pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harusmemperoleh surat ijin tertulis terlebih dahulu daripejabat atasannya, untuk untuk itu Majelis Hakim telahmemberikan waktu yang cukup untuk memperoleh surat yangdi maksud, tetapi pemohon belum mendapatkannya dan mohonagar perkaranya dilanjutkan dengan sanggup menanggungsegala resiko atau sangsi

bahwa Majelis Hakim dan Mediator telahberusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namuntidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harusmemperoleh surat ijin tertulis terlebih dahulu daripejabat atasannya, untuk untuk itu Majelis Hakim telahmemberikan waktu yang cukup untuk memperoleh surat yangdi maksud, tetapi pemohon belum mendapatkannya dan mohonagar perkaranya dilanjutkan dengan sanggup menanggungsegala resiko atau sangsi

harihari sidang yang telah ditentukan Penggugat telahmenghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidakpula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara patutdan sah, berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Juli 2008 dan tangga 15 Agustus 2008 pulaketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;n Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon denganmenyampaikan beberapa ketentuan tentang sangsi

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli.terdapat sangsi, oleh karenanya tujuan saksi pada saat itu untuk memenuhikeinginan mertua saksi agar secara adat dapat disucikan kembali; Bahwa Pemohon dan isteri keduanya tersebut telah dikaruniai anak namunsaksi kurang mengetahui umurnya, dan kelahiran tersebut terjadi sebelumperkawinan secara adat tersebut dilangsungkan; Bahwa saksi menyatakan jika saksi sampai sekarang tidak menyetujuiperkawinan antara Pemohon dengan isteri keduanya terlebih Pemohonpernah

mengakui jikamenandatangani surat perjanjian tersebut namun saksi Ni Wayan Sumiartinimenyatakan jika pada saat itu persetujuan tersebut diberikan karena ada dorongandari mertua saksi yang sekaligus sebagai Bendesa Adat setempat yangmengatakan demi menjaga nama baik, saksi disuruh untuk memberikan restukepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi secara adat, karena ditempat tinggal Pemohon / saksi berlaku peraturan adat yang menyebutkan apabilamempunyai anak di luar pernikahan maka terdapat sangsi

membuat perjanjian tersebuttidak didasari oleh kehendaknya sendiri / tidak bebas dalam menyatakankehendaknya karena persetujuan tersebut diberikan karena ada dorongan darimertua saksi yang sekaligus sebagai Bendesa Adat setempat yang mengatakandemi menjaga nama baik, saksi disuruh untuk memberikan restu kepada Pemohonuntuk melangsungkan perkawinan lagi secara adat, karena di tempat tinggalPemohon / saksi berlaku peraturan adat yang menyebutkan apabila mempunyaianak di luar pernikahan maka terdapat sangsi

rumah tanggga Pemohon dan Termohon seringterjadipertengkaran di kontrakan dikarenakan Termohon cemburu atau kurang ercaya samaPemohon, kalaupun sesekali Termohon cemburu sangatlah wajar karena Pemohon padakenyataannya pernah menjalin hubungan khusus dengan berbagai perempuan tetapi yangpaling menyakitkan dengan perempuan yang bernama NAMA ORANG * yangberalamat di Kab.Banjarnegara bahkan sampai punya anak satu , dalam hal ini sampaidiselesaikan oleh pihak dinas /BKD dan Pemohon sampai dikenakan sangsi

administrasisehingga Pemohon mengajukan pensiaun dini dan wanita yang bernama NAMA ORANGjuga dikenakan sangsi administrasi hingga dimutasi; Bahwa dengan kejadiandemikianpun Termohon masih memaafkan Pemohon dan menerima Pemohon apa adanyadengan segala kesalahan dan kekurangann sampai sekarang hidup harmonis dan baik baiksaja;Berdasarkan hal hal tersebut diatas Termohon mohon kepada Majlis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut; Menolak gugatanPenggugat untuk

terdakwa menerangkan ketika terdakwa memasanguang diatas lapak jika angka yang terdakwa pasang keluar dengandadu yang diguncang berarti terdakwa yang menang dan sebaliknyamendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya karenauntunguntungan saja dan jikalau menang besar itu karena kepinttaranmasingmasing dan kebiasaan masang masingmasing Bahwa benar terdakwa menerangkan judi dadu koprok tidakmendapatkan izin dari pemerintah dan hal tersbut bahkan dilarang olehpemerintah dan akan mendapatkan sangsi

terdakwa menerangkan ketika terdakwa memasanguang diatas lapak jika angka yang terdakwa pasang keluar dengandadu yang diguncang berarti terdakwa yang menang dan sebaliknyamendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya karenauntunguntungan saja dan jikalau menang besar itu karena kepinttaranmasingmasing dan kebiasaan masang masingmasingBahwa benar terdakwa menerangkan judi dadu koprok tidakmendapatkan izin dari pemerintah dan hal tersbut bahkan dilarang olehpemerintah dan akan mendapatkan sangsi

terdakwa menerangkan ketika terdakwa memasanguang diatas lapak jika angka yang terdakwa pasang keluar dengandadu yang diguncang berarti terdakwa yang menang dan sebaliknyamendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya karenauntunguntungan saja dan jikalau menang besar itu karena kepintaranmasingmasing dan kebiasaan masang masingmasingBahwa benar terdakwa menerangkan judi dadu koprok tidakmendapatkan izin dari pemerintah dan hal tersbut bahkan dilarang olehpemerintah dan akan mendapatkan sangsi

telah mengambil alin seluruh pertimbanganpertimbangan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa perbuatanterdakwa Sahata Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tanggayaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dan kamipenuntut umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman(strachmaat) yang dijatuhnkan kepada Terdakwa Sahata Purba.Oleh sebab itu penjatuhan sangsi

pidana penjara selama 4 (Empat) bulanterhadap Terdakwa Sahata Purba sangatlah tidak mencerminkan rasakeadilan bagi Korban dan tidak melindungi hakhak asasi manusia danperlindungan terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan Terdakwaterhadap istri sah terdakwa, karena Terdakwa dengan korban belummelakukan upaya perdamaian dipersidangan secara tertulis, berdasarkantuntutan Jaksa Penuntut umum, bahwa sangsi pidana terhadap pasal yangdi tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 44 ayat (1) UU No

putusan tersebut haruslah dibatalkan.Dan dihubungkan dengan rasa keadilan terhadap masyarakat bahwapelaku dari tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggatersebut adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara), yang seharusnyaseorang ASN harus mencerminkan seorang Aparat Sipil Negara yang baikdimata masyarakat maupun Negara Bukan melakukan perbuatanpelanggaran hukum yaitu terdakwa yang sebagai ASN melakukanKekerasan Fisik terhadap istri sah Terdakwa, maka dengan alasantersebut penjatuhan sangsi

pidana penjara terhadap Terdakwa haruslahmemenuhi rasa keadalian bagi korban yaitu seperti tuntutan jaksapenuntut umum pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan.Melihat dari rasa keadilan bagi masyarakat di Humbang Hasundutan atauwarga negara indonesia bahwa penjatuhan sangsi pidana terhadapterdakwa adalah tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidakmelakukan kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah,tidak memihak, tidak sewenangwenang terhadap putusan yang diberikanhakim

Pemohon diberi sangsi atau peringatan apabila tidak memberi nafkahanak setiap bulan;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan replik yang isi pokoknya tetapsebagaimana dalil permohonan Pemohon;Bahwa, Pemohon juga telah menyampaikan jawaban rekonvensi yang isipokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Termohon mengenai hak asuh anakdan sanggup membantu kebutuhan anak semampunya;Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensipada pokoknya tetap sebagaimana dalil jawaban dan gugat rekonvensiTermohon

Pemohon diberi sangsi atau peringatan apabila tidak memberi nafkah anaksetiap bulan;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensidianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak hadilonah, TergugatRekonvensi tidak keberatan kKedua anak berada di bawah hadlonah PenggugatRekonvensi;Menimbang, bahwa kedua anak belum mumayiz atau belum berumur 12tahun, maka Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kedua anak lebih berhak untukmemelihara kedua anak tersebut

menghukum Tergugat Rekonvensiuntuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi minimal sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupabiaya sekolah anak dari TK sampai SMA ditanggung Pemohon, Majelismempertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sudahtercakup dalam nafkah anak, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk memberikan sangsi

L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 7 Maret 2021 (bukti P-6/T-1 dan P-6A) sebagai sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau membayar ganti rugi material (kerugian pokok) kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sangsi

kepada Penggugat dan anaknya ;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 pukul 12.00 WIB telah terjadipuncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah kepadaanak, lalu anak dipukul dengan menggunakan sendok besi hingga sendok tersebutpatah kemudian Penggugat marah kepada Tergugat setelah itu Tergugat jugamenganiaya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat akhirnyaPenggugat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib dan Terggugatdikenai sangsi

alasan yangsah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai PegawaiNegeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukanperceraian dari Pejabat, maka Majelis Hakim memanggil Termohonuntuk hadir dipersidangan untuk memberi kesempatan kepadaTermohon memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiandari Pejabat; Menimbang, bahwa setelah Termohon dipanggil secara sahdan patut Termohon tidak hadir dipersidangan, maka MajelisHakim tidak bisa memperingatkan Termohon akan sangsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonanPemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan jugasebagaimana ternyata dalam bukti Kutipan Akta Nikah bertanda P1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalamikatan perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa setelah Termohon dipanggil secara sahdan patut Termohon tidak hadir dipersidangan, maka MajelisHakim tidak bisa memperingatkan Termohon akan sangsi sangsibagi Pegawai Negeri

delapan) botol Kolesom Cap Orang Tua,e 2 (dua) botol Cong Yang cap Tiga Orang, 1 (satu) botol (1,5 liter) Putihan,, yang mana terdakwa mengakui bahwa barangbukti tersebut adalah milik terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka terungkap faktasebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwa telah melakukan tindakpidana menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi

Putusan Nomor 90/Padt.SusPHI/2019/PN SmrAgama : KristenJabatan terakhir : Compactor OperatorUpah terakhir : 3.080.000Tanggal Mulai bekerja : 11 Mei 2018Tanggal berakhir Kontrak : 20 November 2019Perbuatan yang melanggar : Tidur Saat Jam KerjaPeraturan yang dilanggar : Peraturan Perusahaan Pasal 39 hurup D yangberbunyi Tidur di tempat kerja saat jam kerjadan Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.Tergugat Berpendapat bahwa kasus Tergugat 2 ini, tidaklah tergolongKesalahan yang bisa berujung pada sangsi

Pemutusan Hubungan Kerja.Karena tergugat 2 tidak tidur di tempat kerja, dia tidur di Pos Security dan posSecurity bukan tempat dan area kerjanya, menurut tergugat sangsi tergugat 2cukup diberikan peringatan Lisan, dan sangsi lainnya dia tidak dibayargajinya 1 hari (dipotong 1 hari) dan sudah dilakukannya dan tidak adadampaknya ke kesalahan berikutnya.Dengan telah di Keluarkannya Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Sepihak oleh Penggugat dengan alasan Tergugat 2 telah melakukanPelanggaran, Tergugat

terakhir : Compactor OperatorUpah terakhir : 3.080.000Tanggal Mulai bekerja : 11 Mei 2018Tanggal berakhir Kontrak : 20 November 2019Perbuatan yang melanggar : Tidur Saat Jam KerjaPeraturan yang dilanggar : Peraturan Perusahaan Pasal 39 hurup D yangberbunyi Tidur di tempat kerja saat jam kerjadan Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 90/Padt.SusPHI/2019/PN SmrTergugat Berpendapat bahwa kasus Tergugat 2 ini, tidaklah tergolongKesalahan yang bisa berujung pada sangsi

Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian memperinganhukuman disiplin atas keputusan bupati kolaka berupa penurunan setingkatlebih rendah selama satu tahun (sangsi hukuman sedang) dari Gol llVamenjadi IVd A.N. Harjon Basri. S.Pd, penggugat ketahui melalui media / situsberita Jurnal Tenggara tertanggal 28 Juni 2017;2.

tidak terpenuhinya satu syarat Asas nebis in idem maka gugatandinyatakan tidak nebis in idemdengan demikian pengadilan yangmenangani perkara aquo memiliki wewenang melanjutkan perkara atasgugatan yang diajukan Penggugat;Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas Keputusan Tergugat AnHarjon Basri Bertentangan Dengan Keputusan Bapek An Edi Priyantoberdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012Tanggal 22 November 2012 dengan dalildalil sebagai berikut :1) Bahwa keputusan PPK berupa sangsi

hukuman disiplin berat untukpenggugat diberikan oleh PPK Kab Jember (Bukti P7) sedangkan HarjonBasri diberikan oleh PPK Kab Kolaka (Bukti P8 tidak ada dalampenguasaan Penggugat);2) Bahwa sangsi hukuman disiplin sama sama didasarkan pada ketentuanPP No 53 Tahun 2010 dengan pelanggaran disiplin tidak masuk dinastanpa keterangan yang sah;3) Bahwa alasan ketidak hadiran masuk dinas sama sama melanjutkanpendidikan formal lanjutan; Nama NIM Strata Prodi PT EDI PRIYANTO 4103810409205 Tiga (S3) Penvidiiean

UNJHARJON BASRI 7316130263 Dua (S2) Bahasa Jnieria SUMBER FORLAP DIKTI4) Bahwa atas sangsi hukuman disiplin sama sama mengajukan bandingadministrasi ke Tergugat;Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.5) Bahwa keputusan Tergugat saling bertentangan dengan pertimbanganpokok sebagai berikut :a. Edi Priyanto.S.Pd.MM memperkuat hukuman disiplin sebagaimanatercantum dalam keputusan bupati Jember berupa pemberhentiandengan tidak hormat;b. Harjon Basri.

S.Pd memperingan hukuman disiplin atas keputusanbupati kolaka berupa penurunan setingkat lebih rendah selama satutahun (sangsi hukuman sedang) dari Gol Il/a menjadi Vd dikarenakanIzin belajar itu hanya dikeluarkan oleh pembina kepegawaian, bukanatasan langsung dalam hal ini kepala sekolah. Makanya dia tetapdinyatakan bersalah tapi tidak sepenuhnya salah karena kepalasekolah yang mengeluarkan izin melanjutkan pendidikan formallanjutan.

sedang berada di Jakarta ;e Bahwa atas tindakan Penggugat harus membayarkepada Tergugat material moral maupun rasa malu/rehabilitasi nama baik yang diderita oleh Tergugatselama dalam tahanan sementara di resort sebesarRp.210.000.000, ( dua ratus sepuluh juta rupiah )dengan cara pembayarannya dikredit/diangsur perbulan Rp.210.000, ( dua ratus sepuluh ribu rupiah ) ;Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalildalil gugatannyatelah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Pernyataan sanggupmenanggung resiko/sangsi

No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45tahun 1990 dimana untuk melakukan perceraian harus terlebik dakulumendapatkan ijin dari atasannya, dimana untuk hal tersebut Majelistelak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh ijindimaksud, akan tetapi Penggugat tidak bersedia mengurus jjindimaksud, namun berdasarkan bukti P1. berupa Surat PernyataanSanggup menanggung resiko/sangsi Kepegawaian karena melakukanperceraian tanpa ada ijin dari atasan Penggugat yang ditandatanganidiatas meterai oleh Penggugat

mengetahui dari Jumarni bahwa terdakwa tidak pernahmemberikan nafkah kepada isterinya Jumarni;Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yangpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa benar adalah suami yang sah dari saksi Jumarni dan terikatperkawinan yang sah dan memiliki buku nikah yang menikah pada tahun2010;e Bahwa awalnya terdakwa dan Jumarni menikah karena dasar cinta namunsetelah beberapa lama terdakwa sangsi

proses perceraian di Pengadilan Agama BauBau;e Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukumsebagai berikut :e Bahwa benar adalah suami yang sah dari saksi Jumarni dan terikatperkawinan yang sah dan memiliki buku nikah yang menikah pada tahun2010;e Bahwa awalnya terdakwa dan Jumarni menikah karena dasar cinta namunsetelah beberapa lama terdakwa sangsi

HAFIED NOOR WAHYU NOOR Bin SUYUTI saksi tidak disumpah serta keteranganterdakwa sesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwatelah melakukan tindak pidana Menjual minuman beralkohol tanpa yin ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan,

menambahnama pemohon dari Deborah Letizia menjadi Soumya Suman JanthalurDeborah Letizia;v Bahwa penambahan/pergantian nama tersebut adalah sudah tradisi/adat diIndia;v Bahwa hal mengenai dokumen yang lain tidak menjadi masalah;v Bahwa di india setiap perempuan menikah dengan seorang lakilaki, namapemphpniistrinya harus mengaikuti nama marga suaminya;v Bahwa penambahan nama pemohon dari Deborah Letizia menjadi SoumyaSuman Janthalur Deborah Letizia harus dilakukan, jika tidak dilakukanakibatnya berupa sangsi

Saksi3 : SUMAN BABU JANTHALUR, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:vvBahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah istri saksi;Bahwa benar pergantian/oenambahan nama pemohon adalah sudahmerupakan tradisi/adat di India;Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 102/Pdt.P/2017/PN Dpsv Bahwa pergantian/penambahan tidak dilakukan maka sangnsinya adalahberupa sangsi sosial;v sakti tidak ada keterangan lain lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukansesuatu apapun lagi melainkan

Pada akhirnya tindakan Pemohon berakibat Termohon sangat dirugikanoleh sebabHalaman 19 dari 35 Putusan Nomor 689 /Pdt.SusBPSK/.2019/PN Jkt Utr.1) Pemohon mengikat Termohon dengan mengenakan dendadendadan sangsi bila mana terjadi keterlambatan pembayaran cicilan olehTermohon.2) Pemohon mengenakan sangsi Pembatalan Pemesanan Unit apabilaselambat lambat nya 90 hari kalender sejak Surat Pesanan ditandatangani Termohon tidak membayar Down Payment (UangMuka).3) Pemohon mengikat Termohon dengan sangsi PembatalanPembelian

lampiran surat nomor 092/SK/VPK/X/12 tanggal 5 Oktober2012Pemohon keberatan telah mengembalikan uang yang telah disetoroleh pemohon oleh termohon keberatan kepada pemohon keberatan.TANGGAPAN TERMOHON :Bahwa dalildalil Pemohon nomor 23 s/d 40 haruslah ditolak karena tidak benar,dengan alasan:1.Bahwa sebagaimana dengan jelas Termohon Keberatan sampaikansebelumnya bahwa Pemohon Keberatan telah membuat aturan semenamena, sebagai berikut :1)2)3)Pemohon mengikat Termohon dengan mengenakan denda dendadan sangsi

bilamana terjadi keterlambatan pembayaran angsuranoleh Termohon.Pemohon mengenakan sangsi Pembatalan Pesanan Unit apabilaselambat lambatnya 90 hari kalender sejak Surat Pesananditandatangani Termohon tidak membayar Down Payment (UangMuka)Pemohon mengikat Termohon dengan sangsi Pembatalan Pembelianjika Termohon terlambat membayar cicilan/angsuran selama 90 hariberturut turut.Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 689 /Pdt.SusBPSK/.2019/PN Jkt Utr.2.

Namun Penggugattidak memperoleh surat ijin untuk bercerai dari pejabatyang berwenang, Dan majelis Hakim telah mengingatkanPenggugat akan akibat dan sangsi yang timbul.

NamunPenggugat tidak memperoleh surat ijin untuk bercerai daripejabat yang berwenang, Dan majelis Hakim telahmengingatkan Penggugat akan akibat dan = sangsi yangtimbul.

mengetahui dari Jumarni bahwa terdakwa tidak pernahmemberikan nafkah kepada isterinya Jumarni;Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yangpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa benar adalah suami yang sah dari saksi Jumarni dan terikatperkawinan yang sah dan memiliki buku nikah yang menikah pada tahun2010;e Bahwa awalnya terdakwa dan Jumarni menikah karena dasar cinta namunsetelah beberapa lama terdakwa sangsi

proses perceraian di Pengadilan Agama BauBau;e Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukumsebagai berikut :e Bahwa benar adalah suami yang sah dari saksi Jumarni dan terikatperkawinan yang sah dan memiliki buku nikah yang menikah pada tahun2010;e Bahwa awalnya terdakwa dan Jumarni menikah karena dasar cinta namunsetelah beberapa lama terdakwa sangsi