AGB Mining No.30dan No.35, yang keduanya dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengansurat Keputusan tanggal 12 Juni 2008 dibawah nomorAHU32378.AH.01.01.TH 2008;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Rudhi Prasetya, SH., Menurut Pasal113 Undang Nomor 40 Tahun 2007, besarnya gaji atau honorarium untukKomisaris ditetapkan oleh RUPS. (Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH.

Sehin hal ini dian ik n yang mempunyaikekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang telah disepakatiseluruh pemegang saham untuk dijadikan dasar bagi pemberian gaji, tunjangan dan bonus akhir tahun untuk Direksi dan Komisaris.

Hal ini diatur dalam Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemegang saham dapatjuga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semuapemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan.10 Pendapat ahli hukum Prof. Dr.

., menurut Pasal 91 UU 40Tahun 2007, RUPS itu tidak usah selalu harus dalam bentuk rapat di suatutempat di mana para pemegang saham berkumpul berhadap muka, tetapi dapatpula melalui pengambilan keputusan diluar RUPS, yaitu dengan secara tertulisoleh direksi diedarkan kepada para pemegang saham yang mengusulkan sesuatuputusan yang diusulkan oleh Direksi, yang kemudian disetujui secara tertulispula oleh sekalian pemegang saham.

Adhi Padang Gusti mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dimana RUPS tersebut sebagai penetapansaham tertinggi dalam organ perseroan, yang wajib mengetahui tentangpenjaminan atas harta kekayaan perseroan seluruh atau sebagian kekayaanperseroan terhadap pihak lain ;Termohon sebagai pemberi fasilitas kredit, sebagai penerima jaminanberkewajiban meminta persetujuan seluruh pemegang saham diantaranya10adalah Pemohon Peninjauankembali sendiri, tanpa memperhatikan aturan danUndangUndang yang telah

Bank Utama), padahal Direksi wajib menyampaikan laporantahunan perseroan kepada RUPS, apabila telah terjadi perseroanmengeluarkan Surat Pengakuan Hutang ;Bahwa pada RUPS pertama tanggal 25 eptember 1990 Pemohon dengan jelasdalam rapat itu, menyatakan menjual seluruh sahamsahamnya kepada Sdr.

BINA CITRA NIAGA, padahalAMIRUDDIN (TERGUGAT V) tersebut adalah Pendiri dan atau Pemilikdan Pemegang Saham Terbesar Perusahaan PT BINA CITRA NIAGA,dan demikian pula PENGGUGAT diturunkan dari DIREKTUR menjadiANGGOTA KOMISARIS PT BINA CITRA NIAGA tanpa dasar hukum danatau. tanpa melalui RUPS maupun RUPSLB dengan paraPendiri/DIREKSI/PEMEGANG SAHAM/PENGURUS PT.

BINA BINA CITRA NIAGAberdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT BINA BINA CITRANIAGA yang didukung AKTA NOTARIS Nomor 103, tanggal 31 Maret2003 pada tahun 2003 tidaklah pernah melakukan RUPS/RUPSLB untukmerubah Anggaran Dasar dan susunan Kepengurusan PT BINA CITRANIAGA sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa :(1) Perubahan Anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;(2) Berita Acara mengenai Perubahan Anggaran Dasar wajibdicantumkan dengan

jelas dalam panggilan RUPS;Kenyataannya selama ini Penggugat maupun TERGUGAT Vtidak pernah menerima Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar dantidak pernah menerima surat panggilan RUPS/RUPSLB;Bahwa upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT ~ melakukanperubahanperubahan Akta dan Susunan Kepengurusan PT BINA CITRANIAGA secara diamdiam dan atau tanpa persetujuaan PENGGUGATtelah melanggar Hak Hukum PENGGUGAT;Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum, dan PENGGUGAT telah sangat dirugikan

:Bahwa tindakan PT Bina Citra Niaga aquo yang melakukanpenjualan asset (objek tanah sengketa aquo) kepada Tergugat IIsebelumnya telah mendapatkan persetujuan melalui mekanismeRUPS, hal mana perihal RUPS PT Bina Citra Naga aquotermaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 553/ Kendari/ Tahun2011, dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah H. AsbarImran, S.H.

Bahwa jika memeriksa dalildalil Penggugat, maka senyatanyaditemukan substansi persoalan hukum yang digugat adalah :(1) Keberatan Penggugat atas RUPS/RUPSLB yangmenghilangkan Penggugat dari Struktur/Organ Perseoran PTBina Citra Niaga;(2) Keberatan Penggugat atas keputusan RUPS/RUPSLB yangmenthilkan saham 25 % (dua puluh lima persen) milikPenggugat di Pt Bina Citra Niaga;(3) Keberatan Penggugat akibat tindakan PT Bina Citra Niagayang mengalihkan asset PT Bina Citra Niaga berupa ObjekTanah sebagaimana

Randugarut Plastic Indonesia didasarkan padahasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS (DalamPailit) sebagaimana dimaksud dalam:risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarangperihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan; danrisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

MM, Notaris di Semarang, perihalPernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan ;Kedua RUPS tersebut dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro,SH. MH. MM, Notaris di Semarang dan masingmasing RUPSberagendakan rapat pembahasan dan keputusan mengenai penjualanasset PT.

RANDUGARUT PLASTICINDONESIA telah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)yang masingmasing beragendakan Rapat pembahasan dan keputusanmengenai penjualan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan telahdisetujui oleh seluruh pemegang saham PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit)yang di dalamnya juga termasuk Penggugat, sebagaimana dimaksuddalam : risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) dengan PT.RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA telah dilakukan secara sah danberdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimanaPenggugat, yang pada saat itu masih berkedudukan sebagai salah satuDirektur PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit), sebenarnya mengetahui,Halaman 28. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.18.19.20.menyetujui, serta mendatangani hasil keputusan RUPS untuk menjualsebagian asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang notabenemengetahui, menyetujui serta menandatangani perihal putusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjual sebagian asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUT PLASTICINDONESIA. Namun, Penggugatjustru tidak melaksanakan kewajibannyasebagai penjual karena telah menghalangi pengalihan hak atas objek jualbeli yang telah sah dibeli oleh PT.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPRAl Mabrur Klaten, Nomor 4 tanggal 19 Agustus 2014;P.8. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPRAl Mabrur Klaten, Nomor 8 tanggal 22 Maret 2016;Hal 5 dari 16 halaman Put. No. 1135/Pdt.G/2018/PA.KIt.SALINANBerdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR AlMabrur Klaten, Nomor 4 tanggal 19 Agustus 2014;P.8.

Fotocopy Salinan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT BPR AlMabrur Klaten, Nomor 8 tanggal 22 Maret 2016;Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan buktibuktinya, sedangkan Tergugat tidak lagi datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut danketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;Selanjutnya Hakim Pemeriksa menyatakan persidangan atasperkara ini cukup dan selesai.

G/2007/PN.SMG tanggal 22 Oktober 2007 hal. 28 yang memberikan pertimbanganhukum sebagai berikut "dan selama aktaakta yang dimaksud belumdibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), makaTergugat (LIU FU) dan Tergugat Il (NUR ANDAYANI) yang berhakmewakili kepentingan hukum PT. Golden Hui".

(videbukti P1) dalam lembar ke 5 Bab Direksi Pasal 10 ayat (2), yangberbunyi "Para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), masingmasing untuk jangka waktu 3 tahun";. Bahwa dengan telah berakhirnya jabatan direksi dari Penggugat Il dantidak diperpanjangnya jabatan tersebut melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), maka jabatan Penggugat Il secara yuridis berakhir padatanggal 03 Agustus 2001;.

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut,maka dibuatlah surat kuasa dari pemegang saham yaitu LIU, FANGJUNG dan LIU, CHINHUl/Penggugat yang diberikan kepada LIU FUl/Tergugat dengan disaksikan di kantor Notaris Publik CHEN CHICHANG di Taiwan tertanggal 16 Oktober 2002. Surat Kuasa tersebutmemberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus dan menjalankankegiatan usaha PT.

Golden Hui (tidak termasuk melaksanakan RUPS untuk mengubahsusunan pengurus dan/atau oper alih saham perusahaan), maka denganadanya RUPS yang dilakukan oleh para Tergugat/para Termohon Kasasiuntuk mengubah susunan pengurus dan oper alih saham perusahaantanopa sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi seharusnya tindakan para Tergugat/paraTermohon Kasasi tersebut adalah termasuk dan dapat dikategorikansebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUNM, yaitu telah melampaui bataskewenangan

Golden Huidapat dipergunakan untuk melakukan semua perbuatan hukum tanpaada batasan hingga RUPS yang dilakukan oleh Tergugat I/TermohonKasasi tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan paraPenggugat/para Pemohon Kasasi dianggap sah, sehingga majelis Hakimtingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi mengharuskan surat kuasayang dimaksudkan oleh Tergugat /Termohon Kasasi tersebut jugaharus dituntut pembatalannya berkenaan dengan keabsahan dan statushukum pemberian kuasa tersebut;.

Penggugat secara Lisan tanpa alasan yang jelas dansewenangwenang sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama (Tergugat);Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT SatriaMaju Bersama tersebut di mana atas bertentangan dengan Pasal 105 dan106 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdan pasal 11 ayat (7) antara Pendirian PT Satria Maju Bersama Nomor 1tanggal 7 Oktober 2008, maka pada tanggal 9 September 2011 Penggugatmengirim Surat Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

)kepada Komisaris Utama Tergugat, agar diadakan RUPS mengenaipemberhentian Penggugat selaku Direktur PT Satria Maju Bersama(Tergugat), Surat Permohonan Penggugat diterima oleh Tergugat tanggal 9September 2011;Bahwa setelah surat Penggugat tersebut diterima Tergugat, kKemudian padatanggal 14 September 2011 Penggugat menerima surat Tergugat (diantarlangsung oleh karyawan Tergugat).

Nomor 2583 K/Pdt/2016Sesuai Keputusan RUPS PT Satria Maju Bersama, Akta Notaris HemWarsito, S.H.

tersebut di atas,terdapat kejanggalankejanggalan yaitu: Surat Tergugat tersebut dikirim kepada Penggugat pada tanggal 14September 2011, setelah Penggugat mengirim Surat PermohonanRUPS kepada Tergugat tanggal 9 September 2011; Penggugat masih terus bekerja sebagai Direktur PT Satria MajuBersama (Tergugat) sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011, kenapatidak diserahkan Surat Tergugat tertanggal 16 Agustus 2011 kepadaPenggugat sewaktu Penggugat masih bekerja; Penggugat tidak pernah diberitahu tentang RUPS

pemberhentianPenggugat dan Penggugat tidak diundang pada RUPS tersebut,sehingga Penggugat tidak bisa membela diri (tidak diberi kesempatanuntuk membela diri); Surat Tergugat tersebut tidak ditembuskan kepada para pemegangsaham Tergugat;Bahwa terbukti surat Tergugat tersebut di atas terdapat kejanggalankejanggalan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberhentian Penggugatsebagai Direktur Tergugat merupakan rekayasa dari Dewan KomisarisTergugat untuk memberhentikan dan menyingkirkan Penggugat dariTergugat

Thamrin No.5 Jakarta Pusat dalam rangkaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta,Terdakwa selaku Direktur PT. Bursa Berjangka Jakarta mengatakan : PT.Graha Finesa itu BANDIT yang selanjutnya Terdakwa mengartikan kataBANDIT adalah singkatan dari Bandit yang dilindungi Ibu TIT? PT. GrahaFinesa adalah salah satu pemegang saham di PT. Bursa Berjangka Jakarta;Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 888 K/Pid/2009 Bahwa ucapan atau katakata Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMO yangmengatakan PT.

Graha Finesa Bandit diucapkan di hadapan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta, sehingga parapemegang saham mendengar dan mengetahui bahwa saksi TiflHENDRAWATI, SH. melindungi perusahaan pialang yaitu PT.

GrahaFinesa, bahwa setelah selesai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)saksi korban menjadi omongan peserta rapat; Bahwa akibat perobuatan Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMOmenyebarkan perkataanperkataan tersebut di atas di hadapan RUPSmerasa nama baik saksi yaitu TIT HENDRAWATI, SH. dicemarkan olehTerdakwa sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut di atas. Kemudiankuasa hukum saksi TITI yaitu saksi UNG RAYES.

Aneka tidak dapat melakukan pembelian item barang baru, namunoleh terdakwa khusus terhadap toko Mitra Aneka diberikan kemudahan untukHalaman 10 Putusan No.1324/Pid.B/2020/PN.Sby.tetap melakukan pembelian barang walaupun terhadap item barangsebelumnya, belum dilakukan pelunasan dan hal tersebut tidak diketahui olehsaksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang jugamerupakan pemegang saham karena terdakwa tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

yang dilakukan melebihi waktu tersebuttoko Mitra Aneka tidak dapat melakukan pembelian item barang baru, namunoleh terdakwa khusus terhadap toko Mitra Aneka diberikan kemudahan untuktetap melakukan pembelian barang walaupun terhadap item barangsebelumnya, belum dilakukan pelunasan dan hal tersebut tidak diketahui olehsaksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang jugamerupakan pemegang saham karena terdakwa tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

rupiah) tersebut dibayar oleh saksi FETTY SUSANApada Tanggal 1 Pebruari 2017 dan berdasarkan perhitungan sementarayang telah diketahui oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwamenyatakan telah terjadi klopklopan diantara PT INDOCON SUKSESABADI dengan toko Mitra Aneka yang mana toko Mitra Aneka tidak lagimemiliki uang yang belum terbayar kepada PT INDOCON SUKSES ABADI,adapun saksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGOyang mengetahui terdakwa tidak pernah mengadakan pelaporan keuanganmelalui RUPS

Aneka tidak dapat melakukanpembelian item barang baru, namun oleh terdakwa khusus terhadap tokoMitra Aneka diberikan kemudahan untuk tetap melakukan pembelianbarang walaupun terhadap item barang sebelumnya, belum dilakukanpelunasan dan hal tersebut tidak diketahui oleh saksi SOENDOROHalaman 30 Putusan No.1324/Pid.B/2020/PN.Sby.SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang juga merupakanpemegang saham karena terdakwa tidak pernahn mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

Dan apabilasecara normative dierktur dilarang membuka atau tidak diberi kunci untukmembuka tapi tetap membuka, hal ini dikatakan melanggar norma yangada dalam RUPS diatur untuk pembukaan blokir, dan di RUPS diaturuntuk pembukaan blokir apabila ada pelunasan akan tetapi direktur tetapmembuka blokir tersebut ?RUPS ini kebenarannya Ahli tidak tahu. Terkait dengan keputusannyatertuju kepada direksi atau setiap orang yang memiliki jabatan dalamsystem itu.

PT Sadhana Graha Adhika sesuai data dari Pemerintah RI cqKemenkum HAM RI tidak tercatat dalam database Kemenkum HAMRI (linat bukti P Int 12 halaman 1).Berhubung PT Sadana Graha Adhika (pemegang saham mayoritasPT Sarana Griya Kedamaian Abadi) tidak tercatat sebagai BadanHukum Perseroan dalam database Kemenkum HAM RI (lihat pada P Int 12 halaman 1), maka PT Sarana Griya Kedamaian Abadi tidakdimungkinkan untuk dapat mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sehingga membawa akibat PT Sarana Griya KedamaianAbadi

tak dapat mengadakan RUPS (tak dapat mencapai quorum)demikian berlanjut membawa akibat PT Surabaya Lingkar Mas juga takdapat mengadakan RUPS berhubung pemegang saham mayoritasnya(PT Sarana Griya Kedamaian Abadi) tak dapat mengadakan RUPS.Sejalan dengan hal tersebut, maka bukti Termohon Kasasi yang berupaAkta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2015yang dibuat di hadapan Notaris Susy Sandrawati, S.H., M.Kn. dapatdiketahui dibuat atas dasar adanya RUPS pengangkatan kembalianggota

menyampaikanpemberitahuan dalam jangka waktu 60 hari dari tanggal aktapernyataan Notaris tentang perubahan data perseroan(pengangkatan kembali anggota Komisaris dan Direksi), makaanalog dengan ketentuan Pasal 6 ayat 5 PERMEN Nomor M01 HT0110/2007, maka: akta pernyataan Notaris tentang data perseroan tentangpengangkatan kembali anggota Komisaris dan dewan Direksi sertaperubahan alamat perseroan adalah batal sejak lewatnya waktutersebut ; dan data perseroan kembali kepada keadaan sebelum ada aktakeputusan RUPS

Put Nomor 93 K/Pdt/2016Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, menetapkan:Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi dan Komisaris;Sejalan dengan memori banding Pemohon Kasasi angka 2, 3 di atas jo.data dari Pemerintah RI cq.

Kemenkum HAM RI (bukti P Int12 halaman 2)RUPS terakhir PT Surabaya Lingkar Mas tanggal 08082008 Nomor8 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Sidoarjo Agus Wieyono, S.H,dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 (Undang Undang Perseroan Terbatas) diperoleh fakta hukumTermohon Kasasi PT Surabaya Lingkar Mas saat ini tidak memiliki organperseroan lagi (tidak terdapat anggota Direksi, anggota Komisaris dan tidakmemungkinkan untuk mengadakan RUPS) atau dapat dikatakan tidakeksis

pemilik saham (Tergugat), dan Tergugat sama sekali tidakmenerima materi apapun yang berkaitan dengan RUPS tersebut.

DalamSurat tersebut hanya disebutkan agenda acara Pembahasan terkaitkegiatan umum, strategi dan perencanaan di masa depan danmanagement perseroan;Pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Desember 2018,Tergugat baru melihat ada materi rapat yang baru ditunjukan olehPenggugat Il kepada Tergugat, terkait Kode Etik Perusahaan yang samasekali tidak disebutkan dalam Surat Panggilan RUPS LB, dan belakangandiketahui bahwa RUPS LB tersebut ternyata mengagendakan halhalsebagai berikut:1) Perubahan

Artinya rapat ini dilaksanakan beberapa saat setelahTergugat walkout dari RUPS dan meninggalkan kantor. Sebelummeninggalkan ruang kerja Tergugat menanyakan kunci mobil Pajerokepada Sdr. Suharto (staff personalia) namun yang bersangkutan tidakmengetahui keberadaan kunci mobil tersebut.

RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang sahamhadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat, keputusan atas mata acara rapat yangditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. (Frans SatrioWicaksono, Janggungjawab Pemegang Saham, Direksi, danKomisaris, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2009, him. 69);IV.

selaku Pemegang SahamMinoritas (6.07 %) Perseroan kepada PERSEROAN yang dianggap tidak adildan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari kKeputusan RUPS (SetiapPemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri jika dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, olehkarenan cukup relevan bila hal yang demikian sekaligus diajukan dalamGugatan Rekonvensi a quo oleh karena terdapatnya hubungan yang eratdengan

PangeranMangkubumi No.52 Yogyakarta diadakan RUPS yang dihadiri oleh : saksiSUGENG NUGROHO, saksi SLAMET SETIABUDI, saksi ALEX HARTONOGUNAWAN, saksi VINA AJENG PUSPA DEWI, saksi Teo A.

Chandra, saksiMETA RAMA dan Terdakwa dalam rangka penggunaan uang sejumlahRp.11.650.782.607, (Sebelas milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratusdelapan puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) yang ada di Rekening BankCapital Cabang Permata Hijau Jakarta Selatan yang telah digunakanTerdakwa tanpa jin.Pada saat RUPS tersebut Terdakwa beralasan dana yang ada direkeningatas nama PT.

PEMOHON PKPU telah mendapatkan persetujuan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk mengajukan PKPU Sukarela(Volunteer).Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,menyatakan:Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yangmempunyai lebih dari 1 (Satu) Kreditor atau oleh Kreditor.Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,menyatakan:Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapatmelanjutkan membayar utangutangnya yang sudah

jumlahpiutang dan Utang Debitor beserta Surat Bukti secukupnya.Hal. 2 Putusan Nomor 72/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyPenjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPKPU, menyatakan:Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanyadapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

INJAPLAST TELAH MENDAPATKANPERSETUJUAN RUPS GUNA MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPUSECARA SUKARELA (VOLUNTEER)3. Bahwa PEMOHON PKPU/PT. INJAPLAST, merupakan suatu badanhukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukumyang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidangindustri karung plastik4.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karena PEMOHON PKPU berbentukbadan hukum Perseroan Terbatas, maka Permohonan PKPU secaraSukarela (Volunteer) atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukansetelah mendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Hal. 3 Putusan Nomor 72/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyBahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Terbatas PT.

,Notaris di Kabupaten Gresik (Bukti P5); maka PEMOHON PKPU terbuktitelah mendapatkan persetujuaan RUPS guna mengajukan PermohonanPKPU Sukarela a quo.Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PerseroanTerbatas PT. Injaplast No. 14, tanggal 21 September 2020 (Vide BuktiP5), menyatakan:Rapat dengan suara bulat menyetujui pengajuan Permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara sukarela (volunteer) atauatas prakarsa PT.

SINTAI INDUSTRISHIPYARD (TURUT TERGUGAT). 1 Bahwa pada tanggal 20 April 2013 Pemegang Saham dalam TURUTTERGUGAT telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaternyata berdasarkan NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM(RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, dan kemudiantelah dinyatakan dalam akta otentik sebagaimana ternyata berdasarkan aktaPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.

., M.Kn, Notarisdi Kota Batam.2 Bahwa sebagai organ tertinggi dalam Perseroan, Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) telahmengambil keputusankeputusan yang sah dan mengikat sesuai dengan Pasal 10 ayat (1)Anggaran Dasar PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD jo Pasal 76 ayat (1), ayat (3),ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.3 Bahwa selanjutnya NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANGSAHAM (RUPS) PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.5 Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dengan demikian jelaslahkiranya bahwa setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ternyata berdasarkan NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANGSAHAM (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, yangkemudian telah dinyatakan dalam akta otentik berdasarkan akta PERNYATAANKEPUTUSAN RAPAT PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUTTERGUGAT) dibuat dan ditandatangani berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, SarjanaHukum, Notaris di Batam tersebut, akan tetapi terjadi karena adanya peralihanberdasarkan Jual Beli Saham yang telah dilakukan berdasarkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

;c Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupasehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atauHal. 15 dari 34 hal.

(RUPS) oleh Penggugat;13. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmenyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen yang diperlukanguna pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai maksud AktaPerseroan Terbatas PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 November1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H.,berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 Q, Jakarta dan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;14.

di Jakarta yang berkedudukan di Ambondan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Menetapkan hak Penggugatberupa pemilikan 42 (empat pulunh dua) lembar saham senilaiRp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Pasal 4huruf b Akta Pendirian PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 Nopember1983 adalah sah menurut hukum:Memerintahkan kepadaPenggugat, Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemilik saham agarmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dantaat pada isi putusan ini, kemudian melarang Tergugat , Tergugat II danTergugat III untuk menghalanghalangi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) oleh Penggugat;13.

Bahwa penambahan modal tersebut telah menyimpang danketentuan Pasal 41 dan pasal 42 UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam int sanpasal tersebut secara jelas dan terang menyaiakan :Setiao penambahan modal perseroan hams berdasarkanpersetuuan RUPS serta keputusan RUPS untukpenambahan modal adalah sah apabila dihadin lebih dan(satu per dua) jumlah saham;FL leeeeeeeteeeteeees Adapun obyek eksekusi fidusia atas namaPT.

Sariyunika Jaya, yang tidak pemah memberikanpersetujuan baik diluar RUPS maupun didalam rapat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham);ALASAN HUKUMNYA :5.1. Bahwa Terlawan telah menjelaskan secara gamblang dalam jawabanangka 4 oleh karena Terlawan Il dan Terlawan Ill telah Ingkar Janji(vanprestasi) kepada Terlawan , maka berdasarkan ketentuan : Pasal 14.2, Pasal 14.3 dan Pasal 14.4 Perjanjian Kredit No.0244/0008/07 tanggal 08 Agustus 2007 Jo.

Sariyunika Jaya,yang tidak pernah memberikan persetujuan baik diluar RUPS maupundidalam rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) haruslah ditolakdan dikesampingkan;6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pelawan dalam Perlawanannya padahuruf F, G, H, dan yang menyatakan :F. Bahwa Terlawan tdak cermat dalam membenkan kredit terhadapTernawan II dan Terlawan Ill.

Luswati (Teh Siang aliasLiong Hoeng Jan), pembenan fasilitas kredit dengan jaminan fidusiaberupa mesinmesin adalah tdak melalui persetujuan dan paraPemegang Saham, yaitu RUPS maupun RUPSLB PT.

Sariyunika Jaya tidakdijadikan sebagai pihak dalam perkara ini meskipun menurut dalil Pelawanbahwa Pelawan merupakan salah satu dari Pemegang saham di PT.Sariyunika Jaya yang menurutnya tidak pernah memberikan persetujuan baikdiluar RUPS maupun di dalam rapat RUPS, oleh karenanya PerlawananPelawan ini telah kekurangan pihak, dengan demikian Perlawanan Pelawanharuslah ditolak dan dikesampingkan;3.

Bahwa pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut di atas, adalahjelas merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan salah bahkankontradiktif/saling bertentangan (in contradiction) dengan pertimbanganJudex Facti sendiri pada halaman 21 sampai dengan halaman 22putusan, sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan NomorKep.105/KOM/PPT/O4 (vide bukti T1), diketahui Penggugat diangkatsebagai Direktur Komersial pada perusahaan Tergugat terhitung tanggal2 Mei 2004 adalah bukan melalui RUPS

bukti apapun terkait kerugian tersebut, apalagi bukti yangmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, 67, 68, danPasal 69 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai dasar hukumlaporan keuangan/laporan tahunan perseroan terbatas, yang tata carapembuktiannya dapat dijelaskan dengan kutipan langsung sebagaiberikut:Pasal 66 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS

tahun buku yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yangwajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 67 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggotaDewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yangbersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggalpanggilan RUPS

Diwajibkan oleh peraturan perundangundangan;(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS;(3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi;(4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelahmendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) suratkabar;(5) Pengumuman neraca

dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapatpengesahan RUPS;(6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah;Pasal 69 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;(1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisarisdilakukan oleh RUPS;(2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan

., Csmenyelenggarakan RUPS lagi di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2008sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 tentangPernyataan RUPS PT Puteri Mea yang dibuat di hadapan Netty MariaMachdar, S.H., Notaris di Jakarta, tanpa sepengetahuan Budy Dinata selakupemegang saham mayoritas;Adapun hasil RUPS tersebut meliputi:a.

Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris Utama; Agus Sutanto sebagai Komisaris;Bahwa tanpa sepengetahuan Budy Dinata selaku pemegang sahammayoritas, pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenaipenegasan, persetujuan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yangtercantum dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 200B sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan H.

Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 dan Akta Nomor 85 tanggal 12Agustus 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Akta Nomor 123 tanggal 17Oktober 2009 dibuat dihadapan H.Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta,dengan susunan pengurus sebagai berikut:Tony Amin sebagai Direktur Utama;Ari Hans Setiawan, S.H., sebagai Direktur;Agus Sutanto sebagai Komisaris Utama;Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris.Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Ari Hans Cs.

Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta dengan AktaNomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 tentang penegasan, persetujuan danmengesahkan kembali RUPS yang tercantum dalam Akta Nomor 82 dantelah mendapat pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang PerubahanAnggaran Dasar PTI Puteri Mea, NPWP 01.576.580.3711.000berkedudukan di Palangkaraya, Kotamadya Palangkaraya serta Akta NomorHalaman 21 dari 34 Hal. Put.

,dimana Budy Dinata telah menggugat Ary Hans Setiawan, S.H., Cs.lantaran menggunakan aktaakta RUPS yang tidak dibenarkan hukum dannotabene dapat berakibat hilangnya 70% saham Budy Dinata pada PTPuteri Mea, maka Ary Hans Setiawan Cs telah dilaporkan secara pidana diMabes Polri vide Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/102/III/2010/Bareskrim..

yang dikalahkan, harus dihukummembayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Provisi:e Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahankomposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan putusan inimemiliki kekuatan hukum

Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggididalam perseroan.

Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggi59didalam perseroan.

Turut Termohon Kasasi dankeseluruhan hasil pembagian deviden tersebut telah diakui kebenarannyamelalui RUPS Tahunan Turut Termohon Kasasi;6194.Bahwa dalam pelaksanaan setiap RUPS yang risalahnya telah dibuat didepan Notaris secara tegas dan terang telah memberikan dan/ataumenyatakan nilai atau jumlah deviden yang sepatutnya diterima oleh parapemegang saham yang selanjutnya hal tersebut disetujui olen para pesertaRUPS.

Selain itu, pihak Termohon Kasasi selalu hadir dan menandatanganiapa yang menjadi hasil dan/atau kesepakatan dari RUPS tersebut dankeseluruhan risalah RUPS yang dilaksanakan oleh Turut Termohon Kasasitidak satu pun yang menjelaskan dan/atau menerangkan adanya keberatandari Termohon Kasasi tentang proses pembagian deviden yang ada. Hal inidibuktikan juga dengan adanya persetujuan dari Termohon Kasasi dalamsetiap pembagian deviden kepada para pemegang saham melalui RUPSTurut Termohon Kasasi.

Mitra Cahaya Sentosa yang sebelumnya spesimen atas namaKaryanta J Sinulingga selaku Direktur Utama menjadi spesimen NellyApriani dengan tujuan supaya terdakwa Nelly Apriani yang dapatmelakukan pencairan atas kredit tersebut.Bahwa pada saat yang bersamaan pula dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Mitra Cahaya Sentosa untukmemasukkan Saksi Agridja Rasyid sebagai salah satu pemegangsaham di PT.

No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

tahunan PT BTN Persero tbk No.40, tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihalperubahan kedua SE Direksi No.19/Dir/CMO/2011 perihal SOP Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihalSOP Small and Mikro Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tbk No.AO, tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.