Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2008 ternyata tidak berhasil, maka untuk menyelesaikan problem rumah tangga antarakedua belah pihak perceraian dipandang sebagai tasrih

;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA No. 1 Tahun 2008 ternyata tidakberhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat ahlihukum Islam yang terdapat dalam Kitab Mada Khurriyyatuz Zaujain fitThalaq juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangandalam putusan ini yang berbunyiArtinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumahtangga sudah dianggap goncang

dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

secara yuridis gugatan Penggugat mohon perceraiandengan Tergugat haruslah dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam perkara a quo telahterbukti dan upaya perdamaian telah ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, termasuk upaya mediasi telah dilakukan sesuaidengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 ternyatatidak berhasil, maka dalam kasus Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembandingini perceraian dipandang sebagai Tasrih

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untukHalaman 13 dari 14Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bin.umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olen Rusnen Heldawati, S.H., PenuntutUmum dan Terdakwa.Hakimhakim Aggota, Hakim Ketua,ANDI AHKAM JAYADI, S.H. ANTENG SUPRIYO, S.H.

,M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 14 dari 14Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bin.

TASRIH, SE. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH , SP. SH.Penuntut Umum dan Terdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISAGUSTA GUNAWAN, SH. IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.ANDI AHKAM JAYADI, SH.PANITERA PENGGANTI ,A.M. TASRIH, SE.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN. BinFORM01/SOP/001/HKM/2016Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN.BlinFORM01/SOP/001/HKM/2016

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih,S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olehMiftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Denico Toschani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna ,S.H.Domas Manalu, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Bin.

., M.H. sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H. dan ALVIN ZAKKA ARIFINZETA, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH,S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri olen ADIWIRATMOKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu danTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota,

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PWN Bin..

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, olehHakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas,dan dengan dibantu oleh ALM TASRIH,SE sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh, ARI PRASETYA PANCA ATMAJA ,SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa, tanpa di hadiripenasehat hukumnya.HAKIM KETUA MAJELISHERU KUNTJORO S.H HAKIMHAKIM ANGGOTA

HARRY GINANJAR .SHPANITERA PENGGANTIA.M TASRIH,SE

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, serta dihadiri oleh ADI WIRATMOKO, S.H., Penuntut Umumdan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,FERDI, S.H.

., M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Bin

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri PINTOARIWIBOWO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dandihadapan terdakwa.Hakim Aggota, Hakim Ketua,DAMAR KUSUMA WARDHANA, S.H.M.H. ANDIAHKAM JAYADLSH. AGUSTA GUNAWAN, SH.Panitera Pengganti,A.M. TASRIH, SE Form01/SOP/001/HKIW/20 1513Form01/SOP/001/HKIW/20 15

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, sertadihadiri oleh ERIK E.B. MUDIGDHO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Batulicin dan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.) (IMELDA HERAWATI DP, S.H.,M.H.)(DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.M.H)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)

Cu lis 8 d590 Vo aire login 229) J ub alisl ylArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

ulsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat lIbnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leoJ cuasiig) SII! sl (glo psu!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

memaksakan suamiisteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidaklagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukPutusan Nomor 0220/Pdt.G/2014/PTA.SmgHalaman 5 dari 8 halamanmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil,maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Putusan Nomor 469Padt.G/2021/PA.LKperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankanperkawinan seperti itu.

, oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:LW = i:a) le As fo ke LlArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih