bawah talrotan atas seijin Terdakwa, sehingga karyawan maupun bahanmakanan diangkut dengan cara transfer, yaitu penggantian unit padasaat hendak melintasi tali rotan tersebut dan melarang karyawanmembawa alatalat kerja seperti mesin genset kecil untuk menunjangpekerjaan dilapangan, apalagi penunjang lainnya seperti pengirimanBBM;Bahwa tindakan pihak perusahaan dalam memfasilitasi pemortalanyang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pada tanggal 5 Mei 2019Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya beserta Muspida

Murung Raya dan selanjutnya memasang tali HintingAdat dengan menutup jalan koridor dengan membentangkan tali rotantersebut ;Bahwa sekitar pada tanggal 5 Mei 2019 pihak Pemerintah Daerah Kab.Murung Raya yakni Bupati dan Wakil Bupati beserta Muspida adamendatangi Terdakwa dan kawankawannya di lokasi penutupan jalankoridor di Km. 68 tersebut yang tujuan kedatangan meminta Terdakwa dankawankawannya membuka tali yang dipasang akan tetapi tidak diindahkandan tetap dilakukan penutupan jalan hingga akhirnya

Surat ini ditujukankepada Gubernur, Kapolda, Kejati, Unsur Muspida Propinsi Bengkuludan Muspida Kabupaten Kepahyang isinya permohonan kebijaksanaanagar program PKPSBBM IP Kabupaten Kepahyang dapat diteruskandengan perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai dengan Permenkeu RI.No.: 99/ PMK.06/2005;Dokumen Pemerintah Kabupaten Kepahyang Program KompensasiPengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM) bidanginfrastruktur pedesaan, pekerjaan pembuatan jalan desa tahun 2005/2006dokumen berisi sebagai berikut

untukmengambil barang/paket Dandim 0319/Mentawai besertalbu dan juga barang/paket atau surat untuk Kodim0319/Mentawai.Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 saat Terdakwasedang melaksanakan tugas sebagai pengemudi danmengantarkan Dandim 0319/Mentawai menghadiri AcaraPerayaan HUT Kemerdekaan RI di Kantor BupatiMentawai yang beralamat di KM. 4 Jalan Raya Tua PejatMentawai dengan menggunakan mobil dinas Dandim0319/Mentawai, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIBsetelah selesai acara Dandim 0319/Mentawai danrombongan Muspida

Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2020 saatTerdakwa sedang melaksanakan tugas sebagaipengemudi dan mengantarkan Dandim 0319/Mentawaimenghadiri Acara Perayaan HUT Kemerdekaan RI diKantor Bupati Mentawai yang beralamat di KM. 4 JalanRaya Tua Pejat Mentawai dengan menggunakan mobildinas Dandim 0319/Mentawai, selanjutnya sekira pukul11.30 WIB setelah selesai acara Dandim 0319/Mentawaidan rombongan Muspida Kab. Kepulauan Mentawaimelaksanakan makan siang bersama di Kantor BupatiMentawai.

barang/paket Dandim 0319/Mentawai besertalbu dan juga barang/paket atau surat untuk Kodim0319/Mentawai.Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2020 saatTerdakwa sedang melaksanakan tugas sebagaipengemudi dan mengantarkan Dandim 0319/Mentawaimenghadiri Acara Perayaan HUT Kemerdekaan RI diKantor Bupati Mentawai yang beralamat di KM. 4 JalanRaya Tua Pejat Mentawai dengan menggunakan mobildinas Dandim 0319/Mentawai, selanjutnya sekira pukul11.30 WIB setelah selesai acara Dandim 0319/Mentawaidan rombongan Muspida

pukul 14.30 Wib bertempat di17Bukit Suling, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau,Kabupaten Aceh Tamiang;Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2013 sekirapukul 11.30 Wib, saksi bersamasama temanteman saksisesama mantan atau bekas pekerja pekarya PT Pertamina EpField Rantau datang kerumah sdr UDEN, kemudian di luarrumah sdr UDEN tersebut sudah ramai temanteman saksisesama mantan atau bekas pekerja pekarya PT Pertamina EpField Rantau termasuk diantaranya para terdakwa untukmendengarkan kabar dari Muspida

UDIN tersebut ada didengarkabar dari Muspida mengenai jawaban pihak PT.Pertaminayang hasilnya tidak memuaskan atas nasib pekarya PTPertamina Ep Field Rantau;e Bahwa benar atas berita yang di dengar tersebut,Terdakwa II bersama saksi Ismed Rizal, saksi Amir BinMat Sari dan juga mantanmantan atau bekas pekerjapekarya PT Pertamina Ep Field Rantau pergi ke PTPertamina di daerah Rantau dan di tengah perjalananhujan turun deras;e Bahwa benar akibat hujan deras, Terdakwa II WAHYU ADIAlias AYUK Bin SARUDDIN

PPU, untuk memproses usul penetapan lokasipembangunan rumah dinas bupati dan muspida dan diteruskan kepada saksi HIMAWANYOKOMINARNO Bin SUKARNO, selaku kepala bagian pemerintahan untuk diajukanadvis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda kab. PPU dan BPN Penajam.Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala BagianPemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat dari saksi KASIMASSEGAF tersebut, berdasarkan disposisi saksi Drs.

PPU, untuk memproses usul penetapan lokasipembangunan rumah dinas bupati dan muspida dan diteruskan kepada saksi HIMAWANYOKOMINARNO Bin SUKARNO, selaku kepala bagian pemerintahan untuk diajukanadvis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda kab. PPU dan BPN Penajam.Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala BagianPemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat dari saksi KASIMASSEGAF, SE tersebut, berdasarkan disposisi saksi Drs. H.

Penajam Paser Utara membuat surattentang Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan, yang ditujukan kepada BupatiPenajam Paser Utara, dengan mengusulkan prioritas pengadaan lahan + 20 ha untuk:rumah jabatan Bupati, rumah jabatan Wakil Bupati, rumah adat (lamin), guest house,graha pemuda, dan rumah jabatan muspida;Bahwa masih dalam bulan Januari 2010 tersebut, Terdakwa selaku Kepala BappedaKabupaten PPU memberikan informasi kepada saksi Kasim Assegaf, S.E. bahwaPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Penajam Paser Utara membuat surat tentangKebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan, yang ditujukan kepada Bupati PenajamPaser Utara, dengan mengusulkan prioritas pengadaan lahan + 20 ha untuk: rumah jabatanBupati, rumah jabatan Wakil Bupati, rumah adat (lamin), guest house, graha pemuda, danrumah jabatan muspida; Bahwa masih dalam bulan Januari 2010 tersebut, Terdakwa selaku Kepala BappedaKabupaten PPU memberikan informasi kepada saksi Kasim Assegaf, S.E. bahwaPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Bahwa proses pembebasan tanah seluas 10 ha. bukanlah pekerjaan yangdapaat dilakukan oleh Pemohon kasasi sendiri tetapi harus melibatkanseluruh anggota muspida dengan membentuk Tim Pengadaan/Pembebasan Tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UndangUndangAgraria No. 5 Tahun 1960 jo.

apabila Pemohon Kasasi menggarap tindakandari para Penggugat/Termohon Kasasi hanya bersifat spekulatif untukmerugikan kepentingan Pemohon Kasasi;Bahwa oleh karena pembebasan dan penguasaan tanah yang dilakukanPemohon kasasi atas tanah seluas + 10 ha. yang terletak di kelurahanMedokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telahdilakukan pembayaran kepada para Penggugat/Termohon Kasasi secaratunai dan terang dihadapan Pejabat Muspida

selesaibaru dibuatkan SPK oleh Tergugat kemudian dilakukan pembayaran olehTergugat dan tidak pernah ada masalah;Bahwa kontraktor mengadu ke DPRD Kota Bontang untuk mencari solusinamun dari DPRD Kota Bontang tidak punya solusi buat kontraktor danselalu ngambang;Bahwa seingat saksi lebih 3 kali para kontraktor menghadap ke DPRDKota Bontang namun tidak ada solusi sehingga parakontraktormenggugat ke Pengadilan Negeri Bontang;Bahwa saksi tidak tahu tentang surat yang dikirim ke Bappenas;Bahwa pernah unsur Muspida

Kota Bontang seperti DPRD, PemkotBontang dan Polres Bontang menggelar rapat namun tidak ada solusidengan permasalahan tersebut;Bahwa reaksi dari para kontraktor ingin membongkar proyek yang telahdikerjakan;Bahwa pada saat unsur Muspida Kota Bontang rapat sejak ditahun 2008namun sampai saat ini tidak ada solusinya;Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 30/Padt.G/2016/PN.Bon.

Pembanding/Tergugat I : Malemin Purba
Pembanding/Tergugat II : Hendri Dunant Purba
Pembanding/Tergugat III : Imanuel Est Stepanus Purba
Pembanding/Tergugat IV : David Muspida Purba
Pembanding/Tergugat V : Sabaranna Br Brahmana
Pembanding/Tergugat VI : July Ervina Fransiska Purba
Pembanding/Tergugat VII : Robinson Purba
Pembanding/Tergugat VIII : Rika Theresia Purba
Pembanding/Tergugat IX : Sejarah Junita Purba
Pembanding/Tergugat X : Obedta Purba
Terbanding/Penggugat

David Muspida Purba, bertempat tinggal di Jalan Karantina/AkasiaAsrama TNI AD, Glugur Hong Blok J Nomor 1Medan, sebagai Terbantah Penyita IV;5. Sabaranna br. Brahmana, bertempat tinggal di Jalan Parang II GangDamai Nomor 4 Padang Bulan Medan, sebagaiTerbantah Penyita V;6. July Ervina Fransiska Purba, bertempat tinggaldi Jalan Parang II Gang Damai Nomor 4Padang Bulan Medan, sebagai TerbantahPenyita VI;7.

Sumber Jaya Indah Tanggal 22NUE 20 G. a mn nr I19.B.T19 : Asli Print Poto, Demonstrasi Masyarakat Nelayan BatuPerahu di Kantor Bupati Bangka Selatan tanggal 2 Pebruari 2015.20.B.T20 : Asli Print Poto, Demonstrasi Masyarakat NelayanPerwakilan Desa Serdang, Desa Rias dan Masyarakat Nelayan BatuPerahu Dikantor Bupati Bangka Selatan Tanggal 12 Februari 2015.21.B.T21 : Asli Print Poto, Rapat Unsur Muspida KabupatenBangka Selatan (Bupati, Kapolres dan Dandim) Mendatangani KIP MH 03Milik PT.

Sumber Jaya Indah Tanggal 12 Pebruari22.B.T22 : Asli Print Poto, Rapat Unsur Muspida KabupatenBangka Selatan dengan Pihak PT. Sumber Jaya Indah di Ruang RapatBupati Bangka Selatan Tanggal 23 Pebruari 2015.23.B.T23 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, Kliping Pers terkaitdengan Unjuk Rasa Masyarakat meminta Pencabutan Izin PT.

Serdang Hulu dan unsur Muspida Kabupaten Langkat beserta pihak ahliwaris Gonggong Surbakti (sesuai dengan aslinya), selanjutnya diberi tandaBukti P5 ;Fotocopy Surat Nomor : 37/SH/SK/XII/07 tanggal 24 Desember 2007 yangdikeluarkan oleh PT. Serdang Hulu kepada Ketua DPRD Kab.

menjadi objek sengketa namun buktibukti surat tersebuthanya menerangkan keberadaan dan status hukum Tergugat sebagaiBadan Hukum yang melaksanakan kegiatan dalam usaha perkebunanKelapa Sawit secara legal ;Bahwa alat bukti surat T22, yaitu Surat dari Badan Pertanahan NasionalRI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada BupatiLangkat, menerangkan bukti ganti rugi atas lahan seluas + 50 Ha atasnama Penggugat, telah diganti rugikan dari pihak Tergugat kepadaPenggugat yang diketahui oleh Muspida

lain dari yang berwenang;Bahwa benar menurut saksi terdakwa menjual BBM jenis Premium kepadamasyarakat seharga Rp. 5.500, (lima ribu lima ratus rupiah);Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa3 HMARLAN Bin H BAKHRIBahwa benar saksi adalah pemilik SPBU Mantuil selaku Direktur Utama PTLembah Abadi;Bahwa benar saksi BBM jenis premium kepada masyarakat menggunakanmobil truck tanki dan di jual seharga Rp. 5000, (lima ribu rupiah) perliter;Bahwa tindakan saksi didasarkan atas kesepakatan bersama Muspida

Kripa Jaya Sentosa;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalampertemuan tersebut yang dihadiri oleh Bupati Ketapang, Muspida Ketapang, Camat, DinasPerkebunan dan Kepala Desa yang berada di wilayah pengembangan PT. BIG, dibicarakanbahwa pihak PT. BIG selalu memberikan janji kepada petani untuk menyelesaikantunggakannya kepada petani akan tetapi tidak pernah direalisasikan dan dari beberapa calonpembeli CPO akhirnya mengundurkan diri dan tinggal PT.

Nomor 2280 k/Pdt/201523 Januari 2013;Bahwa alasan Judex Facti yang menyatakan pembongkaran bangunancafcafe milik Para Penggugat berdasarkan rapat atau pertemuandengan Gubernur NTB bersama Muspida dan pejabat lain serta PemukaMasyarakat dan Pemuka Agama tanggal 23 Januari 2013 adalah sangattidak benar, karena tidak ada keputusan resmi hasil rapat yangmenyatakan perintah untuk melakukan pembongkaran bangunan cafcafe milik Para Penggugat yang berada di daerah wisata Batu Gong.Selain itu, apabila memang

dalam rapat atau pertemuan denganGubernur NTB bersama Muspida dan pejabat lain serta PemukaMasyarakat dan Pemuka Agama tanggal 23 Januari 2013 di bahasbangunan cafcaf disekitar daerah pariwisata memiliki dampaknegative bagi masyarakat sehingga harus dirobohkan, maka hal iniberarti seluruh bangunan cafcaf yang berada di sekitar daerahpariwisata di seluruh Propinsi Nusa Tenggara Barat juga harusdirobohkan;Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sudah dapatdipastikan bahwa alasan ataupum

KIANI HUTANI LESTARI(force majeur);Bahwa seluruh areal kebakaran telah diperiksa dan dibuatBerita Acara Pemeriksaan oleh Unsur dari :(1) Muspida Kecamatan Muara Bengkal;(2) Dinas Kehutanan Tingkat Propinsi Kalimantan Timur;(3) Kantor Wilayah Departemen Kehutanan PropinsiKalimantan Timur;(4) BAPELDA Propinsi Kalimantan Timur;Bahwa dengan terjadinya kebakaran tanaman tersebut PT.KIANI HUTANI LESTARI sejak tahun 1998 mengkonsentrasikan aktifitas pada upaya rehabilitasi/menanami kembaliareal yang terbakar

KIANI HUTANI LESTARI (force majeur);Seluruh areal kebakaran telah diperiksa dan dibuat Berita AcaraPemeriksaan oleh Unsur dari :(3) Muspida Kecamatan Muara Bengkal;(4) Dinas Kehutanan Tingkat Propinsi Kalimantan Timur;Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/2010(5) Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi KalimantanTimur;(6) BAPELDA Propinsi Kalimantan Timur;Dengan terjadinya kebakaran tanaman tersebut PT.

Hal ini telah menarik perhatian danberbagai pihak termasuk Muspida, tokohtokok agama, pemuka masyarakat/adat, para guru dalam memberikan penyuluhan, seminar dan dialog kepadagenerasi muda yang umumnya kaum terpelajar maupun masyarakat umumtentang bahaya Narkotika dan obatobatan terlarang bagi kehidupan masadepan generasi muda dalam masyarakat yang tentunya hal ini harusdidukung oleh penegakan hukum secara preventif maupun refresif ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat

sesuai asli ) ;Surat Kuwu Desa Larangan Jambe Tanggal 18 Desember 2011Nomor : 497/Ds.2017/XII/201 1 ; 22222222 nnn nnn nnn nen cn nen ncn cnn(Sesuai denganasli ) 5: Kumpulan Tanda tangan Masyarakat Desa Larangan Jambe yangmencoblos Kandidat Calon Kuwu Desa Larangan Jambe Nomor Urut 1( satu.) atas nama SURADI, yang ditanda tangani sehari setelahpemilihan Kuwu Tanggal 07 Desember 2011 ( Sesuai DenganBukti P 9Bukti P 10:Bukti P 11:Bukti P 12:Bukti P 13 :: Ssurat peryataan penundaan pelantikan dari Muspida

KARTA, Jabatan ( Ketua BPD ), Kewarganegaraan,Indonesia,Tempat Tanggal Lahir,Indramayu 431972, Jenis Kelamin Laki laki, Tempat Tinggal,Larangan JambeRT.005/002 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya, Agama,Islam,Pekerjaan, Wiraswasta, bahwa di bawah sumpah Saksi menyatakan sebagaiberikut : bahwa saksi menyatakan Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu DesaLarangan Jambe dilaksanakan sesuai Prosedur dan Demokratis yang dihadiri olehPetugas keamanan dari Kepolisian,TNI, Camat, Unsur Muspida, dan

INDRAWAN melakukan ekspose di hadapanPemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) antara lain yang dihadiri YAN ERI,AMBOK TUO, ERIZAL MUSTARI, MUKLIS, dan Muspida, serta anggotaDPRD Kabupaten (Tanjabar) Presentasi yang dilakukan Terdakwa Drs. H.BAMBANG SUTEDJO pada intinya menerangkan "bahwa PT.

Pekan Tanjung MorawaKecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, tibatiba datangPetugas Kepolisian yang tergabung dalam Tim Gabungan Polres DeliSerdang, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Deli Serdang, Tentara NasionalIndonesia(TNl) Polisi Militer (PM) serta Muspida Kab.

Bahwa Pada tanggal 24 Oktober 2007 dengan No. 110/KPU/KTP/X/2007j.Perihal : Sosialisasi Peraturan KPU No. 2 Tahun 2007 KPUD KabupatenKetapang telah mengadakan Sosialisasi Peraturan KPU No. 2 Tahun2007 Bertempat Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang tentangPenetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRDPropinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun2004 yang dihadiri Para Muspida, Kepala Dinas Terkait, Para Ketua danSekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 KabupatenKetapang

Rapat koordinasi tersebut dilansungkan di Aula Kantor BupatiSolok Selatan dan dihadiri oleh unsur Muspida (Bupati, Kapolres, DPRD, Dandim0309 Solok/Pabung). Ironisnya rapat koordinasi tersebut hanya mengarah kepadapermintaan penjelasan kepada Lembaga Penyelengara Pemilu, khususnya Panwasluatas dikeluarkannya rekomendasi pembatalan PSU.

Hadir dalam rapattersebut seluruh Saksi Parpol seKabupaten Solok Selatan dan Saksi calon anggotaDPD RI, Ketua dan anggota Panwaslu, Ketua dan anggota PPK sekabupaten SolokSelatan serta unsur Muspida.

Selatansebagai samasama Teradu di sidang DKPP yang dilaksanakan olehTERGUGAT Ij 2xcceeeeecoecereceeshalaman 61 dari 179 halaman Putusan No.12 /G/2014/PTUNPDG62a Bahwa sekalipun PENGGUGAT telah menyampaikan faktafakta yangsesungguhnya terkait tidak dilaksanakannya PSU sesuai rekomendasiPanwaslu Kabupaten Solok Selatan, namun TERGUGAT II tetap sajamemiliki kesimpulan yang keliru, di mana TERGUGAT II menyatakan,PENGGUGAT sebagai Penyelenggara Pemilu membiarkan diri berada dibawah pengaruh jajaran Muspida

Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (fotocopy sesuai denganprint out); 2014, tertanggal 4 April 2014, perihal Pelaksanaan PemungutanSuara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPKdan PPS (fotocopy sesuai dengan print out);IV/2014, tertanggal 9 April 2014 Perihal: Penanganan surat suaraltertukar (fotocopy sesuai dengan print out); diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum tanggal 3April 2014 (fotocopy sesuai dengan print out); Antara Muspida

pada tanggal 13 April dan padasaat itu tidak ada pembicaraan dari panwas kecamatan terkait PSU;Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari saksiparpol terhadap permasalahan tertukarnya surat suara dan tidak jadidilaksanakannya PSU;Bahwa kondisi keamanan pada saat itu memang tidak memungkinkan untukdilaksanakan PSU;Bahwa pada tanggal 14 sampai dengan 19 pagi ada konsentrasi massa baik diKPU maupun Panwaslu;Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang pertemuan Muspida