1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (JAMIL bin H MAHAD) dengan Pemohon II (DIBAH binti H JAELANI) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Termohon menyampaikan secara lisan tidak akanmengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti yang telah disampaikanoleh Pemohon dengan demikian majelis hakim menilai bahwa Termohon telahmenghilangkan haknya untuk mengajukan buktinya tersebut;Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Pemohon telah didengarkesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dantelah dibah

Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2016/PAJUtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dibah jugadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 pengiriman salinan putusan keKantor Urusan Agama terkait merupakan kewajiban yang melekat padaPanitera Pengadilan Agama namun karena perkara ini adalah permohonanikrar thalak maka yang dikirimkannya itu adalah salinan penetapan ikrarthalaknya dengan demikian maka Majelis Hakim cukup alasan untukmenambahkan amar dalam putusan ini dengan memerintahkan kepadaPanitera

No.37/Pdt.P/2017/PA.Mj.menunjuk pada pasal 54 UndangUndang pasal 54 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaiman telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan telah dibah dengan perubahan kedua UndangUndangNomor 50 tahun 2009 yang berbunyi Hukum Acara Yang Berlaku PadaPengadilan Dalam Lingkup Peradilan Agama Adalah Hukum Acara PerdataYang Berlaku Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan UmumKecuali Yang Telah Diatur Secara Khusus Dalam UndangUndang Ini,. makaketentuan pencabutan perkara

sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KabupatenMalang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah dibah

sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malanguntuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah dibah

ISWATI bintiMARTAATMAIJA sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agarPenggugat menambah panjar biaya perkara;Menimbang, bahwa Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat KeteranganPanitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 739/Pdt.G/2012/PA.Cbd tertanggal 29April 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isiteguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) Undangundangnomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dibah

dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah

SehinggaMajelis Hakim harus membebankan biaya perkara perkara ini kepada Pemohon; Memperhatikan, pasalpasal dari Undang undang Nomor 4 tahun 2004, Undanundangno. 14 tahun 1985 sebagimana telah dibah dengan Undangundang no. 5 tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undangundang no. 3 tahun 2009, dan Undangundang no. 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang no. 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang no. 50 tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan.MENGADILI1

sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KabupatenMalang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah dibah

sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malanguntuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah dibah

menjawab dan lagi pulaPemohon menyatakan tidak dapat membuktikan dalildalil Permohonannya,untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukumacara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuanketentuan tentangpencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, ma dengan menunjukpada pasal 54 UndangUndang pasal 54 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaiman telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dantelah dibah

sebagai pihak yangkalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan Tata Usaha Negara sebagaimanatelah diubah/ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara di keduatingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalamamar putusan ini ; Memperhatikan pasalpasal dalam Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dibah

danlagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benartelah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanyahukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuanketentuantentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, ma denganmenunjuk pada pasal 54 UndangUndang pasal 54 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaiman telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006dan telah dibah

tentangPeradilan Agama yangtelahdiubahdenganUndangUndangNo. 3 tahun 2006 danUndangUndangNo. 50 tahun2009, secara ex officio makadipandangperlumemerintahkanPaniteraPengadilan AgamaSurabaya untukmengirimkansalinanputusanperkara a quo yangtelahberkekuatanhukumtetapkepadaPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yangmewilayahitempattinggalPenggugatdanTergugatsertatempatperkawinandilangsungkanuntukdicatat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah dibah

perundangundangan untukmelakukan pernikahan kecuali hanya kurang umur ;Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam terdapat kaidah yangmenyebutkan bahwa menghindarkan kerusakan didahulukan dari pada meraihkemaslahatan Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kelahtran anak tanpabapak dan menghindari ketegangan antara dua keluarga maka Majelis Hakimberpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah

.:127/Pdt.G/2011/MS.LSM.20mengucapkan ikrar talak satu raji atas diri Termohonsudah sepatutnya dikabulkan, sesuai dengan ketentuanPasal 70 Undangundan Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dantelah dibah lagi dengan Undangundang Nomor 50 tahun2009 ;Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telahsepakat tentang akibat cerai berupa nafkah = iddahsebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus riburupiah), biaya kiswah Rp.300.000, (tiga ratus riburupiah) dan

Pasal 147, pasal 2 dan 5 KHI., makaPanitera Mahkamah Syariyah Lhokseumawe diperintahkanuntuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepadaPPN/KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohonserta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan ;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinanmaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan telah dibah lagi dengan Undang undangNomor 50 tahun 2009,

1989 tentangNomor 1086/Pdt.G/2015/PA Pwd 4Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 KompilasiHukum Islam, dan ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya denganalasan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun kembali dalam rumahtangga; 222222222 $222 oo nee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah dibah

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dan sesuaidengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah dibah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat UndangUndang, Peraturan

menyelesaikan,; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon danTermohon hadir dipersidangan, Kemudian kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya, berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat diterima, makaMajelis Hakim menetapkan bahwa pemeriksaan perkara imi dinyatakan selesai karenadicabut; 2 22222 noon nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn eneMenimbang, bahwa okh karena perkara imi temmasuk bidang perkawinan, muka sesuaipasal 89 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 yang telah dibah

termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagiantak terpisahkan satu sama lainnya;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah terurai diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukanperkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut PengadilanAgama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. ( vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dibah