TTEDEMI KEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESAPengadilanAgama Ternateyang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama pada sidang keliling di Kecamatan JailoloSelatan, Kabupaten Halmahera Barat, telah menjatuhkan penetapanpengesahannikah (ItsbatNikah)yangdiajukan oleh:Ibnus Bin Abayau, umur36tahun,agamalslam,pekerjaanPetani,tempatkediamandiDesa Akelaha,Rt.001/Rw.001,KecamatanJailoloSelatan, KabupatenHalmaheraBarat,sebagaiPemohonl;Sulastri Bin Mododahi, umur36tahun,agamalslam,pekerjaanlburumah

Demikianputusan inidijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Ternate pada sidang keliling di Kacamatan Jailolo Selatan, KabupatenHalmahera Barat padahariKamis,tanggal 1 Februari 2018Masehi,bertepatandengan tanggal15Jumadil Awai 1439 Hijriyaholeh kami Ors.Mukhtar, SH, MH.sebagaiKetua Majelis,smail Suneth, S.Ag..M.H dan OrsZainalGoraahe, M.H masingmasing sebagai Hakim Anggotadiucapkan dalam sidangterobuka untuk umum,didampingi Idham Payapo,SHsebagai PaniteraPenggantidihadiri

telahdapat dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4), perkara ini disidangkandengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon Il sebagaipenerima manfaat pelayanan terpadu

Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara

PENETAPANNomor :57/PdtP/2018/PA.TTEDEMI KEADILANBERDASARKANKE TUHANANYANGMAHAESAPengadilanAgama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama pada sidang keliling di Kecamatan JailoloSelatan, Kabupaten Halmahera Barat, telah menjatuhkan penetapanpengesahannikah (ItsbatNikah)yangdiajukan oleh:Sofyan Taraju,Bin Hatta Taraju, umur31 tahun,agama Islam,pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di SidangoliGarn,Rt.004/Rw.002, Kecamatan Jailolo Selatan, KabupatenHalmaheraBarat,sebagaiPemohonl

danPemohonll untukmembayarbiayaHal.7dari8Hal.PenetapanNomor57/P dt.P/2018/PA.ITEperkarainisebesarRp.231.000,(duaratustigapuluhsaturiburupiah).Oemikianputusan ini dijatuhkan dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada sidang keliling diKacamatan Jailolo SelatankKabupaten Halmahera BaratpadahariKamistanggal 1Februari 2018Masehibertepatan dengan tanggal 15JumadilAwai 1439 Hijriyah,oleh kamiOrs.Mukhtar SHMH.sebagaiKetua Majelis,lsmail Suneth,S.Ag.M.HdanOrs.ZainalGoraaheM.Hmasingmasing

Penetapan No.162/PdtP/2017/PA MshMenimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara dengan pemanggilansecara kolektif melalui pihak penyelenggara dan para Pemohon telah dipanggil secararesmi dan patut, tidak menghadap di persidangan, maka hakim pemeriksan perkaramenilai para Pemohon telah tidak bersungguh sungguh untuk melanjutkan perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuanpasal 148 R.Bg. junto Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang

Keliling, maka permohonan para Pemohon telah dapat dinyatakangugur,Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2015 tentangPelayanan Terpadu Sidang Keliling, biaya perkara dibebankan kepada Pihakpenyelenggara;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar*i yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1.

UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkanketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdapat dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah

kKhususnya Pasal 12 ayat (4),perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;Hal. 3 dari 4 Penetapan No. 235/Pdt.P/2017/PA.Mmj.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon Il sebagaipenerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling PengadilanNegeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka PenerbitanAkta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini:MENETAPKAN1.

UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkanketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdapat dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah

khususnya Pasal 12 ayat (4),perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal:Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II sebagaipenerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Hal. 3 dari 4 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tentang Peradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling PengadilanNegeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka PenerbitanAkta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

telahdapat dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4), perkara ini disidangkandengan hakim tunggal:Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon Il sebagaipenerima manfaat pelayanan terpadu

Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syari yang berkaitan dengan perkara

SALINANPENETAPANNomor: 147/Pdt.P/2015/PA.Blicn= 25 53$$icvobsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Gedung PKKKapet JI.

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 491000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam Sidang Keliling pada hari Senintanggal 14 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1436Hijriyah oleh seorang Hakim Tunggal NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sertadiucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umumdengan dihadiri oleh Drs.

UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkanketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdapat dinyatakan gugur:Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah

dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4),perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal:Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon Il sebagaipenerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PengadilanHal

UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkanketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdapat dinyatakan gugur:Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah

khususnya Pasal 12 ayat (4),perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon Hl sebagaipenerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Hal. 3 dari 4 Penetapan No. 413/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tentang Peradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling PengadilanNegeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka PenerbitanAkta Perkawinan, Buku Nikan dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon dan Pemohon It:Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini:MENETAPKAN1.

telahdapat dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4),perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal:;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon Il sebagaipenerima manfaat pelayanan terpadu

Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PengadilanNegeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka PenerbitanAkta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Menyatakan Permohonan Pemohon dan Pemohon Il, gugur;2.

UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkanketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdapat dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah

Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syari yang berkaitan dengan perkara

UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkanketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdapat dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, BukuNikah

Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syarityah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syari yang berkaitan dengan perkara

Bjw pada tanggal25 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 dan selama itu tidak adapihakpihak yang merasa keberatan atas maksud para Pemohon tersebut;Bahwa Pengadilan Agama Bajawa mewilayahi Kabupaten Ngada yangmerupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa itu sendiri danKabupaten Nagekeo yang merupakan Kabupaten pemekaran dari KabupatenNgada yang belum ada Pengadilan Agama;Bahwa Pengadilan Agama Bajawa mengadakan sidang keliling IsbatNikah bagi orangorang beragama Islam secara terpadu, yaitu

merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa itu sendiridan Kabupaten Nagekeo yang merupakan Kabupaten pemekaran dariKabupaten Ngada yang belum ada Pengadilan Agama;Menimbang bahwa Pengadilan Agama Bajawa mengadakan sidangkeliling Isbat Nikah bagi orangorang beragama Islam secara terpadu, yaituPengadilan Agama Bajawa, Kementrian Agama Kabupaten Nagekeo (KantorUrusan Agama), dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenNagekeo, sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PelayananTerpadu Sidang

Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan,Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan juga Surat Keputusan Ketua PengadilanAgama Bajawa Nomor : W23A8/206.a/Kp.04.1/IV/2016, tanggal 22 April2016 Tentang Penunjukan Perangkat Sidang keliling/Sidang Keliling Terpadupada Pengadilan Agama Bajawa Tahun 2016;,Menimbang bahwa dalildalil permohonan Pemohon yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1985 , paraPemohon melangsungkan

penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang bahwa pada hari sidang yang lelah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan memberikan keterangan bahwaPemohon Il telah meninggal dunia tidak lama setelan bersamasamamengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Donggala.Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling PengadilanNegeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka PenerbitanAkta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran menyatakan, Dalam hal salahsatu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan itsbat nikah tidakdapat dilaksanakan pada pelayanan terpadu.Halaman 3 dari 5 halamanPenetapan Nomor 437/Pdt.P/2018/PA Dgl.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan Pemohon Il,terbukti Pemohon II telah meninggal dunia, maka permohonan itsbat nikah yangdiajukan oleh Pemohon dan

Pemohon II tidak dapat diteruskan untuk diperiksadan diselesaikan dalam pelayanan terpadu sidang keliling sehingga harusdinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il.Memerhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini.MENETAPKAN1

lisan mencabut perkaranya Nomor20/Pdt.G/2018/PA.Rtg bertanggal 20 Agustus 2018;Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, makasemua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon menyatakansecara lisan mencabut perkaranya Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Rtg tanggal20 Agutus 2018 di depan sidang

keliling Pengadilan Agama Ruteng yangdiadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas tanggal 17Oktober 2018 dengan alasan antar Pemohon dan Termohon telahberdamai dan kembali rukun membina rumah tangga;Halaman 3 dari 5 hal.

M.H. dan NovendriEka Saputra, S.H.Il. masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusantersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidangterouka untuk umum di depan Sidang Keliling Pengadilan Agama Rutengyang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampasdengan didampingi oleh hakimhakim anggota tersebut serta dibantu olehMuhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadirioleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.Halaman 4 dari 5 hal.

serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sahtidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal49 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo.Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan initermasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Mahkamah Syariyah Meureudu untuk memeriksa danmemutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara itsbat nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang

keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyahdalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal:;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidakdatangmenghadappersidanganmeskipuntelahdipanggilsecararesmidanpatut;Halaman3daridhal.

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah).Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Balai Sidang Keliling TerpaduKecamatan Meureudu pada hari Senin 22 April 2019 Miladiyah, bertepatandengan tanggal 16 Syaban 1440 Hijriyaholeh A. Mahfudin, S.Ag.,M.H.sebagaiHakim Tunggal. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalamsidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dandidampingi oleh Drs. A.

disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara denganpemanggilan secara kolektif melalui pihak penyelenggara dan para Pemohontelah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di persidangan, makahakim pemeriksan perkara menilai para Pemohon telah tidak bersungguh sungguhuntuk melanjutkan perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkanketentuan pasal 148 R.Bg. junto Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2015tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling, maka permohonan para Pemohontelah dapat dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2015 tentangPelayanan Terpadu Sidang Keliling, biaya perkara dibebankan kepada Pihakpenyelenggara;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1.

serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sahtidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan initermasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadikewenangan Mahkamah Syariyan Meureudu untuk memeriksa danmemutusnya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara itsbat nikah ini dilaksanakandalam rangka pelayanan terpadu sidang

keliling, maka berdasarkan ketentuanPasal 12 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyahHalaman 3 dari 5 hal.

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Balai Sidang Keliling TerpaduKecamatan Meureudu pada hari Senin 22 April 2019 Miladiyah, bertepatandengan tanggal 16 Syaban 1440 Hijriyah oleh xxx. sebagai Hakim Tunggal.Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakanterouka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh xxx selakuPanitera Pengganti

PUTUSANNomor 134/Pdt.P/2017/PA.PybpF vas alll psuDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling di KantorDesa Huta Tonga, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten MandailingNatal Majlis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikahyang diajukan oleh:Darwis bin Yunus, lahir di Huta Tonga tanggal 05 Juli 1960, agama , pekerjaanTani, pendidikan tempat kediaman di Desa

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hariKamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar1439 Hijriah, dalam sidang keliling di Kantor Desa Huta Tonga, KecamatanPanyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal oleh kami Sri Armaini, SHI.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.,MH dan KhoirilAnwar, S.Ag.