Ditemukan 3404 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 02-08-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 443/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Sri Mulyawati Diwakili Oleh : RIDHA SJARTINA
Terbanding/Tergugat : PT Harmas Jalesveva
Terbanding/Turut Tergugat : Real Estate Indonesia REI
336 — 857
  • Diantaranya adalah yang mengaturketerlambatan pembayaran Harga Jual Beli, tidak dilaksanakan kewajibanbagi pihak Pembeli selaku penerima fasilitas pinjaman dari bank (KPA),sanksi atas keterlambatan pembayaran biaya pengelolaan, dan atau biayapenggunaan/utilitas dan sangsi apabila terjadi pembatalan PPJB.Maka oleh karena tidak ada ketentuan dalam pasal 10 PPJB yangmenyebutkan Tergugat harus membayar denda keterlambatan, makamohon Majelis Hakim untuk menolak dan mengabaikan point 7 gugatanHalaman 20
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 02-07-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Plg
Tanggal 16 September 2014 — - PT. PLN (Persero) WS2JB LAWAN ADAS SUSANTO
133 — 174
  • bahwa Penggugat tidak melakukanPemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Disiplin yang dituduhkankepada Tergugat sesuai dan/mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama(PKB) beserta lampirannya (Peraturan Disiplin Pegawai) sebagaimanadijelaskan pada point s/d 11 diatas.Oleh karenanya pula kami menyatakan Pemeriksaan atas dugaan PelanggaranDisiplin yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidaklah cukupPutusan Nomor : 13/Pdt.SusPHI/2014/PN.Plg, halaman 11 dari 39untuk dijadikan dasar untuk menjatuhkan sangsi
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 04-08-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 19/G/2017/PTUN.DPS
Tanggal 18 Desember 2017 — PARA PENGGUGAT: -COK NGURAH SUGIANTARA, DK TERGUGAT: -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;<br< PARA TERGUGAT II INTERVENSI: -COK BAGUS SUBAGAWIRYA, DKK
185 — 146
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan menyatakanKepala Kantor Pertanahan/Kotamadya hanya dapat melakukanpendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran Peralihan hak atas tanahsetelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak; Pasal 26 ayat (3) UU RI No.21 Th.1997 tentang Bea Perolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan menyatakan : Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kotamadya, yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal24 ayat (3), dikenakan sangsi
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 28-07-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN ENDE Nomor 16/Pdt.G/2021/PN End
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI
Tergugat:
UMBU MOHAMAD bin MOHAMAD H. HASAN SUFALI
159 — 89
  • Maka dari itu, Surat perjanjian selalu menyertakankonsekwensi atau sangsi hukum yang mengatur semua pihak.12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/Pdt/2015
Tanggal 16 April 2015 — HENDRI PRASTOWO VS SENDI BINGEI PURBA SIBORO dan 1. ALEKS TJAHJADI, dkk.
354 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karenaeksepsi tersebut, yaitu keberatan Para pihak dimaksud terkait denganupaya mendapatkan kebenaran subtansial dan menghindari pembatalanputusan yang tidak berorientasi pada keadilan karena pihak yang dihukumtidak ditarik dalam perkara ini untuk memberikan penjelasannya, lagi pulaputusan Pengadilan tidak akan dapat menjangkau atau membebani ataumelepaskan sangsi kepada pihak yang tidak menjadi bagian dari perkaraini; Selanjutnya pula, meskipun eksepsi Pelawan merupakan upayaPelawan untuk mencoba
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-09-2012 — Upload : 06-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773 K/Pdt/2012
Tanggal 12 September 2012 — ESTI YULIANI alias JULIE EDMOND, dk vs. H.DON WORTHINGTON
46 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah seluas 31.350 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.732 Desa Manggisatas nama Pedanda Nyoman Sangsi dengan harga jual Rp.65.000.000, enam puluhlima juta) per areBahwa untuk penyewaan dan pembelian tanah seluas 97.730 m2 tersebutPenggugat telah mengirim uang sesuai permintaan Tergugat I dan Tergugat I melaluirekening valas (USD) atas nama Tergugat II pada Bank Permata Cabang SanurNo.5802143100 serta bertahap sebagai berikut :1 Melalui Konsultan Penggugat yang bernama Simon Jenour, yaitu :e
Pengadilan PN Wangi Wangi Perdata Tanah
Register : 14-01-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN Wangi Wangi Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wgw
Tanggal 2 Juli 2019 — Perdata Penggugat : 1. LA DAOSI 2. LA NOHU 3. WA NURABAYANI Kuasa Hukum Penggugat : 1. IAMAWATI, S.H 2. DARMAWAN WIRIDIN, SH.MH. Tergugat : 1. RAMSIAH 2. WA PONDO 3. MARDIANA 4. ASMI
210 — 126
  • dengandemikian sikap penggugat telah sengaja tidak beritikad baik sebagaimanapasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskanbahwa pasal 7 (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasahukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam halyang bersangkutan: ayat (2) huruf e. tidak menandatangani konsepKesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. makamajelis hakim harus memberikan sangsi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 01-03-2012 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 25-07-2012
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 16/G/2012/PTUN.Smg
Tanggal 5 Juni 2012 — TRIYANTI HERISUSANTI melawan DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATEN SEMARANG
77 — 28
  • Karena bertahuntahun menjadi istri kedua dari seseorang tanpa surat nikahmaka dikenakan sangsi sesuai pasal 106 ayat 1 huruf e Pergub 148 tahun2008, yaitu melanggar pasal 106, ayat 1 huruf e pelanggaran sikap danbudi pekerti yang sangsinya adalah pemberhentian dari calon pegawai BPRBKK, (prosedure pengiriman sudah sesuai SOP tentang surat menyurat diHalaman 17 dari 46 hal Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUNSMGBPR BKK Ungaran).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 28-10-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs EDI PRIYANTO, SPd.,M.M;
109 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kenapa atasan langsung tidak melaksanakan BAP pada bulan Januari2011 kalau Penggugat diyatakan bersalah dan sekaligus sangsi HukumanDisiplin. Padahal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintahNomor 53 tahun 2010 serta PERKA BKN No 21 tahun 2010 tentangketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010;Pasal 5.
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 21-09-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN DUMAI Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Dum
Tanggal 21 September 2020 — Jaksa Penuntut Umum : Roslina, S.H Terdakwa : Riski Yardi Bin Bacthiar
62 — 8
  • Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangandengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Register : 01-07-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 682/Pdt.G/2016/PA.SKH
Tanggal 2 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 7
  • lain;e Bahwa saksi mengetahui, sekarang antara Pemohon dan Termohontelah sekitar 1 tahun pisah rumah, Termohon dan anakanaknya masihtetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama sedangkan Pemohon pergimeninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal diSalinan Putusan No. 0682/Pdt.G/ 2016/PA Skhhalaman 22 dari 38 halaman23mana Saksi tidak mengetahuinya;eBahwa saksi mengetahui, Pemohon semula pekerjaannya sebagaiDosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta tetapi sekarang karenakena sangsi
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Putus : 09-07-2012 — Upload : 30-10-2013
Putusan PN KETAPANG Nomor 28/Pid.Sus/2012/PN.KTP
Tanggal 9 Juli 2012 — BURHANUDDIN PATAPPA Alias BURHAN Bin SULAIMAN
108 — 26
  • danproses pengolahannya ;Hak Negara (PSDH/DR) diperhitungkan terhadapa KB/bahan bakunya yangberasal dari izin sah dan bukan terhadap kayu olahan (tidak ada hak Negarayang melekat pada kayu olahan)Verifikasi legalitas kayu olahan dilakukan dengan penelusuran ke legalitas asalusulnya baik terhadap industry maupun bahan bakunya (KB)e Bahwa Pelanggaran dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume,fisik lebih besar dari dokumen maka sepanjang asal usul kayu dapat24dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sangsi
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum
Register : 20-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN PASURUAN Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Psr
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SUCI ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin HOSEN
38 — 7
  • kewenangan saksi adalah melaksanaan pengelolaanPerbekalan kefarmasian; Halaman 16 dari 29 Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN PsrBahwa benar ahli menerangkan untuk pelayanan dan pengedaran obatkeras atau daftar G seperti obat yang mengandung trinexypenidyl ataukalau dimasyarakat umum lebih dikenal sebagai pil kucing tersebut harusdi apotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan danpengedaran obat double L, atau obat keras akan ditindak secaraAdministratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-01-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 K/Pdt/2011
Tanggal 25 Januari 2012 — PT. WARU ABADI vs Perusahaan PT. MITRA CITA WANARI (DALAM LIKUIDASI), dkk
58 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (BUKTI P8)Dalam SURAT PERNYATAAN tersebut di atas ditegaskan bahwaTERGUGAT berjanji akan membayar hutang sebesar Rp. 950.515.369,sebelum tanggal 21 Oktober 2006 dan apabila melanggar perjanjiantersebut TERGUGAT memberikan izin dan persetujuan serta kuasakepada PENGGUGAT untuk menjual dan memindahkan jaminan sertabersedia menerima sangsi pidana maupun perdata sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Dan setelah sampai dengan tanggal yang dijanjikan dalam SURATPERNYATAAN tersebut di atas
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 21-09-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN DUMAI Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Dum
Tanggal 21 September 2020 — Jaksa Penuntut Umum : Roslina, SH Terdakwa : Suria Sukoco Bin Amin Rifai
86 — 23
  • Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentan gandengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-10-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 209-K / PM.II-09 / AD / X / 2012
Tanggal 7 Januari 2013 — Asep Rohman, Kopka
57 — 28
  • timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajiob memberi makan dan minum serta pakaian dantempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunyatermasuk merawat dan memeliharanya sedangkandimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasukhalhal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifatmengikat dengan sangsi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 08-09-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
PT. SURYA MAHAKAM MAKMUR SEJATI
Tergugat:
SD MUHAMMADIYAH 1 SAMARINDA
49 — 8
  • Pihak kedua Kontrakordiserahnkan kepada Pihak Pertama Pemilik, dan pihak kedua kontraktorhingga sampai saat ini diterbitkan belum menyerahkan secara utuhmenyeluruh kepada pihak pertama Pemilik sehingga masalah KelengkapanDokumen Pembangunan Gedung menjadi salah satu kendala PelaksanaanSerah Terima Pekerjaan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan juga Terkaitdengan Pasal 12 ayat 1 sd ayat 5, Surat Perjanjian Kerja, Pasal 12 ayat 5tentang pemutusan Perjanjian dan Pasal 15 ayat 1 sd 4 tentang sangsi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 09-04-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT. PAGEO UTAMA DIWAKILI OLEH IR. M. SOBRI A. SYAWIE, MM.
Tergugat:
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Intervensi:
A.M. YUMRAN
484 — 191
  • menerbitkan obyek sengketa ini karena hanya mengetahui ;Bahwa terkait dengan upah lembur diatur dalam Kepmen 102 danPermen Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 ;Bahwa setelah penetapan ketenagakerjaan ditandatangani makadisampaikan kepada pihakpihak yang terkait ;Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PermenKetenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 diatur bahwa apabila parapihak tidak setuju atau sepakat terhadap penetapan yangdikeluarkan oleh pengawas ketenagakerjaan maka bisa mengajukanbanding ;Bahwa sangsi
    bagi perusahaan yang tidak membayar upah lemburkepada karyawannya adalah sangsi teguran sampai denganpemberhentian operasional perusahaan ;Bahwa saksi tidak mengetahui apabila perusahaan tidakmembayarkan upah lembur maka dapat dipidana ;Bahwa sampai sekarang saksi masih aktif sebagai pengawasketenagakerjaan ;Bahwa selaku pengawas ketenagakerjaan saksi juga melakukanpembinaan terhadap perusahaan ;Bahwa adapun bentuk pembinaan tersebut adalah pengawasketenagakerjaan wajid membina 5 perusahaan setiap
    Pageo Utama sudah pernah ditegurkarena tidak melapor triwulan kenapa pengawas ketenagakerjaan ;Bahwa apabila perusahaan tidak melakukan laporan triwulan makaada sangsi pidananya ;Bahwa saksi tidak terlibat dalam penerbitan obyek sengketa danhanya mendapat info dari teman kalau PT. Pageo Utama tidakmelakukan laporan triwulan ;Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menilai laporan PT. PageoUtama ;Bahwa saksi tidak terlibat dalam penetapan kekurangan upahlembur PT.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 03-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 1/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
RAHMIAR FENY MONOARFA
Tergugat:
1.KEPALA LPP RRI GORONTALO
2.DIREKTUR UTAMA LPP RRI
139 — 81
  • Sulistiyah Rauf diruangan KepalaSub Bagian Tata Usaha, sedangkan Penggugat menunggu diruanganDiakui bahwa yang melapor ke suami dan LSM adalah PenggugatSUSICIIIN sees nr eertereerceeere eee ene eieniaor Reena EMSBahwa atas kekeliruan/kesalahannya tersebut, bersedia untukdiberikan SangSi; 292 nn nono nn nnn nnn nnn ne ne ncnBahwa atas hal tersebut Tergugat membuat surat Nomor B207/RRIGTL/02/2018 tertanggal 27 Februari 2018 perihal Surat Rekomendasiyang ditujukan kepada Direktur SDM dan Umum LPP RRI
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 08-03-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 406/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 24 Nopember 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
9 — 0
  • karena telah 6 bulan lebih Pemohon belum mendapatkanijin dari pejabat dimaksud;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon tentangresiko yang akan ditanggung Pemohon apabila tidak mendapat surat ijin untuk bercerai,namun meskipun Pemohon belum mendapatkan ijin dari pejabat sebagaimana dimaksudPeraturan Pemerintah tersebut Pemohon tetap meneruskan permohonannya yang akanmencerai Termohon dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 03November 2016 sanggup menanggung sangsi