan formilnya dan nilai Kekuatan pembuktiannya sebagaiakta di bawah tangan (ABT) sebagaimana telah dipertimbangkan di atasberlaku pula dalam pembuktian ketiga objek sengketa ini;Menimbang, bahwa bukti T.16 merupakan akta di bawah tangan (ABT)yang bersifat partai
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 248/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat III : DENDI HERYANDI Diwakili Oleh : JANUS T. SIMANJUNTAK, SH.
Pembanding/Penggugat I : KOMARUDIN Diwakili Oleh : JANUS T. SIMANJUNTAK, SH.
Pembanding/Penggugat II : MUHAMMAD TOHARI Diwakili Oleh : JANUS T. SIMANJUNTAK, SH.
Terbanding/Tergugat I : ABAT HIDAYAT
Terbanding/Tergugat II : H. UNANG BUNYAMIN Bin IA
47 — 24
  • membuktikannya mohon kiranya Majelis Hakim untukmenolak gugatan ini .Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan pekerjaan PARAPENGGUGAT , yang seolaholah ingin menyembunyikan pekerjaan dariPENGGUGAT II dan PENGGUGAT Ill , yang status pekerjaannyasebagai TNI AL Aktif , agar dapat menghindari Pasal 39 UndangundangPutusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 12dari47No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia , yang secarategas menetapkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam :1) kegiatan menjadi anggota partai
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-08-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
Drs. BUSTAM AS, M.Sc., MM.
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
288 — 158
  • permintaan sendiri karena melakukanpelanggaran disiplin PNS tingkat berat.(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN MUARO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-12-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN MUARO Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mrj
Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat: -Tati Herawati Tergugat: -PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Muaro Sijunjung -Pimpinan Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), Padang
422 — 123
  • mengetahui hal tersebut dari Penggugat sendiri danbercerita ketika Penggugat menawarkan sebidang tanah, dan saksisebagai investornya;Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 2,5 hektar yang letak diKamang Baru, yang luas tanahnya sekitar 1.200 termasuk sebagaijaminan dan sudah memiliki sertifikat yang sisinya belum adasertifikatnya;Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kredit tersebut yang sehinggasaksi mempunyai niat untuk membantunya dan saksi kenal denganPenggugat karena saksi dulu calek dari Partai
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 14-12-2010 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 24-08-2011
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 950/Pdt.G/2010/PAJP
Tanggal 30 Juni 2011 — Aisyah Astrid, Angeli Dewi, Ayu Lisawati, Ahmad Hambal dan Achmad Syarif
136 — 32
  • Tidak terlihat ada Rekonpensi.Kalaupun Terlawan mengajukan Rekonpensi, akan tetapiberdasarkan Pasal 132 a ayat (1) ke3 HIR, yang padaprinsipnya undangundang melarang Terlawan mengajukan GugatanRekonpensi terhadap Gugatan Perlawanan, baik hal itu dalambentuk Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) atau PerlawananPihak Partai (Party Verzet);Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.35911 K/Pdt/1989 tanggal 26 Nopember 1992 Permohonanprovisionil yang dipisahkan dari pokok perkara
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Waris
Register : 08-05-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PA PANGKAJENE Nomor Nomor 174/Pdt.G/2015/PA Pkj
Tanggal 16 Maret 2016 — -Penggugat -Tergugat
88 — 49
  • Tahun 1985 tentang Bea Materaijuncto pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Materai, buktibukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti danpatut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, merupakan Surat KeteranganPemberian Hidup (Hibah) antara Xxxxx (pemberi hibah) kepadaXXXXXXXXXXXX(penerima hibah) tanggal 30 Juli 1976, surat tersebut berbentuktertulis, dibuat secara partai
    materildan formil suatu akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 isi dan tandatangannya disanggaholeh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan,sehingga tidak terpenuhi batas minimal pembuktian, sepanjang tidak didukung olehalatalat bukti lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, merupakan Surat Keterangan JualBeli antara XxxxxxXxxxxx(penjual dengan Xxxxxx Rasak (pembeli) tanggal 30 Juli1976, surat tersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai
    1.14 tersebut bersifat sempurna dan memilikikekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Xxxxxxmerupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat HakMilik Nomor 316 tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15, merupakan Surat Perjanjian JualBeli antara Xxxxxx(selaku Penjual) dengan Xxxxxx (selaku pembeli) atas tanah yangdigelari Abboloang yang diuraikan dalam SHM No.316, tanggal 21 Mei 1985, surattersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
131 — 44
  • Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuaidengan jumlah berat
    , jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalamSPPB/ DO.(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 26 Putusan No.67/Pid.Sus.
    Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan diLingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan : (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang. (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harussesuai dengan jumlah berat
    , jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenHal. 42 Putusan No.67/Pid.Sus.
    jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulisdalam SPPB/ DO. (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari KepalaGudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelahdilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatagani dokumenpenyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerima barang.(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar OperasionalProsedur Administrasi
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 09-10-2014 — Upload : 22-02-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 1602/PID.B/2014/PN.TNG
Tanggal 9 Oktober 2014 — WINDA NOVIYANTI Binti TAUFIK HIDAYAT
30 — 3
  • S;Bahwa, saksi adalah karyawan Alfa Mart sejak Oktober 2013, dan tidak mengetahuitentang Terdakwa, hanya mendengar tentang paket;Bahwa, di Alfa Mart tidak melayani partai besar, karena stok terbatas, dan tidakmungkin ada kerja sama dengan perorangan ; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Terdakwa membenarkannya, demikianpula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa, Terdakwa didalam
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Khusus
Register : 22-05-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PN PURWODADI Nomor 35/Pid.SUS/2012/PN.Pwi
Tanggal 6 Agustus 2012 — RUJIKAN bin SUWARNO
85 — 21
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau perkumpulanlainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasi massa, lembaga swadayamasyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal 17);Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama Perceraian
Register : 02-09-2013 — Putus : 04-12-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.LBH
Tanggal 4 Desember 2013 — PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS BPS Kabupaten Kepulauan Sula, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.00/RW.00, Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam perkara ini berdomisili sementara di rumah Bapak XXXX, di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada RUSNI MINO, SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Pantai Depan Masjid At-Taqwa, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 22/SKK/PA.LBH/2013, tanggal 11 Nopember 2013, sebagai: “Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi” ; LAWAN TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai: “Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi”;
24 — 15
  • SAKSI I TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam,pekerjaan pengurus partai Gerindra Kabupaten KepulauanSula, bertempat tinggal di Desa XXXX, KecamatanSanana, Kabupaten Kepulauan Sula;Hal. 19 dari 40 Put.
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2016 — Putus : 21-07-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 260/Pdt.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Juli 2017 — Penggugat: 1.MIKAEL SABAAT 2.JACOB SABAAT 3.EKLOPAS SABAAT Tergugat: 1.LA ODE FAISAL SAMPULAWA,BSc 2.LEONARD SAKA,SH. 3.DANIEL L. FANGGIE 4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang 5.MASDAN 6.WANTO
93 — 52
  • Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No : 06/KopelNTT/IX/1992 tanggal 14 September 1992 antara Leonard Saka,SH(Tergugat Il) bertindak sebagai Penjual berdasarkan suratkuasatanggal 25 april 1992 dan La Ode Paisal Sampulawa,Bsc bertindakuntuk dan atas nama Kopel NTT ( Bukti surat dalam persidangan ).Maka tindakan Penggugat yang menarik Tergugat Ill Daniel L.Fanggieadalah keliru,kkarena Tergugat Ill tidak mempunyai hubungan hukumdengan Penggugat.Tindakan Penggugat Mikael Sabaat bertentangandengan prinsip partai
Pengadilan PA TARAKAN Perdata Agama
Register : 26-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PA TARAKAN Nomor 0169/Pdt.G/2018/PA.Trk
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
  • tidak berdasar pada kenyataan karena Penggugatsangat mengetahui penghasilan Tergugat sebagai agen ayam potong,karena Penggugat waktu setelah menikah ikut bekerja mengelola usahabaik sebagai kasir (membayar kepada Pemasok ayam) bahkan pemotongayam untuk para pembeli; Sebagai kasir Pengugat mengetahui bahwa Tergugat menerima bonusdari pemasok ayam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)perhari karena Tergugat merupakan agen besar atau penjual yang rutinmenerima ayam dari pemasok ayam dalam partai
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 12-11-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 38/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Nelce Tumbel DKK
Tergugat:
Hukum Tua Desa Pinilih
136 — 52
  • Menjadi pengurus partai politik;.