Bahwa perubahan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret2006 tersebut, Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengahberdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Sulawesi TengahNomor 3, tanggal 04 Oktober 2004;5.

Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2010 dan tahun 2011, karena RUPStahun 2010 dan RUPS tahun 2011 Penggugat selaku rekanan yang masihterikat dengan perjanjian tidak diundang lagi oleh Tergugat (vide putusanNomor 19/Pdt.G/2011/PN PL), hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karenaitikad buruknya untuk menghindar pembicaraan pembayaran jasaPenggugat dalam RUPS tahun 2009 karena janjijanji Tergugat setiap kaiiPenggugat menagih pembayaran jasa pada RUPS tahun 2009, jawabanTergugat

Betapa tidak, padabagian awal/komparasi akta, serta pada bagian akhir Akta Nornor 13/DIR/PT BPDST/XVP/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yangmerupakan tindak lanjut Akta Berita Acara RUPS Nornor 26 tanggal 17 MeiTahun 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nornor 3, tanggal 4 Oktober 2004,tertulis jelas namanama komisaris dan Direksi PT Bank Sulteng yangterpilin dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2004,sedang pada RUPS Tahun 2006 tidak ada perubahan pengurus PT BankSulteng, dengan demikian

Kehilangan pendapatan Penggugat dalam pembuatan Akta Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk pembagian Laba danPengesahan Neraca. Adapun dasar perhitungan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Pembagian Laba (deviden) danPengesahan Neraca Neraca tahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPSTahunan Nomor 12, tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT BankSulteng adalah sebesar Rp19.917.000.000,00.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam PerubahanAkta Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT BPDST/ XV/2006 danPerjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret 2006, yangpada Akta Berita Acara RUPS Nomor 26, tanggal 17 Mei 2004 dan AktaBerita Acara RUPS Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2004;4. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalamHalaman 8 dari 13 hal.

Desember 2017sedangkan data yang diperlukan untuk RUPS tersebut telah berkali kalidiminta oleh Penggugat tidak juga diberikan sesuai yang diperlukan olehPenggugat dan sebelum RUPS dilaksanakan Penggugat telah menolakdengan alasan tidak didapatkan data dalam melaksanakan RUPS tetapitanopa menghiraukan penolakan Penggugat ternyata Tergugat telahmelaksanakan sepihak RUPS tersebut (bukti P 4);.

Termasuk penolakan RUPS oleh Penggugat, tetap saja Tergugat melaksanakan RUPS sendiri dengan rekayasa, oleh karena itu tindakanyang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Pada prinsipnya Tergugat menghalang halangi Penggugat dalammendapatkan data dan dokumen dalam menghadapi RUPS dan tindakanyang dilakukan oleh Tergugat telah berhasil sehingga Tergugat dengankehendaknya sendiri melakukan RUPS dengan tidak memberikankesempatan kepada Penggugat melaksanakannya, oleh karena ituperbuatan

Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa RUPSterdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dimanaRUPS tahunan bukan hanya telah ditentukan waktu pelaksanaannyamelainkan juga isi dari RUPS tersebut juga sudah diatur dan tidak bolehkeluar dari ketentuan Pasal 66 UUNo. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yaitu:a.

dalam RUPS Tahunan;Bahwa perlu untuk diketahui bahwasanya pelaksanaan RUPS tanggal 8Desember 2017 bukanlah terkait dengan RUPS Tahunan melainkanterkait dengan RUPS lainnya, adapun dasar diadakannya RUPS lainnyapada tanggal 8 Desember 2017 tersebut adalahs esuai dengan ketentuanpasal 106 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmemperbolehkan Dewan komisaris untuk memberhentikan sementaraanggota direksi dengan menyebutkan alasan tertulis dan dalam 30 harisetelah tanggal pemberitahuan

Sedangkan, hubunganhukum antara anggota Direksi dengan owners atau RUPS adalahhubungan kepercayaan (fiduciary duties) dan pemberian amanat (legalmandatory), atau hubungan yang bersifat koordinasi (partnership), tidakada atasanbawahan;2. HakHak yang DimilikiBerdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUPT, hak yang dimiliki oleh DireksiPerseroan adalah hak atas gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkanoleh keputusan RUPS.

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 undangundangtersebut, Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS, dan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukanatas permintaan 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebihkecil atau atas permintaan Dewan Komisaris, yang diajukan kepada Direksidengan surat tercatat disertai alasannya;Menimbang, bahwa dalam hal ada permintaan penyelenggaraan RUPS,Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, dan dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, makapermintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana

79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 40/Padt.P/2016/PN PlkMenimbang, bahwa mengenai kuorum RUPS, berdasarkan ketentuanPasal 86 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, RUPS dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, Kecuali undangundang dan atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS tersebut tidak tercapai,maka dapat diadakan pemanggilan RUPS ke dua, dan dalam pemanggilanRUPS ke dua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dantidak mencapai kuorum;Menimbang, bahwa RUPS ke dua sah dan berhak mengambil keputusanjika dalam RUPS

Penetapan kuorum untuk RUPS ke tiga oleh Ketua Pengadilan Negeridengan ketentuan: Yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan menjadipemohon adalah perseroan;Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 40/Padt.P/2016/PN Plk Pemanggilan untuk mengikuti RUPS telah disampaikan kepada parapemegang saham sesuai ketentuan, namun dalam RUPS pertama kuorumyang ditentukan tidak tercapai, sehingga diadakan pemanggilan ke dua,dan apabila dalam RUPS ke dua kuorum yang ditentukan juga tidaktercapai, maka perseroan

No. 566 K/Pid/2015dibuatkan risalah rapat yang dsetujui dan ditandatangani oleh semua pesertaRUPS ", disetujui dan ditandatangani secara fisik oleh perserta RUPS danyang dimaksud dengan peserta RUPS adalah pemegang saham yangdatang langsung menghadiri RUPS tersebut, bahwa RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 oleh Terdakwa Ir.

RUPS", sehingga menunjukkan Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 merupakan karangan dariHal. 4 dari 18 hal.

oleh semuapeserta RUPS ", disetujui dan ditandatangani secara pisik oleh persertaRUPS dan yang dimaksud dengan peserta RUPS adalah pemegang sahamyang datang langsung menghadiri RUPS tersebut, bahwa RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 oleh Terdakwa Ir.DEWIMURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI dibuatkan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009,padahal Undang Undang PT No.40 Tahun 2007 tidak mengenal Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ada

daftar hadir yangdilampirkan dalam Berita Acara RUPS PT.

DHANI ANDRIAWAN tidak hadir dalam RUPStersebut, tetapi menandatangani' Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 karena diedarkan olehTerdakwa; Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 menyatakan : Dengandemikian rapat tanggal 07 Februari 2009 dinyatakan sah dan memenuhiKORUM padahal yang sebenarnya RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal7 Pebruari 2009 hanya dihadiri oleh 4 (empat) Pemegang Saham; Bahwa dalam RUPS PT.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT.

Turut Tergugat III telah menuangkan RUPS tersebut dalam AktaPernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar. 16.17.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma jikadiminta.(5).

Bahwa tidak benar Pengugat tidak pernah diundang dalam RUPS PT.PTP karenasurat undangan RUPS tertanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepadaPenggugat diterima oleh karyawan Penggugat yang bernama Ujang ;2. Bahwa tidak benar Pengugat tidak pernah diundang dalam RUPS PT.PTP karenasurat undangan RUPS tertanggal 1 Desember 2017 yang ditujukan kepadaPenggugat diterima oleh karyawan Penggugat yang bernama Ujang ;3.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RULBT/RUT) dan RUPS LuarBiasa (RUPSLB/RULB) ;Menimbang, bahwa dalam RUPS, anggota direksi ataupun anggota komisarisdapat diberhentikan sewaktuwaktu. berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya dan keputusan untuk memberhentikan anggota direksi atauanggota komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS ;Menimbang, bahwa dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggotadireksi atau anggota dewan komisaris dilakukan

Anugrah Alam Buana Indonesia ;

PikiranRakyat Bandung;Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebut:Menetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaanRUPS dan atau RUPSLB tersebut ditanggung dan dibebankanpembayarannya kepada PT. Pikiran Rakyat Bandung;Menetapkan kewenangan Pemohon yang diwakili PanitiaPenyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebutuntuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan ijin penyelengaraanRUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepada PT.

Windu Djajadiredja sebagai Anggota;Yang secara bersamasama atau sendiri sendiri apabila yang lainnyaberhalangan mewakili para Pemohon;Membentuk atau menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB PT. Pikiran Rakyat Bandung;Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPS LB, PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/201611. Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;12. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;13.

Bahwa berdasarkan Pasal 79 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:Halaman 19 dari 25 hal.Put.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (Bukti P14) menyatakan :Pasal 79:1)Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakill1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b ;(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Pasal 80 :(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan

RUPS ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohonmohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusansebagai berikut :1.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 222 PK/Pdt/2009b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pamanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill ;e.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill ;e.

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 78ayat (2), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan wajib diadakandalam jangka waktu Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas Pasal 78 Ayat (3) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan harus diajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan Perseroansebagaimana dimaksud di dalam Pasal 66 Ayat (2), sedangkan mengenaiagenda acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

SmartindoAutotama. dan PEMOHON II melalui surat tertanggal 30 Mei 2017 denganPerihal : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Saham(RUPS) Perseroan. namun ternyata Direksi tidak menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), sehingga dengan demikian terbukti Direksitelah melanggar ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Direksi harus melakukanpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) diterima;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (6) huruf a dan Pasal

Nomor 40 Tahun 2007 'rental'12: Perseroan Terbatas yang mewajibkanKomisaris Perseroan melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dimaksud;Bahwa selaku pemegang saham Perseroan maka PARA PEMOHONMempunyai Kepentingan Yang Wajar agar Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Perseroan tersebut dapat diselenggarakan, dimana sebagai akibatDireksi dam Komisaris Perseroan

.tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notarisuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Menunjuk PEMOHON atau Kuasanya yang sah sebagai Pemimpin RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan apabila dihadiri oleh pemegangsaham yang mewakili minimal 1/4 (satu per empat) atau 25 % (dua

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan kuorum RUPS-LB PT. NANYANG INTINDO Ketiga sebesar ¹/₃ (satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS-LB PT.

Halini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT, sebagai berikut :Pasal 79 ayat (1) :Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS Luar Biasa sebagaimana

RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPSpertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada

ketua pengadilan negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ataspermohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS keduatelah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilannegeri;Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada KetuaPengadilan Negeri, pendapat mantan

kuorumyang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilanRUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dantidak mencapai kuorum. (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang

Lainlain.Menimbang, bahwa jangka waktu untuk pemanggilan RUPS tersebutsebagaimana dalam hal penyelenggaraan RUPS dilaksanakan atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris, maka Direksi kemudian wajibmelakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal79 ayat (5) UU PT).

yang dinilai tepat oleh RUPS.

Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT.Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ AnnualRUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan AnnualReport/ Laporan tahunan atau pertangunggjawaban tahunan;6. Bahwa Para Penggugat telah sewenangwenang melakukanPemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua darijabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporanpertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;7.

Bahwa Para Tergugat belum melakuka RUPS tahunan dan ParaTergugat belum mendengarkan atau mendapatkan laporan Pertanggungjawaban tahunan akan tetapi telan melakukan RUPS Luar biasa untukmemberhentikan Penggugat satu dan Penggugat dua dari jabatannyapada PT. Scuba Proggi Indonesia;10.

Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam ruangan waktu ada RUPS tersebut, saksi hanya sebagai driver yang saatitu. memang pak Hamdan menghubungi saksi untuk menjemput danmengantarnya ke tempat dilaksanakannya RUPS, tetapi saksi tidak mengetahulapa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Bahwa saksi tidakmengetahui RUPS yang dimaksud.

Jika Direksi yang akan diberhentikaningin menyampaikan pembelaan terhadap alasan pemberhentian yangdiberikan kepadanya, dia akan dilibatkan pula dalam RUPS. Namun, jika Direksitersebut tidak memiliki pembelaan dan tidak merasa keberatan untukdiberhentikan, tahap pembelaan dalam RUPS tidak diperlukan.

Bahwa dalam pelaksanaan RUPS Luar Biasa ke1 (pertama) tersebutternyata hanya dihadiri oleh Termohon selaku pemegang saham (limaratus lima puluh dua) lembar saham atau sebesar 60 % (enam puluhpersen) saham / hak suara perseroan saja, sedangkan berdasarkanketentuan Pasal 102 ayat (1) Undangundang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan mengatur bahwa :Ketentuan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang pengambilankeputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 89 mutatis mutandisberlaku bagi keputusan RUPS

Fotocopy Tanda Terima Surat Undangan Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Pertama, tanggal16 November2015, (bukti P3) ;4. Fotocopy Berita Acara dan Daftar hadir Pelaksanaan RUPS luar biasa(RUPS LB), tanggal 16 Desember 2015, (bukti P4) ;5. Fotocopy Tanda Terima Surat Undangan Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Kedua, tanggali17 Desember2015, (bukti P5) ;6. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.

oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum sebagai pemilikperseroan ;Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbatas adadibagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan dan RUPS LB sebagaimana diaturdalam pasal 78 UndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan RUPS tahunan maupunRUPSLB sepenuhnya merupakan inisiatif dari Direksi sebagaimana diatur dalampasal 79 (1) dan dapat juga dilakukan atas permintaan sebagaimana diatur dalampasal

ketiga sebagaimana yangdimaksudkan dalam pasal 86 ayat (5) UndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang, bahwa dalam hal pelaksanaan RUPS, menurut ketentuan yangdiatur dalam pasal 86 ayat (1), (2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor : 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebihdari 2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili.

EMR Indonesia melakukan sendiripemanggilan RUPS PT EMR Indonesia sebagaimana dalam perkara in casu ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) Direksimenyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS dengan demikianPemohon selaku Direktur PT.

Vinytexuntuk dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT.Vinytex, yaitu melalui Surat Pemohon No. 1084/AW/I/2013,tertanggal 15 Januari 2013, Perihal: Permintaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex Pasca Pailit (BuktiP15);Bahwa atas permintaan RUPS PT. Vinytex tersebut di atasoleh Pemohon kepada Termohon, maka dalam jangka waktupaling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan a quomaka Termohon selaku Direktur PT.

Vinytex yaitu melalui Surat No. 1087/AW/II/2013, tertanggal 1 Februari 2013, Perihal: PemanggilanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex (BuktiP16) namun Termohon tidak memenuhi undangan RUPS PT.Vinytex tersebut sehingga RUPS tidak dapat diteruskan karenatidak Kuorum sebagaimana tersebut dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex tertanggal 15Februari 2013 (Bukti P17);Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Anggaran DasarPT.

Vinytex (Vide Bukti P1) dengan tidak hadirnya Termohonselaku Pemegang Saham pada RUPS PT. Vinytex,mengakibatkan tidak tercapainya Kuorum RUPS PT. Vinytex,karena berdasarkan Anggaran Dasar PT.

Vinytex tersebut,RUPS baru dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehPemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sahyang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Kuorum RUPS PT.Vinytex baru dapat tercapai bila Pemohon dan Termohon hadirdalam RUPS PT. Vinytex, hal ini disebabkan karena PemegangSaham PT. Vinytex hanya 2 (dua) orang yaitu Pemohon danPT. Vinytex, dan tidak ada Pemegang Saham PT.

menetapkan pemberian izin kepada Pemohonmelakukan sendiri pbemanggilan RUPS tersebut;Bahwa Pasal 80 ayat (1) UUPT adalah mengenai permohonan jjinuntuk dilakukan RUPS karena Direksi atau Dewan Komisaris tidakmelakukan pemanggilan RUPS atas permintaan Pemegang Saham,jadi dengan demikian jelas bahwa ketentuan pasal ini tidak dapatdijadikan dasar untuk Permohonan Pembubaran Perseroan;c.

Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPS LUAR BIASAtersebut.

Tembusan Berita Acara RUPS atau AktaPernyataan Keputusan RUPS mengenaiHalaman 21 dari 45 hal. Putusan No.494/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel2d2dPerubahan Susunan Direksi dan/atau DewanKomisaris; dan2.

pembuatan Notulen RUPS LUARBIASA tersebut oleh Turut Tergugat atas Perintah Messrs.

, untuk dibuatkan AKTA RUPS LUARBIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS LUAR BIASA Tertanggal 01DESEMBER 2009.Seharusnya yang benar tertulis dan terbaca pada pada halaman (28) Positaangka (7) adalah: Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang: Tergugat untuk Meneguhkan dan/atau Penegasan untukmengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan NOTULEN RUPS LUARBIASA Tertanggal 01 DESEMBER 2009, yang sudah ditanda tangani olehseluruh Peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktu itu; yang untuk kemudianoleh Tergugat

RUPS LUAR BIASA Tertanggal 01 DESEMBER2009, yang sudah ditanda tangani oleh seluruh Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu.Sehingga nantinya terdapat beberapa Perubahan Susunan Pemegang Sahamdan Komisaris, sebagai berikut:I.

Jkt.Sel.jabatannya selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (lihat BuktiP4).Bahwa berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(disebut UUPT), pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan RUPStahunan dan atau RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) dengan didahuluipemanggilan RUPS, yaitu:a.

Jkt.Sel.Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan surat tercatat disertai alasannya.Pasal 79 ayat (5) UUPT:Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Dewan Komisaris:Dewan Komisaris dapat melakukan panggilan sendiri RUPS dalamhal yaitu:Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu15 (lima belas) hari dari tanggal permintaan RUPS yang diajukanDewan

Menetapkan bentuk RUPS PT Pantoru Mas tersebut adalah RUPS LuarBiasa Perseroan Terbatas PT Pantoru Mas.4. Menetapkan Pemohon wajib untuk mengundang baik secara tertulis ataudengan surat tercatat kepada semua pemegang saham dengan hak suara,untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa Perseroan PT. Pantoru Mas.5. Menetapkan Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa Perseroan TerbatasPT.

Sel.5.8.Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat 5:a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat 2 huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b..

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kourumkehadian dan atau ketentuan persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpaterikatpada ketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar dan ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS ;Hal.42 dari 44 Halaman Penetapan No.246/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel.4.

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menyatakan bahwa hutang tabung yang dikarenakan hilang sewaktukonversi minyak tanah ke LPG sebanyak 1.267 (seribu dua ratus enampuluh tujuh) tabung ditanggung bersama 8 komisaris didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 Juni 2015;3.

Didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang HastaPutra setiap tahun tergugat mendapat pembagian hasil Deviden dari PT.Bintang Hasta Putra dan dengan ini Tergugat menyatakan bersediamengangsur dengan cara memberikan 50% (lima puluh persen) daripembagian Deviden PT. Bintang Hasta Putra untuk mengangsur hutangTergugat dan yang 50% (lima puluh persen) lagi dipakai untuk berobatdikarenakan Tergugat sakit stroke sampai hari ini;6.

;Bahwa pada RUPS tahun 2012 hasil audit tabung gas sejumlah 70031,tahun 2013 jadi 5764, jadi berkurang jumlah tabungnya;Bahwa Saksi tidak tahu kemana tabung gas tersebut sehingga berkurangjumlahnya;Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada memakai uang perusahaankarena Saksi kantornya di gudang;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN PctBahwa Saksi tidak tahu adanya RUPS di kuburan Kucur Tamperan, hanyapernah mendengar saja;Bahwa suami Tergugat, Setiawan bekerja sebagai Pemasaran diPT.Bintang

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang Hasta Putra tanggal 20Desember 2015 Tergugat memiliki hutang kepada 5 komisaris PT. BintangHasta Putra termasuk Penggugat uang sebesar Rp. 1.396.273.527 (satumiliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribulima ratus dua puluh tujuh rupiah);3.

Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon meminta kepadaPengadilan Negeri Tangerang untuk ditetapbkan RUPS PT.

ayat (2) "Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS KEDUA."

Gatot Subroto Km 5.3 Gandasari, Jatiueung,Tangerang Banten ;Bahwa Undangan RUPS tersebut tidak dihadiri oleh Termohon denganpertimbangan Undangan RUPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, dengan alasan Pemohon mengundang Termohonsebagai Direktur PT. Pao Shen Mitra Industries untuk RUPS di Jl.Gatot Subroto Km 5.3 Gandasari, Jatiueung, Tangerang Bantensedangkan tempat kedudukan PT.

PERTAMA PT.Pao Shen Mitra Industries pada tanggal 15April 2019 di Grand Soli Marina Hotel, JIl.Gatot Subroto Km.5,3, Gandasari,Jatiuwung, Tangerang, Banten, dalam RUPS tersebut tidak memenuhi kuorumsampai dengan ditutupnya RUPS.

PaoShen Mitra Idustries, melalui JNE dengan kode pengiriman012500106585619 untuk diadakan dilaksanakan RUPS kemudianpada tanggal 28 Maret 2019 Pemohon mengirim surat kembalikepada Termohon untuk diadakan RUPS tempatnya di Grand SollMarina Hotel jl.

Pasal 79 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan :Pasal 78 ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhirPasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.

Bentuk RUPS, Mata Acara RUPS sesuai dengan PermohonanPemegang saham, Jangka waktu Pemanggilan RUPS, Quorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilanKeputusan RUPS, serta penunjukan Ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang ini atauanggaran dasar dan/atau ;b.

alasannya.(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan olehpemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Halaman 27 dari 32 PENETAPAN Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN BksDalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayata) (5) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai:a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertaHalaman 28

NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT)GASKET MFG kepada Terdakwa perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 6 Mei 2010,mengetahui hal tersebut sekitar tanggal 20 April 2014 saksi CAROLINE MIKHOyang juga merupakan istri dari Terdakwa menghubungi via Telpon kepada saksiThomas Wio selaku Notaris dengan katakata sebagai berikut : Pak Thomas iniada undangan RUPS mohon supaya hadir di kantor PT. NLT selaku Notarisuntuk membuat Berita Acara RUPS.

No. 82 K/Pid/2016saksi THOMAS WIO, SH ke ruang rapat yang kemudian dalam kesempatantersebut tidak dilaksanakan RUPS tahunan yang tentunya juga tidakmenghasilkan kesepakatan apapun. Notulen rapat ataupun risalah rapat puntidak dibuat oleh karena RUPS tahunan tersebut tidak dilaksanakan.

Terlebih lagi kalau dilihat Judul AktaNo. 3 tanggal 07 Mei 2010 seolaholah pada tanggal 07 Mei 2010 ada RUPS,sedangkan dalam isinya RUPS tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran pemegang saham tidak memenuhi kuorum, sehingga akan membuat orangyang membaca judul akta tersebut menjadi keliru.

tetapi Terdakwa mengusulkan dalam rapat tersebut agar usulan tersebutdibahas pada RUPS tahun yang akan datang antara lain:1.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiyang dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas Multi Mandiritersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;4.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi yang dalam mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018:4.

Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam hal mengajukan pencabutanizin PT Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanoa melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan RUPS tanggal 15 Januari2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3569 K/Pdt/20194.

),oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi selaku direktur utamayang menyatakan dan mengajukan pencabutan izin usaha perusahaan PTMulia Mas Multi Mandiri secara sepihak tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) adalah merupakan suatu perbuatan melawanhukum, sehingga Keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 danKeputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018 adalah sah;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan judex facti/PengadilanTinggi

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa, tanggal 10 April 2018:4.