Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-03-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/TUN/2013
Tanggal 21 Mei 2013 — GUBERNUR BANK INDONESIA VS BAMBANG MULYO ATMODJO, SE;
5232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak adanya kepastian bagi Penggugat untuk tetap menjabatsebagai Pemimpin Divisi Umum pada Bank BJB sebagaimanadiatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 pada Bagian II Huruf Eangka 4 e angka (3) karena setelah Penggugat diangkatsebagai Direktur Operasi oleh RUPS Luar Biasa Bank BJB saatini Pemimpin Divisi Umum pada Bank BJB telah diisi oleh oranglain;Adapun bunyi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 pada Bagian II Huruf
    Final, Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pasti,karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, dansudah langsung menimbulkan hak dan kewajiban kepada BankBJB serta Penggugat untuk melaksanakan hasil keputusanTergugat tersebut, yaitu untuk mengundurkan diri dari JabatanDirektur Operasi pada Bank BJB dan Bank BJB dimintamenyesuaikan hasil RUPS Luar Biasanya dengan KeputusanTata Usaha Negara Tergugat;1.3.
    Entry) dimana wawancara perlu dilakukan terhadapcalon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksiapabila:(a) Pihak yang diuji akan menjabat sebagai Direktur yangmembawakan Fungsi Kepatuhan;(b) Pihak yang diuji akan menjabat sebagai KomisarisIndependen; dan/atau(c) Diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari pihakyang diuji;Bahwa setelah menjalani tahap wawancara, Penggugatmempunyai keyakinan untuk dapat disetujui menjadi DirekturOperasi Bank BJB oleh Tergugat dengan alasan:(a) RUPS
    TUN/2013Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) juncto Pasal 34 ayat (2) danPasal 40 PBI 12/23/PBI/2010 dapat Penggugat jabarkan secara lengkapsebagai berikut:Pasal 24 ayat (2) PBI 12/23/PBV2010 menentukan sebagai berikut:(2) Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggotaDireksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b namun telah mendapat persetujuan dan diangkatsebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank sesuaikeputusan RUPS
    Direksi,atau Pejabat Eksekutif;(2) Bank wajib menindaklanjuti kKonsekuensi Tidak Lulus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggalpemberitahuan dari Bank Indonesia;Berdasarkan keadaan yang bersifat sangat mendesak tersebut, cukupberalasan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo berkenan terlebin dahulu memutuskan melalui suatupenetapan agar memerintahkan Tergugat dan RUPS
Putus : 24-11-2009 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 PK/Pdt/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — PT. TANMIZI UTAMA, DK VS PT. MITRA ANDALAN JAYA
193130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wijaya Triutama PlywoodIndustry( Tergugat V) dalam menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang memungkinkan Tergugat VI dan VIl sebagai pemegangsaham pada keuntungan PT.
    No. 244 PK/Pdt/2009siapa yang bersalah menerbitkan kerugian itu untuk menggantikan kerugiantersebut (Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata) ;Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik atas 8.407.750 (delapanjuta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham pada PT.Wijaya Triutama Plywood Industry (Tergugat V) tidak diundang untukmenghadiri RUPS maka hasil RUPS yang mengambil keputusan untukmembagi atau tidak membagi dividen untuk tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002adalah tidak sah
    Mitra Andalan Jaya sudah dapatmelaksanakan haknya selaku pemegang saham atau dalam hubungannyadengan surat permohonan tersebut di atas dapat meminta kepada Direksi PT.Wijaya Triutama Plywood Industry untuk menyelenggarakan RUPS? :Surat mana kemudian dipertegas kembali oleh Wakil Ketua Mahkamah AgungRI dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2000 No.WKMA/859/X/2000 yangditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang antara lainberbunyi :a.
    Wljaya TriutamaPlywood Industry (Tergugat V) dalam menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang memungkinkan Tergugat VI dan VII sebagaipemegang saham pada keuntungan PT. Wljaya Triutama Plywood Industry(Tergugat V) mengambil keputusan secara aklamasi untuk membagi atau tidakHal. 11 dari 49 hal. Put.
    No. 244 PK/Pdt/2009menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana yang wajibmemanggil para pihak untuk mengahdiri RUPS adalah Direksi, kecuali halhaltertentu yang ditetapbkan dalam Anggaran Dasar, panggilan dilakukan olehKomisaris dan bukan oleh pemegang saham.
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
CELESTIAL JADE INTERNATIONAL LIMITED
Tergugat:
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk,
194156
  • Pst.daluarsa sehingga Pihak Kedua sudah tidak lagi memiliki kewajibanberdasarkan MCB tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepadaPihak Pertama/Penggugat.Selain daripada itu, penerbitan MCB juga terindikasi melanggarketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu, yaitu:(i) Tidak dilakukan melalui persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang BentukBentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan SebagalSetoran
    Saham;(il) Tidak dilakukan melalui persetujuan pemegang sahamindependen dalam RUPS sebagaimana ketentuan KeputusanKetua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam) Nomor: Kep32/PM/2000 tentang BenturanKepentingan Transaksi Tertentu;(iit) Tidak dilaporkan terlebin dahulu kepada Bapepam sebagaimanaketentuan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep02/PM/2001tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang TransaksiMaterial dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;(iv) Tidak ditawarkan terlebih dahulu
Putus : 28-11-2014 — Upload : 29-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — EDISON IDRUS VS PT. TUGU PRATAMA
169113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • OLEH HENDROYONO YANG TIDAK BERWENANGMEWAKILI TERMOHON, KARENA HENDROYONO TIDAK DIANGKATDENGAN "KEPUTUSAN RUPS", SEBAGAIMANA DIATUR DALAMPASAL 14, AYAT (2) ANGGARAN DASAR TERMOHON JUNCTO PASAL94 AYAT (1) UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANGPERSEROA TERBATAS;.
    juncto Pasal 94, ayat (1)UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007,Tentang Perseroan Terbatas,menyatakan : "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS" dan kemudian dalampenjelasan pasal 94 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa: "KewenanganRUPS tidak dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain".Dengan demikian Pasal 14, ayat (2) Anggaran Dasar Termohon junctoPasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas. merupakan Lex Specialis untuk mengangkat anggotaDireksi.
    Nomor 63 PK/Padt.SusPHI/2014Kewenangan Mutlak dari RUPS;12.
    Pasal 13 ayat (15) Anggaran Dasar Termohon juncto Pasal 91 UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("Keputusan Sirkuler") kedudukannya merupakan Lex Generalis untukmenggantikan Keputusan RUPS, dan hanya dapat dilakukan apabiladinyatakan dalam batas yang ditentukan oleh Undang Undang tersebut(sesuai Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas);"LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI", maka wajib hukumnya AnggotaDireksi harus diangkat dengan Keputusan RUPS (Lex Specialis
    ), bukandengan Keputusan Sirkuler (Lex Generalis);13.Tuan HENDROYONO diangkat sebagai anggota Direksi dengan jabatanDirektur Keuangan dan Jasa Korporat Termohon dengan "KeputusanSirkuler" (Bukti PK.1) atau bukan dengan "Keputusan RUPS", maka dengandemikian pengangkatan Tuan HENDROYONO cacat hukum, batal demihukum, dan Tidak Sah.Oleh sebab itu terobukti Tuan HENDROYONO tidak mempunyai KedudukanHukum atau tidak berwenang untuk bertindak mewakili Termohon;14.Berdasarkan dalildalil 1 s/d 13 tersebut
Putus : 23-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1905 K/Pdt/2014
Tanggal 23 Maret 2015 — ARY HANS SETIAWAN, S.H, dkk vs PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL
9968 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Puteri Mea dengan dasar adanya hasil RUPS dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Meayang tertuang di dalam Akta Nomor 82 tertanggal 30 Juni 2008 yang dibuatoleh Tergugat VI yang isinya adalah telah terjadi jual beli saham antaraTergugat IV, Tergugat V dengan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III;Bahwa sepengetahuan Penggugat, pemegang saham PT.
    Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014Bahwa putusan dalam perkara ini telah berkekuata hukum tetap (inkrachtvan gewisde);Bahwa Budi Dinata ada juga menggugat Tergugat sampai denganTergugat VII dan Penggugat ditarik juga dalam perkara tersebut diPengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register perkara Nomor312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., tentang perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat sampai dengan Tergugat VII di atas karena telahdilakukan RUPS sebagimana diuraikan pada poin.2 diatas tanpasepengetahuan
    Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IVdan Tergugat V membuat Pernyataan Keputusan RUPS sebagaimanatertuang di dalam Akta yang dibuat oleh Tergugat VII Nomor 123tanggal 17 Oktober 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukumdan merugikan Penggugat;4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Puteri Mea yangtertuang didalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat olehTergugat VI dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.
    Putusan Nomor 1905 K/Pdt/201410.11.12.Bahwa putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde);Bahwa oleh karena putusan dalam perkara Tata Usaha Negara tersebuttelah berkekuatan hukum tetap dan seluruh produk RUPS yang dilakukanoleh Para Tergugat telah pula dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,maka kloplah sudah gugatan yang diajukan oleh Tergugat ic. Sdr. Ari HansSetiawan dengan berkedok sebagai Direktur PT.
    kasasi;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugatdalam perkara ini;Menyatakan perbuatan Tergugat menggugat Penggugat dan Bupati BaritoTimur dalam perkara Nomor 512/PDT.G/2009/PNJKT.PST., dengan dasarAkta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan AktaPernyataan Keputusan RUPS
Register : 30-09-2011 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42806/PP/M.VI/16/2013
Tanggal 22 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
13046
  • Nomor 18tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaiPengganti RUPS Luar Biasa PT Video Dsplay Glass Indonesiatanggal 30 Mei 2007 diketahui halhal sebagai berikut:a. bahwa pada halaman 9 dan 10, sesuai ketentuan pasal 22 ayat 9Anggaran dasar Perseroan, para Pemegang Saham dapatmengambil Keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakanRUPS dan keputusan yang diambil dengan cara demikianmemiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yangdiambil dalam RUPS;bahwa sehubungan dengan berhentinya
Putus : 18-12-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN BATAM Nomor 105/PDT.G/2015/PN.BTM
Tanggal 18 Desember 2015 — JOHAN NICOLAAS BLEYENBERG VS PT. SMILING HILL INVESTMENT
217154
  • (empat puluh duaribu enam ratus tujuh puluh delapandollar Singapore) adalah petitum tidak dapat dulakukan eksekusi ;Bahwa mengenai jual beli saham didalam perseroan telah diaturmekanismenya seharusnya terlebih dahulu dilakukan mekanisme memakai UUPERSEROAN yang berlaku, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Bahwa apabila memang Penggugat terikat langsung membeli saham padaTergugat tentunya Penggugat melakukan Permintaan Rapat Umum PemegangSaham pada Tergugat dengan tujuan membagi hasii deviden
    Bahwa oleh karena belumdi lakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) maka Gugatan Penggugat tidak tepat karena belum adasesuatu perbuatan Wanprestasi, tentunya Gugatan seperti ini adalah gugatanyang tidak jelas atau kabur ;DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalildalil Gugatan penggugatseluruhnya terkecuali halhal yang secara tegas di akui oleh Tergugat padaJawaban ini;11.
    Smiling HillInvestement bukan anak perusahaan dari Smiling Hill Holding Limited, Majelisberpendapat hal tersebut baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian ;Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan eksepsi tergugatyang menyatakan dengan belum adanya RUPS untuk membagi deviden danmenjual saham, maka gugatan penggugat tidak tepat karena belum ada16sesuatu perbuatan wanprestasi, Majeiis berpendapat, hal tersebut juga sudahmasuk pokok perkara dan harus dibuktikan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa
    danperhitungannya ;Menimbang, bahwa dengan penggugat tidak dapat mengajukan buktipendukung lainnya berkaitan dengan pemberian deviden dan pembeliankembali saham milik Penggugat tersebut, maka Majelis berpendapat terhadapPetitum keempat agar menghukum Terggat untuk untuk melakukanpembayaran atas deviden kepada penggugat secara tunai dan seketika,haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa kemudian mengenai pembelian saham milikpenggugat meskipun dibantah oleh tergugat dengan menyatakan dikarenakanbelum dilaksanakannya RUPS
Putus : 22-10-2012 — Upload : 20-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Oktober 2012 — PT. VAJAUL INDONESIA ; LEE JONG MIN. dk
4434 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VajaulIndonesia sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan yang diangkatmelalui Rapatumum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bagian dari DewanDureksi PT.
    Vajaul Indonesia yang pengangkatannya tidak sama dengantenaga kerja yang lain;Penggantian susunan pengurus (Dewan Direksi yaitu Direktur Utama danDirektur Keuangan) juga dilakukan dalam RUPS, yang bersamaan denganhal tersebut juga dilakukan perubahan jumlah modal saham para pendiridalam perseroan sehingga proses pengangkatan dan pemberhentian ParaPenggugatsah;Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Para Penggugat mengambil barangmilik pribadinya, namun sebaliknya Para Penggugat telah meninggalkanperusahaan
    dengan menyertakan aset perusahaan berupa mobil NissanTerano warna hitam Nomor Polisi EA 999 CM dan dua buah laptop merk IBMdan HP serta sembilan sertifikat tanah milik perusahaan ;Bahwa pada point 4 (empat) gugatan Para Penggugat keberatan denganadanya penggantian Dewan Direksi oleh RUPS namun dalam point 10(sepuluh) dalam gugatan perbaikan Para Penggugat menerima terjadinyapenggantian Direksi, maka jelas Para Penggugat menyetujui prosespenggantian tersebut sah dan benar adanya;Tidak ada undangundang
Register : 10-11-2014 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 582/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT
Tanggal 18 Nopember 2015 — HERRY SUMARLI; Lawan; 1. ANDREAS WIRANTA; 2. HARTONO TAMIN; 3. PT. PENTA MITRA SEJAHTERA ( PT.PMS)
8018
  • PGA, namun laporan keuangan oleh auditor tetap tidakdibuat dan RUPS tahunan yang diminta, tidak pernah diselenggarakansampai hari ini.;Bahwa tibatiba pada bulan September 2012, dikirim Undangan RUPS LuarBiasa kepada Penggugat dengan agenda khusus pembubaran PT. danpenunjukan Liquidator.
    ;Bahwa pada bulan Oktober 2012 Para Tergugat mengajukan PermohonanPenetapan No. 922 / Pdt.P / 2012 / PNJKT.BAR yang meminta kuorum PT.PGA untuk RUPS sebesar 66% yang bertujuan untuk membubarkan PT.PGA begitu saja, dengan mengabaikan hak dan kepentingan Penggugatsecara melawan hukum.
    ;Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka romawi Ilbutir 18dan 14 yang menyatakan sebagai berikut:Bahwve tibatiba pada bulan September 2012, dikirim undangan RUPS LuarBiasa kepada Penggugat dengan agenda khusus pembubaran PT danpenunjukan liquidator.Tentu saja Penggugat tidak menyetujui adanya RUPS Luar Biasa tanpa adaterlebih dahulu RUPS tahunan& pembuatan laporan keuangan perusahaanyang dibuat auditor publik, karena bagaimana Perseroan mau dibubarkansedangkan belum ada kepastian
    ;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka RUPSLB tanpa harusdidahului dengan RUPS Tahunan dan tanpa pembuatan laporankeuanganyang dibuat oleh auditor publik adalah sah dan mengikat. ;Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakankeberatan diadakannyaRUPSLB tanpa didahului RUPS tahunandan pembuatan laporan keuanganperusahaan oleh auditor publik adalah alasan yang mengadaada dan patutuntuk diabaikan.;b.
    PENTA GRAHA ARTISTIKA yang diberitanda bukti T10.;11.Photo Copy sesuai dengan aslinya surat undangan rapat Umum pemegangsaham (RUPS) Luas biasa PT. PENTA GRAHA ARTISTIKA yang ditujukankepada Pemegang sahan PT. PENTA GRAHA ARTISTIKA tanggal 28Agustus 2012 No. 1221/PGA/VIIV2012 yang diberitanda bukti T11.;12.Photo Copy sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.
Register : 03-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 33/PDT/2016/PT PTK
Tanggal 2 Juni 2016 — Pembanding/Tergugat : TRI BUDIARTO
Terbanding/Penggugat : SYAHRONI USMAN Diwakili Oleh : NG SANG THUNG, SH, DKK
7033
  • Bahwa di samping itu di depan persidangan berdasarkan keterangan SaksiSabaryati dan Saksi Turinu baik Saksi Sabaryati dan Saksi Turinu tidakpernah dilibatkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padaperusahaan yang bernama VGMC (Virgin Gold Mining Corporation),padahal keikutsertaan para pemegang saham dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) merupakan hak dari seluruh penanam modalHal. 12 dari 16 Hal....
    Putusan No. 33/PDT/2016/PT PTK.dan merupakan kewajiban dari pada pengurus suatu perusahan untukmengundang seluruh penanam modal untuk mengikut Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);7.
Putus : 06-02-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3065 K/PDT/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — PT POHON EMAS LESTARI, dk. VS Drs. ABU BAKAR SIDIK, dkk.
7949 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun maksud dan tujuan dari pendirian PT PohonEmas Lestari sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar PT PohonEmas Lestari beserta perubahannya adalah melakukan kegiatan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit dan bukan kegiatan usaha di bidangpertambangan batubara;Bahwa untuk itu mengingat muatan pokok perjanjian kerjasama a quoberbeda dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha Penggugat makasudah seharusnya Tergugat mendapatkan persetujuan melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) kepada pemegang saham
    Nomor 3065 K/Pdt/201613.14.15.16.Perseroan haruS mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usahayang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 19 Undang Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi:Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;Bahwa terhadap diri Tergugat Il selaku salah satu pihak yang diwakili olehTergugat terkait dengan perjanjian kerjasama a quo, Tergugat II tidakcermat dan teliti yang terindikasi berupa kesengajaan
    Abu Bakar Sidik dalam membuat akta perjanjian tersebut adalahtanpa sepengetahuan dari PT Pohon Emas Lestar (Penggugat) yangseharusnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sehingga Tergugat dalam akta perjanjian didalilkan oleh Penggugatbertindak secara pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi ke4 (keempat) harus dinyatakan ditolak;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tarakan telah tepat denganmemberikan pertimbangan sebagaimana di atas.
    Terbanding/Penggugat telah dengan tegas danjelas menyatakan dalam gugatan a quo bahwa Termohon Kasasi tidakmendapatkan persetujuan RUPS maupun dewan komisaris dalammengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama.
    Mengingat faktanyamemang tidak ada persetujuan dari RUPS dan persetujuan dewan komisarisdari Terbanding, maka jelas dokumen yang menunjukkan hal tersebut tidakada. Berkenaan dengan hal ini, justru Termohon Kasasi dan TermohonKasasi Il/Para Pembandinglah yang seharusnya membuktikan adanyapersetujuan dari RUPS dan dewan komisaris tersebut;56.
Register : 03-04-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 32 / Pdt.G / 2017 / PN.Jmb.
Tanggal 24 Juli 2017 — MASKUR ANANG (Penggugat) lawan ABRAHAM ADIASA, dk (tergugat)
18566
  • Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.RICKIM MAS JAYA, dengan agenda :a. Penyesuaian anggaran dasar PT.RICKIM MAS JAYA;b. Perubahan atau pemilihan susunan Pengurus Perseroan sesuai/berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 7. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sepenuhnya ditanggung oleh Para Tergugat;
    Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.RICKIM MAS JAYAdengan agenda :1. Menyetujui pengalihan hak atas seluruh saham milik pihakpertama (Tergugat I) dan Edwin Soesilo Adiasa Tergguat Il dalamPT.RMJ kepada pihak kedua (Penggugat) dan/atau pihak lainnyayang ditunjuk oleh pihak kedua, dan ;2.
    Bahwa setelah dibuat Perjanjian Perdamaian, Penggugat tidak dapatmengadakan langsung RUPS untuk Pengembalian sahamsaham yangdiambil oleh Tergugat dan Tergugat Il, sesuai dengan Akte PerjanjianPerdamaian Nomor 105 tersebut, dikarenakan Tergugat dan Tergugatll tidak mau melaksanakannya secara bersamasama denganPenggugat;11.
    Bahwa Penggugat telah beberapa kali datang kerumah Tergugat , akantetapi tidak pernah ditanggapi, bahkan tidak dibukakan pintu olehTergugat , dimana hal tersebut Tergugat dan Tergugat Il telahmelakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan RUPS bersamadengan Penggugat;12.
Putus : 28-05-2009 — Upload : 10-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2393K/PDT/2007
Tanggal 28 Mei 2009 — KAWIDJAJA HENRICUS ANG ; vs. PT. PERKEBUNAN CIKEMBANG RAYA ; H. UWES CORNY ; Dkk
218167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat keberatan atas pertimbanganhukum Judex Facti/Pengadilan Tinggi pada halaman 9 yang menyatakan :Menimbang, bahwa menurut Pasal 88 (1) UU No. 1 Tahun 1995 " Direksiwajib meminta persetujuan RUPS " untuk mengalihkan atau menjadikanjaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan danmengenai hal tersebut juga diatur dalam Anggaran Dasar PT.
    Hakim Pengadilan TinggiBandung hal tersebut di atas termasuk pula dalam hal pengikatan jualbelinya juga harus mendapat persetujuan dalam RUPS oleh karena hakekatdari pengikatan perjanjian jual beli adalah memindah tangankan asset PT " ;Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tersebut adalah tidakberdasarkan hukum sebab bunyi Pasal 11 dalam Dalam Anggaran DasarPerseroan Terbatas "PT.
    Telah pula diputus dalam RUPS Luar Biasa yang dihadiri pemegangsaham ;d. Kemudian transaksi jual beli diadakan di PPAT Notaris Ny. MoelyaniSyafei,SH (turut Tergugat ) ;Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru,salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :1.
    Bahwa dalam RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Judex Facti pada halaman 10Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 2393 K/Pdt/20072.6.huruf C bukan merupakan salah satu persyaratan untuk dilakukanpenjualan asset PT. Cikembang Raya antara Para Turut TermohonKasasi/Tergugat IV s/d Tergugat VIII dengan Termohon Kasasi/Tergugat IX dan X, namun dalam RUPS yang dilakukan padatanggal 15 Juni 1998 tersebut hanya membahas tentang pembagiansaham PT.
    Cikembang Raya ;Juga dalam Anggaran Dasar PT secara explicit tidak ada klausul bunyi pasalyang menegaskan bahwa pemberian ijin pengelolaan harus dengan RUPS ;Maka tidak ada alasan hukum bagi Judex Facti untuk menyatakan bahwapemberian ijin pengelolaan oleh TB.
Putus : 26-04-2016 — Upload : 20-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2052 K/Pdt/2015
Tanggal 26 April 2016 — INDAHWATI lawan H. BAMBANG MARIYANTO dan ELLY GUNAWAN, DK
10064 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2052 k/Pdt/2015Kraton Kabupaten Pasuruan yang oleh Perusahaan dipercayakan dandiatasnamakan Indahwati (Tergugat ) tanopa sepengetahuan dan persetujuanterlebin dahulu dengan Penggugat selaku salah satu Pemegang Sahamatau penawaran menjual saham atau asset Perusahaan kepada Penggugatdan Para Pengurus Perusahaan lainnya, juga tanpa diadakannya terlebihdahulu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) atauRapat Umum Luar Biasa yang harus dihadiri oleh seluruh PemegangSaham tentunya
    Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuin cause UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas bahwa setiap perbuatan hukum in cause dalam kaitannya denganpenjualan asset perusahaan atau sebagian dari asset perusahaan haruslahdiputuskan terlebin dahulu dalam rapat RUPS atau Rapat Umum Luar Biasayang harus dihadiri olen selur'uh Pemegang Saham dan dalam perkara iniTergugat tidak pernah mengadakannya terlebih dahulu sebagaimanapernah dilakukan oleh Ir.
    Tergugat Il sudah mengetahui kalau obyek sengketa a quoadalah termasuk asset Perusahaan, dengan tanpa pemberitahuan dan /ataupersetujuan dari Para Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham lainnyadalam hal ini tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebin dahulu denganPenggugat selaku salah satu Pemegang Saham atau penawaran menjualsaham atau asset Perusahaan kepada Penggugat dan Para PengurusPerusahaan lainnya, juga tanpa diadakannya terlebih dahulu Rapat UmumPemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS
    Usman menjual kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi in casu Elly Gunawan adalah asset pribadi bukanasset Perseroan sehingga tidak memerlukan RUPS, bahwa sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)Pasal 34 ayat (3) bahnwasanya asset dimaksud merupakan benda tidakbergerak berupa bangunan di atas tanah yakni:a. Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Desa Mulyorejo seluas 3.720 m? (tiga ributujuh ratus dua puluh meter persegi) a/n. Indahwati;b.
    Tunas Rimba Utama antara Penggugatdengan Tergugat (pembeli) dengan Tuan Dariwan (penjual) tanggal 29 Mei2007 sehingga merupakan asset (kekayaan) perusahaan bukan milik pribadiTergugat ;Bahwa selain itu tidak ada bukti bahwa penjualan objek sengketa olehTergugat kepada Tergugat II telah disetujui dalam RUPS PT.
Putus : 03-10-2017 — Upload : 03-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1951 K/Pdt/2017
Tanggal 3 Oktober 2017 — Tuan Insinyur WIRYA LATUMENA, Komisaris pada PT PANCA GUNA TEKNIK, DK VS H. SUTARNO
7740
  • Panca Guna Teknik diperjelas olehKuasa Hukum Tergugat II melalui Surat Nomor 023/LKBHWD/JKT1/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 (bukti P10) bahwasannyaPenggugat telah mengalihkan saham miliknya sebesar 25% (dua puluhlima persen) kepada PT Panca Guna Teknik terhitung sejak tanggal 9April 2012;Perlu kami sampaikan bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkansaham kepada siapapun termasuk kepada PT Panca Guna Teknik, danPenggugat pun tidak menerima uang pembayaran atas saham yangdialinkan, apalagi tidak ada RUPS
    agenda susunan Pengurus Perseroan yangbaru dan susunan Pemegang Saham yang baru terhadap PT Panca GunaTeknik (melalui Surat dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi Nomor:023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014 Perihal PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT Panca Guna Teknik);Bahwa kenyataannya dikarenakan alasan dan pertimbangan internalperusahaan karena adanya tindakan pelanggaran kewenangan yangdilakukan oleh salah satu Direksi sehingga menimbulkan kerugian bagi PTPanca Guna Teknik, maka berdasarkan RUPS
    Sutarno (Tergugat Rekonvensi) dengan cara mencicilsehingga sudah diselesaikan secara tuntas;Bahwa Tuan Oo Iskandar dan Tuan Tulus Suwandi tidak menuntut pihakperusahaan lagi, sehingga secara hukum telah mengakui hasil RUPS padatanggal 20 Maret 2012 yang dihadiri 100% (seratus persen) PemegangSaham, namun Tergugat Rekonvensi malah menganulir Surat Pernyataanyang dibuat dan ditandatangani di atas meterai pada tanggal 20 Maret 2012dan tanggal 9 April 2012 (in casu gugatan Tergugat Rekonvensi);Bahwa
    berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi tetap sajamenuntut pelaksanaan RUPSLB dan menuntut hak atas upah/gaji sertadeviden perusahaan, karenanya sangat nyata Tergugat Rekonvensi telahmenutupi fakta adanya Surat Pernyataan yang dibuat sendiri pada tanggal20 Maret 2012 dan tanggal 9 April 2012 yang telah berlaku secara hukumsebagai hasil dari RUPS yang dihadiri 100% (seratus persen) PemegangSaham, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelisyang memeriksa dan mengadilan
    Nomor 1951 K/Pdt/2017harus dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 hari terhitung sejaktanggal keputusan RUPS, kenyataannya tidak ada RUPS atau RUPSLByang dibuat Notaris yang isinya mengenai perubahan bahwa Penggugatsudah tidak lagi sebagai direktur PT tersebut, dengan demikian makaPenggugat sampai sekarang masih menjadi Direktur PT Panca GunaTeknik, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatanmelawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Para Tergugat wajibmembayar
Register : 28-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 16/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2014 — Prof. DR. H. Sufian, S.H., M.Si;GUBERNUR BANK INDONESIA
7543
  • ;Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUNJKT.10.11.Bahwa masa jabatan yang Penggugat emban sebagai Komisaris Independen pada PT.BPD Riau Kepri tersebut adalah selama 4 tahun dan telah diperpanjang sampai adapengganti sesuai keputusan RUPS, sesuai akta Notaris Yondri Darto, S.H., Nomor :71 tanggal 14 Nopember 201 1;Bahwa dikarenakan masa jabatan yang diemban oleh Penggugat akan berakhir, makaKomisaris PT.
    BPD Riau Kepri memberitahukan kepada Terguugat bahwa pada tanggal15 Juni 2012 telah diselenggarakan RUPS Luar Biasa PT. BPD Riau Kepriyang dihadiri pula oleh PenggugatBahwa dalam surat tersebut pada pokoknya memberitahukan keputusanRUPS LB antara lain pemberhentikan seluruh anggota Direksi danKomisaris yang telah habis masa jabatannya, termasuk Penggugat sebagaiKomisaris Independen. Selanjutnya pelaksanaan tugas kepengurusan banki.c. PT.
    Chairisman Rasahan ;Bahwa dengan demikian, berdasarkan RUPS LB tanggal 15 Juni 2012,Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen PT. BPD RiauKepri karena diberhentikan oleh RUPS LB; Bahwa setahun kemudian, melalui Surat No. 480/DIR/2013 tanggal 26 Juli 2013,PT. BPD Riau Kepri mengajukan permohonan fit and proper test ataspencalonan Sdr. Sufian Hamim ic.
    Penggugat sebagai Komisaris Independenberdasarkan RUPS tanggal 5 Juli 2013;Bahwa oleh karena pada saat diajukan sebagai Komisaris Independen melaluiSurat No. 480/DIR/2013 tanggal 26 Juli 2013, Penggugat sudah tidak lagimenjabat sebagai Komisaris Independen PT.
    Penggugat sebagaiKomisaris Independen berdasarkan RUPS tanggal 5 Julib) Penelitian administratif dan wawancara (Pasal 22 PBI Fit andProper Test dan Bagian IJ Huruf E SE BI Fit and Properi) Bahwa setelah dokumen permohonan pencalonan Sadr.Sufian Hamim ic.
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
506405
  • Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dikutip :(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelasdalam panggilan RUPS.b.
    Bursa Efek Jakarta, berdasar progress reportdari Tergugat II Intervensi (potokopi sesuai asli).Pemberitahuan Hasil RUPS Kepada Para Pemegang SahamIndonesia, Tbk., di22 Agustus 2000PT.
    Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor : 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar ditetapkanoleh RUPS, yang dikutip sebagai berikut :(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan denganJelas dalam panggilan RUPS.b.
    perundangundangan, pada derajat kedua adalah Putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap, dan pada derajat ketiga adalah aturankebijakan, sehingga berdasarkan teori tersebut maka Putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut harus didahulukan tanpaperlumempertimbangkan RUPS terlebih dahulu, sementara di lain sisi RUPS hanyaberlaku secara internal dan tidak menyentuh saham yang ada pada perusahaanlain.
    Bahwa, dalam hal ini, yang dibatalkan adalah surat keputusan atas pengesahandata perseroan, yang antara lain menyangkut halhal yang berupa namaperusahaan dan jajaran direksi beserta jajaran komisaris, lalu dengandibatalkannya halhal tersebut, maka halhal tersebut dikembalikan padakeadaan semula sebelum surat keputusan dimaksud diterbikan, dengan demikiantentu perusahaan yang bersangkutan akan mengadakan RUPS kembali, yangmana RUPS tersebut tentunya dengan mengacu pada jumlah dan rincianmasingmasing
Putus : 07-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 K/TUN/2009
Tanggal 7 Desember 2009 — DIREKTUR UTAMA PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO), ; GATOT GARDJITO,. DIREKTUR UTAMA PT. KODJA TERRAMARIN,
8444 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 17 K/TUN/2009permasalahan dalam perkara ini, adalah perbuatan tidak logis dan jelasjuga merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasarkarena Direksi hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme RapatUmum Luar Biasa (RUPS) dan juga bertentangan dengan kepatutankarena bagaimana mungkin Surat Keputusan telah diterbitkan sebelumSurat Pemberitahuannya ;Dasar GugatanBahwa yang merupakan objek gugatan Penggugat adalah KeputusanDireksi PT.
    No. 17 K/TUN/200915.16.17.18.19.mekanisme Rapat Umum Luar Biasa (RUPS) dan juga bertentangandengan kepatutan karena bagaimana mungkin Surat Keputusan telahditerbitkan sebelum Surat Pemberitahuannya ;Bahwa Pasal 28 UU Serikat Pekerja yang berbunyi :Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/buruh untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadipengurus , menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ataumenjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja
    Dok & Perkapalan Kodja Bahari(Persero) mempunyai sebagian tugas pemerintahan, sehinggaPemohon Kasasi (Tergugat/Pemohon Banding) dikategorikan ataudipersamakan sebagai pejabat publik atau pejabat Tata UsahaNegara, padahal Pemohon Kasasi (Tergugat/Pemohon Banding)adalah bertindak sebagai RUPS dalam menerbitkan SK091/SK/I/DKB/2007 (objek gugatan) dalam rangka pengembanganusaha ;Bahwakekeliruan Majelis Hakim memberlakukan kedudukanPemohon Kasasi (Tergugat/Pemohon Banding) selaku pejabateksekutif (Pejabat
    Dok &Perkapalan Kodja Bahari (Pemohon Kasasi) selaku RUPS dan Sar.GATOT GARDJITO selaku Direktur Utama PT. Kodja Terramarin(anak perusahaan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari / TermohonKasasl) ;Bahwa hubungan hukum antara Direktur Utama PT. Dok &Perkapalan Kodja Bahari (Pemohon Kasasi) selaku RUPS denganSdr. GATOT GARDJITO (Termohon Kasasi) selaku Direktur UtamaPT. Kodja Terramarin (anak perusahaan PT. Dok & Perkapalan KodjaBahari) "MERUPAKAN HUBUNGAN PERDATA karenatundukHal. 28 dari 33 hal.
    Kodja Terramarin, merupakan kewenangan RUPS selaku organHal. 29 dari 33 hal. Put. No. 17 K/TUN/2009tertinggi di PT. Kodja Terramarin, karena pengembangan usahamerupakan tugas Pemohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dalamPasal 79 ayat 1 dan Pasal 82 UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, pasal 16 UndangUndang No. 19 Tahun2003 tentang BUMN ;4.
Register : 23-08-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Kis
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
Nyonya Asminah Sitorus
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Menteri BUMN RI
2.PT Pelabuhan Indonesia I Persero
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Cq Badan Pertanahan Kabupaten Asahan
6022
  • maupun di luar pengadilan.Pasal 11 UU BUMN:"Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas.Penjelasan Pasal 11 UU BUMN:"Mengingat Persero pada dasarnya merupakan perseroanterbatas, semua ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segalaperaturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.Pasal 13 UU BUMNOrgan Persero adalah RUPS
    Direksi. dan Komisaris.Pasal 14 ayat (1) UU BUMN:Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh sahamPersero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegangsaham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidakseluruh sahamnya dimiliki oleh negara.h.
    Berdasarkan UndangUndang BUMN, organ PT Pelindo 1 sebagai BUMN Persero terdiridari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, danDireksi. Menteri BUMN adalah organ RUPS PT Pelindo ,mengingat 100% saham PT Pelindo dimiliki oleh Negara.Sedangkan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PTPelindo 1 untuk kepentingan dan tujuan PT Pelindo serta yangberwenang mewakili PT Pelindo di dalam dan di luar pengadilanadalah Direksi PT Pelindo ;j.
    tentang Perseroan Terbatas (UUPT"), antara lain sebagai berikut:Pasal 92 ayat (1)"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.Penjelasan Pasal 92 ayat (1):"Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroanyang, antara lain meliputi pengurusan seharihari dari Perseroan.Pasal 98 ayat (1)"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.Halama 11 dari 35 Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN KisPasal 75 ayat (1):"RUPS
    Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terdapat perbedaanantara tugas dan wewenang antara Direksi dengan RUPS/PemegangSaham yang masingmasing tidak dapat dicampuradukan satu samalain.Pengurusan perusahaan, dalam hal ini termasuk tindakan pengurusankekayaan perusahaan. sepenuhnya merupakan tanggung jawabDireksi.
Putus : 06-11-2014 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 420/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.
Tanggal 6 Nopember 2014 — NOPRIALDI
569239
  • dengan massa di luar dan massa menggoyang goyangkan pagar metroMini lebih dahulu, kemudian pagar roboh dan massa, masuk halaman gedungPT Merto Mini; Bahwa saksi tidak tahu orang orang yang ada dalam gedung metro minitersebut; Bahwa barang barang saksi yang rusak milik saksi mesin telepon dan fax 2unit komputer TV, dokumen dokume, kaca kaca hancur dan ada sepeda motormilik pegawai yang di bakar massa; Bahwa saksi juga pemilik saham PT Metro Mini dan saski tahu saat ini adasengketa kepengurusan hasil RUPS
    Nani Sutiani karyawan PT metro mini dan terdakwa tidakmembawa apa apa juga tidak membawa toa dan tidak ada yang menyuruhmassa menuju ke kantor metro mini karena sudah ada izin dari kepolisian;Hal 14 Putusan No.420/Pid/B/2014/PNJktTim.Bahwa dikantor tersebut ada kira kira 9 orang yang berada di gedung tersebutyang di suruh oleh pak Panjaitan Direktur yang lama yang diangkat pada tahun1993 dan sudah berakhir masa jabatannya dan sekarang yang menjadiDirektur utama adalah terdakwa berdasarkan hasi RUPS
    kesepakatan bahwa Metro minimasih bisa beroperasi dengan ketentuan di perbaiki dan peremajaan;Bahwa setelah itu massa pendemo langsung menuju Kantor Metro Mini yangterletak di jalan Pemuda Rawamangun untuk menguasai kantor PT Metro MiniHal 15 Putusan No.420/Pid/B/2014/PN.JktTim.tersebut yang sebelumnya sudah 3 tahun tidak berfungsi karena diduduki olehofang orang dari pengurus lama yaitu pak Panjaitan;Bahwa benar di tubuh PT Metro Mini ada perpecahan antara pengurus lamadengan pengurus baru hasil RUPS
    alihpertimbangan tersebut kedalam dakwaan lebih subsider dengan demikian unsur initelah terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa unsur sengaja membujuk orang melakukan kejahatan,salah melakukan pengaruh atau kekuasaan di pertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa benar terdakwa adalah Direktur Utama PT Metro Mini hasil RUPS dan benarterdakwa bersama selaku pengurus dari PT Metro Mini bersama dengan saksi YutekSihombing dan Muryadi menanda
    tangani izin demo kekepolisian;Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi yang di dengar di persidangansesuai BAP dan saksi yang meringankan terdakwa menerangkan bahwa demo untukmengambil alih kantor Metro Mini tersebut hanya spontanitas saja oleh karena parapemilik metromini, pemegang saham dan awak metro mini sudah tidak bisamenggunakan kantor tersebut sudah lebih kurang 3 tahun karena di duduki orangorang dari pengurus fama pak Panjaitan dan tidak mengakui kepengurusan yangbaru hasil RUPS dimana