NIPPON SHOKUBAI INDONESIA;

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 76/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU577/PJ/2019, tanggal 08 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON

Putusan Nomor 76/B/PK/Pjk/2020 nama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000,beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon, Banten;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 25 Februari 2019 dengan disertai

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 54/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU576/PJ/2019, tanggal 8 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON

Penggugat atas Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00187/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor:00009/167/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Januari 2014yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 001434.99/2018/PP, atasnama: PT Nippon

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 56/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU582/PJ/2019, tanggal 8 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON

Penggugat atas Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP0164/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 18 Januari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor:00010/167/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Februari 2014yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 001435.99/2018/PP, atasnama: PT Nippon

122 GunungSugih, Ciwandan, CilegonBanten, terkait sengketa a quo adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa BungaPasal 9 ayat (2a) UU KUP pada Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 00010/167/14/052/16tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Februari 2014, atas namaPT Nippon

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU578/PJ/2019,tanggal 8 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON

Putusan Nomor 4534/B/PK/Pjk/201900011/167/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Maret 2014yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000649.99/2018/PP, atasnama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000,beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon, Banten;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 12/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU580/PJ/2019, tanggal 08 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON

bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00185/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean Nomor 00008/167/14/052/16 tanggal 19 Oktober2016 Masa Pajak Juni 2014 yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor 001437.99/2018/PP, atas nama PT Nippon

INDONESIA NIPPON STEEL PIPE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 16/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU581/PJ/2019, tanggal 08 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON

Putusan Nomor 16/B/PK/Pjk/20203. 3.3. 4.2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihnan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean Nomor 00012/167/14/052/16 tanggal 8 November2016 Masa Pajak April 2014 yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor 001436.99/2018/PP, atas nama PT Nippon ShokubaiIndonesia, NPWP 01.071.713.0052.000, beralamat

INDONESIA NIPPON STEEL PIPE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

PUTUSANNomor 1526/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA NIPPON STEEL PIPE, beralamat diKawasan Industri Indotaisei Sektor IA Blok C1, Kota BukitIndah Kalihurip Cikampek, Karawang, Jawa Barat, 41373,yang diwakili oleh Suzuki Masayuki, jabatan PresidenDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42

2016, tanggal 7 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3150/WPJ.07/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan November 2008 Nomor 00411/207/08/055/10 tanggal 27 September2010, atas nama PT Indonesia Nippon

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT INDONESIA NIPPON STEEL PIPE;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1526/B/PK/Pjk/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Dr. H. Yulius, S. H., M.H.

INDONESIA NIPPON STEEL PIPE;

ASTRA NIPPON GASKET INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

PUTUSANNomor 1161/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASTRA NIPPON GASKET INDONESIA, beralamat diMaligi II Lot N1 Kawasan KIIC Wadas, Teluk Jambe TimurKarawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Andi Gunanto,jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moh.

mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83890/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 23 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: : SPKTNP163/BC.6/2015tanggal 25 Maret 2015 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Direktorat AuditDJBC (LHA) nomor: LHA121/BC.62/KITE/2015 tanggal 23 Maret 2015, atasnama: PT Astra Nippon

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ASTRA NIPPON GASKET INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020,oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah AgungUrusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkanHalaman 6 dari 7 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT NIPPON OIL EXPLORATION (BERAU) LTD.,

- NIPPON GINTING

PUTUSANNomor 366/Pid.B/2013/PN.KbjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkaraperkara pidana pada tingkatpertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atasperkara terdakwa:Nama Lengkap : NIPPON GINTINGTempat Lahir : Ds.MunteUmur/Tgl Lahir : 71 tahun/Tahun 1942Jenis Kelamin : LakiLakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Munte Kecamatan Munte Kabupaten KaroAgama : Kristen KhatolikPekerjaan : BertaniPendidikan

Oktober 2013;3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013;4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 26 September 2013 s/d 25Oktober 2013;5 Dibantarkan penahanan sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d 29 Oktober 2013;6 Dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d 28 Nopember 2013;Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;Pengadilan Negeri Tersebut,Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor 366/Pid.B/2013/PN.Kbj. atas namaTerdakwa NIPPON

GINTING beserta lampiranlampirannya ;Telah memperhatikan keterangan para saksi dan Terdakwa ;Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan denganseksama ;Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan :1 Menyatakan terdakwa NIPPON GINTING telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam dakwaan Primairkami;2 Menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa NIPPON GINTING berupa pidana penjaraselama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;3 Menetapkan barang bukti berupa :e uang tunai sebesar Rp.62.000, (enam puluh dua ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.e 1 (satu) buah blok kupon togel yang berisi tertanggal 5813.e 1 (satu) blok kupon togel yang masih kosong, dane 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang berisikan pesan masuk pembelianatau

(seriburupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukanpembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasanmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakantetap pada tuntutannya, dan terdakwa tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagaiberikut :Primair :Bahwa ia terdakwa Nippon Ginting

Menyatakan terdakwa Mirda Alias Aco Bin Nippon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ; 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mirda Alias Aco Bin Nippon tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

MIRDA Alias ACO Bin NIPPON

Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 14Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013 ;Nopember 2012 ; Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan keterangan terdakwa dipersidangan; Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Palopo tertanggal 09 januari 2013 yang pada pokoknya berpendapat supaya MajelisHakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa Mirda alias Aco bin Nippon

, terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencuriansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalamdakwaan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mirda alias Aco bin Nippon dengan pidanapenjara selama (satu) tahun ;3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) karung beras berisi kurang lebih 30 Kgdikembalikan kepada

yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah danmenyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana danmemohon agar dijatuhi hukuman yang seringanringannya ; Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yangdisampaikan secara lisan yang pada pokoknya masingmasing bertetap pada pendiriannya Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangandengan dakwaan sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa Mirda alias Aco bin Nippon

Ahmad Dahlan No. 17 Kota Palopo ataus etidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPalopo untuk memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang berupa beras ciliwungsebanyak 30 Kg yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksuduntuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut :~ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Mirda aliasAco bin Nippon dari rumahnya

Unsur barang siapa ; Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap subyekhukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkanperbuatannya dan dalam perkara ini terdakwa Mirda Alias Aco Bin Nippon dalampersidangan telah mengakui identitas dan menunjukkan sebagai orang yang dapatmempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikianunsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Ad. 2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 2106/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4063/PJ/2019, tanggal 23 September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON

tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00079/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00458/207/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa PajakMaret 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:002978.16/2018/PP, atas nama: PT Nippon

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00079/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 11 Januari 2018tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00458/207/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa PajakMaret 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:002978.16/2018/PP, atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia,NPWP 01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan IndustriPanca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan,Halaman

NIPPON LEAKLESS CORPORATION vs PT. TELISON, dk

PUTUSANNo. 830 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NIPPON LEAKLESS CORPORATION Pemegang sebesar 40%saham, diwakili oleh Tn.

atauperselisihan tersebut akhirnya akan diselesaikan berdasarkan aturanPenyelesaian dari Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh 3 arbiter ;Bahwa dengan adanya clausula dalam perjanjian tersebut, makaPengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : NIPPON

,MH)NIP. 1961 0313 1988 031 003 18PUTUSANNo. 830 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NIPPON LEAKLESS CORPORATION Pemegang sebesar 40%saham, diwakili oleh Tn.

Penggugat:
Syarifuddin
Tergugat:
1.Darwis Bin Nippon
2.Budda Bin Nippon
3.Garancing Bin Nippon
4.Maddolangan Bin Salengke Dg Lau
5.Herman Liem

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk., tersebut;

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk VS NURKAELANI,

PUTUSANNomor 310 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk., yang diwakili olehChin Yuen Loke dan Indrayana, Para Direktur, berkedudukan diJalan Krani Ahmad RT.038 RW.008 Kelurahan Sukamoro,Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, ProvinsiSumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada

ZainalRaja Siahaan, S.H., Karyawan PT Nippon Indosari Corpindo,Tbk., berkantor di Jalan Selayar Blok A9, Kawasan IndustriMM2100, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat,Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus2017;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanNURKAELANI, bertempat tinggal di Perum Kesuma SukamoroIndah RT.044 RW.002 Kelurahan Sukamoro, Kecamatan TalangKelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat

Nomor 310 K/Padt.SusPHI/2018PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk.; Memvatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas IA Palembang Nomor 30/Pdt.SusPHI/2017/PN.Plg.

Febri Anton berupa tindakan mendorong leher yangbersangkutan ke dinding ruang office produksi, yang digolongkansebagai tindak kekerasan yang dilakukan didalam lingkunganperusahaan, oleh karenanya dengan alasan tersebut Tergugat/PemohonKasasi dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat/Termohon Kasasi tanpa Pesangon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanPermohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT NIPPON

NIPPON KONPO INDONESIA;