1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
302 K/PID.SUS/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
    Tanggal 15 Maret 2017 —BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
    Nomor 302 K/PID.SUS/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Korupsi APBD; unsur setiap orang
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, Abdul Latief
    Panitera Maruli Tumpal Sirait
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TDW = TOLAK, JPU = KABUL
    Catatan Amar Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TERDAKWABASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG tersebut ;
    Tanggal Musyawarah 15 Maret 2017
    Tanggal Dibacakan 15 Maret 2017
    Kaidah unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana termasuk pada diri Terdakwa dan justru oleh karena bersifat umum sepanjang subjek hukum pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang dalam melakukan perbuatan melanggar hukum.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri lebih tepat dihukum karena melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Mahkamah Agung (MA) tidak sepakat dengan pertimbangan hukum judex factie tersebut. Menurut MA, judex factie keliru dalam menerapkan hukum, karena unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana termasuk pada diri Terdakwa dan justru oleh karena bersifat umum sepanjang subjek hukum pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang dalam melakukan perbuatan melanggar hukum.


134
680