Ditemukan 17962 data
MUHAMMAD BUDI
53 — 24
Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yangmenyatakan.Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yagmasingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutanMenimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun
14 — 14
Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yangartinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya (Fiqhus Sunnah
17 — 1
No. 135/Pdt.G/2013/PA.Ktbmbertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan,maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon
18 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) dba els ple AaliiuYL Salgl S985 aptly Cay Ab Liss) sindALY ally sll Giallg Cogally 4d jacana y Cid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0550/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
30 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
12 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) ball y cisil) ple AouGUYL Salgdll S905 eg bbls Gay ALLins) sindALY ally Voll Gall y ci pall g Ad parang Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
44 — 15
keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi :J 52) s a8 sll s AY slhs oY shy Giells sally B2Y sly Guill (08 Apeslilll aie Alain ls Bales casi sdail gig CSUsArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
28 — 30
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
31 — 8
SLL parry iJDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itq.;(Dr.
38 — 7
Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b)Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
23 — 1
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
20 — 1
adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyaHal 6dari 12 Hal.Putusan No. 1712/Pdt.G/2018/PA.Mtdisebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
126 — 61
Bahwa obyek pendaftaran, menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1)adalah meliputi bidangbidang tanah yang dipunyai dengan hak milik,hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai serta tanah hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, haktanggungan dan tanah Negara; 4.
23 — 14
Abu Bakar Qadri yang masihdi bawah umur yang belum cakap bertindak hukum;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkanPengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidangperkawinang, waris, wasiat, hibah, wakaf
110 — 72
absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi pasal 49 ayat (1) huruf (b)dan ayat 3 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 huruf (b) Undangundang Nomor 50 tahun 2009 amandemen Undangundang Peradilan AgamaNomor 3 Tahun 2006 yaitu Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
73 — 34
ratus meter persegi), Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2494/1989tanggal 25 Maret 1989, yang terletak di Jalan Nangka Paket E, RT.02/RW.01 Dusun Pagar Sari Kepenghuluan Bagan Bhakti, KecamatanBalai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimanatercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2692 tertanggal 25 Maret1989, terdaftar atas nama Ladji, yang dikeluarkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hilir, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah wakaf
Utj.10.persegi), Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2494/1989 tanggal 25 Maret1989, yang terletak di Jalan Nangka, Dusun Pagar Sari, RT. 02/RW.0O1Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Bagan Sinembah, KabupatenRokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HakMilik No. 2692 tertanggal 25 Maret 1989, terdaftar atas nama Ladji, yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenRokan Hilir, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah wakaf
283 — 29
Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;Bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan olehPengadilan Agamadan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 4 ayat 1 dan 2).29Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
) undangundang tersebut bahwa apabila terjadi sengketa hak miliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orangorangyang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ;Menimbang, bahwa menurut buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007, MahkamahAgung RI 2009, hal. 373, no.8.c,jika bukti atas hak milik tersebut atas dasar hibah,wasiat, wakaf
30 — 22
pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbarukemudian oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnyadiberi tanda bukti (P.3)Potokopi Struk Pemberlian Listrik Prabayar Nomor Token 4095 7604 0619 55906249 tertanggal 23 februari 2015 yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh pejabatKepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokandengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.4)Potokopi Bukti Pembayar SPP dan Lainlain dari Yayasan Wakaf
AK bulan Maret 2015 dan bukti P.4 tentang Potokopi Struk Pemberlian Listrik PrabayarNomor Token 4095 7604 0619 5590 6249 tertanggal 23 februari 2015 bukti P.5 serta buktiP.6 yaitu Potokopi Bukti Pembayar SPP dan Lainlain dari Yayasan Wakaf AlUbudiyahPekanbaru Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam AsySyafiI tahun 20142015, bukti P.7yaitu Foto kopi Bukti pembayar Iyuran Komplek dan lainlain tahun 2015 dari PaguyubanWarga Lingkungan Perumahan Taman Firdaus, bukti P.8 yaitu Foto kopi kartu PembayarLangganan
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;lfaq;~ Oo aQa090 5= aShadaqah, dan;i. Ekonomi Syariah;g. Bahwa dari uraian pasal tersebut telah jelas kewenangan dalam perkarawaris antara orangorang yang beragama Islam adalah kewenangan dariPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara pada Pengadilan tingkat pertama;3.
Nomor 1678 K/Pdt/2017dengan pemeriksaan setempat atau dalil gugatan Penggugat;1)Bahwa saksi Rasid menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Tanah Karsih; Selatan Tanah Paturono; Barat Tanah Rasid; Timur Tanah Mbah Nur;Bahwa saksi Sukartono menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Masjid tanah Wakaf; Selatan Jalan Raya; Barat Jalan Kampung; Timur Tanah Mbah To bapaknya Rasid;Hal tersebut berbeda dengan dalil gugatan para Penggugat tentangtanah yang disengketakan
86 — 25
Acehdengan register nomor 10/Pdt.G/2019/MSBNA dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankeliverklard) maka seharusnya Penggugatmengajukan gugatan baru di Mahkamah Syariiyahn Banda Aceh denganmemperbaiki formalitas gugatan bukan malah mengajukan gugatan padaPengadilan Negeri Banda Aceh;Hal tersebut merujuk kepada kewenangan absolut Peradilan Agamaberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanUndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaiberikut: Perkawinan; Kewarisan; Wakaf
Wakaf; d. Zakat;e. Infaq; f. Shodagoh; g. Hibah; h. Wasiat; . Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa ketentuan di atas tidak secara tegas mengaturSiapa yang berwenang mengadili tentang sengketa harta bersama yangdiperoleh selama perkawinan;Menimbang, bahwa ketentuan menurut pasal 36 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama danharta bawaan yaitu:Ayat 1. Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuankedua belah pihak.ayat 2.