11/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Jakarta Pusat tertanggal30 April 2015, dengan Nomor : 67/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/ 2015 /PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengantanggal 04 Juni 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh A.n Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal28 Mei 2015, dengan Nomor : 122/Tah.Pid.Sus/TPK/V/2015/PN.JKT.PST, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengantanggal 04 Juli 2015, di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri TIPIKOR

padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 23 JUNI 2015 denganNomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhitung sejak tanggal 18JUNI 2015 sampai dengan tanggal 17 JULI 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, tertanggal 03 Juli 2015 dengan Nomor : 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst ,terhutung sejak tanggal 18 Juli 2015sampai dengan tanggal 15 September 2015 di RUTAN KLAS CIPINANG, JAKARTA TIMUR;e Penahanan

YKKecamatan Pajangan Kabupaten Bantul ;Agama ISUINY fesse seseweee een eeem teense eeePekerjaan : Wiraswasta 5Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Yogyakarta oleh:Penyidik , sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 AprilPenuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26April 2014; 202020202 nen nn nnn nnn nnn n nn nn nnn nn nn nen nenePerpanjangan oleh Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27 April2014 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejaktanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11Agustus 2014 j 22202222222 2 nn nnn n nnn nnn n nn nn nen nnnePerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 Agustus2014 sampai dengan tanggal 10 September 201 4;Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan

,MHPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehWakil PaniteraDrs. EFEND1,S.HNIP. 196612261990031003Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Bna

PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR dtBANDA ACEH HO.TJUT NASRULLLAHH. SAID SALEM, S.H., M.H.

PUTUSANNo. 2085 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahir: dr. H. DIDI MARZUKI, MM.

,MHum., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Prof.Dr. Abdul Latif, SH.,MHum., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7Februari 2012 No. 01/PNH/II/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 7 Februari 2012sampai dengan tanggal 7 Maret 2012; 3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28Februari 2012 No. 3/PPN/II/2012/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 8 Maret 2012sampai dengan tanggal 6 Mei 2012; 4.

RW.003.Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, KotaKupangAgama : KatholikPekerjaan : WiraswastaPendidikan : $1 TehnikPENAHANAN :Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d tanggal 25 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : Sejak tanggal 13 Maret 2018 s/dtanggal 1 April 2018;Majelis Hakim PN Tipikor Pada PN Kupang Sejak tanggal 15 Maret 2018sampai dengan tanggal 13 April 2018;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang

Sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilanTinggi Kupang, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli2018;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018.Halaman 1 dari halaman 97 Putusan Nomor 14/Pid.SUSTPK/2018/PT.KPG Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejaktanggal

1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober2018.Dalam persidangan perkara ini Terdakwa FRANSISCUS XAVERIUS ENDRUELIE, ST didampingi oleh Penasihat Hukum, RIZET BENYAMIN RAFAEL, S.H.

Provisi : Menolak permohonan provisi untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi : Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan PermohonanBanding Nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri/PHI/Tipikor

AMSAR YOENAGA, SHPANITERA PENGGANTISalinan yang sama bunyinya oleh :d.t.oPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPit. PANITERA SAYED MAHFUD, SHH. SAID SALEM, SH.MH17

Rp. 5.000,00 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH3. Pemberkasan ........ Rp.139.000,00 WAKIL PANITERAJumlah ....... Rp.150.000,00T. TARMULI, S.HNIP: 19611231 198503 1029Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 97/PDT/2018/PTBNA

TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal9 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa danPenuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.,tanggal 6 Februari 2013, yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI1.

Yang ada adalah antara lain :Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga,Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tipikor, PengadilanMiliter;Bahwa tidak tepat dan keliru amar Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 7 alinea 1, yaituMenimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsiTergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut telah terbukti secarasah dan meyakinkan, karena mana haruslah dikabulkan; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan

demikian, sudahbarang tentu kebenaran materiil yang ingin diperoleh, sangatlah jauhdari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilanmenjadi sirna karenanya;Bahwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penunutut Umum kepadaTerdakwa, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;1) Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf a UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor

), Jo Pasal 65ayat (1) KUHP2) Dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal Pasal 12 huruf (6) UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Jo Pasal 65ayat (1) KUHP3) Dakwaan KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal Pasal 11 UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.Bahwa

Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (UU Tipikor).; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun danpaling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling sedikitRp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dan pailing banyakRp. 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ).

Terdakwa rasa keadilan subtansial bagi Terdakwa belum didapatkan, danhal itu mohon menjadi pertimbnagan Majelis Hakim yang Mulia.Setelah Terdakwa cermati Runtutan Jaksa Penuntut Umum, Bahwa Jaksamenyakini bahwa Terdakwa dianggap sudan memenuhi unsur pasal pasal11 UU TIPIKOR, tapi setelah Terdakwa simak berdsarakan ahli yang telahdihadirkan, berdasarkan pendapatnya atas rujukan Undang undang PokokPokok Kepegawian dan UU Desa, bahwa Kepala Desa bukan PegawalNegeri karena kami tidak punya NIP secara

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgmembenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkaraini, Saksi mMembenarkan tanda tangan yang ada dalam berkas perkaraadalah benar tandatangan saksi.Bahwa saksi adalah selaku anggota Unit Tipikor Sat Reskrim PolresBogor yang telah ikut didalam pelaksanaan kegiatan Operasi TangkapTangan Terdakwa yang telah menerima uang pungutan dari hasilUang Ganti Rugi Pembebasan Lahan terkena Jalan Tol di wilayahDesa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab.

Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 04 September2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RACHMADY FAUZY ARIEF, S.H., M.Si. bin H.ASMAIL ARIEF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahHal. 68 dari 137 hal. Put. No. 1261 K/Pid.Sus/2016melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanyadalam dakwaan Primair :. Membebaskan Terdakwa Drs. H. RACHMADY FAUZY ARIEF, S.H., M.Si. binH. ASMAIL ARIEF oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa danPenuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid. Tipikor/2013/PN.Smda tanggal4 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid.

TIPIKOR/2015/PT.SMR, tanggal 20April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pid. Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 04September 2014 mengenai pidana penjara yang dijatunkan dan pidanapengganti denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danPenuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.Panitera Pengganti :ttd.

Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2021/ PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 3 November 2021 Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Halaman 114 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Probolinggo yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tanggal 10 Nopember 2021 Nomor W.14.U.1/19282/Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tentang adanyabanding perkara Tipikor Nomor 46/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 16 November 2021 bahwa

Muhammad Arif Billah, S.H.dalamPerkara Tipikor nomor 47/PID.SUSTPK/TPK/2021/PT SBY yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 16 Desember2021 Nomor W.14.U/10532/Hk.07/12/202, kepada PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya diberitahukanbahwa telah menerima Memori Banding atas nama Terdakwa diKepaniteran Pengadilan Tinggi Surabaya yang disampaikan olehSalamul Huda, S.H.

(Penasihat Hukum Terdakwa) dengan Suratnyatanggal 13 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Tipikortanggal 16 Desember 2021 dengan permintaan agar memerintahkanJurusita/Jurusita Pengganti untuk membritahukan dan menyerahkanSalinan resmi Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum, danselanjutnya segera menirimkan relaas pemberitahuannya kepadaKepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musthofa Camal, S.H., M.H. PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabayatanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd. ttd.Rasminto, S.H., M.Hum. Robert Simorangkir, S.H., M.H.ttd.H.

IsmailHasan terbukti sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, akan tetapi dalam Putusan Ketua Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan

Bahwa Unsur melawan hukum dalam rumusan dalam penjelasan Pasal 2UndangUndang Tipikor adalah disebutkan yang dimaksud dengan*secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawanhukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangUndangannamun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;2.

tidak sependapat atas pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Halaman 20 (dua puluh) paragraf 6(enam) bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa MajelisHakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadaplamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh para TerdakwaMajelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanyaMajelis Hakim wajio untuk mempertimbangkannya, oleh karena itu. dengan inikami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor

Wahyono, S.H.d.t.o.Bayu Isdiyatmoko, S.H.M.HPanitera Pengganti,d.t.o.Nurul Bariah, S.H.Untuk salinan yang sama dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SH.NIP.19611231 198503 10296.Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 64/Pid/2019/PT BNA.Halaman 14 dari 13 putusan Nomor 64/Pid/2019/PT BNA.

PUTUSAN.No.227/PID/2019/PT.BNABerdasarkan kepada alasanalasan/ halhal tersebut diatas mohonMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh,berkenan hendaknya memberikan Putusan dalam perkara tersebutdengan Amarnya sebagai berikut dibawah ini :1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untukseluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri BireuenNo:71/Pid.Sus/2019/PNBir, tanggal 15 Juli 2019.Dengan Mengadili Sendiri :1.