Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SHNIP : 19611231 198503 1 029 halaman 15 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNASalinan yang sama bunyinya oleh:Panitera Pengadilan Tinggi/TipikorBanda AcehH. SAID SALEM, SH. MHNip. 19620616 198503 1006halaman 16 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNASalinan yang sama bunyinya oleh:Panitera Pengadilan Tinggi/TipikorBanda AcehH. SAID SALEM, SH.

Tanggamusatau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjung karang,yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanPasal 5 UndangUndang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi Jo.

Air Naningan Kab.Tanggamus atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjung karang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor : 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(Hakim ADhoc Tipikor)Panitera PenggantiHUSIN ARIANOFA, S.H., M.H.Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN. Tjk.

;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejaktanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari2016 ;Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengantanggal 7 Februari 2016 ;Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengantanggal 25 Februari 2016 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejaktanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 23Pid.B/2016/PN.Jth8 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

BandaAceh sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei2016 ;9 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tingg/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIK HIDAYAT, SH beralamat diKantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Jalan Ajun Guci Gampong Jeumpet AjunKecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan PenunjukanNomor 23/Pen.Pid/2016/PN.Jth tanggal 16 Februari 2016 ;Pengadilan Negeri tersebut

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengantanggal 28 Juli 2016;7.

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal27 Agustus 2016Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN IDITerdakwa didampingi oleh Penasehat WHukumnya yang bernamaSURYAWATI,SH, Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan penetapan MaijelisHakim tertanggal 07 April 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN IDItanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan

EVA ACHYANI ZULFA ,SH,MH :Bahwa ahli adalah sebagai pengajar tetap pada Bidang Hukum Pidanapada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;Bahwa masalah Perbankan dalam tindak pidana korupsi apakah masuklkedalam ranah tipikor atau tidak dikaitkan dengan perkara tipikor masihmenjadi perdebatan ;Bahwa uang negara yang disertakan dalam BUMN tetap menjadi uangnegara jadi apabila ada kerugian keuangan negara maka termasukkedalam ranah tipikor ;Bahwa pada hakekatnya diskusi dalam dunia Perbankan tidak berbedadengan

Dalam hal ini kerugian negara dapatterjadi manakala Sumber dana berasal dari keuangan negara atau danamasyarakat ;Bahwa apabila ada beberapa tindak pidana yang berbeda maka yangdiutamakan adalah perkara Tipikor terebin dahulu dalam hal ini berlakuadagium specialis systemetiche atau lex specialis logis ;Bahwa perbedaan perkara Tipikor dengan Perbankan adalah PerkaraPerbankan mengacu pada managerial Perbankan itu sendiri sepertiketentuan SOP yang menjadi acuan administrasi Perbankan serdangkanperkara

Tipikor yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999adalah perkara pidana karena keseluruhan nya mengatur hukum pidanadan hukum acara pidana sekaligus ;Bahwa perkara tipkor mengacu pada jabatan atau PNS ;Bahwa perkara Tipikor dan Perbankan yang membedakan adalah sumberuang apabila uang nya adalah uang negara maka masuk kie ranah Tipikor;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 bahwa delik korupsi yang pada mulanya merupakan delik formalberubah menjadi deliak material

maka kerugian negara tidak sematamatabisa masuk keranah Tipikor ;Bahwa voltoid untuk perkara Tipikor pada BUMD atau BUMN yaitu ketikaakibat timbul bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan menimbulkankerugian keuangan negara ;Bahwa perpanjangan kredit menggunakan dokumen yang tidak benarmaka masingmasing perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri;Bahwa mens rea pada Tipikor di BUMN yang berperanBahwa adalah melibatkan beberapa orang, jarang yang berdiri sendiri danyang berperan adalah pertanggungjawaban

perjanjian batal sebagaimana diaturdalam pasal 1335 KUHPerdata ; Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ; Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadapperusahaan dengan demikian ada dua fungsi Direksi yaitu fungsiManajemen dan Fungsi Mewakilli ;Ahli (a de charge) 2: LUBIS, SH,MH : Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasMataram ; Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum Pidana ; Bahwa unsur pasal 2 dan pasal 3 pada undangundang Tipikor

PUTUSANNomor: 06/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.BkI;DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yangmengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : NAZARMAN LIATIEN Bin SARMIN;Tempat lahir : Lubuk Ladung;Umur / Tg lahir : 37 tahun/ 12 November 1975;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat

Desember 2012No. 67/Pen.Pid/Tipikor/XII/2012/PN.Bkl. sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengantanggal 31 Januari 2013, tahanan kota;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulutanggal 21 Januari 2013 No. 06/Pen.Pid/Tipikor/2012/PN.Bk1 sejak tanggal 20 Januari 2013sampai dengan tanggal 19 Februari 2013, tahanan kota;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IABengkulu tanggal 13 Februari 2013 No. 06/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BKL

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu tanggal 16 April 2013 No. 11/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bk1 sejak tanggal 21 April2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013, tahanan kota;8.

Perpanjangan ke2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 15 Mei 2013 No. 11/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bk1 sejaktanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013, tahanan kota;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Hadisasmita, SH dari kantorAdvokat LBH Bintang Biru Bengkulu yang beralamat di JIn.

Hoc TIPIKOR, masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November2013;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013;6.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 15Nopember 2013 sampai dengan 14 Desember 2013;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;8. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarangsejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;9.

Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarangsejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AWANHERNAWAN, SH Advokat, yang berkantor di Kantor Hukum AWAN & REKAN yangberalamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No 11 Tanjung Gading, Tanjungkarang Timur BandarLampung.

(Hakim Ad Hoc Tipikor) dan A. BAHARUDDIN NAIM,SH.MH. (Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota.

(Hakim Adhoc Tipikor).A BAHARUDDIN NAIM, SH. MH.(Hakim Adhoc Tipikor)Panitera Pengganti,ZAINUDDIN.

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof.Dr. Krisna Harahap, SH. MH., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Budi Prasetyo,SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,28Ttd/ Prof. Dr.

harian Januari 2008;107. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Desember2007;108. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Nopember2007;109. 1 (satu) bundel laporan bulanan mingguan dan harian Oktober 2007;110. 1 (satu) bundel perhitungan data pengukuran awal:;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor : 03 / Pid.Sus Tipikor

No. 1928 K/Pid.Sus/2015Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 dilakukan pemeriksaan setempat dan foto foto pemeriksaan setempat kami lampirkan agar dapat menjadipertimbangan (terlampir) ;Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya menyebutkan putusan PengadilanNegeri Palu Nomor 51/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014yaitu An. Ir.

Afandy Tandjaya yaitu Putusan Nomor50/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 01 April 2014, tidak dimasukkansebagai barang bukti yang dipertimbangkan adalah tidak konsisten danmerupakan kesalahan di dalam menerapkan hukum pembuktian ;Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan hukum pembuktiansebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan penjelasan Pasal 33Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khususuntuk pekerjaan

No. 1928 K/Pid.Sus/2015dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI POSO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pid.Sus Tipikor/2014/PN PL., tanggal 21 Juli2014 ;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Ir.

Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yang isinyamenerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019,kepada PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbanding dahulusebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan bahwa pada hari kamistanggal 5 November 2019, AINAL HUKMAN,SH.MA., Advokat, beralamatdi Menara Batavia BI No.1 Jalan KH.

/PNKwg.Tanggal 5 Desember 2019, kepada pihak lawannya, yaitu PT.Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT.PBSI) sebagai Terbanding II dahulusebagai Tergugat Il, yang pemberitahuannya disampaikan dan diterimaoleh salah seorang kuasanya (Pengacara Negara) yang bernamaROMDHANI YILIASARI SH.MH Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingPerkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G./2019/PN.Kwg., tanggal 20Desember 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh ROMANSYAH,SHJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor

Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada AINAL HUKMAN SH.MAselaku kuasa dari BASUKI WIJAYA sebagai Pembanding dahulu sebagaiPenggugat, bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasidan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak daripemberitahuan kepadanya, diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara Nomor 23/Pdt.G

Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara PerdataNomor : 23 /Pdt.G/2019/PN.KWG, tanggal 20 Desember 2019, yang dibuatHalaman 37 dari 64 Putusan Nomor 226/PDT/2020/PT BDGdan dijalankan oleh ROMANSYAH,SH Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Negeri/Niaga/HAM/Tipikor/HI Jakarta Pusat, yangisinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tangal 20 Desember 2019,telah memberitahukan dengan Resmi kepada EDWIN B.LOEKSONO,SH.selaku kuasa dari PT.PRAVATA KENCANA ASRI sebagai Turut Terbandingdahulu sebagai

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal20 Oktober 2013 ; 222222 22224. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Oktober2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;5.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 12 Desember 2013sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ; 7.

Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 11Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAKARIUS PASKALISBAUT,S.H, & Partners, berkantor di Jalan Palem 11/10 No.29 B BlokDuku Cibugur Jakarta Timur. berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 10 Juli 2013 Nomor: 102/SK/VII/2013 ;co Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKupang tersebut ; 2202 222222222 ce nec

(sepuluhribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor : 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR. tanggal 4 Februari 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA DAN BERLANJUT;2.

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (sepuluh riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Pekanbaru Nomor: 05/TIPIKOR/2014/PTR tanggal 6 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru tanggal 04 Pebruari 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yangdimohonkan banding tersebut; Membebankan biaya

PENGESAHAN:Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPih.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511201989031004 Halaman 17 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks Halaman 18 dari 17 Hal.Perkara Nomor 562/PID.SUS/2018/PT Mks

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal11 Maret 2018:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Primair:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman

Keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April2019 memperkuat surat keputusan bersama (SKB) untuk percepatan Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK Halaman 17pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkracht kasus tindakPidana Korupsi (Tipikor); dan 5 e.

,M.H.Panitera Pengganti,d.t.o.Irwan, S.H.Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20./Pid/2019/PT.BnaT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20./Pid/2019/PT.Bna

GPI19 13 Maret 2013 Pemeriksaan Endah CPIsaksi dari JPU Rumbiyanti Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.

GPIJPU19 13 Maret 2013 Pemeriksaan Endah CPIsaksi dari RumbiyantiJPU Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir.

Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M.tanggal 20 Desember 2012 23 April 2013 (2);Hal. 197 dari 293 hal. Put.

Sedangkan dalam Pasal 18Undang Undang Tipikor pada prinsipnya untuk mengembalikankerugian negara. Dengan tidak adanya kerugian negara dalamkasus ini, tetapi PT GPI telah dihukum untuk membayar kerugiannegara sejumlah US$ 3,089,281.26. Hal ini membuktikan negaramendapat keuntungan sebesar US$ 3,089,281.26 dalam kasus ini.Padahal filosofinya pasal 18 Undang Undang Tipikor tersebuthanya untuk mengembalikan kerugian negara bukan untukmendapat keuntungan untuk negara.

No. 36 PK/Pid.Sus/2015 XIV.Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir.

., selaku pejabat KepalaKASDA yang baru ;Selain itu terdapat putusan sebelumnya terkait kriteria Memperkaya dirisendiri atau orang lain ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 23 April 1988 No: 144/ Pid.B / 1987 yang menyebutkan bahwa hasiltindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar hutang dan biayakeliling ke Eropa adalah memenuhi unsur Memperkaya diri sendiri atau oranglain (dalam buku Pembahasan UndangUndang TIPIKOR karangan R.Wiyono, SH. hal. 31 s/d 32).

,ternyata semuanya atas perintah dari atasan Terdakwasebagaimana telah disimpulkan oleh Judex Facti, maka menuruthukum Mahkamah AgungR.I. dimohonkan denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPmembatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabayadengan mengadili sendiri membebaskan saudari ASTIENLYLANDARI, SE., MM. dari dakwaan Penuntut UmumKejaksaan Negeri Batu ;Keberatan KeduaTERHADAP DAKWAAN PRIMAIR PASAL 2 AYAT (1) UUPEMBERANTASAN TIPIKOR PERTIMBANGAN HUKUM DANKESIMPULAN JUDEX

AKAN TETAPI PENDAPAT JUDEX FACTI BAHWA DAKWAANSUBSIDAIR PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TIPIKOR TERNYATADIDASARKAN PADA KEKELIRUAN DALAM MENERAPKAN HUKUM ;Bahwa Yth. Judex Facti tingkat banding yang mengambil alihpertimbangan Yth. Judex Facti tingkat pertama, berpendapat perbuatansaudari ASTIEN LYLANDARI, SE., MM. merumusi dan memenuhiunsurunsur dakwaan subsidair ;Bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai dakwaan primair Pasal 2ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, Yth.

Judex Facti telahkeliru dalam menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan ketentuan Pasal 3UU Pemberantasan Tipikor (dakwaan subsidair) ;Bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair yaituunsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telahdisimpulkan tidak terbukti terpenuhi, sedangkan unsur ini volledig identiekdengan unsur kedua dari ketentuan Pasal 3 dakwaan subsidair, maka unsurkedua dari ketentuan Pasal 3 dakwaan subsidair memperkaya diri sendiri atauorang lain

tidak terbuktiterpenuhi pula, sebab jika sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwasebelumnya telah disimpulkan tidak terbukti, maka sifat melawan hukumyang dikandung dalam rumusan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan dari dakwaansubsidair menurut hukum juga tidak terbukti ;Bahwa dari uraian alasan kami terakhir ini telah menguatkan adanyakekeliruan dalam menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan ketentuan Pasal3 UndangUndang Pemberantasan Tipikor

P U TU $ A NNo: 6/Pid.B/2011/TPK/PN.PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;1.

Kurnia Abadi ;Pendidikan : SMA ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ; Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011 ; Hakim Majelis, sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Padang, sejak tanggal 18 Agustus 2011s/d tanggal 16 Oktober 2011 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor PT.

Padang, sejak 17 oktober 2011 s/d15 November 2011 ; Dperpanjang oleh Ketua Pengadlan Tipikor PT Pandang, sejak 16 november s/d 15Desember 2011 ;Terdakwa selama dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ELLY YANTI,SH, WILSON SAPUTRA, SH, YULIWAN RAJO AMEH, SH dan DIDI CAHYADI NINGRAT,SH dari kantor Hukum SOLUSINDO berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2011 dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan No.24/PF.Pid/VII/2011/PN.Pdg tanggal 26 Juli 2011 ;Pengadilan TIPIKOR

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Padang tanggal 20 Juli 2011 Nomor :06/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Pdg tentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/Pid.B/TPK2011/PN.Pdg tanggal 21Juli 2011 tentang penetapan hari sidang ;3.

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl