Ditemukan 9706 data
118 — 25
Putusan Nomor 4679/Padt.G/2019/PA.Bkstentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkankepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuaiamanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak beperkara tentangprosedur mediasinya;Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, MajelisHakim telah menetapkan Drs.H.M
48 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diJalan Jend A.Yani Nomor 48, Kelurahan Enrekang, KecamatanEnrekang, Kabupaten Enrekang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Drs.H.M. IRFAN BARUNG, MM., Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Kompl Perumahan Guru SMA 3 Batilli,Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,.
37 — 15
PUTUSANNOMOR 05/PID/TPK/2012/PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidanakorupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara terdakwa:Namalengkap : DRS.H.M. HARDI, MM. Bin H.
Kutai Kartanegara (terdakwa Drs.H.M.
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam perkara ini telah terdapat perbedaan persepsikepemilikan objek sengketa dan untuk melindungi hak saksi MAYUB MARDIdan hak Terdakwa maka terlebih dahulu harus ada putusan perdata (Gugatan)demi kepastian hukum siapakan pemilik yang syah.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tersebut telah salah dalammengambil kesimpulan bahwa telah terjadi sengketa pemilikan hak keperdataanantara saksi MAYUB MARDI dengan Terdakwa, akan tetapi yang terjadi adalahperbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.H.M
18 — 11
dan ketentuan lain yang berhubungandengan perkara ini;DALAM POKOK PERKARA ;Dalam Konvensi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagimana telah diuraiakan tersebut di atas;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim selalumengusahakan perdamaian, hal mana sesuai ketentuan pasal 31 PP No.9 tahun 1975, ,namun tetap tidak berhasil, dan sesuai Perma No. 1 tahun 20016 telah diupayakan pulamelalui mediasi oleh seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama bernama; Drs.H.M
51 — 19
., dan Drs.H.M. Ridwan Ustha E, M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para HakimAnggota dibantu Hj. Nisrin, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengandihadiri Kuasa Pemohon, Termohon dan Termohon Ill, diluar hadirnyaTermohon II ;Hakim Ketua Majelis,Drs. H. Badruddin, M.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. Azwar, SH., M.E.I. Drs. HM.
14 — 1
No. 0355/Pdt.G/2016/PA.JPsebagaimana dilaporkan oleh mediator bernama Drs.H.M.
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawantanggal 17 Mei 2006 ;1 (satu) lembar kwitansi Biaya Perjalanan Dinas atas namaZAINUDDIN, Kepala Unit Pasar Bajo Kabupaten LUWU,dan kawankawan tanggal 17 Mei 2006 sejumlahRp31.273.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluhtiga ribu rupiah) ;1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atasnama ZAINUDDIN, Kepala Unit Pasar Bajo KabupatenLuwu, dan kawankawan tanggal 17 Mei 2006 ;1 (satu) lembar kwitansi Perjalanan Dinas atas nama Drs.H.M.
13 — 7
serta Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon denganTermohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil;Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakimmemberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakanmediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telahditunjuk, yakni Drs.H.M
24 — 11
perkara kepada Pemohon ;Subsidair Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan berdasarkanrasa Keadilan.Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapbkan, Pemohondengan diwakili kuasanya hadir ke muka persidangan sedangkan Termohonhadir secara in person ke muka persidangan dan Majelis Hakim telahmengupayakan agar Pemohon dan Termohon damai bahkan untukmemaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatankepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs.H.M
16 — 0
demikian kesaksian para saksi dapat diajadikan sebagai alat bukti yangmendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap keadaan rumah tanggaPemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihakkeluarga Pemohon, dengan demikian ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksisaksi Termohon yaitubernama XXXXX yaitu ayah kandung Termohon, dan saksi kedua bernama Drs.H.M
110 — 77
RIDOAN AHMAD LUBIS dan Drs.H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).193. Kwitansi pembayaran pembelian bahan baku bangunan untukpemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan offisial PS. SIDIMPUANTahun 2008 25 April 2008 sebagai mana daftar faktur terlampir An. UD.SURYA sebesar Rp. 10.654.500, (Sepuluh juta enam ratus lima puluhempat ribu lima ratus rupiah).194. Kwitansi pembayaran pembelian bahan bangunan untukpemeliharaan mess team PS. SIDIMPUAN dan offisial PS.
MM telah memperkaya terdakwa Drs.H.M. SOLIH PULUNGAN atau setidaktidaknya orang lain yang telah atau dapatmerugikan keuangan Negara;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa ia terdakwa Drs. H.M.
Kwitansi Nomor BKU : 954 tertanggal 22122008 sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk pembayaran pembelian training dankaos pemain, pelatin dan offisial Tim PS.Sidimpuan dalam mengikutikompetisi Divisi Liga Indonesia XIV Tahun 2008, padahal terdakwa Drs.H.M. SOLIH PULUNGAN mengetahui saksi HADI ASHARI NASUTION,S.Sos. MM selaku Wakil Manager Tim PS. Sidimpuan.Bahwa terdakwa Drs. H.M.
RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs.H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah).157. Kwitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatihdan official Tim PS. SIDIMPUAN dalam mengikuti kompetisiDivisi Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An. RIDOANAHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIHPULUNGAN sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lilma jutarupiah).158. Kwitansi pembayaran dana Koni KotaPadangsidimpuan untuk pembayaran biaya Kontrak pemaindan pelatin PS.
RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs.H.M. SOLIH PULUNGAN sebesar Rp. 160.000.000, (seratus enampuluh juta rupiah).156. Kwitansi pembelian kostum Tim PS. SIDIMPUAN dalammengikuti kompetisi Divisi Liga Indonesia XIV Tahun 2008 2008 An.RIDOAN AHMAD LUBIS dan diketahui oleh Drs. H.M. SOLIHPULUNGAN sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).157. Kwitansi pembelian training dan kaos pemain, pelatih danofficial Tim PS.
15 — 4
Drs.H.M. Ubaidillah,M.S1Panitera PenggantittdHj. Yusma Dewi, SH.Perincian biaya:1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,002. ATK Persidangan Rp. 60.000,003. Biaya panggilan Rp. 800.000,004. Biaya Redaksi Rp. 5.000,005. Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 901.000,00Salinan yang sama aslinyaOlehPaniteraAHMADI, SH
21 — 3
MH sebagai Ketua Majelis,DRS.H.M. IDRIS ABDIR, SH, MH dan IMAM MAHDI, SH, MH masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalamsidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutdan dibantu oleh MOH. ASIR, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiripula oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan TermohonKonpensi / Penggugat Rekonpensi. HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELISTtdTtdDRS. H.M. IDRIS ABDIR, SH, MH DRS. YAYAN SOPYAN.
125 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Drs.H.M. ASHFIYAK HAMIDAar PN Per PPHal. 54 dari 71 hal. Put. No. 278 PK/PID.SUS/201234. ENCENG MAHFUDIN. ...... ( pemohon PK sekarang)35. MUSIDAH ..36. MUCHTAR, Sag37. H.BASIR NASRULLOH38. Drs. WACHID DJARWONO ... (pemohon PK sekarang )39. Drs.HERIYANTO40. MOCH.NUR DAENURI SH.41. SUMANTO.42. TEGO SEDYONO.43. BASHORI, Sag.44.
AGUNG PRASETYOHADI > tingkat Kasasi Nomor 2235 K/Pid.Sus/2008 satu berkas dengan BASIR NASRULLOH,dkk ( no 38 ) >Amar Kasasi putusan Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutanHukum)DARYONO. ( di tingkat Kasasi No. 2010 K /Pid.Sus/2008 satu berkasdengan Terdakwa SUPAR no. 9 ).SUKARNO PUTRO (ditingkat Kasasi No. 2010 K/Pid.Sus/2008 satuberkas dengan Terdakwa SUPAR no. 9 >MELEPASKAN DARISEGALA TUNTUTAN HUKUM ).Drs.H.M. ASHFIYAK HAMIDA ( Tk.
120 — 41
ANDI SIKATI SULTAN di ruanganBendahara Kampus STIE Panca Bhakti yang pada saat itu hadir juga Drs.H.M. YUSUF PADDONG dan RAHMAWATY BUTUDOKA, di dalamruangan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa perkara perdata yangdikuasakan kepadanya oleh saksi korban Hj. ANDI SIKATI SULTAN diPengadilan Negeri Palu kalah, kemudian terdakwa membujuk kepadasaksi korban Hj.
48 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
,dan calon Wakil Gubernur (Cawagub) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Drs.H.M. Saleh Manaf pada Pilkada tahun 2006, dengan susunan organisasi, antaralain sebagai Ketua: Duski, SH..,;Selanjutnya oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat keputusan timkampanye calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Idaman (lr. H. IskandarHusin, MH dan Drs.H. Saleh Manaf) No.
IskandarHoesin dan Drs.H.M. Saleh Manaf yang dibuat oleh akuntan publik yangbukan ditunjuk oleh KIP, tetapi dibuat oleh KAP Drs. Sinuraya & Rekancabang Pekanbaru;KAP Drs.
106 — 24
Penggugat yang telab mengklaim tanah inilik adat kepunyaanTergugat seluas 2470 m2 yang terietak di Kelurahan Cihuntu, KecamatanCibitung, Kabupaten Bekasi merupakan dalil yang sangat mengadaada dan tidakmemiliki dasar hukum apapun dan dari segi manapun, justru. sebaliknyaPenggugat teiah melakukan upaya penyerobotan tanpa hak atas tanah iniiik Tergugatin casu;Bahwa kepeinilikan atas tanah milik adat in casu oleh Tergugat didasarkankepada AJB No.153/JBCBT/1992 tanggai 10 Maret 1992 yang dibuatoleh Drs.H.M
1.SUPENDI, SH.
2.SAMSUDDIN, SE.
3.MUH. AHYAR ROSIDI, S. Pd.
Tergugat:
KEPALA DESA GAPUK KABUPATEN LOMBOK TIMUR
151 — 67
Selanjutnya Ketua PPDI Kabupaten Lombok Timurmelaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur Bapak Drs.H.M. Juaini Taofik, M.AP. pada tanggal 02 Agustus 2018 , namunKepala Desa Gapuk belum Mengangkat kembali KepalaKepalaUrusan yang Diberhentikan atau belum memperbaiki Surat Keputusan Pemberhentian tersebut;3.
13 — 0
Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON/PENGGUGAT ;Dan/atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;Bahwa, pada hari sidang yang ditetapbkan Pemohon dan Termohon hadirmenghadap, Ketua Majelis berusaha mendamaikan kepada Pemohon danTermohon, dan selanjutnya memerintahkan pihak berperkara terlebih dahulumenempuh mediasi, dan telah menunjuk mediator luar Pengadilan bernama Drs.H.M.