dan orangorang yangmendapat hak dari padanya (pasal 165 HIR) ;Bahwa sebelum sertifikat Hak Milik Nomor : 161 Desa Alasbuluh tersebut diterbitkanoleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi maka selalu dilakukanmelalui prosedur Pengumuman terlebih dahulu, sehingga kejadian peralihan hak atastanah sengketa tersebut adalah juga tidak terjadi secara diamdiam ;Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibukti cukup yangmenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari

YATEMAN tertanggal 21 Oktober 1993 Nomor :18/03/157/HB/1993;37Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang mendasari perjanjian Hibah antara SAEHA BokMINA kepada Tergugat I (JUHAND), atas tanah sengketa tersebut posita 7 huruf b gugatan ParaPenggugat, yang telah dituangkan dalam suatu Akta Hibah PPAT Camat Wongsorejo Drs.YATEMAN tertanggal 21 Oktober 1993 Nomor : 18/03/HB/1993, sampai dengan terbitnyaSertifikat Hak Nomor : 161 Desa

MINADIN (Selaku penjual) denganSUHADIN (Tergugat IV/ selaku Pembeli), pada tanggal 21 agustus 1987 (vide : BuktiT.ULIV1) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang yang mendasari perjanjian Jual Beli atas sebagiantanah sengketa (Posita 7 huruf a gugatan Para Penggugat) persil 34 Blok D.1 Kohir 1201 seluas+ 6.440 m2, antara SAEHA BOK MINA (Selaku Penjual) dengan SUHADIN (Tergugat IV /Selaku Pembeli), yang kemudian dituangkan dalam

Bahwa kepemilikan hak atas tanah pekarangan sengketa (posita 7 huruf a gugatan ParaPenggugat) oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut masingmasingdidasarkan pada suatu Akta Autentik, dimana alat bukti autentik adalah mempunyaikekuatan pembuktian sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang orangyang mendapat hak dari padanya (pasal 165HIR) ;e Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibukti cukup yangmenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari

pembuatan PerjanjianJual Beli maupun pembuatan Akta Autentik yang telah diajukan oleh masingmasingTergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang yang mendasari perjanjian jual beli atas sebagiantanah sengketa (posita 7 huruf a gugatan Para Penggugat) Persil 34 Blok D.I Kohir 1201, antaraSAEHA BOK MINA (selaku Penjual) dengan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII(masingmasing selaku

tidak rukun dan harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTermohon berselingkuh dengan lakilaki lain dan telah pisah rumahselama 10 bulan lamanya;Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon tersebut,Majelis berpendapat yang menjadi pokok masalah dalam perkara initerjadinya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara Pemohondengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohonmelawan suka kepada Pemohon karena itu Majelis berkesimpulanPemohon telah mendasari

berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1982/Pid.Sus/2014/PN.Lbp.Ld, tanggal2 April 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 Mei2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5bulan akan tetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugatbahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 bulanbahkan 2 hari yang lalu Penggugat juga masih pulang, sehingga mengakibatkangugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

Gugatan kabur, tidak jelas; Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Gugatan Penggugat Error in Persona;Bahwa karena tidak ada hubungan hukum yang mendasari kejadianantara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II, maka dengan demikiantelah terjadi kekeliruan di dalam menarik Tergugat dan Tergugat sebagaipihak dalam berperkara;Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat dan TergugatIl tidak ada hubungan Hukum, maka tidak beralasan hukum jika Penggugatmenggugat Tergugat dan Tergugat Il; karenanya Gugatan Penggugat Errorin Persona dan untuk itu gugatan Penggugat

Adapun alasan yang mendasari gugatan perceraian iniadalaha. Tergugat tidak mau bekerja dan seenaknya sendiri.b. Jika di ingatkan selalu mengajak bertengkar sehingga rumahtangga tidak harmonis karena selalu dilanda pertengkaran.7. Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga perkara ini diajukan kepersidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak ada komunikasi.

Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015, di KecamatanKota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal , yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKecamatan Kota Depok;Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Dpk.2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugattinggal diKota Depok;3.

tegas mengajukangugatan cerai dengan Tergugat, akan tetapi ternyata bahwa Penggugatdan Tergugat masih satu alamat, padahal dalam faxta kejadian antarayang disampaikan dalam penjelasan dengan yang tertulis dalam gugtansaling bertentangan oleh sebab itu maka gugatan tersebut menjadi kaburdan tidak jelas, maka oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diterima(abscur libel), dengan alasan posita tidak menjelaskan dasar hukummaksudnya dalam suatu gugatan tidak dicantumkan dasar hukumnya dankejadian yang mendasari

P5 serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuanyang dapat melanggar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa surat pernyataanahli waris pemohon

AgamaTOPSEDUTE f ~~ em en mn in i men enTelah membaca permohonanPemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri, serta buktibukti dalampersidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 30 Nopember 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor xxx/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 30 Nopember2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak LakilakiPemohon; 2 re cre er cr rr reneeMenimbang bahwa alasan yang mendasari

Jawa Baratselanjutnya disebut sebagai" Termohon Ill";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya, adapun alasanalasan yang mendasari

berdasarkan hal tersebut kemudian oleh Termohon menetapkantersangka kepada Pemohon dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan13Surat dengan Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP , Sedangkan Pemohontidak Pernah diperiksa sebagai saksi dengan Perkara DugaanPemalsuan Surat pada Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP, MelainkanPasal 263 Ayat (1) KUHP;18.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari

Bahwa adapun yang mendasari proses penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakankepada Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:18LP/150/X/2018/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 10 Oktober 2018 yangdilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secara hukum sebagaiwarga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinyasuatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuanpasal 108 ayat (1) KUHAP, terlebih lagi Pelapor merupakan

Bahwa terhadap alasanalasan atau Posita (FundamentumPetendi) Permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh PemohonPraperadilan pada Bagian tersebut menurut hemat Termohon tidak perluditanggapi secara lebih detil oleh Termohon, oleh karena pada bagian inihanya dipaparkan berupa dasar hukum yang mendasari PermohonanPraperadilan Pemohon, yakni pada pokoknya Pemohon Praperadilan hanyamenguraikan tentang dasar hukum Penetapan Tersangka sebagai salah satu23objek pengajuan Permohonan Praperadilan yang menurut

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohonpada Poin (1), oleh karena yang mendasari prosese Penyelidikan danPenyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidanayang dilakukan oleh Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:LP/150/X/2018/SULTERA/RES BAUBAU tertanggal 10 Oktober 2018yang dilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secarahukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapordari sebuah tindak pidana yang terjadi atau diketahuinya, sebagaimanadiatur

Apakah pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpadipenuhinya bukti permulaan yang cukup;Menimbang, bahwa pada perkara permohonan praperadilan a quo,pemohon telah mendalilkan sebagai berikut :3225.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari Termohon menetapkan Tersangkakepada Pemohon sampai kemudian berkesimpulan menerapkanPasal 266 Ayat (1) dan (2

Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01Nopember 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/02/X1/2012 tanggal 01Nopember 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996Hal. 9 dari 14 hal. Put.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1014/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MII I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor :

Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtanggal 13 Mei 2016dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan pada tanggal 06 Juli2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06 Juli 2018 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yangdilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihakkarena mafsadatnya lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal14 Desember 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 14Desember 1986 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

FAKTAFAKTA YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa Penggugat ada membeli sebuah rumah yang terletak di PerumahanCIPTA PESONA BANDAR KHALIFAH,yang terletak di jalan Besar H.YakubLubis,Desa Bandar KHALIFAH,Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedangyang mana pengembangnya adalah Tergugat ;Bahwa harga pembelan atas satu unit rumah beserta tanahnya disepakatisejumlah Rp.185.000.000,( seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengandiscount sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dandengan booking

HAL HAL LAIN YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa perbuatan wanprestasi Tergugat ini maka Perjanjian ataukesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak memilikikekuatan hukum lagi dan oleh sebab itu harus dibatalkan atau dinyatakanbatal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatanhukum sama sekali ;Bahwa dengan batalnya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut maka Tergugat harus mengembalikan seluruhuang yang telah dibayarkan oleh penggugat sebesar

Gorontalo Nomor:29/KEP/DPRD/1X/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal22 September 2017 yang mendasari terbitnya objek sengketa;Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo8.3.Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangdiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendii.Q, Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan PanitiaAngket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalotertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab.

Gorontalo Nomor.29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapattertanggal 22 September 2017 yang mendasari terbitnya objekSengketa; 2222 nnn n nnn nnn nnn nenBahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangHalaman 31 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdodiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendiri.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan PewakilanRakyat Daerah Kabupaten

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/ KEP/DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia AngketDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kab Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 TentangPernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 hingga terbitnyaOBJEK SENGKETA tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

JaksaPenuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapatdihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Serda GUGUM GUMILAR NRP 21100057700390 telahdipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namun sejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bisamenghadirkan Terdakwa Serda GUGUM GUMILAR NRP 21100057700390 ke persidangan Pengadilan Militer Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari