Ditemukan 2289 data
PT GAPURA NIRWANA AGUNG KONSULTAN
Tergugat:
JUWITO ST MM
Turut Tergugat:
Hj SRI MULYANI
92 — 2
NIP: 19840502 200902 1 005 / Illc (Penata), Jabatan: Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Klaten Alamat lengkap: Jalan Pemuda, Nomor 294,Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/297.1/08tanggal 25 September 2018;Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia mengakhiri persengketaandiantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalanperdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator TRI MARGONO, S.H.Hakimpada
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Subbagian PenyelesaianSengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;DARYATUN, S.H., Kepala Subbagian Advokasi Hukum pada BiroHukum Sekretariat Jenderal KPU;ATIYAH S.H., Kepala Subbagian Legalisasi Produk Hukum pada BiroHukum Sekretariat Jenderal KPU;DYAH ARNIASITA, S.H., Pelaksana pada Biro Hukum SekretariatJenderal KPU;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/KPU/II/2013, tanggal7 Februari 2013;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang
148 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Subbagian BantuanHukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal KanwilHalaman 1 dari 18 halaman.
SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan Il.SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;IstimewaBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanperaturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanPelaksana Subbagian
BantuanHukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal KanwilDJP Daerah IstimewaYogyakarta;Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal KanwilDJP Daerah IstimewaYogyakarta;Halaman 2 dari 18 halaman.
Asep Muhidin
Tergugat:
1.BUPATI GARUT
3.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Garut
5.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut
Intervensi:
PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
733 — 870
Nama : Fuji Asti Pratama R, S.H. 5Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Garut ;Alamat : Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;5. Nama : Johan Hadi Kurnia, S.H. :Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Jabatan : Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;Alamat : Jl.
;Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Kepala Subbagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;JI. Pembangunan No. 185 Garut ;Nita Yuanita, S.H., M.M. ;Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Kepala Subbagian Perundangundanganpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;JI. Pembangunan No. 185 Garut ;Fuji Asti Pratama R, S.H. ;Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Kepala Subbagian Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Garut ;Hal. 3 dari 148 hal.
;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;Alamat JI. Pembangunan No. 185 Garut ;Nama Nita Yuanita, S.H., M.M. ;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Jabatan Kepala Subbagian Perundangundanganpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;Alamat JI. Pembangunan No. 185 Garut ;Nama Fuji Asti Pratama R, S.H.
;Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Jabatan Kepala Subbagian Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Garut ;Alamat Jl. Pembangunan No. 185 Garut ;Nama Johan Hadi Kurnia, S.H. :Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Jabatan Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;Alamat JI.
28 — 18
Jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada BagianBantuan Hukum, Biro HWukum, Pemerintah Provinsi Jawa7. NAWANG ARDIANI, SH.M.Si. Jabatan Kepala Sub BagianPemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa8. KOTOT PUGUH PRABOWO, SH. Staf Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa9. HARYO BIMO BRAMANTYO, SH. Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa10. ADI SARONO, SH.
105 — 70
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;11. YUDHISTIRA, S.H., Staf Bidang PengendalianDinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah KotaSUBEDAYVE fmm ss12. YOHANES FRANKLIN, S.H., Stat BidangPengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan danTanah Kota Surabaya ; 13. IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya j;14.
RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.He, Stat SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat ......Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/3868/436.1.2/2012 tanggal 9 Juli2012 ;Selanjutnya disebut : TERGUGAT/PEMBANDING ;MELAWANPT. IGLAS (Persero), beralamat di Jalan KaptenDarmosugondo Segoromadu, Gresik. Dalam hal inidiwakili oleh : Ir. NOVAN WEGA WARDHANA,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan DirekturUtama PT.
383 — 59
., jabatan: Kepala SubBagian Pertimbangan dan pavokas kum, SetditjenKY Pengendalian DAS dan Hutan Ling Kementerian LingOY kungan Hidup dan KehutanaaFepubik Indonesia. yy 12.
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA diwakili oleh Prof. Dr. NURHASAN, M.Kes.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
WALIKOTA SURABAYA
528 — 347
., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; R. ASEP SANNA SUMANILAGA, SH., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; RATIH PUSPITORINI, SH., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ;M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, SH., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 2020220202Halaman4dari130, Put.
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesekretariatan LembagaTertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, danGubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam lingkungan masingmasing (videlampiran P13);Bahwa DP3 Penggugat pada tahun 2009 tersebut dengan Pejabat Penilai bukanatasan langsung Penggugat, sehingga bertentangan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 159/KA/XII/2006, tanggal 7Desember 2006, BAB ILA.2.h. 2) Pejabat Fungsional Tingkat Ahli untukJenjang Pertama dan Muda adalah Kepala Subbagian
Yang adaadalah: Pada unit organisasi setingkat Eselon III (Bidang atau Bagian), kegiatanwasdal (Pengawasan dan pengendalian) dilaksanakan melalui rapat bulanan ataumingguan yang terjadwal, dipimpin oleh Kepala Bidang/Bagian dan dihadiripara Kepala Subbidang/Subbagian/Kelompok. Keputusan penting dari setiapkali rapat direkam dalam bentuk Risalah Rapat, yang disampaikan kepadaKepala Unit Kerja dan peserta rapat untuk ditindaklanjuti.
Dalam hal iniPenggugat hanyalah pegawai biasa, tidak mempunyai jabatan sebagai KepalaBidang/Bagian, dan atau Kepala Subbidang/Subbagian/Kelompok. SehinggaPenggugat tidak mempunyai kewajiban hadir dalam rapat bulanan ataumingguan.
PejabatPenilai adalah Atasan Langsung PNSyang dinilai dengan ketentuan serendahrendahnya pejabat struktural Eselon IV(Kepala Subbagian/Subbidang/KepalaUnit/) dan padahal Tergugat bukanAtasan Langsung Penggugat, sertaPenilaian DP3 tahun 2009 dilakukankurang cermat pada pemberian tahunpenilaian.
Dra. Hj. UMI KALSUM
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
308 — 229
., NIP. 19720524 1998032010, sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan PengelolaanHutan Produksi Bongan (UPTD KPHP Bongan) ;Adapaun hal yang menjadi permasalahan dalam gugatan perkara iniadalah ;1.Bahwa PENGGUGAT pada saat dikeluarkannya Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2961/TUUA/BKD/2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan PNS DalamJabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di LingkunganPemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, adalan
Rini Handayani, SE.M.Si NIP 197205241998032010 dalam jabatan sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan PengelolaanHutan Produksi Bongan (UPTD KPHP Bongan), dapat diperbaiki olehTERGUGAT mengacu pada diktum Surat Keputusan yang dikeluarkanapabila terjadi kekeliruan, sehingga tidak menyebabkan timbulnyakerugian yang dibebankan pada pihak lain dalam hal ini adalahPENGGUGAT ;10.Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan a quo adalahmemenuhi syarat ketentuan yang
RITA ARIANA
Tergugat:
1.M SA'DULLAH
2.KPKNL SURABAYA
94 — 28
Hariara SH, Kepala Bagian Advokasi IV padaBiro Advokasi Kementrian Keuangan, 3) Andy Pardede, SEMBA Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Surabaya, 4) Kingsospol Siregar, SH.MH, selakuKepala Subbagian Advokasi VI A, 5) Awalludin Ikhwan,S.E., M.Ec.Dev., selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasipada KPKNL Surabaya, 6) Panji Andhisetiawan, SH, MHHalaman 1 dari 33 Putusan Nomor 8/Padt.G/2021/PN Bjnselaku pelaksana Subbagian Advokasi IV A, 7) Rachman,SH, selaku pelaksana Subbagian Advokasi IV
A, 8)Rachmat Sazali, SH, selaku pelaksana Subbagian AdvokasiIV A, 9) Shanti, S.H.
,L.L.M selaku pelaksana SubbagianAdvokasi IV A, 10) Finna, S.H., selaku pelaksanaSubbagian Advokasi IV A, 11) Sonny Asrolian Jaya, S.H,selaku pelaksana Subbagian Advokasi IV A, 12) Jhon FeriSariaman Saragih, S.H, selaku pelaksana SubbagianAdvokasi IV A, 13) Hati Yuni Kustiningsih, SE, selakuPelaksana pada KPKNL Surabaya, 14) Rita KartikaWardani, SH, selaku Pelaksana pada KPKNL Surabaya,15) Reonaldo Andre Menayang selaku Pelaksana padaKPKNL Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU116/MK.1
37 — 18
Departemen Penerangan Republik Indonesia,Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;Bahwa PENGGUGAT pada Tahun 1998 golongan/pangkat: III/bPenata Muda Tingkat dengan Jabatan: Kepala SubSeksi Produksi Pameran Kantor Departemen PeneranganRepublik Indonesia dilingkungan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi JakartaSelatan, berdasarkan Surat Keputusan Mente riPenerangan Republik Indonesia Nomor:133/SK/BK/JB/1998 tanggal 31 Agustus 1998 ; Bahwa PENGGUGAT pada Tahun 2002 diangkat menjadiKepala SubBagian
9 — 8
talak satu bain sughra dari Tergugat (TERMOHON)terhadap Penggugat (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaCibinong;Membebankan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa sebelum memasuki ke pokok perkara, Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan menjabat sebagai PemeliharaHalaman 3 dari 1 2, Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2015/PA.CbnBarang Subbagian
gugatannya serta memohon agar Pengadilan AgamaCibinong menjatuhkan putusannya;Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita AcaraSidang yang merupakan halhal yang tak terpisahkan dari kesempurnaanputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada padaUnit Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, denganmenjabat sebagai Pemelihara Barang Subbagian
489 — 224
NamaKuasa khusus Nomor:17 Oktober 2017 memberiINDRAWASIH,SH.MH;Kepala Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang;WANUDDIN ISKANDAR,Kepala Bagian BantuanHukum Dan HAM pada BiroHukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang;SURYO HADI WINARNO,Kepala Subbagian SengketaHukum dan HAM pada BiroHukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang;AGUS CAHYONO,SH:;Halaman 2 dari 87 hal Putusan Nomor: 60/G/LH?
2017/PTUN.Sing.JabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaKepala Subbagian BantuanHukum pada Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang;IRA KUSUMA DEWISH;Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah;Jalan Pahlawan No. 9Semarang;ILHAM PRIBADI,SH;Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah:Jalan Pahlawan No. 9Semarang;BANA BAYU WIBOWO,SH,Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan,Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I;7 POLTAK RAJAGUKGUK, Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan,KPP Pratama Cikarang Utara;8 DIAN RIVEA MAHARDIKA, S.H, Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;9 WASTO, S.E., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, DirektoratPeraturan Perpajakan II;Halaman 1 dari 12 halaman.
., Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II;RINALDI TURNIP, S.E., Penilai PBB Muda, KPP PratamaCikarang Utara;IBRAHIM AJI, S.T., Penilai PBB Muda, KPP Pratama CikarangUtara;Masingmasing berkewarganegaraan Indonesia dan bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, alamat KantorPelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara, berkedudukan di JababekaEducation Park, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kav. 7, Cikarang Baru,Cikarang 17556, berdasarkan Surat Kuasa
197 — 185
Nama : NANIK WULANDARI SUDIASTUTI, S.H.Jabatan : Kepala Subbagian Pertimbangan dan BantuanHukum, Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi.5. Nama : ANANTA ANTASARL S.H.Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan JaringanDokumentasi Hukum, KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi.6.
YAZIDIE FAUZY,IR
Tergugat:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
293 — 95
Nama SUWANTO,S.H,M.HJabatan Kepala Subbagian Hukum KPU ProvinsiKalimantan SelatanKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Kantor KomisiPemilihnan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Jenderal Ahmad YaniNomor 212 KM 3,5, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatanberdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 648/PL.01.9SU/63/Prov/X1/2019 Tanggal 1 November 2019; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor:53
109 — 73
,MM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah,beralamat kantor di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang.
115 — 62
Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;Halaman 2 dan 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKT10.11.Joko Supriyanto, SH (Kepala Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) ;Andika Prima Hadi, SH (Staf Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.
Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian) ;Halaman 3 darn 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKTKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.
Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;6. drh. Koentioro Soelistiyono (Kepala Seksi Pengawasan danPenindakan Karantina Hewan, BBKP Tanjung Priok) ;7. Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Prlaniah) jnnnnn ann nen neem nnmnnnnnnKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlIV. drh.
Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;6. drh. Koentioro Soelistivono (Kepala Seksi Pengawasan danPenindakan Karantina Hewan, BBKP Tanjung Priok)57. Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian) jensessssscsesnieeeeeneneenmcemeenmennnmemmeenenmnmnemenneKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.
145 — 121
., M.Sc ;Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga,Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanKepala Subbagian Bidang Bina Marga PIW, BagianAdvokasi Hukum , Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDENY RISMARDI SETIAWAN, S.H;Kepala Subbagian Advokasi Hukum, Bagian Hukumdan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat JenderalBina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;Ir.