Berdasarkan aturanini telah jelas mengatur dan pada tanggal 21 September 2015 ditetapkanrapat RUPS yang intinya mensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUSHAMZAH sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri ataspermintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkanhakhaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan aturan ini telah jelas mengaturdan pada tanggal 21 September 2015 ditetapbkan rapat RUPS yang intinyamensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai DirekturUtama PT.Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri sesuai denganKeputusan Bupati dan membayarkan hakhaknya sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

Berdasarkan aturan ini telah jelas mengatur dan padatanggal 21 September 2015 ditetapbkan rapat RUPS yang intinyamensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagaiDirektur Utama PT.KKM atas permintaan sendiri sesuai denganKeputusan Bupati dan membayarkan hakhaknya sesuai denganketentuan yang berlaku.

IndrawanSusanto yang pengangkatannya hanya melalui SK Bupati bukan melalui RUPS PT.Karya Karimun Mandiri;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan apa yang terurai diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa menurut hukum, landasan penentuan kompetensi absolutberpatokan kepada pembatasan yuridiksi badanbadan peradilan.

Karya Karimun Mandiri (BUMD) yangpengangkatannya hanya melalui SK Bupati bukan melalui RUPS PT. Karya KarimunMandiri, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini telah terdapatsuatu sengketa menyangkut kewenangan sdr. Indrawan Susanto sebagai Plt DireksiPT. Karya Karimun Mandiri (BUMD) yang mana dalam pengangkatannya sebagai PitDireksi PT.

Buahan dengan akta nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 nomor : C-01196 HT.01.01 Thn 2004 yang sudah dilegas ;

yang sudah dilegas ;

17 Maret 2017 tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dari Menkumham dengan nomor AHU-0006714.AH.01.02 Thn.2017 yang telah dilegas.

Buahandengan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: C01196 HT.01.01Thn 2004 yang sudah dilegas;Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Gin1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 44 tanggal 20 Pebruari 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahan Menkumhamdengan Nomor: AHU10972.AH.01.02 thn 2014 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 37 tanggal 19 Maret 2014 tentangPernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU01814.40.22.2014

yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumham denganNomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas; 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834yang sudah dilegas; 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

Abdul Gafur tertanggal 26 Desember 2012;Laporan keuangan tertanggal 22 Agustus 2011 yangditandatangani oleh Triyono;Buku tabungan dengan Nomor Rek : 111094492 atas namaTriyono;Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK Nomor66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantorNotaris Yasman, S.H., M.kn., yang dilegalisir;Fotokopi Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH.

Abdul Gafur tertanggal 26 Desember 2012; Laporan keuangan tertanggal 22 Agustus 2011 yangditandatangani oleh Triyono; Buku tabungan dengan Nomor Rek : 111094492 atasnama Triyono;Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 693 K/Pid/2019 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK Nomor66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantorNotaris Yasman, S.H., M.kn., yang dilegalisir: Fotokopi Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH.

Pasal 1 angka (16) UU PT No.40/2007.Hal.23Perkara Nomor :07/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga JKT.Pst28.Pasal 41 ayat (1) UU PT No. 40/2007:Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.Pasal 42 UU PT No. 40/2007:(1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sahapabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum danJumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai denganketentuan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.(2) Keputusan RUPS untuk penambahan

Cipedesdariatas namaTERGUGAT II/HALIM WIJAYA menjadi atas nama PT.DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Bukti adanya Akta Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA tentang PenyetoranModalberupa Tanah SHM No. 2544/Kel. Cipedes ke dalam PT.DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Bukti adanya pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI(untuk dicatat dalam Daftar Perseroan) terkait Penyetoran Modalkarena adanya Penyertaan Modal berupa Tanah SHM No, 2544/Kel.Cipedes ke dalam PT.

DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Buktiadanya Pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar ataulebih mengenai Keputusan RUPS yang memutuskan PenyetoranModal ke PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA dalam bentuk BendaTidak Bergerak/ Tanah SHM No. 2544/Kel. Cipedes tersebut.Berdasarkan halhal yang telah dijelaskan diatas, maka terbuktiList dan CatatanHarta Perusahaan tidak dapat menjadi dasar dan alasan PENGGUGAT untukmemasukkan Tanah SHM No. 2544/Kel.Cipedes ke dalam Daftar (Pertelaan)Harta Pailit PT.

Bukti Akta Persetujuan RUPS tentang Penyetoran Modal Tanah SHM No.2544/Kel. Cipedes ke dalam PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA;d. Bukti Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (untuk dicatatdalam Daftar Perseroan) terkait Penyetoran Modal tersebut; dane.

Bukti Pengumuman dalam 1 (satu) atau lebin Surat Kabar atau lebihmengenai Keputusan RUPS atas Penyetoran Modal tersebut.Apabila dalam persidangan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanyaProses Inbreng (Penyetoran/Pemasukkan Modal dalam PT) yang dibuktikandengan adanya Akta Inbreng atas Tanah SHM No. 2544/Cipedes tersebut kedalam PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA yang diikuti dengan balik namaTanah SHM No. 2544/Kel.

Memerintahkan Para Tergugat untuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap melaksanakan RUPS Tergugat VI yang keputusannya menyetujui pengalihan kepemilikan sejumlah saham milik Ny. SHR , PT. TSI , PT.

sembilan ratus tujuh puluhenam ribu rupiah)kepada Penggugat sebagai bentuk pembayaran sebagiankewajiban pembayaran Ny Siti Hardiyanti Rukmana dkk kepada Penggugatyang nilainya secara keseluruhan sebesar Rp 510.043.408.297, (lima ratussepuluh milyar empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua ratussembilan puluh tujuh rupiah).Bahwa Penggugat telah tiga kali yaitu pada tanggal 25 April 2016,16 Mei 2016dan 6 Juni 2016 secara tertulis meminta secara resmi kepada Para Tergugatagar melaksanakan RUPS

Memang Penggugat memiliki kuasa dari Ny Siti Hardiyanti Rukmana, PTTridan Satriaputra Indonesia dan PT Citra Lamtoro Gung Persada untukmenjual saham mereka di Tergugat VI.Bahwa seharusnya Para Tergugat menindaklanjuti dan melaksanakanpermintaan Penggugat tersebut karena permintaan tersebut tidakmenimbulkan kerugian bagi Tergugat VI dan tidak juga menimbulkan kerugianbagi pihak manapun juga.Bahwa akan tetapi Para Tergugat tidak juga melaksanakan permintaanPenggugat melaksanakan RUPS Tergugat VI yang

Bertentangandengankepatutan, ketelitiandankehatihatian.Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan permintaanPenggugat melaksanakan RUPS Tergugat VI yang intinya menyetujuipengalihan kepemilikan sejumlah saham milik Ny Siti Hardiyanti Rukmana, PTTridan Satriaputra Indonesia, PT Citra Lamtoro Gung Persada pada TergugatVI yang nilainya adalah Rp 338.969.976.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapanmilyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) kepada

Penggugat tersebut adalah bentuk nyatapengabaian kewajiban hukum Para Tergugat.Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan permintaanPenggugat melaksanakan RUPS Tergugat VI yang intinya menyetujuipengalihan kepemilikan sejumlah saham milik Ny.

puluh delapanmilyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) kepada Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan azaskepatutan karena sangat patut Penggugat menerima pembayaran kembalikelebihan investasinya pada Tergugat VI dalam bentuk pengalihankepemilikan sejumlah saham milik Ny Siti Hardiyanti Rukmana, PT TridanSatriaputra Indonesia, PT Citra Lamtoro Gung Persada.Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan permintaanPenggugat melaksanakan RUPS

Bahwa dokumen pendukung terbitnya Objek Sengketa merupakanAkta Notaris yang berisi tentang Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Cikondang Kancana Prima, yang tentunya diyakinikebenarannya sebagai Akta Otentik. Demikian pula, di dalam AktaNotaris maupun di dalam proses permohonannya, Notaris (Pemohon)telah menyampaikan bahwa RUPS telah dilaksanakan sesuai quorumdan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar maupunperaturan perundangundangan;5.

, akta keputusan pemegang saham diluar RUPS atau dokumen lainnya tentang ganti namapemegang saham; dan ;2. keputusan instansi terkait mengenai perubahan namapemegang saham badan hukum~ atau orangperseorangan;c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksidan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atauakta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentangperubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;d. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkapPerseroan dari pengelola gedung,

yang akan melakukanpenggabungan; dan4.pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenairingkasan rancangan penggabungan Perseroan;f. pembubaran Perseroan berupa:1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham diluar RUPS atau dokumen lainnya yang menyetujuiHalaman 39 dari 158 halaman.

Bentuk Forum Pengambilan KeputusanBahwa Pasal 19 ayat (1) UU No. 40/2007menentukan bahwa perubahan anggarandasar perseroan ditetapbkan oleh RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham). Bahwaselanjutnya dalam UU No. 40/2007,ketentuan mengenai RUPS perseroan diatursecara khusus dalam Bab VI Pasal 75 s.d.Pasal 91 UU No. 40/2007. Bahwa ketentuanPasal 91 UU No. 40/2007 telah secara tegasmenentukan bahwa keputusan sirkuler paraHalaman 82 dari 158 halaman.

Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKTpemegang saham perseroan adalah memilikikekuatan hukum dan kekuatan mengikatyang sama seperti hasil Keputusan RUPS.Bahwa Pasal 91 UU No. 40/2007 mengaitur,sebagai berikut:Pemegang saham dapat jugamengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semuapemegang saham dengan hak suaramenyetujui secara tertulis denganmenandatangani usul yangbersangkutan.Penielasan Pasal 91 UU No. 40/2007: Yang dimaksud dengan pengambilankeputusan di luar RUPS dalam praktikdikenal

Florida Irene Toding MARS yang juga memiliki saham terbesarkedua yaitu (16,7%) dari jumlah keseluruh saham perseroan tidakpemah diberitahu/diundang, pernah mengikuti RUPS, dan jugatidak permah menjual sahamnya dan atau tidak pernah menerimahasil penjualan sahamnya.Bahwa kemudian Ir.

Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan terbatas berbunyi:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke Pengadilan Negeri apabila di rugikan karena tindakanPerseroan yang tidak adil" dan tanpa alasan yang wajar sebagaiakibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.11.

Florida Irene fotocopy sesuai dengan fotocopy yang telahdilegalisasi dan diberi materai secukupnya diberi tanda PIJI10b.l(satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan Abraham Todingtahun 1996 telah dicocokan dengan aslinya dan diberi materaisecukupnya diberi tanda PIJII11.l(satu) lembar fotocopy laporan daftar hadir RUPS BPR.

CaptaSakti Sejahtera tanggal 29 Mei 1996 merupakan fotocopy darifotocopy dan diberi materai secukupnya diberi tanda PIJI1 2a.l(satu) lembar fotocopy laporan daftar hadir RUPS BPR. CaptaSakti Sejahtera tanggal 30 April 1997 merupakan fotocopy darifotocopy dan diberi materai secukupnya diberi tanda P.II12b.l(satu) lembar fotocopy laporan daftar hadir RUPS BPR.

Bank Capta Sakti Sejahtera Bonebone pada tanggal 27 mei1999;58Bahwa rups luar biasa tersebut diadakan di Toraja karenamayoritas pemegang saham tinggal di Toraja;Bahwa saksi menanda tangani daftar hadir rups luar biasatersebut;Bahwa agenda rups luar biasa tersebut adalah penjualan sahammilik Abraham Toding yang kemudian dibeli oleh Paul Toding;Bahwa Abraham Toding tidak hadir dan diwakili oleh DanielToding berdasarkan surat kuasa yang sebelunmya dibacakanoleh pimpinan rups luar biasa;Bahwa saksi tidak

sahamnya pada Tergugat sebanyak208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembarsaham dengan nilai nominal Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratustiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti P9 );e Bahwa berhubung Penggugat telah menarik sahamnya pada Tergugat,sebagai hukum, Tergugat wajib menyerahkan kembali kepada Penggugatseluruh saham milik Penggugat beserta dividen yang belum dibayarkandengan nilai nominal saham tersebut terhitung semenjak RUPS

ratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nilai nominalRp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai dengan tanpa hak, sebagai hukum,Tergugat wajid menyerahkan kepada Penggugat; Berupa dividen saham sengketa sejak tahun 2009 sejumlah dengandiperhitungkan secara proporsional menurut nilai nominal saham sengketa,ditambah bunga sebesar suku bunga deposito Bank Pemerintah terhitung sejakdividen sengketa belum dibayar dalam RUPS

Judex Facti telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karenaberpendapat bahwa dengan surat pengunduran diri Terbanding/ Penggugattanggal 10 Muni 2009 yang disetujui RUPS tanggal 22 Juni 2009, makaHal. 25 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013pengunduran diri Terbanding/sebagai Komisaris telah sesuai denganketentuan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.B.1.1.

Tidak pernah sekalipun dilakukanaudit keuangan terhadap PT.Gracia Mitra Selaras;Bahkan sesaat sebelum PT.Gracia Mitra Selaras melakukan RapatUmum Pemegang Saham tanggal 22 Juni 2009, Pemohon Kasasisempat masih meminta agar dalam RUPS dimasukkan agendamelakukan audit kKeuangan, akan tetapi PT.Gracia Mitra Selaras tidakmmemenuhi permintaan Pemohon Kasasi tersebut (vide Bukti P7.C,Bukti P7.D, Bukti P7.E, Bukti P7.F);3.

Putusan Judex Facti yang dimohonkan Kasasi a quo telah salah dan kelirudalam penerapan hukumnya karena sesuai ketentuan dalam UndangUndang Perseroan Tebatas terutama Pasal 56 tidak dapat ditarik begitusaja melainkan harus diputuskan dalam RUPS;B.2.1.

MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Memberikan izin dan atau Hak dan atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) atas PT. Solusi Teknologi Jaya, dengan Mata Acara sebagai berikut :

Pemindahan Hak Saham Atas Saham Yang Belum Dibayarkan;
Penunjukan Ulang Direksi;
Pemberhentian Emilda Andina sebagai Direktur.

Bahwa Penggugat meminta konfirmasi atau kejelasan kepada ParaTergugat, namun tidak ditanggapi positif oleh Para Tergugat namun malahditantang untuk mengadakan RUPS pembelian kembali saham milikPenggugat;8. Bahwa Penggugat selaku pemegang saham PT Weiling yang mempunyaihak suara merasa keberatan dengan segala peralihan terhadap asetasetPT Weiling maupun peralihnan saham tanpa ada persetujuan dari organorgan perseroan terbatas yang lain, yaitu RUPS yang sah dan sesuaiHalaman 4 dari 25 hal. Put.

dengan ketentuan undangundang sebagaimana Pasal 10 ayat 6 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang padaintinya dalam hal mengalinkan atau pengambilalinan saham ataumenjadikan jaminan utang hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusanRUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan yangdisetujui paling sedikit 3/4 jumlah suara yang sah dalam rapat, padahalselama ini tidak pernah dilakukan RUPS

karenaundangan rapat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh BillySuryowibobo, S.H yang sudah jelas dan nyatanyatanya tidakmempunyai /egal standing (kedudukan hukum) dan juga BillySuryowibobo, S.H bukanlah merupakan pemegang saham dan jugabukan merupakan dewan direksi dan/atau pengurus di PT Wei Ling;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT Wei Ling sebagaimanadalam undangan, tertanggal 23 Januari 2011 yang dibuat danditandatangani oleh Billy Suryowibobo, S.H adalah tidak benar dancacat hukum, karena RUPS

Semarang sesuaidengan Surat Nomor R/570/V/2014/Labforcab, tanggal 8 Mei 2014dengan hasil pemeriksaan bahwa tandatangan yang terdapat didaftar hadir RUPS PT Wei Ling adalah non identik atau merupakantandatangan yang berbeda..... (Bukti P90);4) Bukti T Il. V.

menilaipembuktian dalam perkara a quo, hal ini dapat dibuktikan:1).2).3).A).Bahwa PPAT Astuti Amirin, S.H telah melanggar Anggaran Dasar PTWei Ling yaitu Pasal 10 ayat (6) yang berbunyi:Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, maka untuk penggabungan, peleburan, pengambilalinan ataupemisahan pembubaran perseroan dan pengalihan atau menjadikanjaminan hutang yang melebihi dari 50% jumlah kekayaan perseroan,hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

No. 945 K/Pdt/2011 6 Penggugat III Pemegang Saham7 Tergugat III Pemegang Saham8 Penggugat IV Pemegang Saham9 Tergugat IV Pemegang Saham Bahwa setelah meninggalnya TURIAN SEMBIRING (DIREKTUR) makadengan demikian jabatan DIREKTUR masih lowong dikarenakannyasampai dimajukannya gugatan ini belum terlaksana Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk menggantikan jabatan DIREKTUR sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa kemudian Tergugat telah mengundang Para Penggugatsebagaimana suratnya masingmasing

No.:07/PTKT/INT/VII/08 perihal untuk melakukan RUPS Luar Biasatertanggal 29 Juli 2008 untuk hadir hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2008dibubuhkan Stempel dan Tergugat bertindak sebagai KOMISARIS;4.2. No.:06/PTKP/X/08 perihal RUPS tertanggal 29 November 2008 untukhadir pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 tidak dibubuhkanStempel dan Tergugat bertindak sebagai DIREKTUR UTAMA;4.3.

.:08/PTKP/I/09 perihal RUPS tertanggal 3 Januari 2009 untuk hadirpada hari Jumat 6 Januari 2009 tidak dibubuhkan Stempel danTergugat bertindak sebagai DIREKTUR UTAMA;4.4.

Surat Undangan untuk kembali mengadakan RUPS pada hari Kamistanggal 5 Pebruari 2009;Bahwa undangan sebagaimana Point 4.1. tersebut tidak dihadiri ParaPenggugat dikarenakan materi Rapat membahas pertambahan sahamyang dimiliki melalui hibah almarhumah ibu Turian Sembiring berdasarkanAkta Wasiat No. 6 yang dibuatoleh Tergugat V;Bahwa undangan sebagaimana Point 4.2. dan 4.3. tersebut tidak dihadiriPara Penggugat dikarenakan Tergugat mengundang selaku DIREKTURUTAMA sedangkan RUPS belum terjadi mengenai

Akta Notaris Inwan Junaidi Nomor 41 Tanggal 24 Juli 2013 TentangBerita Acara RUPS PT CARITHA RIZQIA harus dibatalkan, demihukum, karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya;b.

Akta Notaris Irwan Junaidi Nomor 43 Tahun 2013, Tentang BeritaAcara RUPS PT CARITHA RIZQIA. yang menyatakan TERGUGATsebagai Pemilik Saham 3500 lembar dengan nominal Rp.Hal 21 dari 40 Puts. No.01/Pdt/2016/PT.PLK.30.350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan sebagai DirekturKeuangan Pada PT CARITHA RIZQIA harus dibatalkan, demi Hukum.karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya;d.

Menyatakan bahwa Akta Notaris Invan Junaidi Nomor 41 Tanggal 24 Juli2013 Tentang Berita Acara RUPS PT CARITHA RIZQIA batal demihukum,. Menyatakan Bahwa Akta Notaris Irwan Junaidi Nomor 42 Tahun2013, tanggal 24 Juli 2013 Tentang Jual Beli Saham batal demi Hukum.4. Menyatakan Bahwa Akta Notaris Iran Junaidi Nomor 43 Tahun 2013,TENTANG Berita Acara RUPS PT CARITHA RIZQIA batal demi hukum.5. Menyatakan bahwa aset aset yang dibeli melalui Dana yang diambil dariRekening PT.

dan Tergugat Il Rekonpensi;Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonpensi di dalampetitum gugatannya butir 6 juga menuntut agar Surat Perjanjian No:053.A/CARITHA/V1/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang diwarmerking oleh NotarisIRWAN JUNAIDI SH Nomor: 1.038/W/2013, tanggal 24 Juli 2013; Akta NotarisIrwan Junaidi Nomor 41 Tanggal 24 Juli 2013 Tentang Berita Acara RUPS PTCARITHA RIZQIA; Akta Notaris Irnwan Junaidi Nomor 42 Tahun 2013, tanggal 24Juli 2013 Tentang Jual Beli Saham; dan Akta Notaris

Irnwan Junaidi Nomor 43Tahun 2013, tentang Berita Acara RUPS PT CARITHA RIZQIA dinyatakan bataldemi hukum, tetapi di dalam petitum gugatan butir 7 telah menuntut ganti kerugianyang diantaranya berupa kerugian materiil sebesar Rp. 5.342.460.000, (limaHal 37 dari 40 Puts.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

DalamUndangUndang ini permohonan dan penetapan pengadilan khusushanya sebatas:1) Pembubaran Perseroan, diatur dalam Pasal 7, Pasal 142, Pasal146 dan Pasal 147 ayat (4);2) Permohonan izin melakukan Pemanggilan untuk mengadakanRUPS, diatur dalam Pasal 80;3) Pemanggilan RUPS, diatur dalam Pasal 81;4) Menetapkan Kuorum dalam RUPS, diatur dalam Pasal 86;5) Pemeriksaan Perseroan, diatur dalam Pasal 138;6) Pengangkatan Likuidator dan Pemberhentian Likuidator, diaturdalam Pasal 151 dan 152;Bahwa permohonan

Bahwa ternyata apabila dicermati buktibukti yang diajukanPemohon Penetapan/Termohon Kasasi I, maka tidak satupun buktitersebut menyatakan telah dilakukan RUPS sejak tahun 2009,artinya buktibukti yang diajukan Pemohon Penetapan/TermohonKasasi mengenai pemindahan saham dibuat tahun 2010 dan 2011,sehingga tidak ada satupun bukti adanya RUPS pada tahun 2010dan 2011. Sehingga pemindahan hak atas saham yang seharusnyadilakukan dengan RUPS ternyata tidak terbukti.

dahulu Penggugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalildalil :bahwa benar pada tanggal 4 Juni 1994, telah diadakan Rapat UmumPemegang Saham NV Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy yangberkedudukan di Yogyakarta, di mana dalam RUPS

Sunarno, SE sebagai Kuasa Likwidatur,kemudian terhadap putusan RUPS tersebut telah didaftar di DepartemenKehakiman RI pada tanggal 18 Oktober 1996 sehingga dengan demikianLikwidasi NV Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy adalah sah menuruthukum ;bahwa oleh karena Likwidasi tersebut telah dilakukan sesuai denganhukum yang berlaku, maka dengan demikian Tn.

diderita oleh Penggugat Rekonvensi yangdengan demikian merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi untukmengganti kerugian yang timbul akibat tindakan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasan ke 1 s/d6:bahwa alasanalasan yang merupakan keberatan ini tidak dapatdibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;bahwa bukti PI tidak dapat dipakai sebagai bukti adanya RUPS

Selanjutnya pada ayat (2)ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Jadipemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat I, akantetapi atas dasar Keputusan RUPSLB. Dengan demikian maka seharusnyaPara Penggugat menarik selurun Para Peserta Rapat/Para PemegangSaham sebagai Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu dengan tidakditariknya Para Peserta Rapat/Para Pemegang Saham dalam perkara iniHal. 9 dari 23 hal. Put.

Bank Aceh, ......... , maka tindakan Tergugat bukanlahmerupakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya hasil RUPS (LB)inilah yang menjadi dasar/alasan Tergugat untuk memberhentikan ParaPenggugat dari jabatannya, karena Majelis Hakim Pengadilan Bandingtelah mengkonstatir peristiwa atau sengketa yang terjadi antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak berdasarkan faktayang terungkap di persidangan, karena pemberhentian dengan hormatterhadap Para Penggugat/Pemohon Kasasi berdasarkan RUPS (LB)

Bahwa sekiranyapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Banding yang kelirutersebut dipertahankan maka Para Termohon Kasasi dapat menghindardari kewajiban untuk membayar Uang Pengabdian Akhir PeriodeJabatan pada setiap periode berjalan dengan cara membuat RUPS (LB)untuk memberhentikan Komisaris dan Direksi menjelang berakhirnyaperiode jabatan. Karena itu. putusan Pengadilan Banding telahmelanggar hukum dan mencederai keadilan serta melindungi kekuatanmodal.

Bank Aceh....... , maka tindakan Tergugat bukanlah merupakanperbuatan melawan hukum dan selanjutnya hasil RUPS (LB) inilah yangmenjadi dasar/alasan Tergugat untuk memberhentikan ParaPenggugat dari jabatannya.

Trans Batavia Nomor: 012/SS/DirC/V/09, tertanggal 1 Mei2009, perihal: RUPS untuk penggantian perwakilan Steady Save, Tergugatmenugaskan Penggugat dengan mengirim Surat tersebut sebagai PerwakilanPT Steady Safe Tok ke PT Trans Batavia untuk menjadi Direktur Personaliamenggantikan Bu Nurwati Husein Perwakilan Tergugat sebelumnya di PT TransBatavia;Sehubungan dengan surat kami terdahulu Nomor: 010/SS/DirC/III/09tertanggal 23 MAret 2009 perihal Penggantian Jabatan Direktur Pers &Umum PT.

Trans Batavia, bersama ini kami menanyakan dan sedangmenunggu kabar mengenai waktu diadakannya RUPS luar biasa tentangpenggantian Ibu Nurwati Hatahap dengan Saudara Fauji Tanudjaya,perwakilan dari PT. Steady Safe Tbk sebagai pemegang saham di Pt.Trans Batavia.Sambil menunggu kabar waktunya RUPS tersebut diselenggarakanbersama ini kami kirimkan Sdr Fauji Tanudjaja sebagai pejabat sementaraDirektur Pers Um di Pt.

Trans Batavia sebagai direksi jelas kiranya merupakanpekerjaan yang diperuntukan untuk mendukung dan memastikan fungsi dantujuan Tergugat tercapai sehingga kemudian ditunjuklah sebagai Direksi di PTTrans Batavia atas perintah dari Tergugat;Bahwa kemudian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukanuntuk mengangkat maisngmasing direksi sebagai bentuk legitimasi sematakeberadaan Penggugat dan wakilwakil dari perusahaan asal konsorsiummasingmasing lainnya sebagaimana dapat dilihnat dalam akte pendirian

Direktur tidakdapat dikategorikan sebagai pekerja, namun termasuk sebagai Pengusaha.Direksi adalah posisi pimpinan yang ditentukan dan diangkat dalam proses RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)..

Surat PT Steady Safe Tbk No: 012/SS/DirC/V/09, tertanggal 1 Mei2009Perihal: RUPS untuk penggantian perwakilan PT. Steady Safe, TokP6. Laporan Penggugat kepada Tergugat perihal: Laporan actual plan dankegiatan operasional, tanggal 24 oktober 2012P7. Tanda Terima laporan Actual plan dan kegiatan operasional bukti P6P8. Laporan Penggugat kepada Tergugat perihal: Laporan action plan,tanggal 27 February 2012P9.

Bahwaakan tetapi Penggugat tidak menyebutkan kapan dan dengan cara bagaimanaPara Tergugat memblokirnya;e Bahwa dengan uraian di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Dalam Rekonvensi:Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohondalildalil yang telah dimajukan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandismerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.PertekstilanTD

Pardede tanggal 11 Agustus 2009, yangselanjutnya ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LBPT. Pertekstilan TD. Pardede tanggal 16 November 2009 Nomor 26 yang dibuatoleh Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok sebagaimana yang tertuang dalamGugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan pada pokok perkara dilangsungkandengan tidak cukup quorum karena tidak dihadiri setengah dari pemegangsaham;Bahwa dengan demikian RUPS LB PT. Pertekstilan TD.

., waktu itu Noaris di Medan, Sariaty Pardede (Penggugat I dalamRekonvensi) telah diangkat sebagai Presiden Komisaris PT.Pertekstitan TD.Pardede dimana Berita Acara Rapat dimaksud masih berlaku sampai saat ini;Bahwa dengan demikian secara hukum patut dinyatakan Berita Acara RapatNomor 6 tanggal 08 Mei 1991 dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum;Balwa dengan digelarnya RUPS LB PT. Pertekstilan TD.

,Spn. tentangpemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku Direktur Utama;Ketentuan Pasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan Anggota Direksidiangkat oleh RUPS;Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU PT menyatakan RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill, kecualliundangUndang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar;Ketentuan Pasal

Direktur Utama dapat diberhentikan sewaktuwaktu oleh RUPSkarena hal ini sepenuhnya adalah kewenangan RUPS. Dengan demikiankeputusan pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama PT.

untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalamrapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah jikadisetujui paling sedikit 2/2 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;Berdasarkan ketentuan dalam UU PT di atas maka keabsahan keputusanyang diambil dalam RUPS adalah

Dengan demikian maka semua keputusan RUPS PT. MitraGraha Sejahtera yang tidak merubah Anggaran Dasar PT. Mitra GrahaSejahtera yang disetujui Tergugat Ill selaku pemegang saham mayoritasPT. Mitra Graha Sejahtera adalah keputusan yang sah dan berdasar hukumkarena telah memenuhi kuorum pengambilan keputusan rapat meskipuntidak disetujui oleh Penggugat. Sedangkan keputusan RUPS yangmengubah anggaran dasar PT.

Mitra Graha Sejahtera yang hanya tidakdisetujui oleh Penggugat selaku pemilik 30% saham, yang artinya 70%pemilik saham lainnya menyetujui adalah keputusan RUPS yang sah;Tergugat III dengan ini mensomir Penggugat untuk membuktikan dalampersidangan ada keputusan RUPS PT. Mitra Graha Sejahtera yangpengambilan keputusannya yang tidak mengubah Anggaran Dasar yangdisetujui kurang dari 50% +1 yang tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (2)UU PT dan ada keputusan RUPS PT.

Jan to Tanumihardja (Tergugat) dalam kapasitasnya selakuPemegangsaham sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) saham danselaku Direktur Persero.Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat berencana menjualsahamnya dan Tergugat berminat membeli Saham milik Para Penggugat,maka untuk itu disampaikan RUPS LB dan hasil dari RUPS LB PT. AviaHal 5 dari 49 hal put.

Avia Global Teknologi sebagaimana termuat dalamtanda terima yang ditandatangani oleh Tergugat dan Chardin Trinanda(Bukti P9) dan juga telah dijualnya seluruh saham milik ParaPenggugat, maka sejak RUPS LB tersebut di atas Para Penggugat tidaklagi bertanggung jawab atas seluruh aktifitas dan kewajiban TTPTT AviaGlobal Teknologi.10.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 terjadi Kesepakatan antara PTDR/PPDKdan PTDR/PPDK yang membahas Konpensasi penjualan sahamsahammilik PTDR/PPDK kepada PDR/TDK dan sdr Chardin Trinanda yang ditetapkandalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 September 2013.Dengan cara pembayaran sebagai berikut:a.b.Cc.Pembayaran pertama sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) sudah di bayar pada tanggal 17 Juli 2012pembayaran diserahkan kepada Suhadi sebesar Rp.125.000.000, dan kepada Kiki Ageng Budi

memori banding dari Para Pembanding / ParaPenggugat, Terbanding / Tergugat mengajukan kontra memori bandingtertanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri jakartaBarat tentang terjadinya jual beli saham antara Para Pembanding danTerbanding yang tertuang dalam RUPSLB dan akta jual beli sahamtanggal 7 September 2012 sudah tepat.e Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut hanya dapatdianulir atau dibatalkan dalam forum RUPS

juga, dimana faktanyahingga saat ini tidak pernah ada RUPS PT.