No. 1 tahun 1974, jo pasal 4, 5, 6, ayat (2) KHI;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugatmohon diceraikan dari Tergugat adalah karena rumahtangganya sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September2002 yang disebabkan :a.

Bahwa, sejalan dengan telah berlakunya secara efektif UndangUndangNomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya padaUndangUndang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006; paralel denganpilinan hukum yang mendasari gugatan ini (Competensi Absolute),: 7. Bahwa untuk menghindari para Tergugat menghilangkan atau memindahtangankan terhadap harta warisan tersebut diatas sangat beralasanPenggugat meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta warisantersebut ; 8.

Kediri, pada tanggal 6 Maret 1996 daningin dibetulkan menjadi MARDHIYANTORO lahir di Kediri, padatanggal 16 Maret 1996; Bahwa benar, dalam Kartu Tanda Penduduk dan ijasahn Pemohontertulis MARDHIYANTORO lahir di Kediri, pada tanggal 16 Maret1996;Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 218/ Pdt.P/2021/PN Gpr Bahwa benar, tujuaan Pemohon ingin mengajukan permohonanmerubah nama agar sesuai ijasah dan data kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari

Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy DuplikatAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis

TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanateruraidiatas;Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukum kembalidengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon, serta diperkuat olehbukti P.1 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sahTermohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari

Imbalansehubungan dengan jasa atau royalty keduanya terutang PajakPertambahan Nilai (PPN) Jasa Luar negeri (JLN) yang selanjutnyamerupakan pajak masukan di dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan datadata yang diberikan Pemohon Banding antara lain berupacontoh data percakapan by email dengan lampirannya berupa flow card ataupower point, belum dapat membuktikan adanya pemberian jasa sesuaiagrement yang ada maupun dasar perhitungan yang mendasari pemberianjasa yang dilakukan oleh lawan transaksi

,untukdisesuaikandenganKartuTandaPenduduk, KartuKeluarga danSurat TandaTamatBelajar Pemohon ;Menimbang, bahwaalasan yang mendasari paraPemohonmengajukanpermohonanperubahan biodata dalamKutipanAkta Nikahtersebut, untukdisesuaikandenganKartuTandaPenduduk, KartuKeluarga danSurat TandaTamatBelajar, adalahuntukmeluruskan biodata Pemohon , agartidakterjadiperbedaan biodata Pemohon pada dokumendokumentersebut;Menimbang, bahwapermohonan para Pemohon,berkaitandenganpencatatanperkawinansebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintahNomor

tidak mengetahui secara pasti keberatan apa yangdibanding oleh Jaksa Penuntut Umumterhadap Putusan Pengadilan tingkatpertama tersebut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut tur'unan resmi Putusan Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor : 609/Pid.B/2014/PNPsp tanggal 30, Maret 2015 dan buktibukti surat lainyang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama yang mendasari

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk memeriksa dan memutuskan sengketa a quo;Bahwa oleh karena sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yangtimbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana yang diterangkan di atas, maka tindakan Majelis HakimJudex Facti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalamperkara a quo yang mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkandiperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari

Putusan Nomor 297 K/TUN/2016Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor27/G/2015/PTUN.PBR tanggal 25 November 2015, yang menyatakandiperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari penerbitan kedua sertipikat hakmilik a quo saat ini sedang bersengketa di Pengadilan NegriBangkinang adalah pertimbangan hukum yang keliru dan telahmengaburkan faktafakta yang sebelumnya telah disampaikan dalampersidangan di mana berdasarkan Pasal 100 jo Pasal 107

wajib dilakukan oleh Majelis Hakim selama buktibukti tertulis,keterangan saksisaksi dalam persidangan dapat memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim untuk memutus sengketa a quo;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dalam perkara a quo yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor27/G/2015/PTUN.PBR tanggal 25 November 2015, yang menyatakan:diperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi di lapangan juga alashak hubungan hukum yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk berpoligamiadalah Pemohon dengan penuh keyakinan akan menjalankanSunnah Rasullulah SAW. Selain itu juga Pr. CLN ISTERIPutusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 2 of 33KEDUA yang hendak Pemohon jadikan isteri kedua adalahseorang Mualaf. Pemohon mempunyai niat yang muliamembina serta menjadi seorang imam bagi Pr. CLN ISTERIKEDUA. Hingganya dikemudian hari Pr. CLN ISTERI KEDUAakan menjadi seorang muslimah yang sejati;7.

kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap isteriisterinya,kemampuan Pemohon secara financial, dan keadaan sertahubungan Pemohon dengan calon isteri kedua apakah terdapathalangan untuk menikah atau tidak, untuk itu pengakuan Termohonterhadap semua dalildalil permohonan Pemohon dinilai oleh MajelisHakim sebagai bukti permulaan dan kepada Pemohon tetapdibebani pembuktian;Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohonuntuk berpoligami, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaianpada alasanalasan yang mendasari

yang mendasarikeinginan untuk berpoligami dan kedua, adanya syaratsyarat yangharus dimiliki dalam hal seorang lakilaki mau melakukan poligami;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telahterbukti di persidangan jika dihubungkan dengan dua ketentuantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syaratsyaratsebagaimana yang digariskan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilaioleh Majelis Hakim telah dipenuhi oleh Pemohon, sedangkan alasanyang mendasari

., SpN, selaku Notaris danPPAT untuk melaukan peralihan hak terhadap SHM Nomor 1529yang semula atas nama WITRIANA isteri HERI SUSANTO menjadiatas nama Saksi, dimana pada saat itu Saksi ditanya oleh SaksiHalaman 21 dari 55 Putusan Nomor26/Pid.B/2019/PN SlwUNTUNG DWI KORIANTO terkait dengan dasar peralihnan hak, danSaksi sampaikan bahwa terkait dengan peralinan hak yang Saksimohonkan hanya mendasari permintaan Terdakwa yang inginmemberikan rumah miliknya kepada Saksi, dalam hal tersebutkemudian disarankan

dari Surat kuasa tersebut adalahSaksi HERI SUSANTO memberikan persetujuan kepada Terdakwa(yang pada saat itu masih bserstatus sebagai istrerinya) untukmengalinkan hak atas obyek tanah berikut bangunan rumah diatasnya kepada Saksi SUPAINEM (ibu kandung Terdakwa), dimanasurat kuasa tersebut tertanggal 19 November 2015 danditandatangani oleh Saksi HERI SUSANTO selaku pemberi kuasa danTerdakwa selaku penerima kuasa; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat suratkuasa tersebut namun demikian mendasari

surat kuasaagar akta hibah dapat diproses;= Bahwa setelah Akta Hibah selesai Saksi ketik kemudian AktaHibah tersebut Saksi serahkan kepada Saksi UNTUNG DWIKORIANTO, S.H., SpN, dimana selang tiga hari kKemudian Saksidiminta oleh Saksi UNTUNG DWI KORIANTO, S.H., SpN untukmembubuhkan tanda tangan sebagai Saksi dalam akta hubahtersebut. dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksimembubuhkan tanda tangan sebagai Saksi, untuk tanda tangan parapihak udah ditandatangani; Bahwa terkait dengan isi Saksi hanya mendasari

terjadi kesepakatan harga dan Saksi SRI RAHAYU memberikanuang muka, namun demikian setekag terjadi kKesepakatan harga,Terdakwa memberitahu kepada Ibu Terdakwa, kemudian IbuTerdakwa tidak menhijinkan rumah dijual sehingga jual bellidibatalkan dan uag muka yang telah dibayarkan dikembalikankepada Saksi SRI RAHAYU; Bahwa terkait dengan transaksi jual beli rumah tersebut SaksiHERI SUSANTO sama sekali tidak mengetahui dikarenakanTerdakwa memang tidak meminta ijin kepada yang bersangkutan,adapun yang mendasari

,SPN untuk selanjutnya disahkan dan akan dilakukan peralihan hak; Bahwa benar isi dari Akta Hibah yang dibuat oleh Saksi UNTUNGDWI KORIANTO, S.H., SpN tersebut mendasari permohonan yangdiajukan oleh Saksi SUPAINEM yaitu Terdakwa bertindak untuk dirisendiri dan sebagai Penerima Kuasa dari Saksi HERI SUSANTOuntuk mengalihkan hak dengan cara hibah atas objek berupa sebidangtanah seluas 117 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yangterletak di Ds. Dukuhwringin Kec. Slawi Kab.

Bahwa, Penggugat dalamperkara a quo terkait dengan seluruh materiPosita Gugatannya tidak menjelaskan secara detail dan jelasmengenai fakta fakta dan peristiwa berikut dengan dasar hukumyang mendasari Gugatan Cerai (Cerai Gugat) dan Hak PengasuhanAnak (Perwalian), sehingga Posita Gugatan Penggugat tidakHal 4 dari 28 Hal Put No.1486/Pat.G/2019/PA.Sby1.2.1.3.1.4.mencerminkan kaidah hukum yang bersifat sistematis, logis, danobyektif;Bahwa, seharusnya Penggugat dalam perkara a quo dapatmenjelaskan dan

mengenai PositaGugatan Penggugatdalam perkara a quo, ternyata Penggugat tidakdapat menguraikan fakta fakta maupun peristiwa hukum disertaidengan adanya dasar hukum yang memperkuat dalil dalil GugatanCerai (Cerai Gugat).Sedangkan, Penggugat hanya menyebutkan dasarhukum yang mengatur mengenai Hak Asuh Anak, sebagaimanaPenggugat hanya menyebutkan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi HukumIslam tanpa menyebutkan dasar hukum untuk memperkuat dalil dalilyang mendasari

adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsiberkaitan dengan materi gugatan Penggugat yaitu bahwa gugatan Penggugattidak jelas (obscuur libel), gugatan premature dan gugatan error in persona;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas(obscuur libel), karena dalam perkara a quo terkait dengan seluruh materiposita gugatannya tidak menjelaskan secara detail dan jelas mengenai fakta fakta dan peristiwa berikut dengan dasar hukum yang mendasari

.: Kerusakan pada kulit, otot, jaringanPenyebab luka yang langsung(A1) : Tampak satu buah luka bacok padapunggung kiriPenyebab mendasari (A2) : Trauma benda tajamPengobatan dan Tindakan : Bersihkan luka dan penjahitan lukasebanyak tiga belas jahitan menggunakanbenang tipis berwarna hitam pada OK CitoUGD RSLB, untuk perawatan lebih lanjutpasien masuk ke ruang ICUPrognosis dari penyakit / luka : Luka memerlukan perawatan lanjut selamabeberapa hariPerbuatan terdakwa Rahmat Hidayat Bin Arifin alias Yayat

Pada korbandilakukan perawatan luka berupa berupa pembersihan luka,penjahitan luka dan pemberian antibiotic.Kesimpulan:Perlukaan : Kerusakan pada kulit, otot, jaringanPenyebab luka yang langsung(A1) : Tampak satu buah luka bacok pada punggungkiriPenyebab mendasari (A2) : Trauma benda tajamPengobatan dan Tindakan : Bersihkan luka dan penjahitan luka sebanyaktiga belas jahitan menggunakan benang tipisberwarna hitam pada OK Cito UGD RSLB,untuk perawatan lebih lanjut pasien masuk keruang ICUPrognosis

Pada korban dilakukanperawatan luka berupa berupa pembersihan luka, penjahitanluka dan pemberian antibiotic.Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 338/Pid.B/2015/PN.Sgm.Kesimpulan:Perlukaan : Kerusakan pada kulit, otot, jaringanPenyebab luka yang langsung(A1) : Tampak satu buah luka bacok padapunggung kiriPenyebab mendasari (A2) : Trauma benda tajamPengobatan dan Tindakan : Bersihkan luka dan penjahitan lukasebanyak tiga belas jahitanmenggunakan benang tipis berwarnahitam pada OK Cito UGD RSLB, untukperawatan

Terdakwa.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UndangundangNo.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakanPerkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalamKitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam)bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturutturut secara sah, tetapi tidak hadir di sidangtanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputustanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa dengan mendasari

Surat Nomor : B/71/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.yang menyatakan bahwa Terdakwa Agus Nurcahyo , KoptuNRP 31000545460879,Tayanrat Ramil O09 Gundhi Kodim0717/PWD Korem 073 /MKT yang sampai saat ini belumdiketemukan dan belum kembali ke kesatuan karena yangbersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 02 Mei2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksadan diputus tanpa hadirnya Terdakwa

perbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam : Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secarasah dalam perkara ini atas nama Serda Supriyanto (Saksi1),Pelda Sutikno (Saksi2) dan Serka Puryaji (Saksi3) telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebuttidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari

dan memberhentikan Dukuh sebagimanatelah diatur dalam Pasal 35 tentang Lurah Desa mempunyaikewenangan untuk memberhentikan Dukuh berdasarkanpersyaratan tertentu;Bahwa tidak benar Penggugat selaku Dukuh telah menjalankantugas dan kewajiban dalam urusan pemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan dengan baik, sebagai unsur pembantuKepala Desa di wilayah Pedukuhan Jangkang, DesaWidodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, yangterjadi justru Penggugat selaku Dukuh tidak mengindahkanataupun mendasari

disampaikan secara tertulisoleh Tergugat (Kepala Desa) kepada Penggugat (Dukuh),bahkan dengan sudah dikeluarkannya Surat Keputusan dariKepala Desa Widodomartani tentang pemberhentian tetapPenggugat selaku Dukuh, pada kenyataannya tanah sawahplungguh Dukuh tersebut masih dikuasai, dikelola dandimanfaatkan oleh Penggugat sampai sekarang, bahkan dalamfakta dilapangan Penggugat menyewakan sebagian dari tanahplungguh Dukuh dari bulan Maret 2007 sampai dengan April2010 ;Bahwa Tergugat dalam keputusannya sudah mendasari

Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor : 5 Tahuni986 jo.Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dikarenakan apa yangmenjadi keputusan Tergugat selaku Kepala Desa12.Widodomartani sudah melalui mekanisme dan mendasarkan padaPeraturan Daerah Kabupaten Sleman serta keputusan bersamadari warga masyarakat di Dusun Jangkang, Widodomartani,Ngemplak, Sleman ;Bahwa tidak benar keputusan Tergugat selaku Kepala DesaWidodomartani tidak mendasari

jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahuibahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalahTerdakwa AGUS SUDIARTO Als AGUS Bin TOYIB;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalampersidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa sesualdengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa mendasari

mengetahuinya karena apabilamemasang sprei dengan dalam kasur tentunya akan merapikan sprei tersebutdan akan terasa ada benda diantara sprei dan kasur tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian saksisaksi a de charge dariTerdakwa, tidak dapat membuktikan Terdakwa tidak bersalah;Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi a de charge, Terdakwatidak ada menghadirkan alat bukti yang lain, sehingga Terdakwa tidak bisamemenuhi 2 (dua) alat bukti untuk bantahannya terhadap dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa mendasari

;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelahmemperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi.Sedangkan menurut

Judex Juris (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Juli 2013Nomor 631 K/PDT/2013) telah khilaf dan telah keliru dalam memahami sertamengkualifikasi jenis perjanjian yang mendasari hubungan hukum antaraPenggugat/Termohon PK dengan Tergugat/Pemohon PK (vide bukti P 1/T1dan bukti P3/T2) dan bukti T6 tersebut yang merupakan perjanjian timbalbalik dalam pengadaan alat dan sistem otomatisasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 ayat (6) UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MahkamahAgung sebagaimana telah

terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor57/PDT/2011/PT.DKI tanggal 12 April 2012 yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2010/PN Jkt.Brt,tanggal 5 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.Bahwa Judex Juris telah salah dan keliru dalam mengkualifikasi jenisperjanjian yang mendasari

telah terbukti menurut hukum bahwaPenggugat/Termohon PK telah melaksanakan prestasi/kewajibannyatidak sebagaimana mestinya yang disanggupinya dalam perjanjian timbalbalik pengadaan alat dan sistem (vide bukti P1/T1 dan bukti P3/T2serta bukti P2 dan P4) tersebut;4.15.Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa JudexJunst (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Juli 2013 Nomor631 K/PDT/2013) telah khilaf dan telah keliru dalam memahami sertamengkualifikasi jenis perjanjian yang mendasari

BuahSkop yang terbuat dari pipet plastik warna merah; Bahwa fungsi dari 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening adalah untukmembungkus paketan sabu menjadi paketpaket kecil yang diambil denganSkop yang terbuat dari pipet plastik warna merah; Bahwa Terdakwa menguasai 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabudengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram untuk dijualbelikan danjuga untuk dipakai sendiri; Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan saksi bersama Tim adaizin dengan ketua RT setempat; Bahwa yang mendasari

Bahwa fungsi dari 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening adalah untukmembungkus paketan sabu menjadi paketpaket kecil yang diambil denganSkop yang terbuat dari pipet plastik warna merah; Bahwa Terdakwa menguasai 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabudengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram untuk dijualbelikan danjuga untuk dipakai sendiri; Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan saksi bersama Tim adaizin dengan ketua RT setempat;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbm Bahwa yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan OditurMiliter di persidangan serta surat dari Satuannya, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telahmemenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut diHal. 3 dari 29 hal.

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksisebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksidi sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6)huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keteranganseorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi dan 3 (tiga) lembar surat DaftarPencarian Orang (DPO) tersebut merupakan surat resmiyang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan' serta adaHal. 11 dari 29 hal.

(seratus empat puluh meter persegi), yakni kurang lebih bagianSiti Farida, S.E. adalah 15,5 m (lima belas koma lima meter persegi);4.Bahwa mendasari posita nomor 2 dan 3 di atas, maka dapat disimpulkanbahwa yang melekat dari objek yang akan dilakukan eksekusi yang berupatanah seluas 140 m (seratus empat puluh meter persegi) atas nama Ny.Kamsinah, adalah berupa barangbarang milik Para Pelawan yang wujudnyaadalah sebuah bangunan rumah permanen dan sebidang tanah milikPelawan , Siti Farida, S.E. yang

Bahwa demikian pula jika mendasari posita nomor 2 dan 3 di atas, yangdikaitkan dengan petitum nomor 5 dari Putusan Pengadilan AgamaYogyakarta Nomor 0609/Pdt.G/2013/PA.Yk. tanggal 11 Agustus 2014 yangakan dilakukan dengan cara penjualan lelang jika tidak bisa dilaksanakandengan cara in natura, adalah sangat bertentangan dengan hukum karena diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah milik Para Pelawan, sehinggatidak bisa dilaksanakan eksekusi riil dengan cara penjualan melalui lelangyang dilakukan