C.5384/IMBPB81 atas dasar kuasa membangundari Achmad Al Wahdi pengurus Yayasan Wakaf Al Wahdi dengan demikianuntuk dapatnya Penggugat mengajukan gugatan pembongkaran rumahsengketa, maka Penggugat wajib menggugat Yayasan Wakaf Al Wabhdi,berkedudukan di Mekkah Arab Saudi selaku pemberi kuasa yangHal. 4 dari 12 hal. Put.

No. 1127 K/Pdt/2005Bahwa bukti TI,ll3a sampai TI,lI3r tentang kwitansi pembayaran sewa daritahun 1971 sampai tahun 1992 kepada Yayasan Wakaf Al Wahdi.Dari bukti TI,Il3a sampai TI,II3r tersebut diakui oleh Yayasan Wakaf AlWahdi bahwa rumah sengketa miliknya Yayasan Wakaf Al Wahdi, danbukan miliknya sdr.

No. 1127 K/Pdt/2005membayar sewa tanah tempat bangunan tersebut berdiri kepada pemiliknyaYayasan Wakaf Al Wahdi.

ANWAR dan meminta pembatalan pemberian tanah wakaf seluas 16 Hamilik Alm. H.

W3/38/05 Tahun 1991 yang diketahui oleh Penggugat dikarenakanPENGGUGAT MENJADI SAKSI pada Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebutdemikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk membatalkan wakafberclasarkan Undang Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 Pasal 3 berbunyi " Wakaf yang telahdiikrarkan tidak dapat dibatallcan. // Demikian nampak nyata Penggugat Sangat ticlakmemahami tentang Hukum Wakaf dan Penggugat berpura pura tidak mengetahuipenclaftaran tanah wakaf yang dilakukan oleh Ibu Angkatnya

Anwaralmarhum kepada Masjid tersebut atas tanah tambak yang berasal dari Petok D No. 202 persil 39c dt.IV seluas 2,113 HA;Bahwa dari surat penyerahan tanah wakaf tanggal 12 Oktober 1968 bukti PI 4atelah dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf oleh KUA Kecamatan Tandes,Surabaya yang ditanda tangani oleh yang mendaftarkan atas tanah wakaf yaitu :1. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/38/05 Tahun 1991 tanggal 02011991atas tanah wakaf dari H. Anwar almarhum, pendaftar wakaf adalah H.

Anwar) atas tanah wakaf persil No.39c d.IV seluas 21.130 M2 (= 2,113 Ha) Vide bukti PI la;2. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/36/05 tahun 1991 tanggal 01011991atas nama H. Achyar Rofiq;3. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/37/05 tahun 1991 tanggal 02011991atas nama H.

Mukah dan sebagai pendaftar wakaf adalah suaminya yaitu H.Achyar Madchan (Tergugat Intervensi II).e Bahwaatas tanah wakaf sebagaimana tersebut diatas telah pula dimohonkan sertifikat haktanah wakaf dan oleh Agraria Kotamad ya telah diterbitkan sertifikatnya yaitu :sertifikat Hak Milik (Wakaf) No. 1336,sertifikat Hak Milik (Wakaf) No. 1337 dansertifikat Hak Milik (Wakaf) No. 1338 (Vide bukti PIIOs/d12);Berdasarkan keterangan saksisaksi bahwa tanah wakaf tersebut telah dikuasai dandikelola Masjid sejak

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan keliru dalampertimbangannya yang menyatakan bahwa Akta Pengganti Ikrar Wakafyang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan statusnyabukan tanah wakaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat(4), Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004tentang Wakaf : Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1),(2),(3) dan (6) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakafdisebutkan ; (1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkatPPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteriuntuk membuat akta ikrar wakaf : Bahwa dengan adanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor :O01 Tahun 2016 yang telah dipertimbangkan oleh judex factiePengadilan Tata Usaha Negara Medan (vide bukti P2) dapatdisimpulkan bidang tanah seluas 2.400 m2 telah terjadi adanyapendaftaran tanah tersebut oleh pejabat yang berwenang yaituKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan MEDAN PETISAH selakuPejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf ( PPAIW ) ; Bahwa Selanjutnya didalam ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf, disebutkan jenis harta benda wakaf tidak bergerakdiatur dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 15 huruf a dan Pasal 16huruf a sebagai berikut ; 0200200202 2en2=Halaman 20 Putusan No.86/B/2020/PT.

TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPasal 15 :Jenis harta benda wakaf meliputi ; a. Benda tidak bergerak ;Pasal 16 : benda bergerak sebagaimana dimaksud pasal 15 aMeliputi : a.

Hak atas tanah sesuai dengan ketentuanperaturanperundangnundangan baik yang sudahmaupun yang belumterdaftar Bahwa dengan demikian pendaftaran sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 38 dan 39Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004Tentang wakaf adalah tindakan proses pengadministrasian/tertib administrasi saja. apabila tanah wakaf belumdidaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan tidak berartistatus tanah wakaf menjadi tidak

Bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat II selanjutnya menerbitkan AktaIkrar Wakaf dengan Nomor : W.2/01/01 Tahun 2009, tanggal 7 Mei 2009,dengan ditandatangani oleh Nadzir saudara P10.11.12.P selaku Ketua Yayasan AlMadina Nabire dengan ditandatangani 2 (dua) orang saksi masingmasing PoaBahwa dengan dasar penerbitan Akta Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut padaposita angka 8 (delapan) di atas, maka selanjutnya Turut Tergugat I menerbitkansertifikat wakaf dengan Nadzir atas nama Tergugat I sesuai pendaftaranperalihan

baru mengetahui tentang kedua akta wakaf tersebut setelahPengurus Yayasan AlMadina Nabire datang menghadap ke Kantor UrusanAgama (KUA) Distrik Nabire untuk meminta ijin mengurus operasionalmendirikan lembaga, namun pihak Kantor Urusan Agama (KUA) DistrikNabire tidak memberikan ijin dikarenakan obyek tanah wakaf tersebutmasih bermasalah ;Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat sebagai Wakif merasa dirugikan ataukeberatan, atas terbitnya Akta Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut pada positaangka 8 (delapan

), hal ini dikarenakan bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam perwakafan tanah, di mana salah satusyaratnya menyatakan : Wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat AktaTkrar Wakaf (PPAIW) bersama Nadzir dan dua orang saksi untuk melakukanikrar wakaf (Vide Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1927 jo.

Peraturan Menteri Agama Nomor : Tahun 1978 jo.Pasal 23 ayat 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004), sedangkankenyataannya sebagaimana disebutkan pada posita angka 6 (enam) dan angka 10(sepuluh) di atas menunjukkan bahwa telah ada indikasi terjadinyapenyimpangan atau tipu muslihat dalam penyelesaian Akta Ikrar Wakaf tersebut,dan oleh karena itu menurut Penggugat Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaftersebut tidak sah (cacat hukum) ;13.

Yoyun ;dan selanjutnya ikrar wakaf tersebut diulang kembali menurut ketentuan hukumyang berlaku sesuai dengan niat wakaf keluarga yang bersangkutan ;4. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/01/01 Tahun 2009, tanggal 7Mei 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya SertifikatTanah Hak Milik Nomor : DI.307:1707/2009, tanggal 13 Mei 2009 jugatidak mempunyai kekuatan hukum ;5.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak wakaf terbuat dari kaca dalam kondisi rusak yang bertuliskan MOHON SUMBANGAN UNTUK PANTI ASUHAN NURUL ASUHAN NURUL IMAN DESA KALAHIANG KEC. PARINGIN KAB.

Menyatakan barang bukti berupa :* 1 (satu) buah kotak wakaf terobuat dari kaca dalam kondisi rusak yangbertuliskan MOHON SUMBANGAN UNTUK PANTI ASUHAN NURULASUHAN NURUL IMAN DESA KALAHIANG KEC.

kedalam toko, ia mengambil uang wakaftersebut dengan cara memasukkan tangannya melalui selasela ruangterobuka pada bagian bawah pintu dan menjatuhkan kotak wakaf sehinggapecah lalu terdakwa mengambil uang yang didalamnya;Bahwa uang yang ada didalam kotak wakaf tersebut adalah milik PantiAsuhan Nurul Iman Desa Kalahiang Kecamatan Paringin KabupatenHulu Sungai Utara;Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak wakaf tersebut tidak adaijin dari pemiliknya;Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan

di dalam kotak wakaf yangada di toko IRMA di Jalan A.yani Kelurahan Paringin Timur KecamatanParingin Kabupaten Balangan;Bahwa kotak wakaf tersebut disediakan oleh pihak toko IRMA dan uangsumbangan dari donator yang ada dalam kotak wakaf tersebut akandipergunakan untuk keperluan Panti Asuhan Nurul Iman Desa KalahiangKecamatan Paringin Kabupaten Balangan;Bahwa saksi adalah Ketua Panti Asuhan tersebut;Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh terdakwatersebut;Bahwa biasanya uang dalam

kotak wakaf tersebut terkumpul sekitar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Amt Bahwa kotak wakaf tersebut setelah kejadian tersebut pecah; Bahwa kotak wakaf tersebut harganya sebesar Rp.350.000, (tiga ratuslima puluh ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil uang yang ada di dalam kotakwakaf tersebut; Bahwa saksi membenarkan dengan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan; Bahwa saksi mengenali

Menetapkan barang bukti berupa :* 1 (satu) buah kotak wakaf terbuat dari kaca dalam kondisi rusak yangbertuliskan MOHON SUMBANGAN UNTUK PANT ASUHAN NURULASUHAN NURUL IMAN DESA KALAHIANG KEC.

Ramli Bin Ahmad, saksi Tgk.Abdul Manaf Bin Abdullah ke kantor Urusan Agama (KUA) Pandrah denganmembawa fotocopy Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAITW) Nomor :W.3/46/02.Tahun 1991, tanggal 17 Desember 1991 untuk dilegalisir dan saat ituTerdakwa sempat menanyakan tentang keberadaan Surat Asli dari AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.Tahun 1991, tanggal17 Desember 1991 dan saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa Surat AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02

Wakaf (APAIW) Nomor : W.3/46/02.Tahun 1991,tanggal 17 Desember 1991 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriBireuen telah menjadi tanah wakaf, padahal senyatanya tanah tersebut menurutsaksi korban tidak pernah diwakafkan oleh Tgk.

(APAIW) Nomor : W.3/46/02.Tahun 1991,tanggal 17 Desember 1991 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriBireuen telah menjadi tanah wakaf, padahal senyatanya tanah tersebut menurutsaksi korban tidak pernah diwakafkan oleh Tgk.

(W.3.a), bukan dalam bentuk fotocopy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (W.3)seperti yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang seharusnya apabilaAkta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) itu memang benar ada dibuat sesuaidengan kenyataannya, maka hanya terdiri dari tiga rangkap dan hanya dipegangatau disimpan oleh Kepala KUA yang membuat APATW, BPN dan PengadilanAgama (Mahkamah Syar'iah).

Tanah dan bangunan berupa Tanah Wakaf No. 21 seluas 290 M2, atasnama Drs. H.Junaidhi, Imam Aminudin, H.

UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, dijelaskan pada Pasal 1 angka1: wakaf adalah perbuataan hukum wakaf untuk memisahkan / ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu Sesuai dengan kepentingannyaguna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.2.

Definisi wakaf menurut PP No. 28 tahun 1977 Pasal 1 ayat (1) tentangPerwakafan Tanah Milik, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang ataubadan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yangberupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamalamanya untukkepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuail denganajaran Agama Islam.b.

Saksi tidak tahu ; Bahwa yang menguasai Yayasan sekarang setahu saksi yaitu Pak MahenKosim, dikuasai sebagai pesantren ; Bahwa saksi tahu Yayasan Darunnajah Almas Udiyah Wonosari berdiridiatas tanah wakaf ; Bahwa wakaf tersebut atas nama 3 (tiga) orang yaitu :1. Drs. H. Junaidi2. Imam Aminudin3. H.

adalah Haji Syamsi tetapi saksi tidak tahutahun pemberian wakaf tersebut ;Bahwa yang menerima wakaf tersebut adalah pengurus yang terpilihHaji Junaidi yang saksi tahu ;Bahwa wakaf tersebut diberikan atas nama Yayasan DarunnajahAlmas Udiyah Wonosari ;Bahwa Yayasan Darunnajah Almas Udiyah Wonosari sudah berbadanhukum ;Bahwa pengurus lama Yayasan Darunnajah Almas Udiyah Wonosariketuanya H.

atas tanah yangdijadikan lahan sawit tersebut;Bahwa Saksi dan Nazir wakaf lainnya menerima wakaf atas tanahtersebut pada tahun 1987, saat Saksi menerima wakaf tersebut , tanahtersebut merupakan lahan kosong;Bahwa namanama Nazir wakaf yang menerima wakaf atas tanahtersebut yaitu : Ali Amran T Bandaro, Zainal Bahar, Nurhaidin ImamJumat, H.B DT.

Terdakwa melihat adaplang nazir wakaf yang menyatakan dilarang masuk dan tanah tersebutadalah milik nazir wakaf Syabirin Bila Cs; Bahwa Terdakwa, Terdakwa Rapit, dan Terdakwa Suji Yanto Sumadiserta Sap tetap saja masuk ke dalam lahan nazir wakaf yang ditanami sawittersebut melalui pagar kawat yang telah dibuka; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membuka pagarkawat tersebut; Bahwa Terdakwa Rapit, Terdakwa Suji Yanto dan Sap, mulai memanensawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa

tersebut Terdakwa melihat adaplang nazir wakaf yang menyatakan dilarang masuk dan tanah tersebutadalah milik nazir wakaf Syabirin Bila Cs; Bahwa Terdakwa, Terdakwa Usman, dan Terdakwa Suji Yanto Sumadiserta Sap tetap saja masuk ke dalam lahan nazir wakaf yang ditanami sawittersebut melalui pagar kawat yang telah dibuka; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membuka pagarkawat tersebut; Bahwa Terdakwa, Terdakwa Suji Yanto dan Sap, mulai memanen sawitdengan menggunakan egrek, sedangkan

yang menyatakan dilarang masuk dantanah tersebut adalah milik nazir wakaf Syabirin Bila Cs; Bahwa Terdakwa Rapit, Terdakwa Suji Yanto dan Sap, mulai memanensawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa Usman pg!

Suman tumpuk di lahan tanah nazir wakaf tersebut; Bahwa sekira pukul 17.30 Wib datang Syabirin Bila dan rombongan danmengatakan kenapa dipanen sawit ini dan Terdakwa Usman pg!

Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak bersedia dan tidak maumengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebutadalah perbuatan yang melawan hukum;3. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf besertasertifikat tanah wakaf tersebut kepada para Penggugat;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 527 K/Ag/20194.

Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasitelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanmelawan hukum, untuk itu membatalkan demi hukum legal formal yangtelah dibuat dalam pendirian Yayasan Pendidikan Islam Amanahtersebut karena formalitas untuk mendapat Akta Wakaf dibuat dengancaracara yang melawan hukum/onrechmatigedaad;4.

para Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontramemori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/PengadilanTinggi Agama Padang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagaiberikut:Mengenai alasan ke1 sampai dengan ke23:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam gugatannya bukan mempermasalahkantentang status wakaf

menurut hukum Islam, sengketa tentang pengelolaanharta wakaf yang menyimpang atau pengalihan harta wakaf, dan bukan pulamempermasalahkan sengketa kewenangan nadzirnadzir mana yang berhakmengelola harta wakaf, akan tetapi sengketa kepemilikan tanah wakaf yangdiklaim telah dikuasai oleh Yayasan Islam Amanah kepada Persatuan WargaKewedanaan Suliki (PWKS) Payakumbuh karena yayasan telah melakukanperbuatan melawan hukum;Bahwa dalam gugatan wakaf harus jelas siapa wakif, nadzir danbenda wakafnya, sementara

seperti halnya wakafyang dilakukan Pewakif atas harta bendanya/harya miliknya yaitu obyeksengketa poin 1, 2 dan 3 kepada Mesjid Mujahidin MuhammadiyahTadangpalie.Bahwa penerima wakaf adalah Mesjid Mujahidin MuhammadiyahTadangpalie, dimana wakaf tersebut tujuannya untuk kelangsunganpembangunan Mesjid Mujahidin Muhammadiyah Tadangpalie knususnyadan untuk pembinaan umat Islam pada umumnya, dan diserahi tugas untukmemelihara dan memanfaatkan wakaf tersebut adalah panitia Mesjid,sehingga dengan adanya

No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Bahwa sehubungan dengan gugatan wakaf Penggugat, maka harusmemenuhi syaratsyarat wakaf/oenda wakaf sebagaimana dimaksud padapasal 215 (4) yakni harus merupakan benda milik yang bebas segalapembebanan dalam hal ini Ikatan Sitaan dan Sengketa.

Sedangkan obyeksengketa 3 adalah harta bersama Tergugat dengan Isteri Tergugat.Bahwa hal tersebut telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsinyamengenai syaratsyarat wakaf maupun pelaksanaannya yakni PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf dan Nadzir yang mengurus harta wakaf. Dimanauntuk satu unit sekurangkurangnya 3 orang dan sebanyakbanyaknya 10Orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atassaran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.Bahwa status hukum Drs.

alaihi, adalah tujuan wakaf.4) Shigat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakfkanharta benda miliknya.5) Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Hal.38 dari 41 hal. Put.

No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Menimbang, bahwa pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan olehPewakif pada dasarnya telah memenuhi rukun wakaf dalam konteks syariahyakni adanya wakif (Pewakif), ada benda wakaf (harta benda Pewakif) danada yang menerima wakaf (Nadzir) dalam hal ini panitia Mesjid Mujahidin ,namun pelaksanaan tersebut hanya secara tersirat saja bukan tersuratdengan kata lain tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku karena tidak terdapat bukti secaraformal

Saksi Muji Riandar ;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat T1,2,31 tentang Sertifikat Tanah Wakaf No.13, yangditerbitkan pada tanggal 13 Mei 2003, bukti surat T1,2,32 tentang SertifikatTanah Wakaf No.7, yang diatasnya dibangun Pondok Pesantren Al.Mubarrok, bukti Surat T1,2,33 tentang Sertifikat Tanah Wakaf No.30, buktisurat 171,2,34 tentang Salinan Pertama, Akta Jual Beli No.419/20/02/JUBEL/IV/2016, antara Tergugat II dan H Umar alias KatimanHalaman

saksi Muji Riandar yang pada pokoknya menerangkan bahwasepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah tanah wakaf dan saksipernah melihat sertifikat wakaf tersebut dan tanah wakaf tersebut saat inidikelola oleh Yayasan Al Mubarok.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN BywMenimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkandalam positanya sebagai

Keterangan saksi BoyadiHadi Suprayitno dimana objek sengketa merupakan warisan dari orang tuaPenggugat dan saat ini diatas objek sengketa berdiri bangunanyayasan,masjid Al Mubarok dan SMK Al Mubarok .Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat mendalilkan bahwaobjek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah wakaf dan telahtertuang dalam sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan berdasarkan Akta ikrarwakaf, dimana dikaitkan dengan bukti surat T1,2,31 tentang Sertifikat TanahWakaf No.13 Desa

adalah tanah wakaf dantelah mendapatkan dana bantuan dari Arab Saudi, kemudian dibangunMasjid dan sekarang telah dibangun sekolahan dan sekarang sudah terbitsertifikat wakaf diatas objek sengketa dan tanah wakaf tersebut saat inidikelola oleh Yayasan Al Mubarok.Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukanoleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugatterhadap objek sengketa diperoleh fakta bahwa letak objek sengketa objeksengketa adalah di Dusun Panjen, Desa

dalam perkara ini adalah adanya persoalan wakaf ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 41 tahun2004 tentang Wakaf, definisi Wakif adalah pihak yang mewakafkan bendamiliknya sedangkan Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakafdari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 62 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi Apabilapenyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil

Mawar;Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan Pasar;Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya Saleh Sungkarmenuju Senggigi;Bahwa almarhum Ali Bagis pada tanggal 26 Februari 1989 pernah melakukanIkrar Wakaf di hadapan H.

pihak lainadalah perbuatan yang melawan hukum syariah (vide melanggar Pasal 40UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf);Bahwa Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagis atas tanah dan bangunan obyeksengketa sampai dengan saat ini belum didaftarkan pada Kementerian AgamaRepublik Indonesia dan atau pada Tergugat IX sehingga status hukum tanah danbangunan obyek sengketa masih ada tanggung jawab dari ahli waris AlmarhumAli Bagis yaitu Penggugat untuk menjaga dan melestarikan tanah dan bangunanobyek sengketa

sebagai harta benda wakaf;Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII sebagaimana tersebut di atas,jelas telah melanggar Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagis serta telahmenginjakinjak harkat dan martabat Almarhum Ali Bagis yang ahli warisnya1112131415adalah Penggugat, untuk ini Penggugat menuntut kepada Tergugat I s/d TergugatVIII untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Penggugatuntuk dikelola sebagaimana Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagis karenaTergugat I s/d Tergugat VIII sudah

No. 7 Tanggal 152012;Menyatakan hukum Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak mampu dan tidaksanggup lagi mengurus tanah dan bangunan obyek sengketa untukkepentingan pendidikan sesuai dengan Ikrar Wakaf Almarhum Ali Bagis;Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII yang hendakmengalihkan fungsikan tanah obyek sengketa untuk membangun Toko/Ruko/Kios untuk di jual pihak lain adalah perbuatan melawan hukum syariahbertentangan dengan Ketentuan Pasal 40 UndangUndang Nomor 41 Tahun2004 tantang Wakaf

PTA.MTR. tanggal 13 Maret 2014 yangmenguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 183/PDT.G/2013/PA.MTR. tanggal 18 Desember 2013, adalahputusan yang salah menerapkan hukum karena tidak mengakuiAlmarhum Ali Bagis sebagai wakif yang sah akan tetapimengakui pewakif adalah Ajun Bagis, padahal secara jelasUndangUndang wakaf melarang wakaf untuk diwakilkan kepadasiapapun juga, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan TinggiHal. 11 dari 14 hal.

Bahwa tanah wakaf sebagaimana yang tersebut di poin 1 diatas, olehPanitia dan Nazhir Mesjid Baitul Fugara Paru (penggugat) serahkanpada Keusyik/Kepala Desa dimana tanah wakaf tersebut terletak.Dan oleh Keusyik/kepala Desa tersebut di suruh kerjakan padaseseorang yang kurang mampu untuk mengolola dengan sistim bag!hasil dengan Mesjid Baitul Fukara Paru di setiap tahun, karena tanahwakaf tersebut telah menjadi wakaf milik Mesjid Baitul Fugara Paruyang tak dapat di ingat tahun berapa di wakaf ;3.

Bahwa dalam penguasaan tanah wakaf tersebut oleh Para Tergugatsejak tahun 2016 sampai saat ini, sudah pernah dilakukanperdamaian untuk Para Tergugat mengembalikan tanah wakaf milikMesjid Baitul Fugara Paru serta dengan hasilnya yang selama ini dikuasai Para Tergugat, namun hal tersebut tidak ada titik temu ParaTergugat dengan Penggugat ;5.

B.592/KUA.01.02.05/HK.002/12/2017, tanggal05 Desember 2017 ;Halaman 6 Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT BNA10.11.12.Menyatakan menurut hukum tanah wakaf alm Muhammad Jamil seluas+2(dua) naleh (32) aree bibit sebagaimana dalam batasbatas yangtersebut di poin 1 posita diatas, merupakan wakaf milik Mesjid BaitulFugara Paru, Kec. Bandar Baru, Kab.

Pidie Jaya ( penggugat ) ;Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum suratsurat yangberkaitan dengan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fugara Paru,dan/atau batal demi hukum ;Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah wakaf milikMesjid Fugara Paru (penggugat) yang luasnya + 2 (dua) naleh (32) aree, yang berekuran panjang utara +152 M dan selatan +153 M, lebar timur + 31M dan barat + 31M tersebut adalah tanpa hakdan melawan hukum ;Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf milikMesjid

kalautidak secara tertulis atau Majelis Hakim mendengar langsung keterangansaksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Termohon Banding yangmenyatakan ada ijab kabul wakaf pada tahun 1957,boleh juga untukmembuktikan adanya wakaf, sedangkan saksi yang dihadirkan olehPenggugat/Termohon Banding pada waktu kejadian wakaf hanya 1 orangHalaman 19 Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT BNAsaksi yang berurmur 18 tahun (kelas 3 SMA), 2 orang berumur 7 tahun(kelas 1 SD), 1 orang 4 tahun (belum sekolah) dan 2 orang belum lahir

Menetapkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Napisa Binti Enten karena sakit dan dikebumikan di tanah wakaf keluarga Napisa Binti Enten;

2. . Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Tebet, selaku Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf, Tergugat II (Vide huruf b surat Tergugat II tersebut) (Bukti P4);Hal. 3 dari 27 Hal.

Saifuddin S.Ag. dan menyalakan merasa sangat terkejut dananeh akan dilaktikan penyerahan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid Jami AlHidayah seperti surat Undangan dari Tergugat I tersebut. Pada waktu pertemuanitu, oleh H.A. Saifuddin, S.Ag. diperlihatkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 18/WAKAF, Desa Tebet Barat (vide Bukti P2) yang telah diwakafkan kepadaHal. 5 dari 27 Hal. Put. Nomor 3127 K/Pdt/2013131415Penggugat itu. ternyata pada Kolom Tiga.

, bahwa dalam halwakaf, tidak dikenal pemegang hak, kecuali pemegang hak tanggungan atasharta benda wakaf sebagai jaminan utang untuk pengembangan harta bendawakaf, ini hanya dapat dilakukan oleh lembaga penjamin syariah;e Bahwa dalam wakaf hanya dikenal wakaf yaitu pihak yang mewakafkan hartabenda miliknya, bahwa Penggugat sengaja tidak menyebutkan wakif, karenaorang yang tertera dalam sertipikat yang mengaku sebagai wakif, bukan pemilikdari tanah, bangunan Masjid dan bangunan Madrasah yang dimaksud

Nomor 3127 K/Pdt/201314Dalam14Al' Hidayah, bahwa wakaf adalah pemisahan/ penyerahan/melepaskan hak milik,jadi dengan adanya wakaf tidak ada lagi pemilik atas benda wakaf tersebut, yangada hanya pengelola, Pengawas dan yang melindungi sesuai dengan tujuan,fungsi dan peruntukkanya, bahwa berdasarkan halhal tersebut jelas gugatanPenggugat kabur dan saling bertentangan;Bahwa pada bagian akhir posita angka 17, Penggugat + menyimpulkan, BahwaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan

Permasalahan pokok dalam gugatanini mengenai pengelolaan harta benda wakaf berupa sebidang tanah seluas 2.359 m yangterletak di Jalan Tebet Dalam III Nomor 16 RT 006 RW O1 Kelurahan Tebet Barat,Kecamatan Tebet Jakarta Selatan (SHM Nomor 18/Wakaf Desa Tebet Barat tanggal 22Hal. 25 dari 27 Hal. Put.

Menyatakan batal demi hukum wakaf Nomor 299/W.2a/X Tahun 2002tanggal 7 Oktober 2002;3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk tunduk dan patuh atasputusan ini;4. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan objek tanahsengketa wakaf kepada para Penggugat;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:1.

Menyatakan sah dan berlaku Akta Ikrar Wakaf Nomor 229/W.2/XTahun 2002, tanggal 7 Oktober 2002 yang dicap jempol oleh Ibu EmiBinti Markadi selaku Wakif dan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cijolangselaku Nadzir, dan ditandatangai pula oleh 2 (dua) orang saksi yaitu:Engka Wahyudin dan O. Wiryayang dibuat oleh Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari;4.

Nomor 99 K/Ag/2019Agama Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan Judex Facti/PengadilanAgama Sumedang, terjadinya perbuatan wakaf berawal dari perjanjiantambahan, yaitu tanah milik Wakif Emi Binti Markadi diberikan untukpembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri Cijolang, dengan syarat AepSaepudin (Atoy) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Atasdasar itu, Akta Ikrar Wakaf Nomor 229/W.2/X Tahun 2002, tanggal 7 Oktober2002 adalah sah;Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum dalam bentuk perdatapenuh (prerogatif) yang dilakukan oleh Wakif, sehingga tanah yang sudahdiwakafkan oleh Wakif tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkanmaupun diwariskan, baik oleh Wakif maupun Ahli Warisnya, sebagaimanaketentuan Pasal 40 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandungharus dibatalkan

dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara inidengan pertimbangan berikut:Menimbang, bahwa di atas tanah wakaf sudah dibangun gedungSekolah Dasar Negeri Cijolang sejak tahun 1975, kKemudian telah diwakafkanpada tahun 2002 berdasarkan Akta lkrar Wakaf Nomor 229/W.2/X Tahun2002, tanggal 7 Oktober 2002, dan Wakif sudah wafat pada tahun 2010;Menimbang, bahwa pada perkara a quo para Penggugat dalam pokokperkara tidak merinci dan menjelaskan hubungan hukum para PenggugatHalaman 5 dari 7 hal.

Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.

Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut

Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4. Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;5.

Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;6.

Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.

Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.

Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut

Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga

Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.

Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut

Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4. Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;5.

Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;6.

Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.

Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.

Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut

Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga

Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.