Ditemukan 2708 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-09-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Tanggal 26 September 2019 — WANG CHING-LUNG VS OCKY BUDIJARTO KARJONO
393222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Putus : 28-05-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — CEAT LIMITED VS 1. SULARSO ANGGODO, DK
11882 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 235 K/Pdt.Sus-HKI/2015
    Undang Undang MerekNomor 15 Tahun 2001 perbuatan Tergugat juga bertentangan denganyurisprudensi hukum tentang merek yang antara lain adalah: Yurisprudensi Nomor 216K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972, YKK vsYKK; Yurisprudensi Nomor 07 KN/HakI/2003 tanggal 30 April 2003,VANSON vs VANSON; Yurisprudensi Nomor 021 K/N/HakI/2002 tanggal 19 Desember 2002,CESARE PACIOTI vs CESARE PACIOTI; Yurisprudensi Nomor 024 K/N/HakI/2002 tanggal 15 Januari 2002,COMBI vs COMBI dengan Lukisan; Yurisprudensi Nomor 01 K/N/HKI
    Nomor 235 K/Pdt.SusHKI/2015(Tergugat Asal) dengan jenis barang milik Pemohon Kasasi(Penggugat Asal), adalah sama dan sejenis;Bahwa adanya keterkaitan yang erat antara jenis barang milikTermohon Kasasi (Tergugat Asal) sangat berpotensi mengecoh/mengelabui khalayak ramai mengenai asalusul barang TermohonKasasi (Tergugat Asal);Mengenai pengertian barang sejenis, mohon kiranya Judex Yurismembandingkan pertimbangan Komisi Banding Merek Nomor 306/KBM/HKI/2010, bahwa dalam menentukan kriteria barang sejenisdisesuaikan
Putus : 22-09-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 22 September 2015 — KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) VS KOMITE OLIMPIADE INTERNASIONAL/INTERNASIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC), DK
13586 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 379 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Putus : 17-07-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/Pdt.Sus-HKI/2018
Tanggal 17 Juli 2018 — MARZUKI TAN VS TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI (juga berdagang atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION)
392194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 616 K/Pdt.Sus-HKI/2018
    Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu gunamenyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalanpendaftaran merek Lexus terdaftar Nomor IDM000497591 atas namaTergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam BeritaResmi Merek;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya
Putus : 26-07-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Tuan GUNAWAN VS Tuan TONI, DK
1020705 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Putus : 12-09-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 12 September 2017 — LIE SENIHIAN VS MATSUNAGA MANUFACTURING CO., LTD
498348 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Putus : 08-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — PT. INTER SPORT MARKETING VS PT. MAHA SUKSES
323147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 903 K/Pdt.Sus-HKI/2018
Putus : 26-03-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — PT INTER SPORT MARKETING VS PT PARTHA STANA
268132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Putus : 20-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Tanggal 20 Juni 2019 — PT ASTRA SEDAYA FINANCE VS PT AMAN CERMAT CEPAT, DK
487300 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Putus : 26-07-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — ALEXANDER VS JOANES KURNIAWAN
239175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 450 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Putus : 25-07-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 620 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Tanggal 25 Juli 2019 — PT. SELARAS INDAH PERKASA VS PT. INTER SPORTS MARKETING
368159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 620 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Putus : 28-03-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/Pdt.Sus-HKI/2018
Tanggal 28 Maret 2018 — YAYASAN PERGURUAN KRISTEN TORAJA (YPKT), VS 1. JUNUS TAMMU, DKK
301468 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 284 K/Pdt.Sus-HKI/2018
Putus : 27-06-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — PT GALA BUMIPERKASA VS KOMISI BANDING MEREK pada DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DIREKTORAT MEREK) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
247195 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016
    Bahwa terhadap Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor H4.UM.02.0226 tertanggal 17 Januari 2011tersebut Penggugat mengajukan surat sanggahan terhadap keberatanpermohonan pendaftaran merek ** * %*%* dengan NomorTHE RICH PRADA216/GBPJ/II/2011 tertanggal 7 Februari 2011 akan tetapi Direktur Mereksetelah mempelajari surat sanggahan Penggugat, kemudian dengansuratnya tanggal 22 Januari 2013 nomor HKI.4.HI.06.02.TO.J002008.04137,perihal pemberitahuan penolakan, karena dianggap
    Bahwa terhadap upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat,kemudian pada tanggal 5 Juni 2013, Tergugat (Komisi Banding Merek)dengan Keputusannya Nomor 110/KBM/HKI/2013 telah disampaikan denganpengantar surat tanggal 5 September 2014 dan dimana putusan Tergugattermaksud amarnya pada pokoknya berbunyi: Menolak permintaan bandingdari Pemohon Banding;8.
    Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap putusan Tergugat (KomisiBanding Merek) tersebut yang menolak permohonan banding Penggugatdengan dasar bahwa merek ***&** yang diajukan Penggugat terdapatTHE RICH PRADApersamaan pada pokoknya dengan Merek PRADA milik PRADA SA,dengan Nomor daftar: IDM000216512, oleh karena putusan tersebut nyatanyata telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek;10.Bahwa pertimbangan Tergugat dalam putusannya Nomor 110/KBM/HKI/2013
    Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan merek * * *** Penggugat yang dimintakan pendaftaranTHE RICH PRADAmereknya dengan Nomor Agenda J002008042137 tertanggal 26 November2008 untuk melindungi jenis kelas barang/jasa dalam kelas 43 tidak terdapatpersamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merekPRADA Nomor Daftar IDM000216512;Menyatakan batal atau membatalkan putusan Tergugat (Komisi BandingMerek) Nomor 110/KBM/HKI
Putus : 31-05-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — PT INTER SPORT MARKETING VS PT ORIENTAL INDAH BALI HOTEL d/a CONRAD BALI RESORT & SPA
311144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 398 K/Pdt.Sus-HKI/2017
    diajukan olehPenggugat mengandung suatu kebohongan dan merupakan upaya yangtidak menghargai kemuliaan Hakim serta lembaga peradilan padaumumnya, karena ternyata Perjanjian Lisensi antara Penggugat denganFIFA tanggal 5 Mei 2011 yang menurutnya telah dicatatkan pada tanggal23 Mei 2014, sampai dengan saat dibuat dan ditandatanganinya SuratJawaban ini justru sama sekali belum dicatatkan pada Dirjen HAKI padaKementerian Hukum dan HAM RI, hal mana diketahui oleh Tergugatberdasarkan keberadaan Surat Nomor HKI
    Bahwa benar permohonan pencatatan perjanjian Lisensi tersebuttelah diberitahukan kepada Pemohon berdasarkan surat Direktur HakCipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu danRahasia Dagang Nomor HKI.2HI.01.0439 tanggal 6 April 2015;3. Bahwa surat Nomor HkKI.2HI.01.0439 tanggal 6 April tersebutpencatatannya masih menunggu proses lebih lanjut karenaPeraturan Pemerintah mengenai Lisensi belum diterbitkan sehinggapermohonan Pencatatan Lisensi PT.
    Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah keberatan dengan pertimbangan Hakimpada halaman 48 paragraf 1 sampai dengan Paragraf 5 yang intinyapertimbangan Judex Facti mengesampingkan asas kepastian hukum dankeadilan atas pencatatan lisensi di Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM.Judex Facti berpendapat bahwa surat Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAMNomor HKI.2HI.01.0616 (vide Bukti T1) dan surat Menteri Hukum danHAM Nomor M.HH.HI.01.0601 tanggal 18 Juli 2016 (vide Bukti T2) perludikesampingkan didasarkan pada itikad
    Adapun isi surat Dirjen HAKIMenteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2HI.01.0616 (vide Bukti T1) danHalaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 398 kK/Padt.SusHKI/2017surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.HI.01.0601 tanggal 18 Juli2016 (vide Bukti T2) adalah sebagai berikut:Surat Dirjen HAKI Menteri Hukum dan HAM Nomor HkKI.2HI.01.0616 (videBukti T1):1.Bahwa benar perjanjian antara PT.
Putus : 15-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co.Ltd VS PT FORTUNE STAR INDONESIA, DK
332211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 57 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Putus : 14-12-2022 — Upload : 17-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1781 K/Pdt.Sus-HKI/2022
Tanggal 14 Desember 2022 — PT KONSEP INOVASI MARVEL VS KOMISI BANDING MEREK DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
274149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1781 K/Pdt.Sus-HKI/2022
Putus : 30-12-2013 — Upload : 04-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) TBK VS M. RIMBA ARITONANG
318200 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 453 K/Pdt.Sus-HKI/2013
    Kalau diaada fungsi, berarti hal tersebut masuk dalam ranah yang bisa di akomodirdalam sistem HKI yang lain, baik Paten atau Paten Sederhana. Karenafungsi masuk ke masalah inovasi;.
    Jadi, sanggahan atau keberatantersebut hanyalah salah satu) "sarana atau mekanisme" untukmenyampaikan penyangkalan atas didaftarkannya suatu desain industrike kantor HKI, bukan untuk menilai serta menentukan "ada tidaknyaitikad baik" Termohon Kasasi.
    Penjelasan Pasal 12 Undang UndangDesain Industri tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa persoalanitikad baik bukanlah didasarkan kepada ada atau tidaknya keberatan atausanggahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ketika Termohon Kasasimendaftarkan desain industri di kantor HKI, melainkan harus dilihat darifakta dan buktibukti;9.
    Bahwa Judex Facti telah keliru karena tidak mempertimbangkanmengenai kerugian immateril yang seharusnya menjadi dasarpertimbangan yang utama dalam pelanggaran hak desain industri denganalasan sebagai berikut:Sebagaimana yang diakui oleh Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 57 alinea kedua dari bawah dikatakan"Menimbang bahwa memang sulit untuk menentukan jumlah pelanggarandan besarnya kerugian secara tepat yang diderita pemilik HKI didalamsuatu gugatan pelanggaran HKI, tetapi bukan
    makakerugian Immateriil haruslah menjadi salah satu dasar yang harusdipertimbangkan dan diputuskan untuk dibebankan kepada parapelanggar HKI sehingga Para innovator merasa dihargai dan akanmendorong semangat untuk berinovasi sekaligus juga memberikan efekjera bagi para Pelanggar HKI yang berlaku curang dan hanya maumenikmati tanpa mau bekerja dan berpikir, yang secara global dapatmematikan kreatifitas anak bangsa;Berdasarkan uraian diatas jelaslah putusan Judex Facti yang tidakmempertimbangkan dan
Putus : 22-12-2017 — Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — ROMY SIANARYO VS NIPPON WIPER BLADE CO., LTD
556310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Putus : 18-04-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024
Tanggal 18 April 2024 — LINDA ANGGREANINGSIH lawan 1. MUHAMMAD SHAKEEL, 2. PT. NUSHEL JAYA MANDIRI
165168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
343642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 723 K/Pdt.Sus-HKI/2015
    Nomor 723 K/Pdt.SusHKI/2015Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaBambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M., berkedudukan diJalan Rasuna Said Kav. 67 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada Adi Supanto, S.H., M.H., dan kawankawan,Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek, Dirjen HKIKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;