Putusan Nomor 20K/PMT I/BDG/AD/III/202025.26.27.MenimbangMenimbangBahwa benar zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalamlampiran Narkotika Golongan Nomor urut 53Undangundang Republik Indonesia Nomor 35tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkanMetamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiranNarkotika Golongan Nomor urut 61 Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009Tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerimapengarahan dan penekanan tentang bahayaNarkoba baik bagi diri sendiri maupun

Putusan Nomor 20K/PMT I/BDG/AD/III/20202.Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis sabu adalah barangterlarang untuk dikonsumsi dan Komandan Satuansudah sering memberikan penekanan agar menjauhiNarkoba, bahkan pemerintahpun sudah menyatakanNegara dalam keadaan darurat Narkoba namunternyata Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkoba,hal tersebut menunjukkan bahwa sifat Terdakwayang tidak lagi mengindahkan kebijakan PimpinanTNI, Pemerintah maupun norma hukum yangberlaku, sehingga dapat merusak citra TNI dimatamasyarakat

Bahwa sebagaimana penjelasan pada posita 3 TERLAWAN tetap tidakmemberikan tanggapan yang positif atau jalan keluar yang terbaik, bahkanTERLAWAN melakukan penagihan serta penekanan terhadap PELAWANdengan memberikan Surat peringatanperingatan beserta ancaman untukmelakukan pelelangan terhadap objek yang menjadi jaminan atas hutangPELAWAN kepada TERLAWAN I..

Pengumuman Lelang Kedua melalui harian KoranWawasan Terbitan tanggal 31 Agustus 2017,Di samping menerbitkan pengumuman lelang, Terlawan jugatelah menyampaikan pemberitahuan lelang kepada Pelawanmelalui surat Nomor: B. 2190KC.VIII/ADK/08/2017 tanggal 30Agustus 2017.Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan angka 4 danangka 5 yang pada intinya menyatakan Terlawan tidakmemberikan tanggapan positif dan telah melakukan penagihanserta penekanan dengan memberikan surat peringatan besertaancaman akan melelang

Tali warna hijau sepanjang 80 cm;Lebam mayat terdapat pada wajah berwarna merah tidak hilangpada penekanan;Mayat adalah seorang perempuan, berumur kurang lebih 37 tahun,panjang tubuh 145 cm, mayat dalam keadaan basah dari kepalasampai badan, pada kulit terdapat semen yang mengering;Rambut kepala warna hitam, panjang 40 cm;Mata kanan dan mata kiri tertutup;Mulut: Terbuka 1 cm;Lidah : Tergigit dan terjulur keluar sepanjang 2 cm dari ujung lidah;Leher : Tampak 2 jejas mendatar melingkari leher;Dari

Tanda kematian yang ditemukan berupa kaku mayatterdapat pada seluruh tubuh, mudah dilawan; Lebam mayat warnaungu terdapat pada bagian belakang badan, Lebam mayat masihhilang pada penekanan. Kedua mata terbuka satu centimeter, mulut terbuka satucentimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit; dari dalam ronggaHalaman 11 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Bitmulut, hingga lubang telinga kiri dan kanan, kemaluan dananustidak keluar apaapa.

Tanda kematian yang ditemukan berupa kaku mayatterdapat pada seluruh tubuh, mudah dilawan; Lebam mayat warnaungu terdapat pada bagian belakang badan, Lebam mayat masihhilang pada penekanan.= Kedua mata terbuka satu centimeter, mulut terbuka satucentimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit; dari dalam ronggamulut, hingga lubang telinga kiri dan kanan, kemaluan dananustidak keluar apaapa.

Tanda kematian yang ditemukan berupa kaku mayatterdapat pada seluruh tubuh, mudah dilawan; Lebam mayat warnaungu terdapat pada bagian belakang badan, Lebam mayat masihhilang pada penekanan. Kedua mata terbuka satu centimeter, mulut terbuka satucentimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit; dari dalam ronggamulut, hingga lubang telinga kiri dan kanan, kemaluan dananustidak keluar apaapa.

lupa di desaBahwa saksi menerangkan ada peristiwa pencabulanterhadap anaknyaBahwa saksi menerangkan menurut orang tua korbandiberitahu oleh ibunya dan tidak menyaksikanlangsungBahwa saksi menerangkan dan memeriksa di ruangunit reskrim ada orang lain dan berdua sama orang tuakorbanBahwa saksi menerangkan Teknik wawancara dalamBAP dibacakan kalau ada yang salah tolong ditanyakanBahwa saksi menerangkan setelah itu orang tua korbantanda tangan bap di setiap halamanBahwa saksi menerangkan dan adanya penekanan

tangandalam Berita Acara Pemeriksaan, agar dalam persidangan bilatidak ada Penasihat hukum semua dalam BAP ada kemungkinantidak akan dihadirkan dianggap dibacakan dalam Berita AcaraPemeriksaan dan dianggap sah dalam persidangan yang menurutHalaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2020/PT BJMhemat kami sangat berbahaya sekali bagi orangorang yang tidakpaham dengan hukum acara yang mana semua orang yangmenjadi tersangka/terdakwa akan terjadi Mal Praktek PeradilanSesat, dan ada upayaupaya penekanan

dalampersidangan, bahwa : Keterangan saksi sebagai alat buktiialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, bukanyang dinyatakannya di hadapan penyidik/penyidik pembantuyang kemudian dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan /BAP; Majelis Hakim dan Jaksa/Penuntut Umum tidakmendengarkan Fakta hukum yang dikemukakandipersidangan dan alat bukti yang terungkap dipersidanganhanya berpedoman pada BAP yang sudah dibantah olehorang tua koraban , Saksi anak Korban, Saksi korban yangtidak bisa baca tulis ; Ada penekanan

Tanggung jawab :a. bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehatdengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar.b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target.c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaandokumen.2. Wewenang :a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakatatau kelompok masyarakat/lembaga.b.

Melaksanakan tugas pemasaran dengan penekanan pada produkkredit.Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 terdakwa SRIYATUN, SEtelah melakukan proses kredit dengan cara membuat kredit fiktif dan kredittopengan (kredit dengan cara mendompleng dan menaikkan plafon kredit oranglain tanpa sepengetahuan pemohon kredit) sebanyak 146 (seratus empat puluhenam) nasabah.Bahwa terdakwa SRIYATUN, SE yang bertugas dibagian kredit di PD BPR BKKKarangmalang Cabang Tangen dalam melakukan proses kredit terhadap

Tanggung jawab :a. bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehatdengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar.b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target.c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaan dokumen.2. Wewenang :a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat ataukelompok masyarakat/lembaga.b.

Melaksanakan penagihan angsuran, monitoring dokumen, penyelesaian kreditbermasalah sesuai tingkatannya.Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonan kredit dan agunan,serta menyerahkan kepada seksi pelayanan.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Melaksanakan tugas pemasaran dengan penekanan pada produk kredit.152Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa jabatan atau kedudukannyatersebut, maka terdakwa tidak akan diberi kewenangan oleh PD BPR BKKKarangmalang cabang Tangen untuk

Bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehatdengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar.b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target.c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaan dokumen.2. Wewenang :a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat ataukelompok masyarakat/lembaga.b. Mengusulkan permohonan kredit yang diproses dalam bentuk rekomendasiuntuk disetujui atau ditolak kepada pemimpinan cabang.c.

perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

Bahwa pernikahan ini didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya pakasaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Duda dan Termohon berstatus janda;3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Metro, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hiduprukun sebagai layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;5.

Pemohon II yang dilakukan tanggal 5 Februari 1995 di Kantor KUAKecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwaPasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1975 di Gampong Meucat KecamatanSyamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan

karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Januari2000 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akanhakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalammenggalakan fungsi penerimaan

April2016 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Sudarmantidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung Jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para

karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

No. 39/Pdt.P/2019 /PA Mrs.bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaksebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidanganMajelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untukmelakukan eksploitasi seksual