., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H.,M.H, Penuntut Umum,dan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 12 dari 12 putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Bin.

sebagai pendapat majelis yang berbuny/i:Artinya : Mencegah kerusakan/ kemudlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam yang artinya: Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidakdiperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara yang dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

sebaliknyajuga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suamiisteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidaklagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih

kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari padamengambil suatu manfaat ;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam yang terdapat dalam :Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

uleArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :ay, leoJ cuasiig) SETI isl (glo pid!

PLhdengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukumdan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohondikabulkan

TASRIH, SE sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh AGUNG WIBOWO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Batulicin dan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUAAGUNG SULISTIONO, SH HERU KUNTJORO, SH.MHHARRY GINANJAR, SHPANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, SE15

Rap.perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis Hakim menyimpulkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat (Sesuaiketentuan undangundang) tanpa alasan yang jelas sehingga rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hiduprukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugattersebut telah memenuhi

Mudahmudahan (sesudah itu)Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya,barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9

Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat IbnuSina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyiut 21; Logins gon s9 giz LolS9Uw, lLeott cuariiig) SMS asl piittl,Artinya :Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetapkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambahburuk

# 794 /017 # $ A # &" ($ ((" 3 1& & # gs & ( WH##S B" 0" &serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidakberhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih bi ihsan: , hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapatdalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah Wal Qonun naiam an 40 yangdiam bil alih sebagai bahan pertim bangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagaiberikut;Artinya:Sesungguhnya sebab diperbolehkannya

sebaliknya juga termasukperkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidupdalam rumah tangga, kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnyatujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran,surat ArRum, ayat 21, dan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih

ylArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :Uw Lleol cuasizg) 9IEII esl (glo pr oj Lagi

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

UlsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leoJ Cuasiig) SII! sl (glo psu!

KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.PIhTahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkandoktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwamemutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkaramaka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuail dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ERLIAHENDRASTA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadirioleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUAMAJELIS,Il. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.ll. FERDI, S.H.PANITERA PENGGANTI,AM. TASRIH, S.E.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKIW/20 15

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh ERIK E.BMUDIGDHO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,. ANDI AHKAM JAYADI, S.H. AGUSTA GUNAWAN, S.H.ll. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN BinForm01/SOP/001/HKM/2015

menyatukan kembali, maka kondisidemikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, berarti perkawinan danrumah tangga mereka juga sudah pecah, maka terpenuhilah maksud pasal19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib,sunnah dan mubah, sedangkan dalam perkara ini karena antara suami isterisudah terjadi saling menyalahkan dan saling menuduh halhal yang tidakbaik, maka perceraian dianggap sebagai tasrih

., masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotatersebut di atas, dan dengan dibantu oleh A.M TASRIH,SE sebagai Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh, ALFIANBOMBING ,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa,tanpa di hadiri penasehat hukumnya.HAKIM KETUA MAJELISttdVIVIINDRASUSI SIREGAR S.HHAKIMHAKIM ANGGOTA

TASRIH,SE.

Fotokopi Akta Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Janapria KabupatenLombok Tengah Nomor : 315/25/V/2013 tertanggal 05 Mei 2013 yang telahdibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadirkansaksisaksi sebagai berikut :Saksi pemohon : Rajul Wadi bin Tasrih, lahir di Sumbawa, 30 Desember 1987,agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Bugis Rt. 01 Rw. 01 DesaLabuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa

Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yangberdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohonbenar sebagai suami isteri sah sehingga telah terpenuhi /egal standing dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa alat bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1)merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi buktitentang identitas dan jati diri pemohon;Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat, Pemohon juga telah mengajukansaksi yakni Rajul Wadi bin Tasrih