Ditemukan 39562 data
115 — 50
- 195 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mam
PUTUSANNomor: 195/Pid.Sus/2016/PN.Mam.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkaraperkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : MUHAMMAD ARMINSYAH Als) ARMIN AlsBAPAKNYA FATIR bin ABD.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No.195/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam, tanggal 7 November 2016, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara tersebut; 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No.195/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam, tanggal 7 November 2016, tentang PenetapanHari Sidang;3. Berkas Perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ARMINSYAH Als ARMIN AlsBAPAKNYA FATIR bin ABD.
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 880 K/Pdt/2018. 28 13263 157 16322 1308429 13264 105 16323 1308430 13265 945 16324 1308431 13381 122 16453 1324132 13382 100 16454 1324133 13383 122 16455 1324134 13384 100 16456 1324135 13385 140 16467 1316436 13386 141 16468 1316437 13387 141 16469 1316438 13388 195 16470 1316439 13389 103 16457 1316140 13390 102 16458 1316141 13391 102 16459 1316142 13392 102 16460 1316143 13393 156 16461 1316144 13394 124 16449 1324245 13395 118 16450 1324246 13396 115 16451 1324247 13397 115 16452 1324248
Nomor 880 K/Pdt/2018. 33 13383 122 16455 1324134 13384 100 16456 1324135 13385 140 16467 1316436 13386 141 16468 1316437 13387 141 16469 1316438 13388 195 16470 1316439 13389 103 16457 1316140 13390 102 16458 1316141 13391 102 16459 1316142 13392 102 16460 1316143 13393 156 16461 1316144 13394 124 16449 1324245 13395 118 16450 1324246 13396 115 16451 1324247 13397 115 16452 1324248 13399 105 16463 1316249 13400 106 16464 1316250 13401 136 16465 13162o1 13402 104 16466 1316292 13403 143 16471 1316593
16248 1309018 13222 216 16249 1309019 13223 215 16250 1309020 13224 149 16241 1308121 13225 130 16242 1308122 13246 118 16241 1308123 13247 118 16244 1308124 13247 106 16306 1308925 13248 106 16307 1308926 13250 119 16309 1308927 13262 157 16321 1308428 13263 157 16322 1308429 13264 105 16323 1308430 13265 545 16324 1308431 13381 122 16453 1324132 13382 100 16454 13241ao 13383 122 16455 1324134 13384 100 16456 1324135 13385 140 16467 1316436 13386 141 16468 1316437 13387 14 16469 1316438 13388 195
93 — 23
Bahwa perlawanan terhadap sita jaminan yang diajukanoleh Pelawan dalam perkara ini bertentangan dengan11pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBG karena dalampasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBG yang disebutkansecara jelas dan terang bahwa perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasarhak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atauoleh orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barangyang disita dan diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang
iatetndateletetataiatainiaheisietatateiaiaieeiaatatatataaateMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebutdiatas, menurut Majelis eksepsi Terlawan haruslah ditolak,dan oleh karena eksepsi ditolak, maka pembahasan berikutnyaadalah mengenai pokok perkara So tte ee ee ee eeeeDALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawananPelawan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim = akanmempertimbangkan apakah perlawanan Pelawan dapat diterimaatau tidak ; Menimbang, bahwa sekalipun menurut ketentuan dalampasal 195
39 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, sedangkan menurut ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR yangmenyatakan bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukanoleh pemilik atau pihak yang merasa ia adalah pemilik dari tanah/rumahobjek eksekusi. Hal ini ditegaskan juga dalam Buku PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku Il, Edisi Revisi,terbitan Proyek Pembinaan Teknis Yusitisial Mahkamah Agung RI, 1997,ha1.14. butir 44.1;4.
Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR danPutusan Mahkamah Agung RI yang dengan tegastegas menentukanbahwa kualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar gugatbantahan pihak ketiga (derden verzet), adalah mutlak harus pemilik ataupihak yang merasa pemilik dari tanah/rumah objek eksekusi, dengandemikian oleh karena status Pembantah hanya sebagai Pemegang hakHal. 6 dari 16 hal. Put.
Bahwa andaikata pun yang menjadi landasan dasar bantahan pihak ketiga(derden verzet), pemberian hak dengan jalan memperluas danmelenturkan makna hak milik yang disebut dalam Pasal 195 ayat 6 HIR,harus ditafsirkan meliputi hak kebendaan relatif, kedalamnya hanyatermasuk hak agunan yang berbentuk agunan biasa, fiducia, hipotik/naktanggungan dan credit verband, sebagai landasan dasar gugat bantahanpihak ketiga (derden verzet);Sementara kwalitas hak yang dimiliki Pembantah, adalah Hak Penghunian,berdasar
195 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa padaRS.
Pol:SKHP/195/(X/2012/Rumkit tanggal 21 September2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang), pemeriksaan laboratoriumdan saksisaksi hal ini sudah jelas terlihat bahwaTerdakwa bukan lagi masuk dalam kategori sebagaitanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabushabu), namun sebagai menyalahgunakanNarkotika Golongan I jenis shabu bagi dirisendiri.= Bahwa unsurunsur yang ada
Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkittanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang).= Bahwa dalam praktik penegakan hukum narkotika,ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnyafrasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai yang seharusnya ditujukankepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu danpenyalah guna narkotika golongan I karena sebagaipenyalah guna tentu dapat terjadi setelah memiliki,menyimpan atau setidaktidaknya
64 — 29
Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 317 Kelurahan Matalamagi,Surat Ukur tanggal 20042006, Nomor: 16/MTMG/2006 Luas 192M2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SRITEGUH HANDAYANI, tanggal 21042006, berdasarkan Warkah No.475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal08122005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH. ;5.
Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 317 Kelurahan Matalamagi,Surat Ukur tanggal 20042006, Nomor: 16/MTMG/2006 Luas 192M2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SRITEGUH HANDAYANI, tanggal 21042006, berdasarkan Warkah No.475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal08122005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH.;.
Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 317 Kelurahan Matalamagi,Surat Ukur tanggal 20042006, Nomor: 16/MTMG/2006 Luas 192M2 (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atas nama SRITEGUH HANDAYANI, tanggal 21042006, berdasarkan Warkah No.475/208/2006 Akta Jual Beli Sebagian No. 195/SRG/2005 tanggal08122005 oleh PPAT SEMUEL LEISINA, SH. ;e.
71 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga
Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.
yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
(delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.
dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.
Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.
38 — 47
UngasanBuku Il, tentang Buku Pemilikan dan Penguasaan tanah kawasan Bukit,Hal 3 dari 31 putusan Nomor 6/Pdt/2018/PT DPS3.Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Pipil No: 195 dt, Persil: 31 a,Klas: , Luas 1,265 Ha, atas nama Tambun, dan dengan Pipil No: 195 dt,Persil: 31 d, Klas: Ill, Luas 2,205 Ha, atas nama Tambun, terletak diBanjar Kangin, Desa/Ungasan Kec. Kuta, Kab.
Bahwa sesungguhnya substansi gugatan Para Penggugat sudah jelasyang menjadi obyek sengketa adalah Tanah Peninggalan Pan Tambun(alm) dan Men Tambun (alm) sesuai dengan Buku Rincikan DesaUngasan Buku , tentang Buku Pemilikan dan Penguasaan tanahkawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Pipil No:195 dt, Persil: 31 a, Klas: , Luas 1,265 Ha, atas nama Tambun , dandengan Pipil No: 195 dt, Persil: 31 d, Klas: Ill, Luas 2,205 Ha, atas nama Tambun , terletak di Banjar Kangin , Desa/Ungasan Kec
Terbanding/Tergugat I : KADIN PU PROP.DKI JKT
Terbanding/Tergugat II : H. AZHAR ANANDA ADNAN, Cs
Turut Terbanding/Penggugat II : CHAERUDIN BIN MUHARIM
145 — 382
adanya upaya GUGATAN PERLAWANAN dari keduanya.Seharusnya, jika Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi merasadirugikan sebelumnya, keduanya dapat mengajukan perlawanan.Proses acara ini tidak berjalan, karena yang dilakukan hanyalahperbaikan penetapan, yang justru malah menimbulkan akibat hukumatau kerugian bagi pihak Termohon Consignatie lainnya, yang sudahditetapbkan sebelumnya di dalam Penetapan Nomor387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, tgl. 17 Desember 2008, sebagaimanadiatur dan dimaksud di dalam Pasal 195
Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah daluarsa, karenaberdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR,perlawanan hanya dapat diajukan terhadap suatu permohonan yangmasih berlangsung proses pemeriksaannya.3. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ialah mengenaiPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2009 Jo.
Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6)HIR, dan pendapat M.
., dalam Buku HukumAcara Perdata (diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta: 2005) halaman44 s.d. 45, yang pada intinya menyatakan bahwa merujuk secaraanalogis pada Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR, perlawananPihak Ketiga bersifat semu atau quasi derden verzet diajukan selamaproses pemeriksaan permohonan berlangsung, maka perlawananseharusnya diajukan oleh Pelawan ketika permohonan penitipan uangganti rugi tersebut masih diperiksa oleh pengadilan.PERLAWANAN PELAWAN TERHADAP PENETAPANCONSIGNATIE
32 — 5
AMAT DJUMBERI d/a Sultan Adam No. 195 Rt.33 Banjarmasin;- 1 (satu) buah handphone Nokia warna PutihDirampas untuk Negara;4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah)
AMATDJUMBERI d/a Sultan Adam No. 195 Rt.33 Banjarmasin;e 1 (satu) buah handphone Nokia warna Putih.Dirampas untuk Negara.4.
AMAT DJUMBERI d/a Sultan Adam No.195 Rt.33 Banjarmasin;1 (satu) buah handphone Nokia warna Putih;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwadan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlahdiperoleh fakta hukum sebagai berikut :23Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul20.00 wita, terdakwa bersama dengan KASTALANI als GANJAtelah mengambil 1 (satu) buah unit sepeda motor Yamaha MioSoul warna Hijau Nopol.
AMAT DJUMBERI d/a Sultan Adam No. 195 Rt.33 Banjarmasin, 1(satu) buah handphone Nokia warna Putih karena telah dipergunakan untuk melakukankejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, makaperlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya
AMAT DJUMBERI d/a Sultan Adam No.195 Rt.33 Banjarmasin;e 1 (satu) buah handphone Nokia warna PutihDirampas untuk Negara;4.
Sofian Senjaya
17 — 0
ingatan dan kelumpuhan permanen
- Memberikan ijin kepada Pemohon selaku pengampu dari ibunya yang bernama YULIANA SANJAYA ALIAS LIEM GWEE LIE, untuk atas nama ibunya tersebut mewakili kepentingan ibunya tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan berupa : "Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 01521/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kota Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 195
20 — 6
No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Bklsdalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/39/IV/2010, tanggal 21 April2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal dirumah saudara (Abang Sepupu) Penggugat diPekanbaru selama satu minggu, setelah itu pindah dirumah kontrakan diKABUPATEN SIAK;3.
Suratsurata2.Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat danTergugat, Nomor 195/39/IV/2010, tanggal 21 April 2010, yang aslinyadikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama KOTA PEKANBARU, bermeteraicukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan denganaslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat, Nomor 470/KelSA/13/2016,Tanggal 04 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah KABUPATEN SIAK, setelahdiperiksa lalu diberi
16 — 2
Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18Maret 2003 sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sebagaimanatercatat dalam Buku Kutipan akta Nikah, Nomor: 195/12/III/2003, tanggal 18Maret 2003;Putusan Nomor 606/Pdt.G/2019/PA.BtgHalaman 12.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/12/III/2003 tanggal 18Maret 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Subah KabupatenBatang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.2:3. Surat Keterangan Mirudo, tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan olehkepala Desa Keberangan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang (BuktiP.3).,B. Saksi :1.
25 — 7
Bahwa perbuatan hukum hibah yang Pemohon 1 lakukan tersebutselanjutnya telah ditindak lanjuti kedalam proses administrasi Pertanahan,sehingga terbit Sertifikat Hak Milik atas nama anak tersebut, Sebagiamanadibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 195 seluas 16.920 M2 (enambelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan Gambar Situasitanggal 25 Januari 1988 Nomor 503, tertulis atas nama GIOVANNIFULVIAN NAFIS, yang terletak di Desa Gintangan, KecamatanBlimbingsari, Kabupaten Banyuwangi
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 195 tahun 1988 yang dikeluarkan dariKepala Kantor Agraria Banyuwangi tanggal 2511988 atas nama GiovanniFulvian Nafis , bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkantelah sesuai dengan aslinya, kKemudian surat bukti tersebut oleh KetuaMajelis diberi tanda (P.8);9.
11 — 10
Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Juli1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPNKUA, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :195/89 tanggal 17 Juli1989;Halaman 1 dari 12 him. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.Srh2. Bahwa setelan menikah Pemohondan Termohon hidup rukun danharmonis selama enam bulan setelah menikah telah bergaul layaknyasuamiistri (bada dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak;3.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/89 tanggal17 Juli1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan DolokHalaman 3 dari 12 him. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.SrhMasihul, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meteralsecukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelisdan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;. Bukti Ssaksi.1.
9 — 6
Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal22 April 2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei TuanKabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1187/195/IV/2016tertanggal 22 April 2016;2. Bahwa sebelum menikah Tergugat seorang muallaf dan Penggugat seorangmuslim;3.
patut;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untukrukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidakdapat dilaksanakan;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:Bahwa untuk mengkuatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukanalat bukti tertulis berupa satu lembar poto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:1187/195
Terbanding/Tergugat I : H. LALU RAMLI
Terbanding/Tergugat II : Ir. AHMAD HAFAZ REDJAMAT
128 — 74
permohonanbanding tersebut telah diberitanukan kepada Terbanding semula Terlawan dan kepada Terbanding II semula Terlawan II ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan mengajukanmemori banding tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Mataram secara elektronik melalui sistem informasiPengadilan Negeri tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan tidak sependapatdengan Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan pasal 195
bahwa alasan banding dari Kuasa Pembanding semulaKuasa Pelawan pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis HakimTingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai Gugatan Provisi , danEksepsi yang dijatuhkan dalam Perkara aquo, serta tidak mempertimbangkanmateri pokok perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpandanganhukum bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah secara jelas danlengkap telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan peraturan hukum yangberlaku khususnya pasal 195
26 — 21
Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2001 Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berdasarkanKutipan Akta Nikah Nomor : 195/37/VII/2001 tanggal 24 Juli2001 ;Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Bm2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/37/VII/2001, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo KabupatenBima, tanggal 24 Juli 2001, bermeterai cukup dan telah dinazegelenserta telah cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode(P.2) dan diparaf;1. Saksi:1.
9 — 1
M E N E T AP K A N
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/25/VII/2007 tanggal, 21 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong yang benar adalah Muhamad Naseri bin Maseri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan