(gugatana quo) adalah karena adanya Artikel TERGUGAT yang dimuatdalam sebuah Harian berskala internasional yaitu "The AsianWall Street Journal" tanggal O7 Oktober 2002 dengan judul"Megawati Breaks a Business Impasse" (Megawati memecahkankebuntuan bisnis), halaman A 11, Edisi O07 Oktober 2002(selanjutnya disebut "Artikel") (Bukti PARA TERGUGAT ! ataudisingkat dengan Bukti PTI 1 Dalam Eksepsi) ;Sebelum gugatan a quo diajukan, PARA PENGGUGAT telahHal. 23 dari 75 hal. Put.

Perlu ditegaskan disini bahwa PARATERGUGAT tidak menyetujui pencabutanpermohonan banding dengan maksud agar pokokgugatan yang lahir karena Artikel TERGUGAT dapat segera diperiksa dan diputuskanditingkat banding dan kasasi sehingga perkaratersebut berkekuatan hukum tetap. Hal ini26tentunya sejalan dengan prinsip peradilanyang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Terlebihdari itu). gugatan a quo telah kadaluwarsa karena lewat dari1 tahun setelah PARA PENGGUGAT mengetahui Artikel tersebut.Oleh karena itu gugatan a quo harus tidak diterimaberdasarkan Eksepsi Peremptoir, khususnya Eksepsi mengenaigugatan yang kadaluwarsa ;Untuk memperjelas dalil dalil mengenai Eksepsi bahwaperkara telah/pernah diputus (Exceptie Inkracht VanGewijsde Zaak) berikut PARA TERGUGAT akan mengemukakanuraian uraian di bawah iniCPENGERTIAN DAN PENGELOMPOKAN EKSEPS!

(gugatana quo) adalah karena adanya Artikel TERGUGAT yang dimuatdalam sebuah Harian berskala internasional yaitu "The AsianWall Street Journal" tanggal O7 Oktober 2002 dengan judul"Megawati Breaks a Business Impasse" (Megawati memecahkankebuntuan bisnis), halaman A 11, Edisi O07 Oktober 2002(selanjutnya disebut "Artikel") (Bukti TURUT TERGUGAT ataudisingkat dengan Bukti TT 1 Dalam Eksepsi) ;Sebelum gugatan a quo diajukan, PARA PENGGUGAT telahmengajukan gugatan serupa di Pengadilan Negeri JakartaSelatan

Perlu ditegaskan disini bahwa PARATERGUGAT tidak menyetujui pencabutanpermohonan banding dengan maksud agar pokokgugatan yang lahir karena Artikel TERGUGAT dapat segera diperiksa dan diputuskanditingkat banding dan kasasi sehingga perkaratersebut berkekuatan hukum tetap. Hal initentunya sejalan dengan prinsip peradilanyang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hingga suatu hari Tergugat kembali memposting artikel di facebooktentang istri dimana ternyata setelah Penggugat mengklik artikel itu isinyasangat tidak senonoh dan menjatuhkan posisi istri (artikel tentang istri yangberzina). Penggugatpun menelepon Tergugat dan menanyakan apa maksud daripostingan artikel itu. Tergugat menjawab memang sengaja menyindirPenggugat.

Dengan air mata yang berlinang, Penggugat meminta penjelasan atasdasar apa Tergugat menuduh Penggugat berzina dengan memposting artikel itu,sedangkan Penggugat selalu menjaga diri baikbaik di Kupang dan hanya fokusbekerja (dunia Penggugat di Kupang selama sendirian mayoritas di kantor dankost saja). Tergugat menjawab bahwa dia tidak membaca isi artikelnya. Hanyashare.

Penggugatpun kecewa sekali, mengapa Tergugat mengshare artikel yangisinya belum dibaca dan itu dipublikasikan di sosial media facebook dimana11banyak dari teman facebook Tergugat adalah teman Penggugat juga (mutualfriend). Bisa dibayangkan apa yang ada di pikiran temanteman Penggugattentang diri Penggugat karena membaca postingan artikel di facebook Tergugat.Disini Penggugat merasa dicemarkan nama baiknya oleh Tergugat dan Tergugattidak menjaga nama baik Penggugat sebagai istrinya.

akanditerbitkan Terdakwa dan Terdakwa Il menyetujui ajakan tersebut,selanjutnya atas ajakan tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II mengadakanpertemuan di sebuah restoran di Pejaten Village Jakarta Selatan, dalamrangka membicarakan tabloid yang akan diterbitkan, kemudian disepakatitabloid dimaksud dengan nama Obor Rakyat dengan Pemimpin Redaksiadalah Terdakwa dan Dewan Redaksi adalah Terdakwa bersama denganTerdakwa II dan disamping itu Terdakwa II juga selaku wartawan yangbertugas untuk menulis sebagian artikel

dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pencetakan Tabloidantara saksi Kurniaditomo, S.T., selaku pihak pertama dengan Terdakwa Setiyardi Budiono selaku pihak kedua dan sebagai tindaklanjutnyaditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 9 tanggal 20 April 2014 yangjuga ditandatangani oleh saksi Kurniaditomo, S.T., selaku penerima tugasbersama dengan Terdakwa selaku pemberi tugas.Selanjutnya Terdakwa menyerahkan isi tulisan dari Obor Rakyat edisi 01tanggal 511 Mei 2014 berupa judul dan kalimat serta artikel

Joko Widodo membaca beritaberupa judul dan isi kalimat serta artikel dalam tulisan menyangkutpribadinya tersebut yang ditulis oleh Terdakwa dan Terdakwa II adalahtidak benar, karena memang menjadi Calon Presiden adalah kehendak Ir.H. Joko Widodo sendiri yang hendak berbakti demi Bangsa dan Negara danuntuk menjadi Calon Presiden, mayoritas rakyat Indonesia termasuk IbuMegawati juga menghendaki Ir. H. Joko Widodo sebagai kader PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

No. 546 K/Pid/2017selanjutnya atas ajakan tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II mengadakanpertemuan di sebuah restoran di pejaten Village Jakarta Selatan, dalamrangka membicarakan tabloid yang akan diterbitkan, kKemudian disepakatitabloid dimaksud dengan nama Obor Rakyat dengan Pemimpin Redaksiadalah Terdakwa dan Dewan Redaksi adalah Terdakwa bersama denganTerdakwa Il dan disamping itu Terdakwa Il juga selaku wartawan yangbertugas untuk menulis sebagian artikel didalam Obor Rakyat yang akanditerbitkan.Bahwa

dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian PencetakanTabloid antara saksi Kurniaditomo, S.T., selaku pihak pertama denganTerdakwa Setiyardi Budiono selaku pihak kedua dan sebagaitindaklanjutnya ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 9 tanggal 20April 2014 yang juga ditandatangani oleh saksi Kurniaditomo, S.T., selakupenerima tugas bersama dengan Terdakwa selaku pemberi tugas.Selanjutnya Terdakwa menyerahkan isi tulisan dari Obor Rakyat edisi 01tanggal 511 Mei 2014 berupa judul dan kalimat serta artikel

Pemohon Banding pertama kali mengetahui kenaikan tarifPPnBM pada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yangmemberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif padatanggal 19 April 2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudahHalaman 12 dari 44 halaman. Putusan Nomor723/B/PK/PJK/2017berlaku secara efektif pada tanggal 17 April 2014.

ini pada intinyamendapat informasi mengenai memberitakan bahwakenaikan tarif PPnBM barang pemerintah akan menaikkanmewah dari 75% menjadi 125% tarif PPnBM barang mewahdari artikel Kompas.com berjudul menjadi 125% mulai tanggal 19"PPnBM Mobil Mewah Mulai April 2014.Naik 19 April 2014".

Pemohon Banding tidakSelain mencoba untuk mencari menemukan sumber berita yanginformasi dari sumber berita lain yang dapat memperkuatyang lain, Pemohon Banding berita Kompas.com.juga segera menindaklanjutiinformasi dari Kompas.comdengan bertanya dan memintaklarifikasi secara langsung kekantor KementerianPerindustrian dan Terbanding;Berdasarkan keterangan lisandan Kementerian Perindustriandan Terbanding, informasidalam artikel +=Kompas.combelum valid dan tidak dapatdipertanggungjawabkan denganalasan

hingga saat ini belumada kejelasan kapan tarifPPnBM yang baru akan berlaku. 15dan16 Dengan asumsi bahwa informasi Untuk dapat melakukanApril2014 dalam artikel Kompas.com pembayaran pajak Halaman 14 dari 44 halaman.

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasi mengenaikenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14 April 2014 darisebuah artikel Kompas.com yang memberitakan bahwa kenaikan tarifPPnBM berlaku secara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini keKementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014,Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwa informasidalam artikel Kompas.com belum valid dan

Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam putusan perkara No.423K/Sip/1980tertanggal 25 September 1980 (sesuai dengan asili) ; Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam putusan perkara No.239 K/Sip/1968tertanggal 15 Maret 1969 (sesuai dengan asli) ; Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam putusan perkara No.1043K/Sip/1971tertanggal 3 Desember 1974 (sesuai dengan asili) ; Ketentuan pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering(Rv) (Sesuai dengan asli) ; Artikel

berita online Hukum Online yang berjudul LieDetector tidak Populer Dalam Penanganan KasusKorupsi tanggal 26 Agustus 2008 (Artikel Online) ; Artikel Hukum Online yang berjudul Alat Uji Kebohongantanggal 27 Januari 2010 (Artikel Online) ; Artikel berita online JPNN.Com yang berjudul TakDiawasi, Malah jadi Alat Intimidasi Petugas tanggal 11November 2009 (Artikel Online) ; Artikel berita online GRESNEWS.com yang berjudulMenakar Penggunaan Alat Pendektesi Kebohongandalam kasus JIS tanggal 25 Juli 2014

(Artikel Online) ; Artikel berita online detiknews yang berjudul PsikiaterForensik Ungkap Alasan Jessica Wongso Tak Ditesdengan Lie Detector tanggal 18 Agustus 2016 (ArtikelOnline) ; Hal 20 dari 35 Put.

padaharian Malut Post yang berjudul Tolak Orientasi Mahasiswa, STIKes Tobelo meradangdimana di dalam artikel tersebut, terdapat pernyataan Tergugat I selaku sekretaris RSUDKabupaten Halmahera Utara bahwa alasan penolakan orientasi mahasiswa tersebut karenajurusan pada STIKes Halmahera Tobelo belum terakreditasi sehingga terlebih dulu harusdiperbaiki kualitas pendidikannya ;Menimbang, bahwa bukti P10A dan bukti P10B menerangkan bahwa Penggugatmelalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi kepada

pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan pendirian STIkesHalmahera yang diselenggarakan Yayasan Medika Mandiri terhitung sejak tanggal 30November 2007;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang buktibukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut ;39Menimbang, bahwa bukti T1 berupa surat perintah penunjukkan dr Amanda G rayRay sebagai PLH Direktur RSUD Tobelo sejak tanggal 24 Oktober 2012;Menimbang, bahwa bukti T2 (identik dengan bukti P9) menunjukan artikel

padaharian Malut Post yang berjudul Tolak Orientasi Mahasiswa, STIKes Tobelo meradangdimana di dalam artikel tersebut, terdapat pernyataan Tergugat I selaku sekretaris RSUDKabupaten Halmahera Utara bahwa alasan penolakan orientasi mahasiswa tersebut karenajurusan pada STIKes Halmahera Tobelo belum terakreditasi sehingga terlebih dulu harusdiperbaiki kualitas pendidikannya, sementara pihak Para Tergugat menggarisbawahi kalimatterakhir dari dr Arend Mapanawang yang menyatakan adanya oknum RSUD Tobelo

akreditasi untuk sebuah perguruan tinggi ; SaksiAgus Riyanto dan Hendra Jalil menerangkan pada intinya sebagai mahasiswa STIKesHalmahera, para saksi pernah akan melaksanakan orientasi lapangan di RSUD Tobelo namuntidak jadi karena ditolak oleh pihak RSUD dan saksi merasa kecewa dengan pernyataan bahwaSTIKes Halmahera belum terakreditasi; Saksi Karold Ohoiledjaan adalah wartawan yangmelakukan wawancara dengan Tergugat I terkait penolakan orientasi mahasiswa STIKesHalmahera hingga akhirnya keluar artikel

Tony Kapow dan YakominaMalikidini dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Utara pada intinyamenjelaskan tentang struktur organisasi pada RSUD Tobelo yang tidak mengenal jabatansekretaris, sehingga apa yang dijelaskan Tergugat I yang disebut sebagai sekretaris RSUD41dalam artikel Harian Malut Pos adalah pernyataan pribadi dan bukan dalam kapasitasmewakili RSUD Tobelo sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara

Aris Sugito telahmengaku dari Pertanahan dan telah mengintimidasi dengan dituduh sebagaipenadah bahkan penyerobotan tanah dan untuk edisi Januari 2009 Nomor 535pada halaman 71 dengan judul Orang LPKSM Ngurusi Tanah yang isinyabahwa Aris Sugito dari LPKSM yang seharusnya yang diurusi tentangkonsumen yang perlu pembelaannya bukannya tanah, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II memfoto copy dan memperbanyak artikel majalah Fakta edisiDesember 2008 Nomor 534 pada halaman 71 dengan judul Awas Ulah BPNGadungan

Nomor 1246 K/Pid/2010Pertanahan dan telah mengintimidasi dengan dituduh sebagai penadah bahkanpenyerobotan tanah dan untuk edisi Januari 2009 Nomor 535 pada halaman 71dengan judul Orang LPKSM Ngurusi Tanah yang isinya bahwa Aris Sugito dariLPKSM yang seharusnya yang diurusi tentang konsumen yang perlupembelaannya bukannya tanah, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ilmemfoto copy dan memperbanyak artikel majalah Fakta edisi Desember 2008Nomor 534 pada halaman 71 dengan judul Awas Ulah BPN Gadungan danTerdakwa

Fotokopi artikel ilmiah tentang Pemisahan Harta Perkawinan melaluipermohonan penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta yangdilakukan setelah perkawinan, yang dibuat oleh Yohana Dea Sacharisaa,Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UniversitasSebelas Maret Surakarta, yang telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan yang asli. diberi tanda bukti (P.4);5.

Fotokopi artikel ilmiah tentang Perjanjian Perkawinan Pasca Perkawinan :Kajian untuk Menciptakan Parameter Yurisprudensi (Studi KasusPenetapan Pengadilan Agama Bantul, Nomor : 0211/Pdt.P/2013/PA BTL),yang dibuat oleh Rezki Fitrian Usemahu, Muhammad Faisol Soleh, AbdulWahid dan Riski Marita Eka Saputri Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yangasli, diberi tanda bukti (P.5);6.

Fotokopi artikel ilmian Sakinah : Journey of Family Studies tentangPenetapan Pengadilan Agama Banyuwangi No 0217/Pdt.P/2017/PA.BWItentang Pemisahan Harta Bersama Pada Perkawinan WNA dan WNIPersfektif Gender, yang dibuat oleh Zulfa Inayati, Mahasiswa UniversitasIslam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.6);Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telahmenguatkan dalildalil permohonannya dengan

., selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberitanda P 71;Print Out Artikel berjudul Anak Diculik Eks Suami, Ibu Muda IniMenggugat ke PN Jaksel, dari hittp://news.liputan6.com/read/540270/ anakdiculikekssuamiibumudainimenggugatkepnjaksel, tanggal 20 Maret 2013, yang dikutip pada tanggal 6 Februari 2017.., selanjutnyapada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P 72;Print Out Artikel berjudul Jeritan Ibu Kehilangan Anak karena SaksiPalsu, dari htto://megapolitan.kompas.com/read/2013/ 03

Print Out Artikel berjudul Perempuan ini menuding Anaknya DiculikSuami, dari hittos://metro.tempo.co/read/news/2013/03/20/064468224/perempuaninimenudinganaknyadiculiksuami, tanggal 20 Maret 2013, yang dikutip pada tanggal 6 Februari 2017., selanjutnya pada Fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P 74;75.

Print Out Artikel berjudul Akibat Kesaksian Palsu, Ibu ini KehilanganAnak Kandungnya, dari http:/Awww.gatra.com/hukum1/26575akibat kesaksianpalsu,seorangibukehilangananaknya.html, tanggal 21 Maret2013, yang dikutip pada tanggal 6 Februari 2017., selanjutnya padaFotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P 75;76.

Print Out Artikel berjudul Komnas Anak Prihatinkan Kasus Luke,dari http:/Avwww. antarasumbar.com/berita/39227/komnasanakprihatinkankasusluke.html, tanggal 17 Mei 2013, yang dikutip pada tanggal 6Februari 2017., selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberitanda P 76;77.

Sehubungan dengan uraian di atas, berikut akan dikemukakan ringkasansebuah artikel yang dimuat pada Harian Kompas tanggal 03 Juli 2002,dengan judul Dari "Law Enforcement" ke "Justice Enforcement, oleh A.Ahsin Thohari, salah seorang pendiri Judicial Watch Indonesia yang ketikaitu. menjadi mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu HukumUniversitas Indonesia.

Artikel tersebut menguraikan bahwa Hakim yangakan memutus suatu perkara di pengadilan harus mengkombinasikan tigahal secara simultan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dankeadilan hukum, Selanjutnya dijelaskan bahwa:(i) Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakanperlindungan yustisiabel atas tindakan seseorang terhadap orang lainkarena hukum adalah rujukan terakhir untuk mengatasi konflik dalammasyarakat.

Sus/2013bonum est lex legume, artinya: apa yang adil dan baik adalah hukumnyahukum dan Adagium Hukum: Not only what ts lauful, but what is properor convenient, is to be considered; because nothing that is inconvenienta lawful:Selanjutnya dalam Artikel tersebut dikemukakan bahwa persoalan utamayang dihadapi lembaga peradilan kita adalah cara pandang Hakim terhadaphukum yang amat kaku dan normatifeprosedural dalam melakukankonkretisasi hukum.

Jika uraian Artikel tersebut di atas diaplikasikan dalam perkara a quo makadapat dilihat bahwa putusan Judex Facti Nomor : 166/PID/2013/PT.PDG Jo.Nomor 265/PID.B/2013/PN.PDG. Tidak mengkombinasikan kemanfaatanhukum, keadilan hukum dan kepastian hukum.

Pemohon Banding pertama kali mengetahui kenaikan tarifPPnBM pada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yangmemberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif padatanggal 19 April 2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudahHalaman 12 dari 43 halaman. Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2017berlaku secara efektif pada tanggal 17 April 2014.

ini pada intinyamendapat informasi mengenai memberitakan bahwa pemerintahkenaikan tarif PPnBM barang mewah akan menaikkan tarif PPnBMdari 75% menjadi 125% dari artikel barang mewah menjadi 125%Kompas.com berjudul "PPnBM Mobil mulai tanggal 19 April 2014.Mewah Mulai Naik 19 April 2014". ee Banding tidakSelain mencoba untuk mencari menemukan sumber berita yanginformasi dari sumber berita yang lain yang dapat memperkuat beritalain, Pemohon Banding juga segera Kompas.com.coTueecom demaan perianal an

dan Terbanding; Kompas.com belum valid dan tidak, dapat dipertanggungjawabkandengan alasan hingga saat inibelum ada kejelasan kapantarifPPnBM yang baru akan berlaku.15dani16 Dengan asumsi bahwa informasi Untuk dapat melakukanApril 2014 dalam artikel Kompas.com adalah pembayaran pajak kendaraanbenar maka Pemohon' Banding impor, dalam situasi yang sangatsegera melakukan penanganan terdesak, Pemohon Banding Halaman 14 dari 43 halaman.

Bahwa berdasarkan kronologi di atas, maka keterlambatan PemohonBanding untuk mendapatkan nomor pendaftaran PIB dari kendaraankendaraan impor (termasuk Barang Impor Obyek Sengketa) terjadi karenafaktorfaktor di luar kemampuan Pemohon Banding (force majeure) sebagaiberikut:a.Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasi mengenaikenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14 April 2014 darisebuah artikel Kompas.com yang memberitakan bahwa kenaikan tarifPPnBM berlaku secara efektif pada

Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2017 Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini keKementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014,Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwa informasidalam artikel Kompas.com belum valid dan tidak dapatdipertanggungjawabkan karena hingga saat ini belum ada kepastianwaktu keberlakuan tarif PPnBM yang baru.

Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukansesuai dengan prinsip due process of law, terlebih lagi terhadap hak milikyang lahir karena konstruksi hukum (/ega/ construction), in casu hak milikyang lahir dari perjanjian jaminan fidusia;Bahwa selain itu Pasal aturan hukum formal (het formee/wet artikel)dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika menetapkan bahwasanya narkotika, prekursor narkotika,dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak

dan prekursornarkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;Pasal tersebut secara mutatis mutandis bersesuai dengan Pasal 39 ayat (1)KUHP:"Barangbarang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atausengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas (WvS:(1) voorwerpen, den veroordeelde toebehoorende door middel van misdrijfverkregen of waarmede misdrijf opzettelijk is gepleegd, kunnen wordenverbeurd verklaarad);Bahwa aturan pasalpasal hukum formal (het formeel wet artikel

Pasalpasal hukum formal (het formeel wet artikel) dibuatguna menegakkan dan melindungi hak asasi (basic right). Namun, dalammenjalankan hak asasi, seseorang atau badan hukum tidak bolehmelanggar in casu hukum dan undangundang.Bahwa penggunaan hak asasi tidak boleh melanggar hak asasi dankebebasan orang lain.

determined by lawsolely for the purpose of securing due recognition and respect for the rightsand freedoms of others and of meeting the just requirement of morality,public order and the general welfare in a democratic society;Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk alatyang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaranmemang seharusnya dirampas (worden verbeurd verklaard) untuk negara.Pada umumnya, semua negara memberlakukan aturan Pasal hukum formal(het formeel wet artikel

Pemohon Banding pertama kali mengetahui kenaikan tarifPPnBM pada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yangmemberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif padatanggal 19 April 2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudahberlaku secara efektif pada tanggal 17 April 2014.

kantor Kementerian Perindustriandan Terbanding;tarif PPnBM barang mewahmenjadi 125% mulai tanggal19 April 2014.Pemohon Banding tidakmenemukan sumber beritayang lain yang dapatmemperkuat beritaKompas.com.Berdasarkan keteranganlisan dan KementerianPerindustrian danTerbanding, informasi dalamartikel Kompas.com belumtidakdipertanggungjawabkanvalid dan dapatdengan alasan hingga saatini belum ada kejelasankapan tarif PPnBM yang baruakan berlaku. 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasi mengenaikenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14 April 2014 darisebuah artikel Kompas.com yang memberitakan bahwa kenaikan tarifPPnBM berlaku secara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini keKementerian Perindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014,Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwa informasidalam artikel Kompas.com belum valid dan

Hal ini membuat PemohonBanding mempunyai anggapan bahwa kenaikan tarif PPnBM yang barubelum pasti dan penerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat;meskipun demikian, Pemohon Banding berupaya melakukanpembayaran pajak barang impor sebelum tanggal 19 April 2014 denganasumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com ini adalah benar.Dalam konteks ini Pemohon Banding menganggap tidak ada kekuranganbayar PPnBM sebesar 50% karena pembayaran pajak kendaraankendaraan impor (termasuk Barang Impor Objek

Kedua: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan dokumen fisik PMKNo. 64/2014 pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.00 WIB yangdiunduh dari website Departemen Keuangan RI setelah sebelumnyaPemohon Banding mendatangi kantor Dirjen Bea Cukai Rawa Mangun.Setelah membaca PMK No. 64/2014, Pemohon Banding barumengetahui secara pasti bahwa informasi dalam artikel Kompas.comyang memberitakan kenaikan tarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April2014 adalah keliru;Faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif

Pemohon Banding pertama kalimengetahui kenaikan tarif PPnBM pada tanggal 14 April 2014melalui artikel Kompas.com yang memberitakan secara kelirubahwa tarif PPnBM naik secara efektif pada tanggal 19 April2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlakusecara efektif pada tanggal 17 April 2014.

Putusan Nomor 992/B/PK/PJK/2016April 2014 dari sebuah artikel Kompas.com yang memberitakanbahwa kenaikan tarif PPnBM berlaku secara efektif pada tanggal19 April 2014 (tidak benar).

Pada saat Pemohon Bandingmencoba mengklarifikasi informasi ini ke KementerianPerindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014,Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwainformasi dalam artikel Kompas.com belum valid dan tidak dapatdipertanggungjawabkan karena hingga saat ini belum adakepastian waktu keberlakuan tarif PPnBM yang baru.

Hal inimembuat Pemohon Banding mempunyai anggapan bahwakenaikan tarif PPnBM yang baru belum pasti dan penerapannyatidak akan dilakukan dalam waktu dekat;Meskipun demikian, Pemohon Banding berupaya melakukanpembayaran pajak barang impor sebelum tanggal 19 April 2014dengan asumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com iniadalah benar.

Setelah membaca PMK Nomor64/2014, Pemohon Banding baru mengetahui secara pasti bahwainformasi dalam artikel Kompas.com yang memberitakankenaikan tarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalahkeliru;Faktanya, PMK Nomor 64/2014 berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelan Pemohon Bandingmendapatkan informasi dari berita Kompas.com pada tanggal 14April 2014).

2007 yang padapokoknya sebagai berikut :DALAL OINPENSI Saiecce senescence neers nse nee eemeeieer asainEKSEPSI :22 22 e nn ennnceee1.Bahwa, Para Tergugat (Tergugal I, dan II) secara tegas menolak seluruh argumentasi danfakta hukum dari Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh ParaGugatan Kurang Pihak (Exceptic Plurium Litis Consortium) ;Bahwa, di dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, yang bertanggung jawabterhadap isi berita adalah pemimpin redaksi (pemred) media massa (Artikel

Hal imi dapat dilihat dari Pemberitaanmaupun artikel artikel di media massa baik cetak maupun elektronik (Internet) (videbukti... i...10bukti T5.1/ PR5.1 s/d T5.28/PR5.28 (Download dari Internet) Jo. Vide buktiT6.1/PR6.1 s/d T6.4/PR6.4 (surat kabar harian) Jo. vide Bukti T7/PR7).

Publik Edisi XVII tanggal 22 Maret 2007,dengan judul Meteor Mokong, Pemkot tidak tegas, bukti P1 ;Fotocopy Surat dari General Manager METEOR ONE STOP ENTERTAIMENT kepadaPimpinan Redaksi Suara Publik, bukti P2 ; Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalildalil jawabannya Tergugatmelalui Kuasanya telah mengajukan buktibukti berupa suratsurat yang telah diteliti dandicocokkan dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup berupa :1.Fotocopy Artikel

Fotokopi artikel/berita yang berjudul Garagara uang panaik,seorang warga terancam sanksi hukum adat, tertanggal 16Desember 2018, sebagai bukti P3;4. Fotokopi artikel/berita dari Berita SulSel.com, yang berjudultagar #2019 ganti istri, bukan ganti presiden, sebagai bukti P4;.

Fotokopi beberapa artikel/berita media online, sebagai buktiT5;B.

Majelis Hakim menilai bahwa bukti terbit setelah ada laporan Tergugat danhanya ditujukan kepada keluarga Penggugat dan bukan untuk diriPenggugat, sebab Tergugat menilai ada pelanggaran adat berkaitandengan uang panaik yang seharusnya menurut Tergugat jumlah uangpanaik yang diberikan kepada Penggugat harus selaras denganpemberian uang panaik terhadap sepupu Penggugat, sehingga buktitersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah memeriksa buktibuktiPenggugat;Menimbang, bahwa mengenai bukti P3 artikel

Hakim menilai bukti tersebutditujukan kepada keluarga Penggugat yang berinisial Pd, sedangkanternyata inisial Pd adalah orang yang menetapkan jumlah uang panaikPenggugat dengan sepupu Penggugat, dan berita tersebut tujuannyahanya meminta pendapat kepada ammatoa suku Kajang sebab apabilaorang yang berinisial Pd berasal dari suku Kajang maka orang tersebutmelanggar hukum adat setempat (Suku Kajang), dengan demikian buktitersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 artikel

Bahwa dan hal tersebut saksi kKemudian menulis artikel di mediamassa dengan judul "pansus hak angket, bak persidangan dipengadilan Bahwa saksi mengetahui status facebook terdakwa mengutip linkberita yang saksi muat dalam media massa;6.

H.A Kadir halis, MRE, terdakwa melihat pemeriksaan tersebutmelalui streaming Gubernur Nurdin Abdullah dibentak oleh saksi kadirhalid selaku ketua pansus Hak Angket, dan saat itu. terdakwamenganggap kok sejahat itu caranya; Bahwa setelah selesal persidangan hak angket, kKemudian saya pulang kekostan di jalan Pelita Raya, dan Saat di Kostan saya susah tidur, karenamasih teringat kejadian di pansus, dan berpikir Nurdin Abdullah akandimaksulkan Bahwa saat itu juga terdakwa sempat membaca artikel yang

H.A Kadir Halid, setelah mengikutiproses persidangan pansus angket dan juga setelah membaca artikel yangditulis oleh Saksi BASO MD, tanpa adanya niatan sedikitpun untukmerendahkan kehormatan maupun nama baik dari saksi Drs. H.A KadirHalid, MRE sebab terdakwapun dalam keterangannya secara pribadi tidakmengenal saksi Drs.

PemohonBanding pertama kali mengetahui kenaikan tarif PPnBMpada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.comyang memberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naiksecara efektif pada tanggal 19 April 2014. Sedangkanfaktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlaku secara efektifpada tanggal 17 April 2014.

Pemohon Banding tidak menemukan sumberSelain mencoba untuk mencari informasi berita yang lain yang dapat memperkuat beritadari sumber berita yang lain, Pemohon Kompas.com.Banding juga segera menindaklanjuti informasi Berdasarkan keterangan lisan dan Kementeriandari Kompas.com dengan bertanya dan Perindustrian dan Terbanding, informasi dalammeminta klarifikasi secara langsung ke kantor artikel Kompas.com belum valid dan tidakKementerian Perindustrian dan Terbanding; dapat dipertanggungjawabkan dengan

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkaninformasi mengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125%pada tanggal 14 April 2014 dari sebuah artikel Kompas.comyang memberitakan bahwa kenaikan tarif PPnBM berlakusecara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasiinformasi ini ke Kementerian Perindustrian dan Terbandingpada tanggal 14 April 2014, Pemohon Banding justrumendapat keterangan lisan bahwa informasi dalam artikelKompas.com belum valid dan

Hal ini membuatPemohon Banding mempunyai anggapan bahwa kenaikantarif PPnBM yang baru belum pasti dan penerapannya tidakakan dilakukan dalam waktu dekat;Meskipun demikian, Pemohon Banding berupayamelakukan pembayaran pajak barang impor sebelumtanggal 19 April 2014 dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com ini adalah benar.

Setelah membaca PMK Nomor 64/2014, PemohonBanding baru mengetahui secara pasti bahwa informasidalam artikel Kompas.com yang memberitakan kenaikantarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalahkeliru;Faktanya, PMK Nomor 64/2014 berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelan PemohonHalaman 20 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1007/B/PK/PJK/201 7Banding mendapatkan informasi dari berita Kompas.compada tanggal 14 April 2014).

Pemohon Banding pertama kali mengetahui kenaikan tarifPPnBM pada tanggal 14 April 2014 melalui artikel Kompas.com yangmemberitakan secara keliru bahwa tarif PPnBM naik secara efektif padatanggal 17 April 2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudahberlaku secara efektif pada tanggal 17 April 2014.

Kompas.com berjudul"PPnBM Mobil Mewah Mulai Naik19 April 2014".Selain mencoba untuk mencariinformasi dari Sumber berita yanglain, PPemohon Banding jugasegera menindaklanjuti informasidari Kompas.com denganbertanya dan meminta klarifikasisecara. langsung. ke kantorKementerian Perindustrian danTerbanding;Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahbenar maka Pemohon Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114dari

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasi mengenaikenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14 April 2014 darisebuah artikel Kompas.com yang memberitakan bahwa kenaikan tarifPPnBM berlaku secara efektif pada tanggal 19 April 2014 (tidak benar).Pada saat Pemohon Banding mencoba mengklarifikasi informasi ini keKementerian Perindustrian dan Dirjen Bea Cukai pada tanggal 14 April2014, Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwainformasi dalam artikel Kompas.com belum valid

Hal ini membuat PemohonBanding mempunyai anggapan bahwa kenaikan tarif PPnBM yang barubelum pasti dan penerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat;meskipun demikian, Pemohon Banding berupaya melakukanpembayaran pajak barang impor sebelum tanggal 19 April 2014 denganHalaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 738/B/PK/PJK/2017asumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com ini adalah benar.Dalam konteks ini Pemohon Banding menganggap tidak ada kekuranganbayar PPnBM sebesar 50% karena pembayaran

Kedua: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan dokumen fisik PMKNo. 64/2014 pada tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.00 WIB yangdiunduh dari website Departemen Keuangan RI setelah sebelumnyaPemohon Banding mendatangi kantor Dirjen Bea Cukai Rawa Mangun.Setelah membaca PMK No. 64/2014, Pemohon Banding barumengetahui secara pasti bahwa informasi dalam artikel Kompas.comyang memberitakan kenaikan tarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April2014 adalah keliru;faktanya, PMK No. 64/2014 berlaku secara efektif

Pemohon Banding pertama kalimengetahui kenaikan tarif PPnBM pada tanggal 14 April 2014melalui artikel Kompas.com yang memberitakan secara kelirubahwa tarif PPnBM naik secara efektif pada tanggal 19 April2014. Sedangkan faktanya kenaikan tarif PPnBM sudah berlakusecara efektif pada tanggal 17 April 2014.

Pertama: Pemohon Banding baru bisa mendapatkan informasimengenai kenaikan tarif PPnBM menjadi 125% pada tanggal 14April 2014 dari sebuah artikel Kompas.com yang memberitakanbahwa kenaikan tarif PPnBM berlaku secara efektif pada tanggal19 April 2014 (tidak benar).

Pada saat Pemohon Bandingmencoba mengklarifikasi informasi ini ke KementerianPerindustrian dan Terbanding pada tanggal 14 April 2014,Pemohon Banding justru mendapat keterangan lisan bahwainformasi dalam artikel Kompas.com belum valid dan tidak dapatdipertanggungjawabkan karena hingga saat ini belum adakepastian waktu keberlakuan tarif PPnBM yang baru.

Hal inimembuat Pemohon Banding mempunyai anggapan bahwakenaikan tarif PPnBM yang baru belum pasti dan penerapannyatidak akan dilakukan dalam waktu dekat;Meskipun demikian, Pemohon Banding berupaya melakukanpembayaran pajak barang impor sebelum tanggal 19 April 2014dengan asumsi bahwa informasi dalam artikel Kompas.com iniadalah benar.

Putusan Nomor 993/B/PK/PJK/201764/2014, Pemohon Banding baru mengetahui secara pasti bahwainformasi dalam artikel Kompas.com yang memberitakankenaikan tarif PPnBM berlaku sejak tanggal 19 April 2014 adalahkeliru;faktanya, PMK Nomor 64/2014 berlaku secara efektif padatanggal 17 April 2014 (hanya 3 hari setelan Pemohon Bandingmendapatkan informasi dari berita Kompas.com pada tanggal 14April 2014).