Ditemukan 10029 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - kefarmasian
Register : 24-05-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Bln.
Tanggal 11 Juli 2017 — ZAINAL ABIDIN Bin DAENG SAPA
2812
  • Tanah Bumbu atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya Saksi H.
    Bahwa Terdakwa memperolehkeuntungan ratarata Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per boks/100(seratus) butirnya.Bahwa obat jenis carnophen merek Zenith tersebut masuk ke dalam obatkeras Daftar G, dan disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual olehTerdakwa tanpa resep dokter;Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwatidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwabukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikankeahlian untuk
    praktik kefarmasian;Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 198 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :BAYU PRAKOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Halaman 5 dari 19.
    ,dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentudapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokterdan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalamHalaman 7 dari 19.
    Dan dipertegas olehKeputusan MK 12/PUVIIV2010 yaitu, bahwa Praktik Kefarmasian diakuidan dilaksSaksi FITRI WAHYUNIan oleh Tenaga Kefarmasian kecualiDalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dokter, doktergigi dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas;Bahwa Persyaratan untuk mendirikan Apotik dan Mengedarkan sediaanfarmasi dan alat kesehatan adalah sebagai berikut : ljasah Apoteker Surat Sumpah Apoteker KTP apoteker NPWPBahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin DAENG SAPA
Register : 06-12-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan PN PEMALANG Nomor 71/Pid.Sus/2012/PN.Pml
Tanggal 7 Februari 2013 — ROJA’I Bin ISNAENI
754
  • Farma) adalah kode produsen obatnyaartinya setiap obat harus ada kode pabriknya kalau tidak ada maka obat tersebuttidak sah;Bahwa arti label warna biru di kemasan botol pil Dextromethorphan adalahbebas terbatas, Bebas artinya: obat keras yang masih bisa dijual tanpa resepdokter sedangkan Terbatas artinya : hanya untuk konsumsi pengobatan,sedangkan warna hijau obat tersebut kategori obat bebas;Bahwa, yang mempunyai kewenangan khusus boleh menjualnya sepertiapoteker dan asisten apoteker dan tenaga kefarmasian
    sebagai Terdakwa yang bernama ROJAI BinISNAENI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnyasecara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebutdalam Surat Dakwaan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materilyang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur setiaporang telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian
    ;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh unsur ini orang yang mempunyaikeahlian dan kewenangan adalah Tenaga Kefarmasian yang terdiri dari Apoteker danTenaga Tehnis Kefarmasian (Vide Pasal 33 (1) PP No.51 Tahun 2009 TentangPekerjaan Kefarmasian), yang dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktek danselain itu terhadap Tenaga Kesehatan diluar tenaga kefarmasian juga dapat diberikankewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian yang dilaksanakan sesuai denganketentuan perundangundangan (Vide Penjelasan
    Pasal 35 (1) PP No.51 Tahun2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian menurut Pasal108 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan meliputi pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan,dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga untuk dapatdinyatakan
    ;19Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dankewenangan dibidang kefarmasian karena terdakwa bukan sebagai tenaga kefarmasianyang merupakan Apoteker dan tenaga tehnis kefarmasian, dan terdakwa juga bukanlahseorang tenaga kesehatan diluar tenaga kefarmasian yang diberikan kewenanganmelakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana ketentuan perundangundangan,dengan demikian unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian telah terpenuhi oleh perbuatan
Register : 10-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Mjl
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RULLIFF YUGANITRA, S.H.
Terdakwa:
ADE SUHENDRA Bin KUNENG JUNAEDI
25972
  • Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN.Mjl10 Juli 2019 dan Sampel obat Heximer (Trihexyphenidyl 2 mg) No.824/3666/Dinkes/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Iman Budimanselaku Pemeriksa pada Dinas Kesehatan di Majalengka, setelah dilakukan UjiOrganoleptis dengan hasil pemeriksaan Organoleptis : Bahwa Obat tersebut adalahobat Trihexyphenidyl seleruhnya Obat tersebut termasuk kedalam Golongan ObatKeras yang hanya boleh di simpan dan disalurkan terhadap pasien dengan Resepdokter di sarana pelayanan kefarmasian
    , seperti : Apotek, Instalasi Farmasi Klinik,Instalansi Farmasi Rumah Sakit, oleh tenaga Farmasi Sesuai PP 51 Tahun 2009tentang pekerjaan Kefarmasian, dan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.Bahwa terdakwa bukanlah seorang yang mempunyai kewenangan dankeahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai Surat tandaregister apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Registertenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 tahun 2009 danmengacu kepada Permenkes
    Majalengkasebagai staf seksi Perijinan, Pengawasan Obatobatan Makanan dan Minuman danahli sering memberikan keterangan didepan persidangan; Bahwa ahli di bidang obatobatan dan kefarmasian, yang dimaksud memlikikeahlian dan wewenang secara formal adalah apoteker / asisten apoteker yangtelah mempunyai Surat Tanda Register Apoteker / Asisten Apoteker dan mendapattanda register tenaga teknis kefarmasian sebagaimana PP No. 51 Tahun 2009 danPermenkes No. 889 Tahun 2010; Bahwa yang berhak mengedarkan, menyimpan
    Bahwa menurut keilmuan obat dibagi menjadi ada 4 (Empat) golongan,sedangkan obat jenis pil tramadol dan obat jenis pil eximer tersebut yaitu termasukkedalam golongan obat keras yang dikemasan obat / plastik obat ada tanda lingkarmerah;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN.Mjl Bahwa yang dimaksud golongan obat keras yaitu obat yang boleh diberikan /dijual dengan resep dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangandalam bidang kefarmasian / obat yang dikemasan / plastik obat
    Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2010; Bahwa efek jika obat jenis pil tramadol diminum melebihi dosis akanmenyebabkan efek pusing berputar, mengantuk, dan nyeri kepala, mualmual,muntah, sembelit, kembung, diare, gugup, gelisah, agitasi, tremor, euforia,halusinasi, astenia, berkeringat, mulut kering, sedangkan efek jika obat jenis pileximer diminum melebihi dosis akan menyebabkan efek mengantuk, mual,gemetaran, gelisah
Putus : 07-01-2014 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 226/PID.B/2013/PN.BDW
Tanggal 7 Januari 2014 — HATIP alias P. YUL bin RAPIK
4811
  • YUL bin RAPIK beserta barangbukti tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;Bahwa terdakwa mendapatkan obatobat yang termasuk golongan obatkeras tersebut dengan cara membeli dari sales yang datang ke tokonyasebulan sebelum terungkap ;Bahwa terdakwa dalam melakukan peredaran obatobat yang termasukgolongan obat keras tersebut, tidak ada keahlian kefarmasian dan tidakmemiliki surat izin edar dari Kementrian Kesehatan ;Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik
    adalah pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelola, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;Bahwa benar berdasarkan UndangUndang No. 36 tahun 2009 tentangkesehatan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukanpekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sedangkanterdakwa
    tidak memiliki ijin edar atau keahlian kefarmasian ;bahwa benar sesuai dengan UndangUndang Nomor : 36 tahun 2009 bahwapenggolongan obat 4 yaitu : obat yaitu obat yang bebas dijual kepada13masyarakat tanpa melalui resep dokter pada kemasan terdapat lingkaranhijau ; Obat bebas terbatas yaitu obat bebas dijual tanpa resep dokter padakemasannya disertai peringatan dan ada tanda lingkaran biru ; Obat kerasyaitu obat hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di sarana kesehatandan kemasannya ada tanda
    Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian Menimbang, bahwa dalam Pasal 108 Undangundang ini yang dimaksuddengan praktik kefarmasian, adalah meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinfomasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisionalharus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan sesuai dengan
    Menyatakan terdakwa HATIP alias PYUL bin RAPIK telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HATIP alias P. YUL bin RAPIKdengan pidana denda sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;3. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebutdiganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;4.
Register : 09-05-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 21-09-2014
Putusan PN RANTAU Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Rta.
Tanggal 18 Juni 2014 — * PIDANA : - RONI ALFIAN Bin HAMSANI
2911
  • Tapin atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Rantau tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud pasal 108, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2014 sekitar pukul 01.00 Witasetelah terdakwa mendapat 10 butir obat Dekstro dari Sdr.
    Kefarmasian Pasal 1 Ayat (1) sedangkan yang dimaksud dengan sediaanfarmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimanadijelaskan dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (4)Bahwa persyaratan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Apoteker danTenaga Kefarmasian yaitu tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalanipekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana Farmasi, ahli madya farmasi, AnalisFarmasi dan tenaga menengah Farmasi/Asisten Farmasiketentuan
    Roni Alfian Bin Hamsani tidak memiliki keahlian ,ijin dan kewenanganuntuk mengedarkanBahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar adalah mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang belum didaftarkan ijin edarnya atau yang sudah dicabut ijin edarnyaBahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan adalah tenaga kefarmasian yangdibuktikan dengan memiliki surat izin praktikBahwa Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan
    kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Tehnis kefarmasian.
    Adapun Apotekeradalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkansumpah jabatan ApotekerBahwa tenaga tekhnis Kefarmasian yaitu tenaga yang membantu Apoteker dalammenjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana Farmasi, ahli madyafarmasi, Analis Farmasi dan tenaga menengah Farmasi/Asisten ApotekerBahwa yang dimaksud Praktik kefarmasian adalah pekerjaan kefarmasian yangmeliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyim panan
Register : 06-02-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 25 Februari 2019 — Penuntut Umum:
GIGIH BENAH RENDRA,S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD MARTOMI Bin SUGIOTO
323
  • ; Bahwa benar berdasarkan leterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh pil double Lsebanyak 20 butir yang telah dijual kepada Saksi SOFI tersebut dari Saksi SYAIFULLAH 3(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang bertempat di bawah jembatan flyovsrpeterongan tanpa disertai resep dokter;Bahwa benar Terdakwa seharihari tidak bekerja dan bukan berprofesi sebagai doktermaupun bukan sebagai tenaga medis yang berhubungan dengan kefarmasian sertaTerdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang
    ;Bahwa benar berdasarkan leterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh pil double Lsebanyak 20 butir yang telah dijual kepada Saksi SOFT tersebut dari Saksi SYAIFTJLLAH(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang bertempat di bawah jembatan fiyover peterongan tanpa disertai resep dokter;Bahwa benar Terdakwa seharihari tidak bekerja dan bukan berprofesi sebagai doktermaupun bukan sebagai tenaga medis yang berhubungan dengan kefarmasian sertaTerdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang
    ; Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi SYAIFULLAH menjual dan mengedarkan pildouble L karena Saksi SYAIFULLAH baru keluar dari penjara dalam perkara peredaran pildouble L; Bahwa benar Terdakwa seharihari tidak bekerja dan bukan berprofesi sebagai doktermaupun bukan sebagal tenaga medis yang berhubungan dengan kefarmasian sertaTerdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokterdalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli pil double L; Bahwa benar Terdakwa mengetahui
    Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian vide Pasal 2 ayat(2) Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian).Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang meliputiKeterangan Para Saksi, Surat, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta didukung denganpetunjuk yang ada terungkap bahwa Terdakwa MUHAMMAD MARTOMI Bin SUGIOTO telahmelakukan perbuatan secara sengaja (opzet) yang nampak dalam perbuatan nyata Terdakwa(materia/e handeling
    sehingga bertentangandengan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
Putus : 18-08-2011 — Upload : 27-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 478/Pid.Sus/2011/PN.Kdi
Tanggal 18 Agustus 2011 — RUDIYANTO Als. NGECES Bin JUMALI
162
  • Fajar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.SiApt danLuluk Muljani, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor :3093/2011/KNF berupa tablet warna putih logo LL adalah benar tablet yangmengandung bahan aktif triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ) ; Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebuttidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahliandalam kefarmasian ; Perbuatan
    Fajar Septi Armningsih, Imam Mukti S.SiApt danLuluk Muljani, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor :3093/2011/KNF berupa tablet warna putih logo LL adalah benar tablet yangmengandung bahan aktif triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ) ; Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebuttidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahliandalam kefarmasian ; === ===
    Sugeng ; Bahwa saksi menanyakan tentang izin edar dan terdakwa tidak memilikinya sertaterdakwa bukan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan untuk itu ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; 2.
    Sugeng ; Bahwa saksi menanyakan tentang izin edar dan terdakwa tidak memilikinya sertaZ terdakwa ............6terdakwa bukan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan untuk itu ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa RUDIYANTO Als.
    atau yang memiliki keahlian dalam kefarmasian ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acarapemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.
Register : 10-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 17 Juni 2020 — Penuntut Umum:
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
FADLI ROMLI FALANTINO SAMAA
8041
  • Bahwa Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud denganPekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalianmutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat atau obat tradisional.
    Bahwa Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian, dijelaskan bahwa Pekerjaan Kefarmasian dilakukanberdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan danperlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitandengan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratankeamanan, mutu dan kemanfaatan ; Bahwa Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
    Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Sonatau mendatangkan obat dan dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian: ayat (1) Pengadaan Sediaan Farmasidilakukan pada fasilitas produksi , fasilitas distribusi atau penyaluran,dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi; ayat (2) Pengadaan SediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan olehTenaga Kefarmasian; ayat (3) Pengadaan Sediaan Farmasi harus dapatmenjamin keamanan
    Obat harus memilikiseorang Apoteker sebagai penanggung jawab dan pada Pasal 15 dijelaskanbahwa Pekerjaan Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi atau PenyaluranSediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhiketentuan Cara Distribusi yang Baik yang ditetapkan oleh Menteri.Halaman 18.
    Menyatakan Terdakwa FADLI ROMLI FALANTINO SAMAA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa MemilikiKeahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Register : 15-12-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN KOTABARU Nomor 335/Pid.Sus/ 2015/PN.Ktb
Tanggal 27 Januari 2016 — MUHAMMAD ALI AKBAR Als AKBAR Bin (Alm) HASANUDDIN;
2612
  • suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR Als AKBAR Bin (Alm)HASANUDDIN bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar DAN melakukan praktik kefarmasian
    tanpa memilikiybkeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo.pasal 106 ayat (1) DAN pasal 198Jo pasal 108 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatansebagaimana dakwaan KESATU DAN KETIGA Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR AlsAKBAR Bin (Alm) HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan
    tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut :Berawal dari saksi BRIPTU EKO PRASETYO, S.H Bin SUGIMIN dan saksiBRIPDA DODY ARIMANUDIN Bin BAHRUDIN melakukan penangkapan terhadapsaksi AHMAD RIDANI Alias AMAT Bin AHMAD HAMDANI karena kedapatan memilikiobat Zenith sebanyak 2 (dua) butir dan ketika ditanyakan darimana saksi AHMADRIDANI Alias AMAT Bin AHMAD HAMDANI mendapatkan obat Zenith tersebut saksiAHMAD
    Bin Amrah Muslimin,yang dimaksud tidak mempunyai keahlian atau kewenanganuntuk melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang tidakmempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagaiApoteker maupun Asisten Apoteker, sementara kewenanganadalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagaitenaga farmasi yang mempunyai izin praktek di saranapelayanan kesehatan; Bahwa apabila terdakwa tidak memilikikeahlian kefarmasian, maka terdakwa tidak boleh menjual obatobatan tersebut ;e Bahwa dalam
    Tidak memiliki Keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;Ad. 1. Setiap orang ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan hukum tentang unsurad. 1 dakwaan Kesatu tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur setiaporang yang dimaksud dalam unsur ad.1 dalam dakwaan Ketiga ini juga telah terpenuhiadanya ;Ad.2.
Register : 02-12-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 377/Pid.Sus/2013/PN.Ktb
Tanggal 27 Januari 2014 — MUHAMMAD NOR Als. AMAT SOLAR Bin AMRI
3212
  • Pasal 106 Ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, DAN melakukan praktikkefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 198 Jo.
    Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian,sebab terdakwa tidak pernah mendapatkan jin dari pihak Dinas Kesehatan KabupatenKotabaru untuk melakukan praktik kefarmasian baik berupa penyimpanan maupunpendistribusian obat. Bahwa obat jenis Dekstro boleh diual dan diedarkan, namun hanya toko obat resmidan berjjin saja yang boleh menjual dan mendistribusikannya.
    Unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dankewenangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalahsegala sesuatu yang berhubungan dengan obatobatan, bahan obat, obat ashi Indonesia(obat tradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dankosmetika meliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan serta pengawasannya);Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untukgolongan obat bebas dan obat bebas
    berupa mengedarkansediaan farmasi, praktik kefarmasian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa keahliandan kewenangan, maka unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahliandan kewenangan dari unsur kedua dakwaan ini terpenuhi terhadap diri terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 197 Jo.
    AMAT SOLAR Bin AMRItersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKI IZIN EDAR dan MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN TANPAMEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN;2.
Register : 15-06-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN RANTAU Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN. Rta
Tanggal 18 Juli 2016 — -Muhammad Reza Wijayansyah Bin Tabliansyah
278
  • Adul ; Bahwa terdakwa sudah menjual obatobatan tersebut selama kuranglebih 1 (satu) bulan ; Bahwa terdakwa sebelumnya merupakan target operasi dari pihakkepolisian ; Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak adamemiliki izin, kKewenangan latar belakang pendidikan kefarmasian yangmana terdakwa hanya bersekolah sampai dengan jenjang pendidikanPaket B/setara SMP ;Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya tidakberkeberatan ;2.
    Adul ;Bahwa terdakwa sudah menjual obatobatan tersebut selama kuranglebih 1 (satu) bulan ;Bahwa terdakwa sebelumnya merupakan target operasi dari pihakkepolisian ;Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak adamemiliki izin, kKewenangan latar belakang pendidikan kefarmasian yangmana terdakwa hanya bersekolah sampai dengan jenjang pendidikanPaket B/setara SMP ;Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya tidakberkeberatan ;3. Ahli Dra.
    obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana dijelaskan dalam UUNo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (4) ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar adalah mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang
    Rtajuga tidak memiliki kKewenangan atau latar belakang pendidikan kefarmasiandalam hal praktek kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Iqbaldan saksi Syaifuddin Basir bahwa efek yang ditimbulkan penggunaan obattersebut yang melebihi dosis dapat menimbulkan mabuk sehingga kesadarantidak terkontrol ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra.
    Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaankerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasianadalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atasApoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurutpendapat Majelis Hakim, terdakwa telah dengan sengaja tanpa keahliandalam bidang kefarmasian melakukan praktik kefarmasian tanpamemperhatikan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu dari obatobatan
Register : 19-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN PELAIHARI Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pli
Tanggal 13 Maret 2019 — Muhammad Arsyad Bin Abdullah (alm)
144237
  • Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusianatau enyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional2. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaankefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.3.
    Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apotekerdalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi,Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/AsistenApotekerPasal 2(1) Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasianwajib memiliki surat tanda registrasi.(2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) bagi Apoteker; danb.
    Toko Obat/Pedagang Eceran Obat yang selanjutnyadisebut Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obatbebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceranPasal 6(3) Kegiatan pengelolaan Obat dan Prekursor Farmasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) oleh Toko Obat wajib berada di bawah tanggung jawabseorang Tenaga Teknis Kefarmasian penanggung jawabTenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) wajib memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
    (SIPTTK) diFasilitas Pelayanan Kefarmasian tersebut.
    secara eceran dan tidak memiliki kewenangan untuk menjual obatkeras (daftar G); Bahwa Pedagang Eceran Obat /Toko Obat wajib mempekerjakanTenaga Teknis Kefarmasian dan pengelolaan Obat berupa pengadaan,penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan danpelaporan berada di bawah tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian;Bahwa Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja pada Pedagang EceranObat /Toko Obat wajib memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian(SIPTTK);Halaman 34 dari 45
Register : 07-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN MARABAHAN Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mrh
Tanggal 30 Maret 2017 — RASIDAH Binti SYARIF
3324
  • PENDI (DPO) sudah menyerahkan 2 (dua) box dalam 2 (dua)Bulan ;Bahwa pendidikan Terdakwa SD (Tidak Tamat) dan Terdakwa bukantenaga ahli kefarmasian ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebasobatobatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkanijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI NomorPO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan olehtoko obat/apotik yang mempunyai
    ijin resmi dengan tidak boleh diracik uangHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mrhatau dilepaskan dari kemasan terkecilnyaserta Terdakwa bukanlah sebagaiahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter,dokter gigi,bidan ataupun perawatkesehatan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakantidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;2.
    THAHER AMIN ; Bahwasaksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan Terdakwa ; Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksimenyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidikadalah benar ; Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai PNS Dinas KesehatanKabupaten Barito Kuala ;Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mrh Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenagakefarmasian yang terdiri atas apoteker
    dan tenaga teknis kefarmasian ; Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkanpada UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ; Bahwa yang dimaksud dengan obat daftar G adalah obat yang sangatterbatas yang berarti obat berbahaya dan obat keras serta harusmenggunakan resep dari dokter ; Bahwa benar yang termasuk dalam daftar obat
    tidak memiliki latarbelakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena pendidikanTerdakwa SD (Tidak Tamat) dan Terdakwa bukan tenaga ahli kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahanbahan yangberkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang dikeluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa
Register : 02-12-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN POLEWALI Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Pol
Tanggal 14 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ADRIAN DWI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
RAMLI Alias RAMLI Bin Alm. H.MUSA
9823
  • Pasal 6 ayat (2) : Pengadaan sediaanfarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan olehTenaga Kefarmasian. Pasal 6 ayat (3) : Pengadaan sediaan farmasi harusdapat menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat sediaan farmasi; Bahwa barangbarang yang mengandung Trihexyphenidyl termasukdalam sediaan farmasi.
    Jadi, semua obat, terutamaobat Keras yang telah memiliki izin edar termasuk Trihexyphenidyl dapatdidistribusikan oleh sarana distribusi/pelayanan yang memiliki izin; Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian : Pasal 1 ayat (3) : Tenaga Kefarmasian adalahtenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri atas Apotekerdan Tenaga Teknis Kefarmasian.
    Pasal 1 ayat (6) : Tenaga TeknisKefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalaniPekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli MadyaFarmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi / AsistenApoteker.
    Jadi, semua obat, terutama obat Keras yang telahmemiliki izin edar termasuk Trihexyphenidyl dapat didistribusikan olehHalaman 17 dari 31 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Polsarana distribusi/pelayanan yang memiliki izin; Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian : Pasal 1 ayat (3) : Tenaga Kefarmasian adalahtenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri atas Apotekerdan Tenaga Teknis Kefarmasian.
    Pasal 1 ayat (6) : Tenaga TeknisKefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalaniPekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli MadyaFarmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi / AsistenApoteker; Bahwa yang harus dipahami, bahwa Trihexyphenidyl adalah bahan aktifobat.
Putus : 25-07-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 105/PID.B/2013/PN.BDW
Tanggal 25 Juli 2013 — AHMAD ZAINUL HANAN Bin SIMON
7739
  • M E N G A D I L I- Menyatakan terdakwa AHMAD ZAINUL HANAN Bin SIMON tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian ;- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;- Menetapkan bahwa apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;- Memerintahkan
    196UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;ATAUKETIGA :Bahwa terdakwa AHMAD ZAINUL HANAN BIN SIMON pada hari Jum/at tanggal 22Pebruari 2013 sekira pukul 14.45 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Pebruari 2013 bertempat di Toko milik terdakwa Desa Leprak Rt.09 Rw.02Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang msih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tidak4memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian
    ;Bahwa obat yang dijual terdakwa adalah 30 butir pil Zarolin, 336 butir pil Planotab, 7bungkus obat sakit gigi merk Super Manjur setiap bungkusnya berisi : 1 butir pilLanadexon ; butir pil warna kuning tanpa tulisan ; 1 butir pil warna orange bertuliskan ifi ; 1 butir pil warna putih bertuliskan ifi ; 6 bungkus kapsul tanpa merk sebagaiberikut : 3 bungkus masingmasing berisi 3 kapsul ; 3 bungkus masingmasing berisi 6kapsul ;e Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatanyang
    saksi Olief Mashuda Rasyid ;6 Bahwa obat yang dijual terdakwa adalah 30 butir pil Zarolin, 336 butir pil Planotab, 7bungkus obat sakit gigi merk Super Manjur setiap bungkusnya berisi : 1 butir pilLanadexon ; butir pil warna kuning tanpa tulisan ; 1 butir pil warna orange bertuliskan ifi ; 1 butir pil warna putih bertuliskan ifi ; 6 bungkus kapsul tanpa merk sebagaiberikut : 3 bungkus masingmasing berisi 3 kapsul ; 3 bungkus masingmasing berisi 6kapsul ;e Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian
    Menyatakan terdakwa AHMAD ZAINUL HANAN Bin SIMON, bersalahmelakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenagan untuksemelakukan praktek kefarmasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 198 UndangUndang No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan dalam dakwaanketiga ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZAINUL HANAN Bin SIMONdengan pidana denda sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;3.
    Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapattidak terdapat kesalahan/ kekeliruan orang dalam perkara ini;9Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan;Unsur 2 : Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dari keteranganterdakwa sendiri terbukti bahwa pada hari Jum/at, tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar jam14.45 wib di toko milik terdakwa di Dusun
Putus : 11-12-2012 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 319/PID.B/2007/PN.KDR
Tanggal 11 Desember 2012 — - ARIS DWI SETYO Bin WIWIK ARIFIN
- ARIS SURYANTORO Bin KANARI
- AGUS PRAYITNO Bin SUPARNO
7715
  • ARIS SURYANTORO Bin KANARI dan terdakwa III AGUS PRAYITNO Bin SUPARNO dengan identitas di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1
    Aris Suryantoro Bin Kanari, terdakwa III Agus Prayitno Bin Suparno,sebersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama tanpa keahlian dankewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian. Sebagaimanadiatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I.
    isi 180 butir dengan hargaRp 100.000, (seratus ribu rupiah) ;bahwa adapun terhadap terdakwa III memperoleh pil double L dengan caramembeli dari Wawan (DPO) alamat dusun Ngaglik Kelurahan Dandangan, KotaKediri sebanyak (satu) botol isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki pil double L tersebut sertabukan sebagai pedagang besar farmasi, apotik sarana penyimpan farmasi,Rumah Sakit maupun lembaga Pendidikan Kefarmasian
    9 UU No. 22 tahun141992 tentang kesehatan maka untuk pengadaan produksi, distribusi dan pelayanannyaharus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenanganuntuk itu (vide pasal 63 ayat 1), padahal sebagaimana fakta yang terungkapdipersidangan bahwa para terdakwa bukanlah seorang maupun tenaga kesehatan,apoteker, pedagang besar farmasi maupun sebagai sarana penyimpan sediaan farmasi,dengan demikian para terdakwa tidak mempunyi keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian
    bernama Wawan (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol isi1000 (seribu) butir dengan harga Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dengan demikian antara terdakwa I , terdakwa II danterdakwa III ada hubungan kerja sama yang erat untuk memperoleh pil double Lsebanyak 2 box isi 180 (seratus delapan puluh) butir dengan harga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) sehingga masingmasing berperan sebagai orang yang melakukansuatu perbuatan atau secara bersamasama melakukan pekerjaaan kefarmasian
    ARIS DWI SETYO Bin WIWIK ARIFIN, terdakwa II.ARIS SURYANTORO Bin KANARI dan terdakwa III AGUS PRAYITNO BinSUPARNO dengan identitas di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana " Secara bersamasama tanpa keahlian dan kewenangandengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal63 ayat Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karenanya denganpidana penjara : Untuk terdakwa I Aris Dwi Setyo bin Wiwik Arifin dan terdakwa II Aris
Register : 13-06-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 170 / Pid. Sus / 2013 / PN. Btl.
Tanggal 26 September 2013 — HAMIDI Bin H. RANRENG
4232
  • RANRENG pada hari Kamis tanggal 05 Julitahun 2013 sekitar pukul 10.45 Wita, atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masihtermasuk dalam bulan Juli 2012 bertempat di Toko Obat Misna milik Terdakwa di Jl.Propinsi Kelurahan Tungkaran Pangeran Rt. 7 Nomor 82 Simpang Empat Kabupaten TanahBumbu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan praktik kefarmasiaan tanpa memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian
    yang dilakukan terdakwa tidak dapatmenunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatandan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;e Bahwa terdakwa membeli obat Keras Daftar G tersebut dari sales Freelance keliling yangdatang ke toko tanpa identitas yang jelas dan tanpa nota pembelian;e Bahwa toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas, dan toko obattidak boleh menjual obat keras Daftar G;Atas keterangan saksi
    RANRENGtersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;2 Unsur telah melakukan praktik kefarmasiaan.1616Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik Kefarmasian adalahsesuatu perbuatan yang berkaitan dengan obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik.
    RANRENG telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan praktik kefarmasiaantanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMIDI Bin H.
Register : 02-12-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 690/Pid.Sus/2015/PN Gpr
Tanggal 30 Desember 2015 — Agus Sulistyo Bin Sudai
455
  • Penyu; Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan Pabrik Triplek bukanapoteker, dokter atau tenaga kefarmasian lainnya, sehingga Terdakwatidak memiliki izin atau Kewenangan untuk untuk membawa, menyimpandan mengedarkan obat tersebut ; Bahwa tersebut hanya dibungkus dengan bungkus rokok Merk GudangGaram serta tidak ada pelabelan atau penandaaan yang lengkap tentangobat tersebu; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan
    Penyu; Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan Pabrik Triplek bukanapoteker, dokter atau tenaga kefarmasian lainnya, sehingga Terdakwatidak memiliki izin atau kKewenangan untuk untuk membawa, menyimpandan mengedarkan obat tersebut ; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; Bahwa pil Dobel L tersebut hanya dibungkus dengan bungkus rokok MerkGudang Garam serta tidak ada pelabelan atau penandaaan yang lengkaptentang obat tersebut;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa
    , tenaga kesehatan tertentu dapat melakukanpraktek kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter, dokter gigi, bidandan perawat yang dilaksanakan sesuai ketentuan ;Bahwa tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga tekniskefarmasian dan yang dimaksud Apoteker adalah sarjana farmasi yangtelah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatanapoteker sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yangmembantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiriatas sarjana
    atau tenagakesehatan tertentu, maka Terdakwa tidak mempunyai keahlian ataukewenangan dalam kefarmasian ;Bahwa barang bukti Pil Doble L tersebut tidak memenuhi standarkeamanan, kasiat maupun kemanfaatan karena sediaan farmasi berupaobat tersebut tidak tercantum label cara penggunaan serta khasiat dankemanfaatannya apabila dikonsumsi ;Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan sebagaimana barang buktitidak boleh dikonsumsi tanpa resep dokter karena penggunaannya harusaman, berkhasiaat/ bermanfaat, bermutu
    Kediri sebanyak 10 (sepuluh) butir; Bahwa pil doble L tersebut disimpan Terdakwa di saku celana sebelahkanan; Bahwa Terdakwa membeli pil doble LL tersebut untuk dikonsumsi sendiri,karena kerja di Pabrik Triplek, untuk menambah stamina dan tenaga agartidak mengantuk; Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau membeli dan menyimpan pil doble Ldilarang; Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan Pabrik Triplek bukanapoteker, dokter atau tenaga kefarmasian lainnya, sehingga Terdakwa tidakmemiliki izin atau kewenangan
Register : 12-08-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN RKB
Tanggal 21 Oktober 2014 — DENI AKBAR ALIAS RICO BIN JAMIL
6910
  • dilarang melakukan praktik kefarmasian dalam halpengadaan mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan sediaan farmasi,karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan atauHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor: 153PID.SUS/2014/PN.Rkbkefarmasian tidak mengerti atau tidak mengetahui aturan pakai, dosis danpenggunaan obat tersebut sehingga dapat membahayakankonsumen/pasien hal ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikanTerdakwa adalah hanya lulusan SD (sekolah Dasar) yang lulus tahun 2006dan
    Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan atau sekolah di bidangkesehatan/kefarmasian sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dalambidang kefarmasian/kesehatan.
    dilarang melakukan praktik kefarmasian dalam halpengadaan mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan sediaan farmasi,Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor: 153PID.SUS/2014/PN.Rkbkarena Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan ataukefarmasian tidak mengerti atau tidak mengetahui aturan pakai, dosis danpenggunaan obat tersebut sehingga dapat membahayakankonsumen/pasien hal ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikanTerdakwa adalah hanya lulusan SD (sekolah Dasar) yang lulus tahun 2006dan
    Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan atau sekolah di bidangkesehatan/kefarmasian sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dalambidang kefarmasian/kesehatan karena dijual tanopa resep dokter dan dalamkemasan strip tidak tercantum aturan pakai dan dosis penggunaan terhadapobatobatan jenis Trihexyphenidyl 2 mg, Atarax Alpazolam 0,5 mg,Tramadol HCL tablet 50 mg, Mini Aspi 80 mg, Clozer 100 mg dan Clozer 25mg sedangkan untuk obat Hexymer Trihexyphenidyl dalam kemasan plastikbening yang diedarkan
    di bidangkesehatan/kefarmasian sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dalambidang kefarmasian/kesehatan karena dijual tanopa resep dokter dan dalamHalaman 12 dari 36 Putusan Nomor: 153PID.SUS/2014/PN.Rkbkemasan strip tidak tercantum aturan pakai dan dosis penggunaan terhadapobatobatan jenis Trihexyphenidyl 2 mg, Atarax Alpazolam 0,5 mg,Tramadol HCL tablet 50 mg, Mini Aspi 80 mg, Clozer 100 mg dan Clozer 25mg sedangkan untuk obat Hexymer Trihexyphenidyl dalam kemasan plastikbening yang diedarkan
Register : 08-09-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Bln.
Tanggal 3 Desember 2015 — KUSWANTO Alias WANTO Bin WAHYUDI
6132
  • ribu rupiah) untuk 1 (satu) keping obat jeniscarnophen/zenith sedangkan untuk 1 (satu) bungkus obat jenisdextro dijual terdakwa seharga Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yangmengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latarbelakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwaterdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yangmengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakangpendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian
    terdakwa KUSWANTO Als WANTO Bin WAHYUDI pada hariSabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaktidaknya padasuatu wakiu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaktidaknya pada tahun2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bulu Rejo KecamatanMantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batulicin, Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian
    adalah seseorang yangtermasuk tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan tenaga tekniskefarmasian;e Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenagakefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, yangterdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, AnalisFarmasi/Asisten Apoteker;e Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian yang dimaksud dengan Pekerjaan Kefarmasian adalahpembuatan termasuk pengendalian mutu
    , dan dalam hal tidak ada tenaga kesehatantertentu dapat melakukan prakter kefarmasian secara terbatas antara lain ,dokter dan /atau dokter gigi, bidan dan perawat yang melakukan tugasnyadalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukantindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien;Bahwa persyaratan untuk mendirikan Apotik dan mengedarkan sediaan farmasidan alat kesehatan adalah:1. jazah Apoteker;2.
    Bahwa ketikaditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlianterdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untukmengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memilikilatar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian.