Bahwa penghibaan yang dilakukan oleh almarhum Jonas Tirajo denganmengabaikan hak Pembanding selaku ahli waris yang sah, jelas telahsangat merugikan Pembanding / Penggugat, karena atas harta almarhumJonas Tirajo tersebut terdapat hak bagian mutlak (legitime portie)Pembanding / Penggugat sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungioleh UndangUndang.Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913 KUHPerdata, sbb :Bagian mutlak atau ligitime portie, adalah suatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada

Bahwa penghibaan yang dilakukan oleh almarhum Jonas Tirajo denganmengabaikan hak Pembanding selaku ahli waris yang sah, jelas telahsangat merugikan Pembanding / Penggugat, karena atas harta almarhumJonas Tirajo tersebut terdapat hak bagian mutlak (legitime portie)Pembanding / Penggugat sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungioleh UndangUndang.Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913 KUHPerdata, sbb :Bagian mutlak atau ligitime portie, adalah suatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada

Di dalamharta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (legitieme portie) anaksebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undangundang. Dalam HukumKewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimumhanya sebesar 1/3 harta. Jadi memang hibah melanggar hak anak, makaanak dapat menggugat pemberian hibah.2. Bahwa para Penggugat tidak menarik sebagai pihak saudara sebapak paraPenggugat dan Tergugat atas nama : 1. Hasan bin Sulemana, 2. Jumuriahbinti Sulemana dan 3.

Bahwa dengan dijaminkannya tanah dan bangunan rumah inlitis tanpadiketahui dan tanpa disetujui oleh ahli waris Yenny Widjaja maka akta kreditcacat hukum dan sudah melanggar /egitime portie dari anak Yenny WidjajaPasal 913 KUHPerdata jo Pasal 914 KUHPerdata dan seterusnya;Legitime portie menurut hukum Perdata yang berlaku (KUHPerdata) adalahbagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalamgaris lurus menurut undangundang dan Si Pewaris tidak diperbolehkanmenetapkan sesuatu

Mengatakan secara hokum bahwa harta yang diperoleh Penggugatdan Tergugat selama perkawinan adalah harta bersama (harta gonogini) yang harus dibagi olen Penggugat dan Tergugat;Mengatakan secara hukum bahwa harta bersama (harta gonogini)yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersamaantara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;Menetapkan hak dan bagian (Legitim Portie) masingmasing antaraPenggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hokum danperundangundangan yang berlaku;

;e Apakah penghibahan tersebut telah melanggar legitime portie anakanakTergugat d.r.?

, sehingga diperoleh fakta bahwahibah yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2009 adalah dilakukan pada saatTergugat d.r. dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat II d.r.; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan adanyakekhilafan yang dinyatakan oleh Tergugat d.r. adalah tidak benar; Menimbang, bahwa dalam repliknya halaman 5, Tergugat d.r. menyatakanbahwa pencabutan hibah olehnya adalah sah karena hibah tanah sengketa tersebutmelanggar hak warisan bagi anakanaknya (legitime portie

);Menimbang, bahwa Tergugat d.r. tidak mengajukan buktibukti yangmenerangkan tentang keseluruhan harta warisnya, sehingga Tergugat d.r. tidak dapatmembuktikan bahwa dengan dihibahkannya tanah obyek sengketa kepada PenggugatI dr. telah terjadi pelanggaran terhadap legitime portie sebagaimana diatur dalamPasal 913 KUHPerdata, selain itu selama persidangan berlangsung tidak terdapat faktayang menjelaskan adanya gugatan ataupun keberatan dari anakanak Tergugat d.r. dariisteri pertama terkait masalah

/egitime portie ini, karenanya dalil jawaban Tergugatdr. ini tidak beralasan;Putusan No. 19/Pdt.G/2013/PN.Kray 41Menimbang, bahwa dengan adanya bukti pemilikan yang sah berupa aktaotentik, dan tidak dapat dibantahnya bukti tersebut dengan alat bukti lain, maka obyeksengketa terbukti sebagai hak milik yang sah dari Penggugat I d.r., dan dengandemikian petitum angka 2 gugatan rekonvensi beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, keterangan saksiYudi Suharto

formil namun Hakim tidak dilarang mencari dan menemukankebenaran materiil, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3136K/Pdt/1983 yang menegaskan bahwa Pengadilan dalam mengadili perkaraperdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil, namunapabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakimdibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 913 KUHPerdata telah mengaturtentang adanya bagian mutlak (legitieme portie

) yaitu bagian dan harta bendayang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang (ab intestato) yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak bolehmenetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orangorang yang masih hidupmaupun sebagai wasiat;Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut maka setiap anak atausetiap ahli waris berhak mendapat bagian mutlak sebagai warisan dari Pewarisnyadikecualikan bagian mutlak atau Legitieme portie tersebut menjadi hapusdisebabkan

Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukanwasiat orang yang meninggal itu;Halaman 24 dari Halaman 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.BLK.Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 838 KUHPerdata tersebut,sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang terungkapbaik dari bukti Para Penggugat maupun dari Para Tergugat tentang adanyasesuatu yang menghalangi atau menghapus hak Para Penggugat untukmendapatkan bagian mutlak atau Legitieme portie dari Rampe Bin Kapu sebagaipewaris

mendengar sendiri saat Rampe memberi bagian warisan kepadaHalaman 26 dari Halaman 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.BLK.anakanaknya dimana pada saat itu yang hadir adalah Kapu, Rampe, Lambeng,Maranti dan anakanak Rampe;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mustakim dan saksi Riang yangsaling berhubungan satu satu lain tersebut maka menurut Majelis Hakim telahterungkap fakta bahwa Sonteng, Kuing, Yusuf alias Ekong, Dahlia dan Syahrulalias Sakka telah mendapatkan masingmasing bagian mutlak (legitieme portie

Ambon danPengadilan Tinggi Ambon) telah menghilangkan hak waris dariPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap bidang tanahobjek sengketa, padahal telah terbukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah ahli waris yang sah dari Djasmitha NicolaasJohannes Joseph Gasperz sehingganya dapat bertindak sebagai ahliwaris pengganti dari Djasmitha Nicolaas Johannes Joseph Gasperz,selain itu Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon danPengadilan Tinggi Ambon) telah mengabaikan Azas Legitieme Portie

Nomor 131 K/Pdt/2016sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal merekasemua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masingmasingberhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancangbila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti;Pasal 913 KUHPerdata: Legitieme portie atau bagian warisanmenurut undangundang ialah bagian dari harta benda yang harusdiberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang, yang terhadapnya orang yang meninggal

karena yang benar pembeli adalah OEN TJING KHING.Bahwa posita 4, 5, 6 Penggugat tidak dapat membuktikan denganmenyatakan, mendalilkan dengan adanya Surat Wasiat No. 4 tanggal 5 Maret1968 tanah pekarangan/Obyek Sengketa itu milik OEN PING KHING, tetapiyang benar adalah milik OEN TJING KHING, terlebih lagi OEN TUING KHING10.mempunyai 4 orang anak sebagai ahli waris, secara Hukum Perdata SuratWasiat tersebut dapat batal demi hukum apabila melanggar, menyalahi,menghilangkan hak para ahli waris (Legetime Portie

Dengan demikian OENPING KHING atau siapapun tertutup haknya dikarenakan adanya ketentuanLegetime Portie yaitu anakanak sebagai ahli waris OEN TJING KHING.Bahwa posita 7, 8, 9, 10 segala Legal Position / Konstruksi hukum dalildaliltersebut dinyatakan tidak ada dan tidak berlaku secara hukum atau batal demihukum.

21 dari 24 hal.Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Pctantara kepemilikan harta bersama dengan pemberian hibah antara orang Islamdan atau pemberian hibah orang tua terhadap anak kandung, sehingga yangdidasarkan Penggugat semakin menunjukkan keinginan Penggugat untukmengusai harta peninggalan orang tua turut Tergugat ;Menimbang, bahwa Hibah merupakan kehendak pemilik harta untukmenghibahkan kepada siapa saja yang dikehendaki, namun didalamhartapemberi hibah terdapat hak bagian mutlak (legatieme portie

) anak sebagai abhliwarisnya dan hak ini dilindungi oleh undangundang dalam hukum kewarisanIslam, pemberian hibah untuk orang lain dibatasi maksimum 1/3 harta, jikamemang hibah melanggar hak anak maka anak dapat menggugat pemberianhibah tersebut hal ini sejalan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dalam pasal 913 Kitab UndangUndang HukumPerdata mengisyaratkan legitieme portie atau bagian warisan menurut undangundang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para

ahli warisdalam garis lurus menurut UndangUndang, yang terhadapnya orang yangmeninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antaraOrangorang yang masih hidup maupun sebagai wasiat ;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 916a KUHPer yangberbunyi dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan paraahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahliwaris menurut undangundang), maka bila kepada orangorang lain dari pada ahliwaris

Bahwa tanahtanah kebun kelapa dan tanah kebun kintal serta sapi danroda tersebut di atas adalah harta milik dari Hendrik Rarung alias Goromuyang ditinggalkan dengan belum ada pembahagian sesuai denganLEGITIME PORTIE atau Pembahagian mutlak dari ahliahli waris dari kakakberadik Hendrik Rarung Alias Goromu ;Hal 8 dari 39 hal.Put.No.1590 K/PDT/2010Be23.24.20.Bahwa sehubungan telah meninggalnya 8 (delapan) orang kakak beradikHendrik Rarung alias Goromu yaitu MartinaRarung/Kel.Mirah Rarung,Teresia Rarung

serta tanah kintal yang dikuasainya ;Menetapkan Tergugat , Il, Ill, M,dan V atau pihak lain yang diberi kuasadari Tergugat , Il, Ill IV dan V untuk segera mengosongkan atau setidaknyakeluar dari tanahtanah objek sengketa tersebut atau bila perlumengeluarkan mereka secara paksa dengan memakai alat kekuasaannegara yaitu Kepolisian ;Menyatakan setelah warisan telah dikembalikan kepada hak waris asal,maka kiranya Pengadilan dapat membahagi warisan tersebut sesuaidengan Pembahagian Mutlak (Legitime Portie

KUHPerdata, pasal 168 RIB, Pasal 185 BW, mengatakanakte authentik ialah akte dalam bentuk yang di tentukan oleh undangundang, dibuat oleh seorang Pegawai Umum yang berwewenang untuk ditempat mana akte dibuat sebagai Pegawai Umum seperti notaris, seorangHakim, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, kemudian berdasarkan pulakeputusan Mahkamah Agung No. 941/K/Sip/1971, tanggal 01 Desember1971 ;Bahwa sebenarnya putusan harus menilai surat bukti Tergugat 1mempunyai cacat hukum karena telah melampaui Legitime Portie

Dengan demikian usaha ini adalahmirip dengan apa yang di lakukan oleh kitab undangundang hukum Perdata(Burgelijke Wetbook/BW) dengan menetapkan apa yang di namakan"Legitime Portie" atau bagian mutlak atau bagian warisan tertentu yang tidakboleh dikurangi oleh Si Peninggal Warisan dengan jalan hibah atau hibahwasiat.

Perbuatan melanggar hukum Pertama (1): dengan cara membuat AktaHibah yang melanggar Legitime Portie (Bagian Mutlak).a.

Bahwa hibah tidak boleh melanggar legitime portie sebagaimanadinyatakan dalam pasal 913 KUH Perdata yang berbunyi sebagaiberikut: Legitime Portie atau bagian warisan menurut undangundang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikankepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang,yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak bolehmenetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orangorang yangmasih hidup, maupun sebagai wasiat.*;b.

SITA JAMINANBahwa dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakantindakan yangberbahaya bagi satusatunya harta warisan milik orang tua Penggugatdan pengalihanpengalihan yang tidak berdasar atas tanah danbangunan yang didalamnya terdapat Legitime Portie milik Penggugat dankeempat saudara kandung Penggugat lainnya, maka Penggugat mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan kiranya untukmeletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan di atasnya yangterdapat di Jalan Pasar Minggu nomor 6, RT

Magelang (Tergugat XV).Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA Ix.Bahwa untuk mudahnya Obyek Sengketa s/d Obyek Sengketa IX disebutsebagai SELURUH OBYEK SENGKETABahwa berdasarkan ketentuan dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHP) Pasal 916a menyebutkan:Dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan para ahli warisyang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli warismenurut undangundang), maka bila kepada orangorang lain daripada ahliwaris termaksud

ketentuan tersebut maka, hibah yang berlebihan (seluruhnya)tidak diperbolehkan sedangkan hibah kepada ahli waris setelah pewarismeninggal dunia dihitung sebagai warisan, hal tersebut untuk melindungikepentingan hukum dan hak ahli waris yang lain atas harta peninggalanPewaris.Berdasarkan alasan tersebut di atas (point 12) dan berdasarkanketentuan KUHPerdata Pasal 920 disebutkan:Pemberianpemberian atau hibahhibah, baik antara yang masih hidupmaupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie

No. 2848 K/Pdt/2011Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 920,menyebutkan:Pemberianpemberian atau hibahhibah, baik antara yang masih hidupmaupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie,boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atastuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau penggantimereka.Maka berdasarkan ketentuan tersebut Para Penggugat telah melakukanberbagai upaya secara kekeluargaan untuk mendapatkan haknya atas bagiandari

Oleh karenanya telah cukup kuat untukmembuktikan sengketa yang terjadi adalah merupakan perkara diantaraorangorang yang beragama Islam yang bukan merupakan kewenanganPengadilan Negeri/Peradilan Umum.bahwa kami tidak sependapat terhadap putusan Judex Facti mengenailegitimate portie vide hal 63 alinea 5 s/d hal 65 alinea 1. karenapertimbangan hukum tersebut berdasarkan salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku.Bahwa berdasarkan pasal 830 Kitab Undangundang Hukum Perdatadisebutkan Pewarisan

Seorang yang berhakatas suatu Legitieme Portie dinamakan Legitimaris, bukan ahli waris garismenyamping yaitu saudara kandung dan keturunannya. Sebagaimanasubyek para penggugat adalah ahli waris garis menyamping.Hal. 47 dari 58 hal. Put.

harusdiperintahkan untuk diangkat;Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon untukditetapkan dan disahkan akta P3HP, Majelis Hakim tingkatbanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkatpertama, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat, karena tentang ahli waris dan bagiannyasudah termasuk yang dikemukakan Penggugat dalam putusanini tidak dapat lagi dipertimbangkan dan harusdikesampingkan; Menimbang, bahwan putusan Majelis Hakim tingkatpertama tentang penetapan ahli waris dan portie

Secara yuridis11formal Pemohon Kasasi adalah anah kandung dari Bineh, merupakan ahli warismenurut undangundang, merupakan J/egitime porti, yaitu bagian mutlak tertentumendapat bagian yang ditentukam oleh undangundang hukum perdata Pasal 913Kitab UndangUndang Hukum Perdata bagian mutlak atau legitime portie, adalahsuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalamgaris lurus menurut undangundang, terhadap bagaimana si yang meninggal takdiperbolehkan menetapkan sesuatu

yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi hartabersama, Pemohon Kasasi sebagai anak tentu mendapat bagian mutlak, denganmeninggal ibu Penggugat tentu harta jatuh kepada anak yaitu Pemohon Kasasi dapatdilihat dalam hukum perdata Pasal 874, segala harta peninggalan seorang yangmeninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahliwarisnya menurut undangundang,sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapanyang sah junto Pasal 913 merupakan bagian mutlah atau legitime portie

Apep Hidayat: Menurut Hukum Barat (KUHPerdata) pembatasan dalam halmembuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisanyang akan dibagibagikan kepada ahli waris yang disebutlegitime portie atau wettelijk erfdeef' (besaran yang ditetapkanoleh undangundang). Hal ini diatur dalam Pasal 913929KUHPerdata.

Tujuan dari pembuatan undangundang dalammenetapkan /egitime portie ini adalah untuk menghindari danmelindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafatmenguntungkan orang lain, demikian kata Asser Meyers yangdikutip dalam buku Oemarsalim. 12 legitime portie (bagianmutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yangharus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus, terhadapbagaimana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yangberupa pemberian (hibah) maupun hibah wasiat (Pasal 913KUHPerdata

Dengan demikian maka yang dijamin denganbagian mutlak atau /egitime portie itu adalah para ahli warisdalam garis lurus ke bawah dan ke atas (sering dinamakanpancer); Testamen atau wasiat menurut Buku II Bab XIIl Pasal 875KUHPerdata dapat berisi pengangkatan waris ( erfstelling), atauhibah wasiat( /egaat).

Nomor 265 K/Pdt/2017tertentu pula, akta wasiat yang dibuat menyimpang dari aturanaturan yang melewati batas aturan hukum hibah dan jelas telahmelanggar undangundang atau pembatas /egitime portie makaAkta Wasiat Nomor 58 tanggal 26 Januari 1977 mengenai wasiatH. Basuki bin H. Syarip dan Akta Wasiat Nomor 20 November1990 menyerahkan seluruh harta kKekayaannya baik hartabergerak maupun tidak bergerak kepada Ir. Apep Hidayat adalahbatal demi hukum sehingga patut dikesampingkan;6.

Hakim Tingkat Pertamamenyatakan bahwa kerugiannya adalah obyek tersebutdikeluarkan dalam harta gono gini dan mengurangi hak AidaBadji atas harta bersama seperti yang tercantum daiampertimbangan halaman 41 alinea ke 1, maka seharusnya MajelisHakim Tingkat Pertama menghitung dan menilai dulu apakahmemang betul merugikan hak Aida Badji dalam harta bersamaatau tidak, karena mengingat Bapak saya juga berhak untukmenghibahkan tanah kepada siapa saja yang diinginkansepanjang tidak melanggar legitimatie portie

Put. 223/PID/2015/PT.MKS.seharusnya kerugian tersebut diuji dahulu dalam perkara perdata,apakah benar pemberian tanah seluas 438 M2 tersebut mengurangi hakAida Badji dalam harta gono gini, dan apakah pemberian hibah tersebutmelanggar legitimatie portie (bagian mutlak) dari para ahli waris yanglain ataukah tidak, dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamempertimbangkan buktibukti putusan tentang gugatan pembatalanhibah Aida Badji pada tahun 2010 yang sudah berkekuatan hukum tetapdengan amar putusan

Hakim Tingkat Pertamamenyatakan bahwa kerugiannya adalah obyek tersebutdikeluarkan dalam harta gono gini dan mengurangi hak AidaBadji atas harta bersama seperti yang tercantum daiampertimbangan halaman 41 alinea ke 1, maka seharusnya MajelisHakim Tingkat Pertama menghitung dan menilai dulu apakahmemang betul merugikan hak Aida Badji dalam harta bersamaatau tidak, karena mengingat Bapak saya juga berhak untukmenghibahkan tanah kepada siapa saja yang diinginkansepanjang tidak melanggar legitimatie portie

Dan jika dalam pemberian hibah tersebutada pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini Aida Badji makaseharusnya kerugian tersebut diuji dahulu dalam perkara perdata,apakah benar pemberian tanah seluas 438 M2 tersebut mengurangi hakAida Badji dalam harta gono gini, dan apakah pemberian hibah tersebutmelanggar legitimatie portie (bagian mutlak) dari para ahli waris yanglain ataukah tidak, dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamempertimbangkan buktibukti putusan tentang gugatan pembatalanhibah

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdatayaitu dijamin dengan bagian mutlak atau Ligitime portie itu adalah paraahli waris dalam garis lurus yaitu anakanak dan keturunannya serta orangtua dan leluhurnya ke atas, sedangkan Para Penggugat adalah ahli warismenyamping dari Bapak Mitrosuwarno ;Bahwa Bapak Mitrosuwarno tidak mempunyai kewajiban hukum untukmembagi/menyerahkan hartanya kepada saudara kandungnya, karenasaudara kandung bukan merupakan orang yang mempunyai bagianmutlak (Legitime

Portie) seperti yang diatur didalam Pasal 913KUHpPerdata.

Ligitime Portie (bagian mutlak) sendiri merupakan bagian1314151617dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada parawaris dalam garis lurus.

Dengan demikian maka yang dijamin denganbagian mutlak atau Legitime Portie itu adalah para ahli waris dalam garislurus kebawah dan keatas, sehingga pembuatan surat wasiat yangdilakukan Bapak Mitrosuwarno tersebut sudah tepat dan tidak adaperaturan yang dilanggar, sebab Para Penggugat bukanlah waris dalamgaris lurus seperti yang dimaksud didalam Pasal 913 KUHPerdata ;e Bahwa Tergugat juga menolak dalil Para Penggugat dalam Posita ke19baris ke8 dikarenakan Para Penggugat tidak seluruhnya beragama Islamsehingga

Bahwa tanah tersebut juga tidak mungkin diperoleh dengan cara hibah,karena bertentangan dengan Legitime Portie. Maka dengan demikianGugatan aquo telah diajukan oleh Para Penggugat dengan tanpa hakmenggugat (Persona Legal Standi), sehingga MOHON UNTUK DITOLAKATAU SETIDAKTIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NietOntvankelijke Verklaard). GUGATAN OBSCUUR LIBEL Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTergugat III4.

PERALIHAN OBJEK SENGKETA TIDAK SAH KARENA MELEBIHI LEG/ITIME PORTIE Bahwa telah diuraikan dalam Eksepsi mengenai LEGITIME PORTIE, olehkarenanya halhal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut dianggaptelah terurai Kembali dalam Pokok Perkara ini.

12.Bahwa oleh karena itu penerimaan Objek Sengketa oleh Penggugat Iladalah tidak sah karena telah melebihi hak mutlak (/egitime portie) daripara ahli waris Syahril bin Abdul Halik (Leni Marlina binti Syahril danHerianto bin Syahril); HAK MENGAJUKAN GUGATAN TELAH KADALUWARSA 13.