Bahwa selain cacat formil pemanggilan RUPS baik pada RUPSsebagaimana BA RUPS Tahunan 2012 maupun BA RUPS Luar Biasa2012, terdapat pula cacat secara materil pada RUPS Tahunan yangtertuang pada BA RUPS Tahunan 2012 tersebut, sebagaimana RUPSTahunan tersebut nyatanyata memutus dan menyetujui LaporanKeuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2011 serta menyetujui pembebasan tanggungjawab Tergugat tanpa pernah ada laporan tahunan yang disampaikan oleh Tergugat di RUPS,sebagaimana

tanggal 23082017 (selanjutnya disebut Risalah RUPS LuarBiasa 2017)dengan tujuan agar Penggugat seolaholah ikuthadirdalam sebuah RUPS dan menyetujui penjualan/pengalinan assetperseroan pada tahun 2012 tersebut.

TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKANPERIHAL PENYELENGGARAAN RUPS TERSEBUT.

Faktanya,yang TURUT HADIR DALAM RUPS tanggal 3 Agustus 2012Halaman 31.

Bumijati Febrimas Jaya (bukti P8);Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa No.01/BJF/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, atas nama Gabriel Jery (DiDalam Koran Pontianak Post Halaman 2) (bukti P9);Daftar Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar, tanggal11 September 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Bumijati Febrimas Jaya(bukti P10);Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, tanggal 11September 2018, yang dikeluarkan oleh PT.

Bahwa direksi PT Bumijati Febrimas Jaya tidak pernah mengadakan RUPStahunan sejak tahun 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 dan 79 UU Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), maka organperseroan berupa RUPS dilakukan dalam bentuk RUPS tahunan yang wajibdiselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir dan RUPS luar biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan setiap waktudigantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan perseroan.

Akan tetapi apabiladireksi tidak melakukan RUPS yang diminta, maka pemegang saham dapatmengajuan kembali permintaan itu kepada dewan komisaris, atau apabila yangmeminta diadakan RUPS kepada direksi adalah dewan komisaris, maka dewankomisaris dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas, biladireksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan pemegangsaham

, maka dapat dimohonkan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri.

Pada pemeriksaan pengadilan negeri tersebut harusdibuktikan bahwa pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakan RUPS;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemohon selaku komisarisberwenang meminta diadakan RUPS kepada direksi, dan bila permintaan itu tidakdilaksanakan oleh direksi maka komisaris berwenang melakukan pemanggilansendiri RUPS.

Horas Insani Abadi melaksanakan RUPS, berhubungpermohonan RUPS yang kami ajukan kepada Direktur PT. Horas Insani Abadi tidakdilaksanakan sampai sekarang, adapun agenda RUPS sebagai berikut :a. Landasan yuridis UU Perseroan Terbatas Nomor 40/2007, Pasal 79 ayat (2) :RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan satu orang atau lebih PemegangSaham atau 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham denganhak suara ;b. Realisasi penyerahan Saham kami oleh PT.

Menetapkan Pemohon sebagai pelaksana RUPS LB. PT. Horas Insani Abadi ;. Menetapkan RUPS LB PT. Horas Insani Abadi untuk menyelesaikan masalahmasalahyang timbul dalam PT. Horas Insani Abadi ;. Menetapkan RUPS LB PT. Horas Insani Abadi untuk menyelesaikan dualismepemimpin kepengurusan ;. Menyelesaikan masalah pengalihan Saham ;. Menetapkan RUPS LB PT. Horas Insani Abadi untuk menyelesaikan laporan keuangandan laporan kegiatan ;6. Menyelesaikan masalahmasalah lain yang timbul dalam PT.

Selaku kuasa dariJonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar BiasaPT.

Horas Insani Abadi Pematang Siantar,berdasarkan UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor :40/2007 Pasal 79 ayat (2),yang isinya RUPS.

hal tersebut diatas terbukti tidak adanya persiapan untuk RUPS tahunandimaksud , sehingga dalam RUPS tanggal 15 Mei 2009 pengurus PT HIA tidaksanggup melaporkan dan mempertanggung jawabkan halhal yang seharusnyadilaporkan dalam RUPS tersebut sebagairnana diterangkan dalam Keputusan RapatPemegang Saham (RUPS) tahunan PT HIA (butir 4) yang ditanda tangani padatanggal15 Mei 2009 (terlampir BP1);Bahwa Pemohon semakin curiga akan kinerja pengurus PT HIA dimana untukRUPS tanggal 15 Mei 2009 adalah untuk

PikiranRakyat Bandung;Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebut:Menetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaanRUPS dan atau RUPSLB tersebut ditanggung dan dibebankanpembayarannya kepada PT. Pikiran Rakyat Bandung;Menetapkan kewenangan Pemohon yang diwakili PanitiaPenyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebutuntuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan ijin penyelengaraanRUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepada PT.

Windu Djajadiredja sebagai Anggota;Yang secara bersamasama atau sendiri sendiri apabila yang lainnyaberhalangan mewakili para Pemohon;Membentuk atau menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB PT. Pikiran Rakyat Bandung;Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPS LB, PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/201611. Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;12. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;13.

Bahwa berdasarkan Pasal 79 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:Halaman 19 dari 25 hal.Put.

Sani MitraLestari yang dikatakan di Jalan Sidodadi Baru Nomor 9 Surabaya, telah demikian sajamengabulkan permohonan tersebut, dengan Penetapan Pengadilan Negeri SurabayaNomor 307/Pdt.P/2004/PN.Sby, tanggal 19 April 2004, dengan amar : Menyatakan sah hasil RUPS pada tanggal 2 Desember 2002 tercantumdalam Berita Acara RUPS Akta Nomor 2, tanggal 2 Desember 2002 ;e Menyatakan sah hasil RUPS pada tanggal 3 Nopember 2003 tercantumdalam Berita Acara RUPS Akta Nomor 4, tanggal 3 Nopember 2003 ;Maka penetapan

I 17, TT.S) ;RUPS, Akta Berita Acara Rapat PT. Sani Mitra Lestari Nomor 2tanggal 2 Desember 2002 ;RUPS dilaksanakan di 31.

I 19, TT 10) ;d RUPS, Akta Berita Acara Rapat PT.

Sani Mitra Lestari Nomor 4etanggal 3 Nopember 2003 ;RUPS dilaksanakan di Surabaya sebagaimana RUPS pada huruf b dan c ;Perubahan anggaran dasar dengan menambah modal setor tidaktercantum dalam agenda rapat ;RUPS tidak memenuhi korum untuk perubahan anggaran dasar yaitu 2/3sebab kehadiran hanya mencapai kurang dan 2/3 ;Saham yang dikeluarkan langsung diambil bagian oleh Tergugat I Asal/Termohon I Peninjauan Kembali tanpa ditawarkan kepada pemegangsaham yang lain ;Pengangkatan pengurus baru dalam RUPS

I 29, TT. 20) ;f RUPS, Akta Berita Acara Rapat PT. Sani Mitra Lestari Nomor 1tanggal Juli 2008 merujuk pada RUPSRUPS sebagaimana huruf b, c,d, yang merupakan RUPS yang cacat hukum, sehingga RUPS a quomenjadi cacat hukum pula ;(melanggar Anggaran Dasar dan UndangUndang Perseroan Terbatas, videbukti P. I. I/7, T. I. I.

Namun ternyata meskipun RUPS merupakan RUPS yangcacat hukum Ir.

Djadjang Tanuwidjaja tetap menyelenggarakan RUPS Ilpada tanggal 11 Mei 2009 ;Bahwa, ternyata RUPS II adalah RUPS yang juga diselenggarakan denganmelanggar hukum, karena jangka waktu penyelenggaraan RUPS II telahlewat waktu, dimana RUPS II seharusnya diselenggarakan antara tanggal 24April 2009 sampai dengan tanggal 5 Mei 2009, sesuai dengan Pasal 86 ayat(9) Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 22 ayat (1) huruf dAnggaran Dasar Tergugat, yang menyatakan RUPS II diselenggarakansekurangkurangnya

10 hari dan selambatlambatnya 21 hari sejak RUPS diselenggarakan.

Selain jangka waktu penyelenggaraan RUPS II yang telahlewat waktu, ternyata secara formal RUPS II telah diselenggarakan secaramelawan hukum. Karena dalam RUPS II telah terjadi perubahan agendaRUPS dari agenda semula dalam RUPS . Selain perubahan agenda yangtercantum dalam surat undangan RUPS II tersebut, ternyata dalam suratundangan RUPS II tersebut tidak mencantumkan mengenai pemberitahuantersedianya baha/materi yang akan dibicarakan dalam RUPS II di KantorTergugat.

Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan palinglambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama" ;Pasal 82 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas :"(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan" ;Bahwa, selain adanya kecacatan dalam penyelenggaraan RUPS II

Menyatakan batal Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT. Sani Mitra Lestari (Tergugat III) sebagaimana Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas (PT) Mitra Sani Lestari No.15, tanggal 19 Nopember 2002, Akta Berita Acara Rapat Kedua (2) Perseroan Terbatas PT. Sani Mitra Lestari No.2, tanggal 2 Desember 2002, Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.Sani Mitra Lestari No. 4, tanggal 3 Nopember 2003, akte berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sani Mitra LestariNo. 1, tanggal 1 Juli 2008 yang semuanya dibuat oleh Turut Tergugat dan rapat-rapat atau RUPS. Yang diselenggarakan setelah adanya Penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 923/Pdt.P/2002/P.N..SBY. ; -------------------------------------------4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Teregugat I adalah segenap pemegang saham PT. Sani Mitra Sani Lestari (Tergugat III) yang sah sebagaimana tercantum pada Akte Pendirian PT.

Oleh Karena RUPS Dan Berita Acara RUPS Yang Menyertai MasingMasing RUPS SahMenurut Hukum, Pada Prinsipnya Tidak Memerlukan Penetapan Pengesahan Dari PengadilanNegeri Surabaya.Bahwa pada prinsipnya atau pada hakikatnya, tanpa Penetapan Pengesahan dariPengadilan Negeri Surabaya, semua RUPS dan Berita Acara RUPS sah menurut hukum, karenatidak ada yang bertentangan/ melanggar AD PT.

Bahwa, sebelum RUPS (pertama) P.T.

Bahwa, dalam RUPS (pertama) dan RUPS kedua (2) sebagaimanatersebut di atas merupakan satu bagian yang tak dapat dipisahkan, olehkarena korum (pertama) tidak tercapai, maka harus diadakan RUPS (2),mengingat persyaratan RUPS kedua (2) telah memenuhi korum apa yangdipersyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1995, Pasal 73, maka tidak ada alasanhukum lain RUPS kedua (2) tetap bejalan sebagaimana ketentuan yangberlaku, dan oleh karenanya oleh Turut Tergugat Berita Acara RUPS PT.

Bahwa Pengadilan Negeri terkait dengan RUPS sebuah Perseroan Terbatas dapatmemberikan ijin dilaksanakannya RUPS dalam hal :6.

LIE THIEN PING, Perihal : Undangan No.1262/RUPS/02, tertanggal 9 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.LIL,II13 ;13. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr. HENDY SETIAWAN, Perihal : UndanganNo. 1263/RUPS/02, tertanggal 9 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.LII,III14 ;14. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr. LIE THIEN PING, Perihal : Undangan ke 2No. 1322/RUPS/02, tertanggal 19 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.I,U,TU15 ;15. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr.

Citra Lestari Semesta untuk menyelenggarakanRUPS Tahunan sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi adalah RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Dalam Anggaran Dasar PT. Citra Lestari Semesta pasal 8dinyatakan:Ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah:a. RUPS Tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPSLuar Biasa;Ayat (3) Dalam Rapat Tahunan:a.

No. 1833 K/Pdt/2010mempunyai laba yang positif;Ayat (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mataacara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf(a) dan huruf (b);Dan atau dalam UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007pasal 78 dinyatakan:Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;Ayat (2) :RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir

;Ayat (3) RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2);Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Dan dalam penjelasan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 pasal 78ayat (1) di atas Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktiksering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa:Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundangundangantersebut di atas, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (RUPS

Luar Biasaadalah berbeda yang mana RUPS Tahunan dalam PT.

No. 1833 K/Pdt/2010mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujul dengan suara bulat;Bentuk

Menurut saya tidak bisa , karena kalau RUPS sudahdinyatakan batal maka isinya tidak bisa dikatakanmenjadi RUPS Luar biasa, itu batal kecuali jikasemuanya setuju ;44Dalam hal akta Risalah RUPS sudah di akta notarilkan oleh Notaris, bolehkah AktaRisalah RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa di satukan dalam satu Akta ?

Dari pengalaman RUPS dan RUPS LB itu kita bedakanbegini , kalau RUPS agendanya tentang biasanyapemeriksaan laporan keuangan , misalnya menentukanDireksi dan hal standar lainnya , tetapi kalauPerusahaan akan melakukan action tertentu , yangmungkin tidak berulang ini biasanya pakai RUPS LB ,RUPS LB biasanya agendanya investasi , akuisisi , itukenapa dilakukan karena tidak diatur dalam AnggaranDasar makanya pakai RUPS , sedangkan di Tbk adaketentuan OJK yaitu transaksi signifikan dan benturankepentingan

;Itu lazim tidak, RUPS Luar biasa mengajukan audit sedangkan di RUPS Tahunantidak mengajukan Audit ?

Dari pengalaman kami , RUPS itu mungkin Cuma ditunda, penundaan itu skornya Cuma Quorum, akibatnyabila di perusahaan Tbk kalau tidak quorum RUPS ituditunda , karena ada sengaja pemegang saham yangtidak mau terjadi RUPS ;Ditundanya bisa bertahuntahun ?

RUPS Tahunan untuk tahun Ke4 masih dalamtahun yang bersangkutan ;Dalam materi RUPS tadi yang dibicarakan RUPS yang diangkat dalam LaporanKeuangan Tahun 1, 2 dan bukan Laporan Keuangan tahun terakhir, apakah sahmenurut ketentuan hukum ?

Memberi izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. The Beverly Hills Bali, dengan agenda rapat sebagai berikut ;- Mengubah nama Pemegang saham Lee Dong Woo menjadi Hak Ja Song, pada Akta Pendirian Perusahaan Nomor 02, tertanggal 6 Juli 2007; - Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. The Beverly Hills Bali;3. Memerintahkan kepada Direktur dan / Komisaris PT.

The Beverly Hills Bali untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. The Beverly Hills Bali yang dilaksanakan sesuai penetapan ini;4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk agar di tetapbkan kuorum untuk RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);2.

penyelenggaraan Rapat Umum atau kuorum PemegangSaham (RUPS) PT.

40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir; Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2); Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40Tahun

2007, menentukan: Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (8) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau. ketentuan

karenatidak hadir di rapat RUPS dan katanya Terdakwa datang bersamaanaknya untuk membuat akta berdasarkan bukti berita acara RUPSLuar biasa dan keterangan itu diberikan bersama dengan notulen yangdibuat ; bahwa setelah saksi tidak hadir pada RUPS tersebut, saksimendapatkan tembusan hasil RUPS yakni saksi mendapatkanpemberitahuan tentang hasil RUPS tentang penggantian direksi yaituanak dari terdakwa , sedang secara resmi, saksi tidak memperoleh tembusannya ;20 bahwa dampak yang ditimbulkan dengan

; bahwa saksi tidak tahu bahwa RUPS yang tanggal 13 Maret 2012adalah dibawah tangan dan menurut kami karena Saksi meninggalkanrapat maka seharusnya tidak ada RUPS bahwa saksi kurang tahu sebenarnya yang dimasalahkan adalah Aktatanggal 17 Maret 2012 ataukah RUPS tanggal 13 Maret 2012. karenaRUPS tanggal 13 Maret 2012 adalah dibawahtangan ; bahwa sebelum tanggal 13 Maret 2012 apakah komisaris pernahmengundang direktur utama untuk mengadakan RUPS Saksi tidak tahudan pada saat RUPS Luar biasa, saksi

Hal manadikaitkan dengan keterangan ahli, maka bila dikaitkan dengan suratpermohonan tanggal 11 Februari 2012 kepada direksi tidak adatindakan untuk mengadakan RUPS lalu Dewan Komisaris mengundang79direksi untuk mengadakan RUPS, maka kalau RUPS yang diadakan olehDewan Komisaris harus ada Penetapan Pengadilan Negeri.

RUPS yangdilaksanakan di Hotel Regent Malang , dan dari hasil RUPS padatanggal 13 Maret 2012 di Hotel Regents Malang yang berupanotulen tersebut oleh Terdakwa dengan atas Kuasa dari RUPS PTHARDLENT MEDIKA HUSADA dibawa ke Notaris Malang bernama EkoCahyono pada tanggal 17 Maret 2012 dan dibuat Akta RUPS luarbiasaNo. 17 tanggal 17 Maret121 Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakimmemeriksa dan meneliti bukti surat berupa Akta RUPS luarbiasa PTHARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 17 tanggal 17 Maret

berhak melakukan RUPS tanpaadanya izin dari Pengadilan, sedangkan yang harus meminta izinPengadilan untuk melakukan RUPS adalah pemegang saham dimanaapabila RUPS diadakan oleh pemilik modal maka yang harus dilakukanoleh pemilik modal adalah harus dengan penetapan pengadilan ,sedangkan apabila yang mengadakan RUPS tersebut adalah komisarisdan ini sesuai dengan persyaratan dalam UndangUndang No. 40 tahun2007, maka Komisaris tidak memerlukan penetapan pengadilanuntuk mengadakan RUPS ;Menimbang, bahwa

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa [RUPS-LB] atas nama PT. CAHAYA MARWAH SEJAHTERA, yang dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 [akan ditetapkan kemudian];
3. Menetapkan Tn.

AMIR LUTHFI [PEMOHON] selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan yaitu 55 % [lima puluh lima persen] Saham sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Cahaya Marwah Sejahtera;

Nomor 47 K/Pdt/201415.Bahwa dasar keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan RUPS PTRAS Tgl 30 November 2011 karena masih ada perkara menyangkuttentang RUPS PT RAS tersebut dan juga ada surat dari KementerianHukum dan HAM RI cq Dirjen AHU Tgl 2 Desember 2009 NomorAHU.AH.03.04.150 yang tidak mendaftarkan RUPS PT RAS sebelumnya.Dengan demikian undangan RUPS PT RAS untuk Tgl 30 November 2011adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notaris yang tidakdidaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;16.Bahwa

menerima keterangandalam RUPS.

RUPS PT RAS.

keberatan terhadappelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011, maka Tergugat III(Kementerian Hukum dan HAM RI) adalah yang bertugas untukmendaftarkan Hasil RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 sesuaimenurut Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas.

Bahwa Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkatbanding tidak menganalisa dan mempertimbangkan Berita Acarapelaksanaan RUPS PT RAS mulai dari fakta surat undangan RUPS PTRAS, fakta pengusiran Pemohon Kasasi untuk ikut RUPS PT RAS, faktaBerita Acara Absensi pelaksanaan RUPS PT RAS dan Notulen RUPS.Tentu dari fakta tersebut telah terbukti ketidakhadiran Pemohon Kasasikarena adanya perbuatan melawan hukum yaitu mengusir PemohonKasasi.

Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenail:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesual dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.9) Bahwa

ARGA KAELASEberkaitan dengan Pemberesan utang Termohon setelah adanya putusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat

, menetapkan pemberian izinuntuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Dpsa. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau

Jadi, penyelenggaraan RUPS LuarBiasa jelas berbeda dengan RUPS Tahunan dalam segi waktu, di mana RUPSTahunan hanya setahun sekali, sedangkan RUPS Luar Biasa bisa beberapa kalidalam setahun sesuai dengan kepentingan perusahaan ;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalampraktek sering disingkat RUPS LB yang dalam praktek diadakan setiap waktu dandigantungkan berdasar kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, sebagaimanapenjelasan pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) UU RI Nomor 40 Tahun

ARGAKAELASE ;Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Direksi danKomisaris PT.

Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum dalam TATACARA PENGHITUNGAN suara untuk menentukanquorum atau sahnya RUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LBtahun 2020 yang diselenggarakan di Batu pada tanggal 17 November2020.3.1.

Bahwa sebelum diselenggarakannya RUPS PT SelectaTahun buku 2019 dan RUPS LB PT Selecta Tahun 2020 denganagenda pengangkatan Pengurus Baru karena masa jabatanpengurus sebelumnya habis yang diselenggarakan di Batu tanggal17 November 2020, PARA TERGUGAT telah DIINGATKAN oleh 2(dua) orang Pemegang Saham secara tertulis tentang tatacaraRUPS yang dipergunakan, sesuai Anggaran Dasar maupun TataTertio RUPS LB adalah salah yaitu:1) Bahwa tatacara PARA TERGUGAT menentukan quorumatau sah nya RUPS adalah bertentangan

Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahunbuku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda PengangkatanPengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.d.

menerima semua proses, prosedurdan pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB Tahun 2020,dalam daftardaftar sebagaiman tersebut di atas, Penggugat selamapenyelenggaraan kedua RUPS tersebut, tidak melakukan protes,keberatan, yang intinya menolak dan atau tidak menerima proses,prosedur dan pelaksanaan kedua RUPS dimaksud, yang waktunyatelah diberikan oleh moderator pada saat itu, sehinggamempermasalahkan halhal yang seharusnya dipermasalahkan padasaat pelaksanaan kedua RUPS dimaksud tanggal 17

Gugatan Penggugat Salah ObjekPenggugat mempermasalahkan proses, prosedur, hasilhasil, dankeputusankeputusan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB tahun2020 tanggal 17 November 2020 yang telah disetujui dan disahkan olehseluruh Pemegang saham yang hadir dalam kedua RUPS PT Selectadimaksud, baik dalam daftardaftar yang telah disediakan oleh PTSelecta dalam kedua RUPS dimaksud, Risalahrisalah RUPS, yangtelah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Rapat Umum PemegangSaham Tahunan PT Selecta Nomor 08 dan Akta Pernyataan

;8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketigadilangsungkan;9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelahRUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;.

Bahwa Pasal 88 UUPT mengatur penyelenggaraan RUPS apabila kuorumkehadiran tidak tercapai, yaitu dengan mengurangi kuorum kehadirantersebut pada RUPS kedua.

Perlu dicatat bahwa UUPT dan AnggaranDasar Perseroan/Akta Nomor 17/2011 memberikan kemudahankemudahan untuk menjamin terlaksananya RUPS, sehingga pun apabilakuorum kehadiran tidak mencukupi dalam RUPS pertama dan RUPS keduamaka sesuai dengan Pasal 86 ayat (5) UUPT besarnya kuorum untukmenyelenggarakan RUPS dapat dimohonkan kepada Ketua PengadilanNegeri, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Para Termohon Kasasi yangmengklaim tidak dapat dilaksanakannya RUPS karena terhalang olehbesaran kuorum dalam

Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak menanggapi permintaanpelaksanaan RUPS, maka Pemegang Saham dapat memintakandiadakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 80 ayat(1) UUPT);d. Kuorum RUPS untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan adalah 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan disetujui paling sedikit2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal88 ayat (1) UUPT);e.

Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai maka akandilaksanakan RUPS kedua (Pasal 88 ayat (2) UUPT);f.

Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenal:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.Hal 22 dari

ARGA PURA berkaitandengan Pemberesan utang Termohon setelah adanya putusan Pengadilan NiagaPengadilan Negeri Semarang;Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat (2) RUPS

; Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izinuntuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka

waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

PT.ARGAPURA;Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Direksi danKomisaris PT.

RUPS itu ;Bahwa hasil dari RUPS tersebut sudah dibuat Akta Notaris ;Bahwa Terdakwa hadir dalam RUPS tersebut sampai dengan acarapemilihan calon direksi ;Bahwa saksi mengetahui dipilih sebagai direktur Utama, oleh karenadiberitahu via telephone pada hari Jumat sore ;Bahwa kedudukan terdakwa berkaitan dengan barang bukti Akte Notarisdan persetujuan ini, sebelum RUPS secara Yuridis Formal terdakwabelum diangkat, akan tetapi secara nyata sebagai Presiden Komisaris ;Bahwa secara formal PAULUS tidak menjabat

tanggal 25 Juni 209 saksi pernahmenandatangani draft RUPS LUB ;Bahwa menurut draft RUPS LUB secara Yuridis Formal Terdakwa belumsah diberhentikan dari jabatan.

bahwa setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 masih ada RUPS lagi ;Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 12 Maret 2010 sudah ataubelum di Akta Notaris kan ;e Bahwa dalam RUPS terakhir ada perubahan pengurus perusahaan ;e Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil uang setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 dari pengakuan Terdakwa sendiri ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi pengurus perusahaansebelum RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;e Bahwa saksi mengetahui menjadi Komisaris Utama oleh karenamenerima

, Terdakwa tidak memperoleh suratpemberhentian ;Bahwa saksi tidak menerima hasil RUPS ;Bahwa saksi tidak bisa menerima isi dari hasil RUPS oleh karena RUPSbelum berkekuatan hukum bahkan RUPS tanggal 12 Maret 2010 diajukanke Pengadilan Negeri Tegal menanyakan keabsahan RUPS tersebut ;Bahwa setelah RUPS tanggal 12 Maret 2010 ada RUPS lagi pada tanggal20 Mei 2011 25 Mei 2011 yang menolak RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu setelah RUPS tanggal 25 Mei 2011 masih ada lagiRUPS atau tidak

Dan sepanjang terdakwa bisamembuktikan bahwa uang yang diambil adalah untuk keperluanperusahaan, maka perusahaan harus mengembalikan kepada teradakwa ;e Bahwa RUPS ada pihak yang tidak memberikan kuasa, dengan demikianRUPS ini cacat hukum, oleh karena itu Akta Notaris atas RUPS ini tidakmengikat. ( Ditunjukkan kepada saksi RUPS tanggal 12 Maret 2010 ) ;e Bahwa Terdakwa pada saat RUPS hadir, akan tetapi sebelumpengambilan keputusan melakukan walk out, maka Terdakwaharusdiberitahu mengenai hasil rapat

Bahwa oleh karena RUPS yang rencananya diseleriggaral.an tanggal 4April 2012 tersebut Termohon tidak hadir maka Pemohon kembalimengundang Termohon untuk datang pada RUPS kedua dengan agendayang sama pada tanggal 24 April 2012, namun demikian untuk yangkedua kalinya tanpa pemberitahuan apapun Termohon tidak ha dadalam RUPS tersebut;9.

Bahwa surat undangan RUPS tersebut diatas tidak mencantumkankapasitas atau status Termohon sebagai apa ?

dan acara RUPS jugatidak jelas (kabur), karena apabila RUPS dimaksud tersebut acaranyaadalah khusus untuk membicarakan keputusan pemberhentiansementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris, maka RUPS tersebutharusfah merupakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB), karena mata. scam RUPSLB tersebut tidak dapat digabungdengan RUPS tahunan, sebab RUPS tahunan telah ditentukan secarakhusus mata acaranya oleh Pasal 78 ayat (2 dan 3) UUPT, yaitumengenai hahal yang disebut pada pasal 66 ayat (2)

PemEmggilan RUPS pare parr egang sairarn yang hak suara mengajukan Permintaan RUPS kepada Direksi.

Jika Direksi tidak juga melakukan Pemanggilan RUPS dalam bataswaktu yang ditentukan, maka permintaan diadakannya RUPS diajukan kembalidengan surat oleh pemegang saham, narnun kali ini bukan kepada Direksimelainkan kepada Dewan Komisaris.

RUPS maka tanggung jawabnya ada padapenyelenggara dan pemimpin RUPS itu sendiri yaitu PENGGUGAT danPENGGUGAT II bukan PARA TERGUGAT.

Bahwa benar PENGGUGAT telah melakukan undangan RUPS PT.PKGdan PT.PKAB berdasarkan surat undangan tanggal 31 Desember 2016untuk RUPS tanggal 2 Januari 2017. Bukti Surat undangan RUPS tanggal31 Desember 2016 tertanda (Bukti T5).

;Ketentuan Pasal 90 ayat 1 UUPT sebagai berikut: Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wayib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.;Ketua Rapat RUPS tanggal 2 Januari 2017 adalah Shintia. SekarangShintia menolak menandatangani berita acara RUPS aquo dengandemikian Shintia/ Aquo TERGUGAT rekonpensi telah melanggar Pasal90 ayat 1 UUPT.

keputusan ;Menimbang, bahwa wewenang RUPS antara lain :a.

PKAB telah melaksanakan RUPS LuarBiasa PT. PKG dan PT.