Ditemukan 11447 data
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
342 — 205
Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud.
149 — 18
Perdata Gugatan Nomor 163/Padt.G/2016/PN Pdgadalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa gugatanPENGGUGAT mengandung unsur cacat formil sehingga menurut hukumapabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara incasu berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan /atausetidak tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietOntvankelijke Verlaard).Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata denganmenarik Para TERGUGAT menjadi partai
88 — 55
yang bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberart Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit TNIAU mengetahui bahwa kaporlap12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
47 — 12
., Advokat/Konsultan Hukum yangtergabung dalam Bantuan Hukum, HAM & Advokasi Dewan PimpinanDaerah Partai Demikrasi Perjuangan SUMUT yang beralamat di JalanHayam Wuruk No. 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Juni 2014 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juli 2014 Reg Nomor : 1512/Penk/2014/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;2 NEGARA REPUBLIK INDONESIA c/q Pemerintah Republik Indonesiac
128 — 76
tersebut secara utuh, yaitu:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Hal 27 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUNMDN /c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
135 — 31
Muda yang memproduksi pupukanorganik dan organik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkan Pasal 1ayat (8) PERMENDAG RI Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah perusahaan peroranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untukmelakukan pembelian, penyimpanan dan penyaluran, dan Penjualan PupukBersubsidi dalam partai
98 — 34
., jabatananggota DPRD, Kabupaten Manggarai Barat,Partai: PAN, dengan inimenyatakan bahwa jika tidak ada permainan uang, maka pemenangpemilukada Kabupaten Manggarai Barat adalah Paket Nomor 4 dan bukanPaket GUSTIMARIA. Setahu saya paket GUSTIMARIA membayar uanguntuk saksi dan masyarakat dan uangnya diambil dari para kontraktoryang dikumpulkan melalui 1.) SALVI BADA untuk Kecamatan Kuwus, 2.)DIDI ASMON untuk Kecamatan Ndoso.
1.WAHYUNI, Binti ZULKIPLI
2.ROMA MULYANTI Binti Alm BICAR DAHLAN SIREGAR
3.KARTIKA SARI HARAHAP Binti Alm. M.ARMAN HARAHAP
4.DINA ANDRIANI Br KARO KARO
Tergugat:
1.SANTI ANJARINA.S.Psi.Binti Alm.JASA KATAREN
2.HJ.MURNIATI.M.KES Binti AlM.MUHAMAD ZENI SITEPU
82 — 10
. + 20 m,dengan batasbatas sebagai berikut:O Sebelah Utara Berbatas Dengan Kantor Partai politikNASDEM.Halaman 13 dari 72 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN KtnO Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ruko kepunyaanDr. INDRA.O Sebelah Timur Berbatas Dengan Gang Perumahan.O Sebelan Barat Berbatas Dengan Jalan PasarBelakang.
Hj. Yanti Handayani Siregar, SH
Tergugat:
1.Drs. H. Pargino, M.SI
2.Surya Darmini
3.Noni Lestari
4.Tika Puspita Sari
5.Vella Fazira Arimbi
6.Juliani
7.Sayang Hariani
8.Sugito
9.Hidayat Nasution
194 — 135
Saksi melapor ke Penggugat danselanjutnya Saksi mengecek ke rumah adik Tergugat (Tergugat VIII) diBinjai dan memang benar sepeda motor Scoopy milik Penggugat tersebutada di teras rumah Tergugat VIII; Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat danTergugat sudah bercerai sejak tahun 2019; Bahwa Saksi pernah menjadi ketua tim pemenangan Penggugat untukmenjadi calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilu2019 di mana Penggugat berhasil lolos sebagai anggota DPRDKabupaten dari Partai
92 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
menguntungkan Pemohon Kasasi I/Terdakwa : Keterangan saksi Awaludin, Aseng, dan Soin secara tegasmenyatakan bahwa yang merugikan mereka adalah lwan CHK,mereka juga menyatakan bahwa yang menipu mereka adalah IwanCHK, bukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, keterangan saksi tersebutdijadikan dasar pertimbangan Ketua Majelis Hakim dalam DissentingOpinion ; Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta/latar belakangPemohon Kasasi l/Terdakwa baik sebagai jabatan Notaris/PPAT,sebagai Ketua salah satu Ketua Partai
Menik Widyastuti
Tergugat:
1.Sumaeri
2.Dr. Isroful Ikhsan
3.CAMAT Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Wilayah Kecamatan Klaten Utara
4.Khairil Anwar, SH
5.PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG KLATEN
299 — 78
karena saksi sebagai perantara jual belitanah rumah itu;Bahwatanah dan rumah itu letaknya di Dadimulyo, Gergunung, KlatenUtara, Klaten;Bahwa benar awalnya Penggugat menyuruh saksi untuk menawarkanrumah itu dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);Bahwa benar modal saksi saat itu hanya fotocopy sertifikat tanahrumah itu;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sering membeli tanahdan saksi sebagai perantaranya/makelarnya;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu Penggugat menjadiCaleg partai
106 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahkamah Agung untuk mengujinya.Kewenangan untuk menguji terhadap UndangUndang Dasar merupakankewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar, memutus pembubaran partai
65 — 33
Rapat anggota dari partai politik.Ini mempunyai orgaan yang tertinggi dari suatu badanhukum, penting dan esensial fungsinya (MochamadChidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, hal.222).Bahwa dengan demikian jelas bahwa Para Penggugatyang menyatakan kapasitasnya sebagai para pengurusbadan hukum Yarsi Purwokerto, terikat untuk tundukkepada kehendak badan hukum Yarsi Purwokerto karenatermasuk wakil (orgaan) dari Yarsi Purwokerto yangmelakukan perbuatan hukum perdata yang berupa arahkebijakan yang
104 — 44
bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberarii Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit INIAU mengetahui bahwa kaporlap/Yang.....12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
55 — 10
membantah apabilamenurut Penggugat setelah penyerahan logam mulia pada tanggal 9 Januari 2014tersebut masih ada transaksi jual beli yang belum dilaksanakan oleh Tergugat ;13.14.15.Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatanPenggugat ini, bahwa jual beli logam mulia yang Tergugat lakukan bersamasamadengan Penggugat, Zuraidah dan Launi (tidak diikut sertakan dalam gugatan ini)adalah dengan cara patungan, karena untuk melakukan sendiri pembelian logammulia ini secara partai
194 — 80
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa daripihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Terbanding/Penuntut Umum : ANDRIANSYAH, SH., MH
219 — 82
Muhamad Asyura sebagai Ketua DPRD KabupatenKarimun digantikan oleh Anggota DPRD dari partai politik yang sama;dan3) Saksi H. Muhamad Asyura tidak diperkenankan melakukan tugastugasdan membuat kebijakan yang mengatasnamakan Pimpinan DPRDKabupaten Karimun, baik yang bersifat regular maupun Strategis.Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun tersebut kemudianditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan DPRD KabupatenKarimun Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemberhentian H.
Muhamad Asyura sebagai Ketua DPRD KabupatenKarimun digantikan oleh Anggota DPRD dari partai politik yang sama;dan;3) Saksi H. Muhamad Asyura tidak diperkenankan melakukan tugastugasdan membuat kebijakan yang mengatasnamakan Pimpinan DPRDKabupaten Karimun, baik yang bersifat regular maupun strategis.Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun tersebut kemudianditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan DPRD KabupatenKarimun Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemberhentian H.
212 — 167
tersebut awal berdirinya atas swadayamasyarakat Pematang Johar dengan dinding Tepas, lalu pada tahun 1983ada pelebaran sungai tetapi tidak mengurangi tanah wakaf maka sekolahdiperbaiki oleh Pihak PU, pada tahun 2006 masyarakat mengajukanproposal pembangunan sekolah atas nama Alfalah Ke PT OLIO, padatahun 2014 lantai sokolah hancur, maka masyarakat ajukan proposal dandiperbaiki oleh PLN Glugur serta dapat moubeler, tahun 2016 adapatbantuan dari pabrik Gula Sei Semayang dan pada tahun 2017 atap amrukdan Partai
pembangunan sekolah tersebut dibantu dananyaoleh Perkebunan, lalu ada pelebaran sugai dan Pihak Kantor PUmembangun sekolah dari Semi permanen menjadi permanen sebanyak 6Lokal setelah cukup sekolah mulai hancur maka masyarakat sepakatuntuk membangun sekolah dari Kayu Kelapa dan Saksi yang menjaditukangnya , setelah bangunan itu rusak masyarakat mengajukanProposal yang dprakarsai oleh Bapak Malik ke PT OLIO kemudiansekolah kembali amruk dan masyarakat kembali mengajukan Proposaldan sekolah itu direhab ole Partai
75 — 52
Putusan Nomor 1898/B/PK/PJK/2017bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalam pasal1874 KUH Perdata,... Oleh karena secara faktual P.1 dan P.2 berbentukakta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tundukkepada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata.
No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutio dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK12c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta dibawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal1874 KUH Perdata,...
38 — 22
XXXXXXXdan 8 orang yang diperbantukan di Lembaga Pendidikkan Komputer .Selain itu juga Tergugat aktif dalam lembaga sosial masyarakat, danTergugat juga menjabat sebagai ketua salah satu partai di Pendopo;Bahwa benar pada tahun 2009 Penggugat mengikuti ujian PegawalNegeri Sipil di Kota Prabumulih, tetapi dalam prosesnya Penggugattidak memenuhi syarat untuk dapat mengikuti ujian tersebut, karenasampai batas hari terakhir penerimaan ujian CPNS tersebutPenggugat belum menerima No ujian dan belum mengembalikanberkas