Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000, (lima riburupiah) ;DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hariSenin tanggal 15 September 2014, oleh Kami : DALIZATULO ZEGA,SH HakimTinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,RIDWAN RAMLI,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi MedanDR.

MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH,SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medanmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 18 September 2014, olehPutusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDNHalaman 68 dari 54 Halaman69Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantuFARIDA MALEM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medanakan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan Il, sejak tanggal 21 Juli2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan Il, sejak tanggal 21 Juli2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ;6.

Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor, sejak tanggal 27September 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 ;Terdakwa ditahan didalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medansejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 25 November 2015 ;8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26November 2015 s/d tanggal 24 Januari 2016 ;9.

Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengantanggal 10 Maret 2020;. Perpanjangan penahanan tahap oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor(tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (tahap 1),sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;.

Perpanjangan penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor(tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejaktanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejaktanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020.Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT KDI8.

Kendari Barat, Kota KendariSulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019dan yang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor:677/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 17 Desember 2019;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan sSuratsurat yang terlampirdidalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 36

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisyang dihadiri HakimHakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli2015;7.

Menghukum Terdakwa ARYYOTO,SE.MM membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima Ribu Rupiah) ;Membaca berturutturut : I.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10Juli 2014 dan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014 telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juli 2014 Nomor 74/Pid.Sus/2014/ PN.Sby ;Relaas pemberitahuan

., makaPengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassarsependapat dengan pertimbangan Majelis sependapat .43putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakankepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMakassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim hakim Anggotaserta H.BURHANUDDIN,SH.MH.

., MH. masingmasingsebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 133/Pen.Pdt/ 2016/PT.BNA.tanggal 20 Maret 2017, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri olehHakim Anggota tersebut dan Tarmizi, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiripara pihak yang berperkara ;Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,d.t.o d.t.oSigid Purwoko, SH., MH. Wahyono, SH.d.t.oAswijon, SH.

PUTUSAN.No.227/PID/2019/PT.BNABerdasarkan kepada alasanalasan/ halhal tersebut diatas mohonMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh,berkenan hendaknya memberikan Putusan dalam perkara tersebutdengan Amarnya sebagai berikut dibawah ini :1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untukseluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri BireuenNo:71/Pid.Sus/2019/PNBir, tanggal 15 Juli 2019.Dengan Mengadili Sendiri :1.

Salinan PUTUSANNomor : 54/ PID / 2019 / PT BNA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :aos PNYzlNama lengkap : Samsuar Sunanda Bin Sopian Efendi;Tempat lahir : Banda Aceh;Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 24 Januari 1982;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jeruk No 389

MH.Perincian biayabiaya : Materai Penetapan Rp. 6.000,00 Risalah Panggilan Rp.3.645.000,00 Biaya proses Rp. 50.000,00Penerimaan Negara : Pendaftaran Rp. 30.000,00 Hak Redaksi Penetapan Rp. 5.000,00Jumlah Rp.3.736.000,00(Tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Kuasa Pemohon, ataspermintaannya pada tanggal : 2017.PANITERA PENGADILAN NEGERVH/PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AH. YUS SURYANA, SH MH.NIP.19680131 199403 1 004.

KompleksYayasan Pendidikan 45) Kelapa Dua Entrop, KelurahanArdipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING Il, semulaTERGUGAT II;LAWAN:SABIR DJAPARA: Pekerjaan : Direktur CV Sinaji Raya, beralamat di Bucen IlArdipura RT 003/ RW 011, Kelurahan Ardipura, Distrik JayapuraSelatan; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : JUHARI, SHdan JUNADI E TUAH,SHut, SH,MH,MS; berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 september 2017 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR

;Kewarganegaraan: Indonesia;PekerjaanAlamatEmailNomor Hp: Advokat;: Kantor YLBH Garda Tipikor Indonesia, JalanWortel Ill Blok E. 4/13 Sektor 16 BSD City,Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong,Kota Tangerang Selatan;: munir.O888@yahoo.co.id: 082312563585 Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;nalaman 1 dari 14 halaman.

No. 584 K/Pid.Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 28Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018, Nomor55/Pid.SusTPK/2017/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;3.

Chapter 36 Bahwa selama perkara Tipikor berjalan di pengadilan, sempat vakumsegala proses yang terkait dengan rencana pembangunan gedung Stikes danDPRD, selanjutnya setelah selesai proses hukum dan berkekuatan hukumtetap, maka kembali dilakukan serangkaian negosiasi dan rapat, hingga terjadiempat kali perubahan terhadap desain atas advice planing dan tata letak yangdiajukan oleh pihak yayasan atas perintah dan arahan Pemko Bukittinggi, danatas seluruh perubahan tersebut selalu dituruti Secara itikad

Pangeran yang masih terikat jual beli dengan kami pihak yayasansampai sekarang ini, belum ada balik nama atas nama pemerintah KotaBukittinggi, yang patut kami duga hal ini terjadi akibat pernah adapermasalahan Tipikor dulu atas tanah tersebut, yang pada hari ini kembalidiungkitungkit dan dibuat kisruh oleh pemko Bukittinggi, dengan carapenyelesaian permasalahan yang menurut kami tidak sepatut dan sepantasnyadilakukan oleh negara (Pemko) kepada rakyat atau masyarakat (yayasan) yangselama ini sangat

., yang memalsu tanda tangan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa akan tetapi dalam musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 25 Mei 2016 tersebut salah seorang Hakim Anggota Majelis,yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, M.S.

Lumme, S.H.menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) maka sesuai denganketentuan Pasal 14 Ayat (8) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam hal sidangpermusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat Hakimyang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan, maka pendapat Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung, M.S. Lumme, S.H. yang berbeda tersebutdimuat secara lengkap dalam putusan ini;Menimbang, bahwa M.S.

PUTUS ANNomor: 06 /PID.SUS.K/2012/PTMDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tipikor dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan HakimMajelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18Januari 2012, Nomor : 06/PID.SUS.K/2012/PTMDN. telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :Nama lengkap :Y A K U B.Tempat lahir : PadangsidempuanUmur/tgl.lahir :51 Tahun / 22

MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn dan ROSMALINA SITORUS,SH.MH. masingmasing selaku Hakim Ad Hock Tipikor pada PengadilanTinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU , tanggal :14MARET 2012, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut diatas, serta: HARS ON O, SH. Plt.

Pdg juncto Nomor8/TIPIKOR/2016/PT. PDG tanggal 23 September 2016;Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang kepada Terdakwa Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg juncto Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.

Bahwa menurut terori penghukuman, hukuman terhadap pelakukejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu : Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera daninsyaf dan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kejahatanyang sama; Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka daripelaku kejahatan;Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan Putusan BandingTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg tanggal O06 September 2016

Bahwa Judex Factie Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum;Bahwa putusan Judex Facti yang memeriksa perkara aquo, terdapatkekeliruan dan kehilafan dalam menerapkan hukum yang nyata, hal initampak secara jelas yaitu;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya:Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdgtanggal 23 Juni 2016;Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Penuntut Umum menyatakanPerbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan

Dengan demikian, tidak terpenuhinya unsur setiap orangdalam diri Terdakwa seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanprimair dan subsidair;Bahwa lebih lanjut, terdapat kekeliruan dan ketidakcermatan dalampertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg dalam mempertimbangkan unsur setiap orangsebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman 103 sampai dengan104 yang menyatakan bahwa :Menimbang

Nomor 302 K/Pid.Sus/2017Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal23 Juni 2016;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama;2.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding PengadilanTinggi Bandung, tanggal 26 April 2011 Nomor: 24/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg., sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d tanggal 31 MeiTerdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh PenasehatHukum bernama : 1. C. Suryana, SH.MM., 2. Yudi Prihartono S,SSH.M.Hum.,3. Rusli Subrata, SH., 4. C.R. Zhahir, SH., 5. Agus Rianto, SH., dan 6.

(LurahUngaran);Bukti T30 yaitu Foto copy Surat pengantar No.TAR 177/Q.3.10/FT.1/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 Perihal Memoribanding perkara Tipikor atas nama ST. WIDAGDO ;. Bukti T31 yaitu Foto copy Akta tanda Terima Penyerahan MemoriBanding dan Kontra memori Banding No. 26/AKTA.PID/Bdg/2008/PN.BJM tanggal 28 januari 2009;.

TAR176/Q.3.10/FT.1/01/2009 tanggal 28 Januari 2009 Perihal KontraMemori Banding perkara Tipikor atas nama ST.WIDAGDO ;. Bukti T35 yaitu Foto copy Putusan No.: 908/Pid.B/2008/PN.BUM tanggal18 Desember 2008 atas nama ST,. WIDAGDO BinSURAJ! SASTRODIWIRYO ;Bukti T36 yaitu Foto copy Putusan No.: 02/Pid.Sus/2009/PT.BJMtanggal 25 Februari 2009 atas nama ST,. WIDAGDO BinSURAJ!