Dan selanjutnya yang akan kami uraikan lebih jauhdalam eksepsi kami adalah tentang eksepsi kompetensi absolute;Marilah kita simak yang tersebut dalam Pasal 134 HIR " Jika suatu perselisihanitu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka padasetiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakimHalaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 2717 K/Padt/2015menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinyakarena jabatannya".

BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu (BPNIndramayu);Marilah kita pahami bersama perihal tersebut di atas;Kita simak pendapat berikut:H. Ujang Abdullah,SH.,M.si.

HOSCokroaminoto No. 4141A Menteng Jakarta Pusat tersebut, dimiliki olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dilinat dari pencatatandan pembukuannya serta input di Aplikasi SIMAK BMN (Barang MilikNegara) pada tahun 2012;Bahwa buktinya adalah terekam didalam bukti laporan milik Negara (idalam system);Bahwa pelaporan Barang Milik Negara dari Kementerian Pendidikan danKebudayaan ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta 1 sudahbenar;Bahwa pihak Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta 1

HOS CokroaminotoNo. 41 Menteng Jakarta Pusat sudah di daftarkan atau di catatkan dalamDaftar milik Negara yang saat ini di sebut Simak BMN yang dijadikan AsetSurat Berharga Syariah Negara dengan dasar Akta Jual Beli danPelepasan Hak No. 32 tanggal 17 Mei 1963 yang di buat di hadapanAtmadireja pengganti dari Soetrono Prawiroatmojo Notaris di Jakarta danrumah, tanah bangunan tersebut dijadikan Jaminan Surat Utang Negara(SBSN) berdasrkan Keputusan Kementrian Keuangan No. 06/KM.08/2010tanggal 01 Januari

di Jalan HOS Cokroaminoto No. 41 dan 41A Menteng Jakarta masukdalam program SBSN Tahun 2011, tetapi tidak ditemukan dalam SIMAKBMN;Bahwa terhadap surat Kantor Pelayanan Kekayanan Negara dan LelangJakarta Nomor S318/WKN.7/KNL.01/2012 tanggal 14 Nopember 2012,Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan telah menjawab dengan surat Nomor 138527/A1.3/LK/2012,yang pada pokoknya pada pelaksanaan IP oleh KPKNL Jakarta I, asetberupa tanah dan bangunan tidak tercatat dalam SIMAK

BMN SetjenKemendikbud oleh karenannya, aset telah dicatatkan ke dalam SIMAKSetjen Kemendikbud pada Semester II Tahun 2012;Bahwa diketahui kemudian terdapat surat palsu Kepala Biro UmumSekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor138527/A1.3/LK/2012, yang menyatakan bahwa aset tanah dan bangunanyang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto 41 dan No. 41A di MentengJakarta Pusat tidak terdaftar atau tercatat dalam SIMAK BMN (bukanmerupakan aset) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidiakan

Bahwa bila kita simak dasar hukum bukti kepemilikan dalam gugatan aquo, pihak Penggugat/Terlawan dalam perkara ini pihak Terlawan tidakbisa dan tidak mampu menunjukkan buktibukti asli Sertifikat Nomor1911, tahun 1986 dan Sertifikat Nomor 509, tahun 1978 di mukapersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya;c.

Hal tersebut bisa kita simak dalam bukunya Wirjono Prodjodikoroberjudul Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia pada halaman 70.

Tugas Menyelamatkan Kekayaan Negara (Barang Milik Negara) ;a.Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa objek sengketamerupakan Barang Milik Negara yang telah tercatat dalam Sistem InformasiManajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara Satuan KerjaKementerian Pertahanan cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNI AngkatanDarat cq.

sebagai Barang Milik Negara dengan Nomor KIB 1Kode Barang 2.01.01.04.001.12 dalam Laporan Barang Milik Negara padaaplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BarangMilik Negara) dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan cq Tergugat Il;Bahwa Kementerian Pertahanan cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNIAngkatan Darat cq.

Mohon dipertimbangkan tanah yang disengketakan adalah aset negarayang tercatat dalam Dokumen Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Satuan Kerja BadanPenelitian dan Pengembangan Pertanian: Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah seluas 3.070.000 m? (tiga jutatujuh puluh ribu rupiah meter persegi) (307 Ha (tiga ratus tujuh hektarare)) Nomor: 1 Kode Barang: 2.01.02.03.003.1; (Bukti Pemohon PK3): Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 400 m?

Apabila dalam jangka waktu selama 5tahun terhitung sejak terbitnya sertifikat, tanpa adanya pihak yangmengajukan gugatan hukum dan membatalkannya bedasarkan suatuputusan hukum, maka secara yuridis formal sertifikat menjadi bukti hak yangsempurna dan sebagai bukti autentik atas pemilikan dan penguasaan objektanah;Bahwa tanah yang disengketakan adalah aset Negara yang tercatat dalamDokumen Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAK BMN) pada Satuan kerja Badan Penelitian dan

Bahwa yang dimaksud Surat dakwaan disusun secara cermat, didalam UndangUndang No.8 Tahun 1981 tidak dijelaskan pengertian cermat tersebut, namun sebagai acuan pengertian cermat marilah kita simak beberapa petunjuk untuk mengartikan pengertiancermat tersebut yaitu :Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa untuk mengetahuan pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut :Menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggapsebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya naturalijkepersonen sedangkan hewan dan badanbadan hokum (rech personen) tidakdapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian Prof.Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83)Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan

Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan dalam bentuk tanaman.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur setiap orangMenimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut.Menimbang, bahwa Menurut simon, VOS Pompe maupun HazewinkelSuringa yang dapat dianggap sebagai subjek dalam sitafbaar feit adalahmanusia artinya naturalijke personen sedangakan hewan dan

Bupati Bengkulu Utara untukmembantu penyelesaian masalah tanah Objek Sengketa dengantembusan surat kepada Dandim 0423 Bengkulu Utara dan Kepala KantorPertanahan Bengkulu Utara;Hal 5 dari 13 Halaman Put.No.14/PDT/2018/PT.BGL13.Bahwa kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2017, Penggugat menerimasurat dari Dandim 0423 Bengkulu Utara No.B/99/II.2017 perihal LaporanPermasalahan tanah Kodim 0423/BU yang pada intinya memberitahuanbahwa tanah Objek Sengketa adalah milik Kodim 0423/BU yang terdaftarpada asset SIMAK

Serta Penggugat harusnya jugamenyertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong yang telahmengeluarkan sertifikat Hak Pakai Nomor No. 401/1980 tanggal 26Nopember 1980 terdaftar atas nama Kodam XVII/Cenderawasih;Bahwa Tanah yang dikuasai Tergugat saat telah tercatat sebagai BarangMillik Negara dalam SIMAK BMN No Reg 31704008 dengan No Simak :2.01.01.01.999.7, sehingga Penggugat melakukan gugatan kurangmenyantumkan Kementerian Keuangan RI, karena Menteri Keuangan RIselaku Pengelola Barang Milik

Foto copy lIdentitas Barang SIMAK BMN Nomor KLB 7 kode Barang2.01.01.01.999.7 yang diberi tanda buyktio T.l 2;3. Foto copy Kwitansi dan Berita Acara ganti rugi tanaman tumbuh yang diberi tandabukti T.I 3 ;4. Foto copy Surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat Irian Jaya No. AGR 114HP 1982 yang diberi tanda bukti T.I4 ;5. Foto copy surat Kepala Jawatan Konstruksi Kodam XVII/ Cenbdrawasih No.B/262/IX/1981 tanggal 7 September 1981 yang diberi tanda bukti T.I5 ;6.

Pst.pada perkara Nomor 531/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 September2011 jo Nomor 180/Pdt/2012/PT DKI tanggal 5 September 2012 joNomor 1289K/Pdt/2014 tanggal 22 Desember 2014 jo Nomor59PK/Pdt/2017 tanggal 22 Februari 2017 untuk kepentingan dirinyasendiri.PERMOHONAN PUTUSAN PROVISIBahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakan untuk mendukung tugas danfungsi Turut Tergugat 1;Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik

Bahwa objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini masihmerupakan Barang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN dandipergunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Turut Tergugat ;4. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara,maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diaturbahwa:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidakbergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.5.

Bahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakan untuk mendukung tugas danfungsi Turut Tergugat 1;2. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang MilikNegara, maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diaturbahwa:Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 410/Padt.G/2018/PN. Jkt.

Bahwaterhadap objek dalam perkara a quo telah dikeluarkan biaya dari AnggaranPendapatan Belanja Negara dalam pemeliharaannya.Bahwa objek sengketa tersebut Sampai dengan saat ini masih merupakanBarang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakanuntuk mendukung tugas dan fungsi Turut Tergugat I;Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara,maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diatur bahwa:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang

pembangunan di atas tanahsengketa;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatipermohonan/tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini,pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat tidak melakukankegiatan apapun pada objek sengketa sampai putusan perkara a quoberkekuatan hukum tetap, dengan alasan: Bahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK

kerjasama.Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menghadirkan saksi kunci didalam persidangan.Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan judex facti oleh karenaternyata judex facti tidak menghadirkan saksi kunci di dalam persidangansehingga putusannya tidak mencerminkan sendisendi keadilan yangsesungguhnya dengan kata lain putusan aquo cenderung dipaksakansekedar memastikan keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanadan mengesampingkan buktibukti dan faktafakta hukum yang sebenarnya.Kalau di simak

tanggal 18 Juli 2011 Para Penggugat telah mengetahui dan mengerti terhadapobyek sengketa Surat Keputusan Kuwu No.141.1/SK.08/Des/2011, TentangPemberhentian Perangkat Desa, dan Surat Keputusan Kuwu No. 141.1/SK.09/Des/2011, tentang Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga secara hukum GugatanYang Diajukan oleh Para Penggugat telah Kedaluarsa dan bertentangan denganperaturan perundangundangan;2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksadan Mengadili Perkara ini;Bahwa kalau kita simak

1989 melalui saudara Yacob Melianus Fanggidae hingga saatHalaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Rnosekarang tanah tersebut digunakan untuk kepentingan Negara cq Pemerintahdalam hal ini Lembaga Penyiaran yang dilaksanakan oleh TVRI tepatnya untukkepentingan sektor transmisi Rote Ndao yang secara struktural merupakanbagian dari Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Timur, tanpa ada gangguan dariSlapapun yang berarti lahan tersebut telah menjadi aset negara dan telah dicatatdalam SIMAK

Dan kKonsekuensiyuridis bahwa penguasaan ini untuk kKepentingan pemerintah, LPP TVRI telahmencatatkan lahan tersebut sebagai asset negara dalam SIMAK BMN atasnama LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kode namabarang (register) pada Kartu Identitas Barang (KIB) sebagai berikut: Kode Barang NUP Sub Sub LuasKelompok m22.01.01.01.004. 14 Tanah Bangunan 1000Rumah Negara Jumlah 1000 Bahwa dari uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa tanah sengketa sudahsah menjadi milik Tergugat dan telah

tidak benar, Surat Kesepakatan Pegang Gadai dibuat dan dtandatangani masing pihak pada tanggal 13 Maret 1935, akan tetapiyang benar adalah tanggal 28 Oktober 1925.Bahwa tidak benar, setelah Ainsyah penerima gadai meninggal dunia,rumah dan tanah tersebutditempati dan di kuasai atas si izin tertulis dariHalaman 6 dari 14 halaman Putusan No.73/Pdt.G/2015.PN.Pdg6.7.9.anak kandung penerima gadai yaitu dalam bentuk Surat Pernyataanmenyerahkan hakhak nya atas tanah pagang gadai tersebut.Bahwa, kalau di simak

.);2 Posita dan Petitum tidak bersesuaian.4Bahwa, perlu majelis Hakim simak baikbaik gugatan Penggugat, pada posita/dalilgugatan nomor 10 (sepuluh), menyatakan menuntut Tergugat untuk dikenakan bungaberjalan sesuai dengan bunga Bank sebesar 15 % pertahun, namun dalam petitumnyanomor 5 (lima) menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar bunga berjalansebesar 2 % perbulan.

Jika di simak baikbaik kata LAGIitu berarti dia sudah pernah atau sering baku sayang.Aku juga pernah mendapati SMS dari oknum polisi itu yang mengajaknyaketemuan di hotel yang sama, Jika di simak dari katakata HOTEL YANGSAMA artinya sudah pernah sebelumnya ketemuan di hotel tersebut.Jika aku tanyakan hal tersebut kepada isteri saya dia berkata itu SMSteman kantor saya jika aku tanyakan ulang, isteri Saya mengamuk danmarahmarah, bahkan mengatai saya katakata kotor yaitu telaso.Kecurigaan saya semakin

Kesatrian Yonbekang 4/Air yang diperolehmelalui okupasi dan tercatat dalam SIMAK BMN.

Yonbekang4/Airyang diperoleh melalui okupasi dan tercatat dalam Simak BMN dandibangun dengan menggunakan dana APBN.b. Bahwa hubungan hukum sewa menyewa atas sebidang tanah yangterletak dalam HPL milik Turut Tergugat Il Sesuai surat Perjanjian No.HK 566/24/18/C.Tpk/90 tanggal 27 Oktober 1990 (P2) dengan waktuselama 3 tahun, tidak pernah diperpanjang dan telah berakhir, yangmengakibatkan Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanahdan gudang tersebut.c.

No. 1481 K/Pid/2010tersebut sehingga dapat mengenakan haknya dengan sebaikbaiknya.Sedangkan apabila kita simak dalam pelaksanaan tugas pemeriksaanpada perkara ini, baik Majelis Hakim maupun Panitera telahmengabaikan amanat yang terkandung dalam SEMA tersebut di atas.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat dibenarkan denganpertimbanganpertimbangan sebagai berikut :1.