Ditemukan 2297 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 10 September 2014 — 1.NOEROEL KOMARIJAH,2.RAHAJU WILUDJENG,dkk;1.MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,2.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
194184
  • Nama : NANIK WULANDARI SUDIASTUTI, S.H.Jabatan : Kepala Subbagian Pertimbangan dan BantuanHukum, Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi.5. Nama : ANANTA ANTASARL S.H.Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan JaringanDokumentasi Hukum, KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi.6.
Register : 18-03-2019 — Putus : 10-06-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 96/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 10 Juni 2019 — WALIKOTA SURABAYA vs LILYANTI HARTONO
14448
  • ., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya;R. ASEP SANNA SUMADILAGA, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya;Hal 2 dari 15 Hal Putusan 96/B/2019/PTTUN.SBY15. RATIH PUSPITORINI, SH., M.Kn., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya) 16.
Register : 24-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 23/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 18 Februari 2020 — AGUSTINUS AKAR, S.Sos; VS BUPATI SIKKA
8533
  • THEODATUS CHARLES ROY, SH, Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Sikka ; "4.
Register : 06-12-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 09-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 K/TUN/2016
Tanggal 4 Januari 2017 — TRISTANTO, SE VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN;
13834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Subbagian BantuanHukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal KanwilHalaman 1 dari 18 halaman.
    SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan Il.SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum,DirektoratPelaksanaPerpajakan II;SubditHukum, DirektoratPelaksanaPerpajakan II;IstimewaBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanperaturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanBantuanPeraturanPelaksana Subbagian
    BantuanHukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal KanwilDJP Daerah IstimewaYogyakarta;Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal KanwilDJP Daerah IstimewaYogyakarta;Halaman 2 dari 18 halaman.
Register : 15-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 13/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
NASRUN POPO
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
5116
  • padatanggal 27 Februari 2018, 6 Maret 2018, 13 Maret 2018 dan 22 Maret 2018sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugatadalah sebagaimana dalil gugatannya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkasperkara Nomor : 13/G/2018/PTUNBDG, perkara tersebut masih pada acaraPerbaikan Gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat dengan suratnyatertanggal 13 Maret 2018 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui SubBagian
Register : 26-02-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 35/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Juli 2020 — Penggugat:
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA diwakili oleh Prof. Dr. NURHASAN, M.Kes.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
WALIKOTA SURABAYA
458308
  • ., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; R. ASEP SANNA SUMANILAGA, SH., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; RATIH PUSPITORINI, SH., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ;M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, SH., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 2020220202Halaman4dari130, Put.
Register : 27-08-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 115/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
PT GAPURA NIRWANA AGUNG KONSULTAN
Tergugat:
JUWITO ST MM
Turut Tergugat:
Hj SRI MULYANI
812
  • NIP: 19840502 200902 1 005 / Illc (Penata), Jabatan: Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Klaten Alamat lengkap: Jalan Pemuda, Nomor 294,Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/297.1/08tanggal 25 September 2018;Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia mengakhiri persengketaandiantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalanperdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator TRI MARGONO, S.H.Hakimpada
Register : 02-06-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Juni 2020 — Penggugat:
Dra. Hj. UMI KALSUM
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
298225
  • ., NIP. 19720524 1998032010, sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan PengelolaanHutan Produksi Bongan (UPTD KPHP Bongan) ;Adapaun hal yang menjadi permasalahan dalam gugatan perkara iniadalah ;1.Bahwa PENGGUGAT pada saat dikeluarkannya Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2961/TUUA/BKD/2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan PNS DalamJabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di LingkunganPemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, adalan
    Rini Handayani, SE.M.Si NIP 197205241998032010 dalam jabatan sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan PengelolaanHutan Produksi Bongan (UPTD KPHP Bongan), dapat diperbaiki olehTERGUGAT mengacu pada diktum Surat Keputusan yang dikeluarkanapabila terjadi kekeliruan, sehingga tidak menyebabkan timbulnyakerugian yang dibebankan pada pihak lain dalam hal ini adalahPENGGUGAT ;10.Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan a quo adalahmemenuhi syarat ketentuan yang
Register : 09-05-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 28 September 2016 — R O H I M. DKK VS BUPATI BANYUASIN ; PT. ANDIRA AGRO
12133
  • ., M.Si, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretaris DaerahKabupaten Banyuasin; Semuanya kewarganegaraan Indonesia, yang beralamatpada Kantor Hukum Suharyono & ASSOCIATES diJalan Angkatan 66 nomor 594 RT.08 RW.02 SekipUjung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/82/II/2016, tertanggal 31 Mei 2016; Selanjutnya disebut sebagai .............0.. TERGUGAT;DAN:PT. ANDIRA AGRO, beralamat di jalan Brigjend.
Putus : 20-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/TUN/2013
Tanggal 20 Mei 2013 — Ir. SOEDARDJO SA VS KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
5322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesekretariatan LembagaTertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, danGubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam lingkungan masingmasing (videlampiran P13);Bahwa DP3 Penggugat pada tahun 2009 tersebut dengan Pejabat Penilai bukanatasan langsung Penggugat, sehingga bertentangan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 159/KA/XII/2006, tanggal 7Desember 2006, BAB ILA.2.h. 2) Pejabat Fungsional Tingkat Ahli untukJenjang Pertama dan Muda adalah Kepala Subbagian
    Yang adaadalah: Pada unit organisasi setingkat Eselon III (Bidang atau Bagian), kegiatanwasdal (Pengawasan dan pengendalian) dilaksanakan melalui rapat bulanan ataumingguan yang terjadwal, dipimpin oleh Kepala Bidang/Bagian dan dihadiripara Kepala Subbidang/Subbagian/Kelompok. Keputusan penting dari setiapkali rapat direkam dalam bentuk Risalah Rapat, yang disampaikan kepadaKepala Unit Kerja dan peserta rapat untuk ditindaklanjuti.
    Dalam hal iniPenggugat hanyalah pegawai biasa, tidak mempunyai jabatan sebagai KepalaBidang/Bagian, dan atau Kepala Subbidang/Subbagian/Kelompok. SehinggaPenggugat tidak mempunyai kewajiban hadir dalam rapat bulanan ataumingguan.
    PejabatPenilai adalah Atasan Langsung PNSyang dinilai dengan ketentuan serendahrendahnya pejabat struktural Eselon IV(Kepala Subbagian/Subbidang/KepalaUnit/) dan padahal Tergugat bukanAtasan Langsung Penggugat, sertaPenilaian DP3 tahun 2009 dilakukankurang cermat pada pemberian tahunpenilaian.
Register : 15-01-2013 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 04-04-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 15/B/2013/PT.TUN.SBY.
Tanggal 7 Februari 2013 — WALIKOTA SURABAYA vs PT. IGLAS (Persero)
9965
  • ., Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;11. YUDHISTIRA, S.H., Staf Bidang PengendalianDinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah KotaSUBEDAYVE fmm ss12. YOHANES FRANKLIN, S.H., Stat BidangPengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan danTanah Kota Surabaya ; 13. IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya j;14.
    RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.He, Stat SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat ......Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/3868/436.1.2/2012 tanggal 9 Juli2012 ;Selanjutnya disebut : TERGUGAT/PEMBANDING ;MELAWANPT. IGLAS (Persero), beralamat di Jalan KaptenDarmosugondo Segoromadu, Gresik. Dalam hal inidiwakili oleh : Ir. NOVAN WEGA WARDHANA,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan DirekturUtama PT.
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — DRS. SUTIKNO CITRO, MM, M.Si VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA
5527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan,Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I;7 POLTAK RAJAGUKGUK, Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan,KPP Pratama Cikarang Utara;8 DIAN RIVEA MAHARDIKA, S.H, Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;9 WASTO, S.E., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, DirektoratPeraturan Perpajakan II;Halaman 1 dari 12 halaman.
    ., Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II;RINALDI TURNIP, S.E., Penilai PBB Muda, KPP PratamaCikarang Utara;IBRAHIM AJI, S.T., Penilai PBB Muda, KPP Pratama CikarangUtara;Masingmasing berkewarganegaraan Indonesia dan bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, alamat KantorPelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara, berkedudukan di JababekaEducation Park, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kav. 7, Cikarang Baru,Cikarang 17556, berdasarkan Surat Kuasa
Register : 25-09-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 60/G/LH/2017/PTUN.SMG
Tanggal 17 Januari 2018 — SRI MURDIYATI Melawan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
476222
  • NamaKuasa khusus Nomor:17 Oktober 2017 memberiINDRAWASIH,SH.MH;Kepala Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang;WANUDDIN ISKANDAR,Kepala Bagian BantuanHukum Dan HAM pada BiroHukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang;SURYO HADI WINARNO,Kepala Subbagian SengketaHukum dan HAM pada BiroHukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang;AGUS CAHYONO,SH:;Halaman 2 dari 87 hal Putusan Nomor: 60/G/LH?
    2017/PTUN.Sing.JabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaKepala Subbagian BantuanHukum pada Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang;IRA KUSUMA DEWISH;Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah;Jalan Pahlawan No. 9Semarang;ILHAM PRIBADI,SH;Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah:Jalan Pahlawan No. 9Semarang;BANA BAYU WIBOWO,SH,Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah ProvinsiJawa
Register : 31-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 53/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
YAZIDIE FAUZY,IR
Tergugat:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
28088
  • Nama SUWANTO,S.H,M.HJabatan Kepala Subbagian Hukum KPU ProvinsiKalimantan SelatanKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Kantor KomisiPemilihnan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Jenderal Ahmad YaniNomor 212 KM 3,5, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatanberdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 648/PL.01.9SU/63/Prov/X1/2019 Tanggal 1 November 2019; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor:53
Register : 22-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 163/B/2013/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Oktober 2013 — RAMDANSYAH; KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA;
3019
  • ., Warganegara Indonesia,Pekerjaan Kepala Subbagian Hukum dan PerundangUndanganBawaslu, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat;2. RADITYAS MEGHA W, SH., Warganegara Indonesia, Pekerjaan StafBagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu, berkedudukan diJalan MH.
Register : 20-04-2016 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 85/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 Juli 2016 — VERA PATRICIA MADANNA PURBA, S.H ; SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
6248
  • Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil padatanggal 2 Juli 2012 sebagaimana yang dimaksud dalam SKSekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 74/Kep/SET.MK/2012 dengan NIP 198710192010122001 ;Bahwa pada saat bekerja di Mahkamah Konstitusi, Penggugatawalnya bekerja di bagian Sekretaris SEKJEN MK RI pada SubBagian Tata Usaha Pimpinan, pada tanggal 1 Desember 2010setelah itu tanggl 28 Juli 2011 menjabat sebagai penyusun danevaluasi persidangan pada subbagian pelayanan persidangan
    Tergugat melalui Kepala Subbagian PengembanganPegawai dengan itikad baik memberitahukan kepada Penggugat perihalsurat keputusan Tergugat tersebut dan meminta Penggugat datang keMahkamah Konstitusi untuk mengambil SK dimaksud melalui mediasosial WhatsApp, namun Penggugat tidak bersedia hadir (vide buktiT21).
    Dengan mendasarkan padajanji Penggugat tersebut, pegawai dari Subbagian PengembanganPegawai atas perintah Kepala Subbagian Pengembagan Pegawaidatang ke tempat kost Penggugat, namun ternyata Penggugat tidakberada di kostnya (vide bukti T22);Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor: 85/G/2016/PTUNJKT.b.
    Kepala SubbagianPengembangan Pegawai kemudian menghubungi kembali Penggugatmelalui media sosial WhatsApp untuk bertemu dengan Penggugat gunamenyerahkan surat keputusan Tergugat a quo, dan pada akhirnyadisepakati Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kepala SubbagianPengembangan Pegawai bertemu di Rumah Makan Padang MinangSepakat karena Penggugat tidak bersedia datang ke MahkamahKonstitusi;Bahwa pada tanggal 27 April 2016 sebagaimana yang telah disepakatiantara Penggugat dan Tergugat (Kepala Subbagian
    PengembanganPegawai) bertempat di Rumah Makan Padang Minang Sepakat Tergugatmelalui Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai menyerahkan suratkeputusan Nomor 23.1.1 Tahun 2016 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudari Vera Patricia MadannaPurba, S.H., NIP 19871019 201012 2 001, tanggal 31 Maret 2016kepada Penggugat, dan pada saat menerima surat keputusan Tergugata quo, Penggugat menandatangani tanda terima
Register : 25-10-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 197/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 14 Mei 2013 — PT. TANJUNG UNGGUL MANDIRI;I. DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, II. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
10957
  • Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;Halaman 2 dan 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKT10.11.Joko Supriyanto, SH (Kepala Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) ;Andika Prima Hadi, SH (Staf Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.
    Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian) ;Halaman 3 darn 111 Halaman. Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKTKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.
    Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;6. drh. Koentioro Soelistiyono (Kepala Seksi Pengawasan danPenindakan Karantina Hewan, BBKP Tanjung Priok) ;7. Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Prlaniah) jnnnnn ann nen neem nnmnnnnnnKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlIV. drh.
    Purba, SH (Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik) ;6. drh. Koentioro Soelistivono (Kepala Seksi Pengawasan danPenindakan Karantina Hewan, BBKP Tanjung Priok)57. Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian) jensessssscsesnieeeeeneneenmcemeenmennnmemmeenenmnmnemenneKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.
Register : 16-02-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PA CIBINONG Nomor 485/Pdt.G/2015/PA.Cbn
Tanggal 25 Maret 2015 —
87
  • talak satu bain sughra dari Tergugat (TERMOHON)terhadap Penggugat (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaCibinong;Membebankan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa sebelum memasuki ke pokok perkara, Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan menjabat sebagai PemeliharaHalaman 3 dari 1 2, Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2015/PA.CbnBarang Subbagian
    gugatannya serta memohon agar Pengadilan AgamaCibinong menjatuhkan putusannya;Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita AcaraSidang yang merupakan halhal yang tak terpisahkan dari kesempurnaanputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada padaUnit Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, denganmenjabat sebagai Pemelihara Barang Subbagian
Register : 10-01-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 04/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juli 2013 — DEWAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA melawan WALIKOTA SURABAYA
3216
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya; IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN., M., S.H.; MUHAMMAD, S.H.; ==" ==" 272 AHRUL FAHZIAR, S.H.; n omen ennene10.
Register : 18-10-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 19-G-2017-PTUN.PDG
Tanggal 24 Januari 2018 — PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA LAWAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT
132106
  • ., M.Sc ;Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga,Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanKepala Subbagian Bidang Bina Marga PIW, BagianAdvokasi Hukum , Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDENY RISMARDI SETIAWAN, S.H;Kepala Subbagian Advokasi Hukum, Bagian Hukumdan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat JenderalBina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;Ir.