Ditemukan 2708 data
393 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
768 K/Pdt.Sus-HKI/2019
118 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
235 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Undang Undang MerekNomor 15 Tahun 2001 perbuatan Tergugat juga bertentangan denganyurisprudensi hukum tentang merek yang antara lain adalah: Yurisprudensi Nomor 216K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972, YKK vsYKK; Yurisprudensi Nomor 07 KN/HakI/2003 tanggal 30 April 2003,VANSON vs VANSON; Yurisprudensi Nomor 021 K/N/HakI/2002 tanggal 19 Desember 2002,CESARE PACIOTI vs CESARE PACIOTI; Yurisprudensi Nomor 024 K/N/HakI/2002 tanggal 15 Januari 2002,COMBI vs COMBI dengan Lukisan; Yurisprudensi Nomor 01 K/N/HKI
Nomor 235 K/Pdt.SusHKI/2015(Tergugat Asal) dengan jenis barang milik Pemohon Kasasi(Penggugat Asal), adalah sama dan sejenis;Bahwa adanya keterkaitan yang erat antara jenis barang milikTermohon Kasasi (Tergugat Asal) sangat berpotensi mengecoh/mengelabui khalayak ramai mengenai asalusul barang TermohonKasasi (Tergugat Asal);Mengenai pengertian barang sejenis, mohon kiranya Judex Yurismembandingkan pertimbangan Komisi Banding Merek Nomor 306/KBM/HKI/2010, bahwa dalam menentukan kriteria barang sejenisdisesuaikan
135 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
379 K/Pdt.Sus-HKI/2015
392 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
616 K/Pdt.Sus-HKI/2018
Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu gunamenyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalanpendaftaran merek Lexus terdaftar Nomor IDM000497591 atas namaTergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam BeritaResmi Merek;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya
1020 — 705 — Berkekuatan Hukum Tetap
445 K/Pdt.Sus-HKI/2016
498 — 348 — Berkekuatan Hukum Tetap
972 K/Pdt.Sus-HKI/2017
323 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
903 K/Pdt.Sus-HKI/2018
268 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
487 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
510 K/Pdt.Sus-HKI/2019
239 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
450 K/Pdt.Sus-HKI/2016
368 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
620 K/Pdt.Sus-HKI/2019
301 — 468 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 K/Pdt.Sus-HKI/2018
247 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Bahwa terhadap Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor H4.UM.02.0226 tertanggal 17 Januari 2011tersebut Penggugat mengajukan surat sanggahan terhadap keberatanpermohonan pendaftaran merek ** * %*%* dengan NomorTHE RICH PRADA216/GBPJ/II/2011 tertanggal 7 Februari 2011 akan tetapi Direktur Mereksetelah mempelajari surat sanggahan Penggugat, kemudian dengansuratnya tanggal 22 Januari 2013 nomor HKI.4.HI.06.02.TO.J002008.04137,perihal pemberitahuan penolakan, karena dianggap
Bahwa terhadap upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat,kemudian pada tanggal 5 Juni 2013, Tergugat (Komisi Banding Merek)dengan Keputusannya Nomor 110/KBM/HKI/2013 telah disampaikan denganpengantar surat tanggal 5 September 2014 dan dimana putusan Tergugattermaksud amarnya pada pokoknya berbunyi: Menolak permintaan bandingdari Pemohon Banding;8.
Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap putusan Tergugat (KomisiBanding Merek) tersebut yang menolak permohonan banding Penggugatdengan dasar bahwa merek ***&** yang diajukan Penggugat terdapatTHE RICH PRADApersamaan pada pokoknya dengan Merek PRADA milik PRADA SA,dengan Nomor daftar: IDM000216512, oleh karena putusan tersebut nyatanyata telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek;10.Bahwa pertimbangan Tergugat dalam putusannya Nomor 110/KBM/HKI/2013
Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan merek * * *** Penggugat yang dimintakan pendaftaranTHE RICH PRADAmereknya dengan Nomor Agenda J002008042137 tertanggal 26 November2008 untuk melindungi jenis kelas barang/jasa dalam kelas 43 tidak terdapatpersamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merekPRADA Nomor Daftar IDM000216512;Menyatakan batal atau membatalkan putusan Tergugat (Komisi BandingMerek) Nomor 110/KBM/HKI
311 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
398 K/Pdt.Sus-HKI/2017
diajukan olehPenggugat mengandung suatu kebohongan dan merupakan upaya yangtidak menghargai kemuliaan Hakim serta lembaga peradilan padaumumnya, karena ternyata Perjanjian Lisensi antara Penggugat denganFIFA tanggal 5 Mei 2011 yang menurutnya telah dicatatkan pada tanggal23 Mei 2014, sampai dengan saat dibuat dan ditandatanganinya SuratJawaban ini justru sama sekali belum dicatatkan pada Dirjen HAKI padaKementerian Hukum dan HAM RI, hal mana diketahui oleh Tergugatberdasarkan keberadaan Surat Nomor HKI
Bahwa benar permohonan pencatatan perjanjian Lisensi tersebuttelah diberitahukan kepada Pemohon berdasarkan surat Direktur HakCipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu danRahasia Dagang Nomor HKI.2HI.01.0439 tanggal 6 April 2015;3. Bahwa surat Nomor HkKI.2HI.01.0439 tanggal 6 April tersebutpencatatannya masih menunggu proses lebih lanjut karenaPeraturan Pemerintah mengenai Lisensi belum diterbitkan sehinggapermohonan Pencatatan Lisensi PT.
Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah keberatan dengan pertimbangan Hakimpada halaman 48 paragraf 1 sampai dengan Paragraf 5 yang intinyapertimbangan Judex Facti mengesampingkan asas kepastian hukum dankeadilan atas pencatatan lisensi di Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM.Judex Facti berpendapat bahwa surat Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAMNomor HKI.2HI.01.0616 (vide Bukti T1) dan surat Menteri Hukum danHAM Nomor M.HH.HI.01.0601 tanggal 18 Juli 2016 (vide Bukti T2) perludikesampingkan didasarkan pada itikad
Adapun isi surat Dirjen HAKIMenteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2HI.01.0616 (vide Bukti T1) danHalaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 398 kK/Padt.SusHKI/2017surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.HI.01.0601 tanggal 18 Juli2016 (vide Bukti T2) adalah sebagai berikut:Surat Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM Nomor HkKI.2HI.01.0616 (videBukti T1):1.Bahwa benar perjanjian antara PT.
332 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
274 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
1781 K/Pdt.Sus-HKI/2022
318 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
453 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Kalau diaada fungsi, berarti hal tersebut masuk dalam ranah yang bisa di akomodirdalam sistem HKI yang lain, baik Paten atau Paten Sederhana. Karenafungsi masuk ke masalah inovasi;.
Jadi, sanggahan atau keberatantersebut hanyalah salah satu) "sarana atau mekanisme" untukmenyampaikan penyangkalan atas didaftarkannya suatu desain industrike kantor HKI, bukan untuk menilai serta menentukan "ada tidaknyaitikad baik" Termohon Kasasi.
Penjelasan Pasal 12 Undang UndangDesain Industri tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa persoalanitikad baik bukanlah didasarkan kepada ada atau tidaknya keberatan atausanggahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ketika Termohon Kasasimendaftarkan desain industri di kantor HKI, melainkan harus dilihat darifakta dan buktibukti;9.
Bahwa Judex Facti telah keliru karena tidak mempertimbangkanmengenai kerugian immateril yang seharusnya menjadi dasarpertimbangan yang utama dalam pelanggaran hak desain industri denganalasan sebagai berikut:Sebagaimana yang diakui oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 57 alinea kedua dari bawah dikatakan"Menimbang bahwa memang sulit untuk menentukan jumlah pelanggarandan besarnya kerugian secara tepat yang diderita pemilik HKI didalamsuatu gugatan pelanggaran HKI, tetapi bukan
makakerugian Immateriil haruslah menjadi salah satu dasar yang harusdipertimbangkan dan diputuskan untuk dibebankan kepada parapelanggar HKI sehingga Para innovator merasa dihargai dan akanmendorong semangat untuk berinovasi sekaligus juga memberikan efekjera bagi para Pelanggar HKI yang berlaku curang dan hanya maumenikmati tanpa mau bekerja dan berpikir, yang secara global dapatmematikan kreatifitas anak bangsa;Berdasarkan uraian diatas jelaslah putusan Judex Facti yang tidakmempertimbangkan dan
556 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017
165 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024
343 — 642 — Berkekuatan Hukum Tetap
723 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Nomor 723 K/Pdt.SusHKI/2015Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaBambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M., berkedudukan diJalan Rasuna Said Kav. 67 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada Adi Supanto, S.H., M.H., dan kawankawan,Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek, Dirjen HKIKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;