No. 577 K/Pid.Sus/20171.oO MW NOD OF SFIMB 648.3.1240 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Pemerintah ProvinsiMaluku dari Walikota Ambon, yaitu :KPR Type 75 sebanyak 20 unit;KPR Type 54 sebanyak 56 unit;KPR Type 43 sebanyak 61 unit;Total137 unit;IMB tidak atas nama PT Nusa Ina Pratama ;Surat perjanjian kerjasama antara Pemda Provinsi Maluku dengan PTNusa Ina Pratama ;Persetujuan DPRD Provinsi Maluku Nomor 593/333/DPRD tanggal 5Agustus 2006 ;Sertifikat tanah Nomor 02 tanggal 5 April 1994 (Status Hak

Nomor 433 K/Pdt.SusPHI/20171.Bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak mampu, maka agar ParaPenggugat diterima berperkara dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)dan Perselisihan Hak di Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Serang secara Prodeo (CumaCuma); 2.

Putusan Nomor 83 PK/TUN/20171 ayat 1 juncto Pasal 2 ayat 1 tetapi Judex Facti tidak teliti dan tidak melihatketentuan selanjutnya yang mengatur tentang Dokumen yang BeaMeterainya tidak atau kurang bayar sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1)UndangUndang Bea Meterai.Bahwa oleh karena itu, seharusnya Termohon PeninjauanKembali/Terbanding/Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaranprosedur penerbitan Izin Gangguan dan sudah selayaknya Obyek Sengketain litis dibatalkan demi hukum.Dalam Putusan Terdapat

Nomor 736 K/PID.SUSLH/20171. Surat Nomor ; 552/054/Linhut/16 tanggal 14 Nopember 2016, yangditujukan kepada AKI, perihal pengosangan kawasan hutan negara ;2. Surat Nomor ; 552/055/Linhut/16 tanggal 14 Nopember 2016, yangditujukan kepada APENG /AKOK, perihal pengosangan kawasanhutan negara ;3. Surat Nomor ; 552/056/Linhut/16 tanggal 14 Nopember 2016, yangditujukan kepada ACONG, perihal pengosangan kawasan hutannegara ;4.

Muhammad, adalah tidak beralasanhukum, karena hukum menentukan bahwa siapa saja boleh mengajukangugatan terhadap siapa saja, sehingga siapa yang akan dijadikan Tergugatoleh Para Penggugat adalah hak dari Penggugat dan kewajiban dariPenggugat untuk membuktikan kebenaran dalillnya, dan terhadap kewajibanPenggugat untuk membuktikan dalil atau alasannya tersebut, setelah MajelisHakim melihat, membaca dan menelaah isi Posita gugatan Penggugatdalam bagian angka 7 halaman 5 dijelaskan berkisar awal tahun 20171

Putusan Nomor 374 K/MIL/20171. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukanoleh Terdakwa Randy Candra Prayoga, pangkat Pratu, NRP31110428530889;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Il08 Jakarta Nomor 259K/PM.II08/AD/X/2016 tanggal 25 Januari 2017 untuk seluruhnya;3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat bandingsebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);4.

Putusan Nomor 374 K/MIL/20171 (satu) buah buku nikah Sertu Saksi Tiga Juharna dengan Sdri. SaksiSatu (Buku Nikah khusus untuk suami); 1 (satu) helai KPI (Kartu Petunjuk Istri) Sertu Saksi Tiga dengan Sari.Saksi Satu; 4(empat) helai Berita Acara Fotografi; 3 (tiga) helai fotokopi kuitansi sewa kamar Hotel Hikmah nomor 8 danfotokopi KTP Sdri. Saksi Satu tertanggal 20 Desember 2014; 1 (satu) helai Surat Pernyataan Terdakwa perihal tentangmengakuinya perbuatan Terdakwa dengan Sdri.

BERKAT SUMBER REZEKI, Penerima PO.SUMBER REZEKI, Kelompok Kayu Gergajian: 5.9200m3, alat angkutTruk KB 8860DA, penerbit JUMEN, tanggal 27 Oktober 2017, masaberlaku 1(satu) hari tanggal 27 Oktober 20171 (satu) lembar asli Nota Angkutan Nomor : 09/NAKO/TPTKO/X1/2017 PengirimPO. SUMBER REZEKI, alamat: JI. LintasProvinsi Desa Sandai Kanan Kecamatan Sandai, KabupatenKetapang, Provinsi Kalimantan Barat,oenerima PO.

BERKAT SUMBER REZEKI, Penerima PO.SUMBER REZEKI, Kelompok Kayu Gergajian: 5.9200m3, alat angkutTruk KB 8860DA, penerbit JUMEN, tanggal 27 Oktober 2017, masaberlaku 1(satu) hari tanggal 27 Oktober 20171 (satu) lembar asli Nota Angkutan Nomor : 09/NAKO/TPTKO/X1/2017 PengirimPO. SUMBER REZEKI, alamat: JI. LintasProvinsi Desa Sandai Kanan Kecamatan Sandai, KabupatenKetapang, Provinsi Kalimantan Barat,oenerima PO. SUMBERREZEKI, alamat JL. Trans Kalimantan KM 19 Desa KorekAmbawang,Kab.

Berkat SumberKO.A. 0154296. tanggal 1 Oktober 20171 (satu) Fotocopy SKSHHK CV. Berkat SumberKO.A. 0154299. tanggal 1 Oktober 2017.1 (satu) Fotocopy SKSHHK CV. Berkat SumberKO.A. 0154300. tanggal 1 Oktober 2017.1 (satu) Fotocopy SKSHHK CV. Berkat SumberKO.A. 0154572. tanggal 2 Oktober 2017.1 (satu) Fotocopy SKSHHK CV. Berkat SumberKO.A. 0149803. tanggal 14 September 2017.1 (satu) Fotocopy SKSHHK CV. Berkat SumberKO.A. 0149802. tanggal 14 September 2017.1 (satu) Fotocopy SKSHHK CV.

Putusan Nomor 335 B/PK/PJK/20171. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadanganbantuan sosial yang dibentuk oleh Badan PenyelenggaraJaminan Sosial;2. Cadangan penjaminan untuk Lembaga PenjaminSimpanan;Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;Cadangan biaya penanaman kembali untuk usahakehutanan; dan;5.

Banjarnegara.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Halaman 15 dari 58 PUT Nomor 57K/PM II11/AD/VIII/20171. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa1 setahun yang lalusaat bersamasama minumminuman di depan Hotel Sentral dankenal dengan Terdakwa2 hanya sepintas saja, sedangkan denganTerdakwa3, Terdakwa4, Terdakwa5, Terdakwa6, Terdakwa7,Terdakwa8 dan Terdakwa9 Saksi tidak kenal dan dengan paraTerdakwa tidak ada hubungan keluarga.2.

Smg, maka menggunakan Jasa Penasehat Hukumprofesional dengan menghabiskan biaya + Rp. 40. 000. 000, (empatpuluh juta rupiah)Mengurus perkara di Pengadilan Negeri Boyolali hingga kemudian terbitputusan tanggal 27 2 2017 yaitu perkara Nomor : 27/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bi, maka menggunakan Jasa Penasehat Hukum profesional denganmenghabiskan biaya + Rp. 50. 000. 000, (/ima puluh juta rupiah)Mengurus perkara banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, hinggakemudian terbit putusan tanggal O07 Juli 20171 yaitu

Tahun2017.1 (Satu) jJepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor:600288tahun 2017, tentang Penetapan Standar Satuan Harga DasarKabupaten Maluku Tenggara Barat Triwulan (JanuariMaret) TahunAnggaran 2017, tanggal 03 Maret 20171 (Satu) lembar fotocopy SURAT PERINTAH Nomor: 835/259/SPRIN/2017Kepada ADRIANUS SIHASALE, ST.

Nomor 1804 K/Pdt/20171. MELANIE WIRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Duri Mas2 Blok M Nomor 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,alamat sekarang Jalan Cinere Raya Nomor 24 RT/RW 005/02,Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;2.

Pelatihnan KewirausahaanTahun 20171. pembangunan gedung serba guna sebesar Rp. 195.000.000, (SeratusSembilan puluh lima juta rupiah).2. pembangunan Lanjutan kantor BPD sebesar Rp. 107.150.000,(seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).3. pembangunan TPA sebesar Rp. 105.650.000, (Seratus lima juta enamratus lima puluh ribu rupiah).4. pembangunan 4 (empat) Unit MCK sebesar Rp. 81.923.000, (delapanpuluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).5.

Pelatihan KewirausahaanTahun 20171. pembangunan gedung serba guna sebesar Rp. 195.000.000, (SeratusSembilan puluh lima juta rupiah).2. pembangunan Lanjutan kantor BPD sebesar Rp. 107.150.000,(seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 31 dari 148 Putusan Nomor 35/Pid.SusTpk/2020/PN.Mks.3.pembangunan TPA sebesar Rp. 105.650.000, (Seratus lima juta enamratus lima puluh ribu rupiah).pembangunan 4 (empat) Unit MCK sebesar Rp. 81.923.000, (delapanpuluh satu juta Sembilan ratus dua puluh

SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal 26Mei 20171 (satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanKomanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 4tanggal 21Februari 2018Halaman 131 dari 165 Putusan Nomor 10/PID.TPK/2020/PT MTR90. 1 (satu) Buku Tabungan Bank NTB Atas Nama CV.

SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 1 tanggal26 Mei 20171 (Satu) Bendel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanKomanditer CV. SAMAWA TALINDO RESOURCE Nomor: 4tanggal21 Februari 20181 (satu) Buku Tabungan Bank NTB Atas Nama CV.

30 Juni 2011.1 (Satu) bundel copy Perhitungan Struktur Gelanggang Olah Raga ,Konsultan Perencana PT Deta Decon, 30 Juni 2011.1 (satu) bundel copy Perhitungan Struktur Asrama Putri Tk. 3,Konsultan Perencana PT Deta Decon, Agustus 2010.1 (Satu) bundel copy Perhitungan Struktur Asrama Putra, KonsultanPerencana PT Deta Decon, Agustus 2010.1 (satu) bundel copy Perhitungan Gudang Umum, KonsultanPerencana PT Deta Decon.1 (Satu) bundel copy koran Periode Oktober 2011 , atas nama :MASTURI, tanggal 23/05/20171

No. 42/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.MASTURI, tanggal 23/05/20171 (Satu) bundel copy Koran Bank BTN, NAMA: Sinar METERINDOPERKASA, periode : 26 Juni 12 30 Juni 12.1 (satu) bundel copy Koran, Nomor Rekening : 131010000256,Periode 1 April 2012 30 April 2012.1 (Satu) bundel copy Koran, Nomor Rekening : 131010000256,Periode 1 Juni 2012 30 Juni 2012.1 (satu) bundel copy Koran Sinar Metrindo Perkasa PT,No.Rekening : 3723004001, Periode : 31 10 11 S/D

30 Juni 2011.1 (Satu) bundel copy Perhitungan Struktur Gelanggang Olah Raga ,Konsultan Perencana PT Deta Decon, 30 Juni 2011.1 (satu) bundel copy Perhitungan Struktur Asrama Putri Tk. 3,Konsultan Perencana PT Deta Decon, Agustus 2010.1 (Satu) bundel copy Perhitungan Struktur Asrama Putra, KonsultanPerencana PT DetaDecon, Agustus 2010.1 (satu) bundel copy Perhitungan Gudang Umum, KonsultanPerencana PT Deta Decon.1 (Satu) bundel copy koran Periode Oktober 2011 , atas nama :MASTURI, tanggal 23/05/20171

No. 1888 K/Pid.Sus/20171) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Loket 04, 07, 08, 12, IPOS,PDAM dan BPM (Benda Pos dan Materai) Kantor Pos Muara Bungoperiode tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;2) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos MuaraBungo dari tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 24 April 2014;3) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor PosMuara Bungo dari tanggal 2 Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;4) 1 (satu) eksemplar

dan prasaranasekolah (DAK SMP) Tahap 2 tanggal 26 Juni 20181 (satu) bundel Dokumen FOTOCOPY daftar SMP penerima DAK LABIPA Tahun 2018;1 (satu) Bundel Dokumen FOTOCOPY surat bupati cianjur nomor :903.2/0551/BPKAD tanggal 17 Januari 2018 perihal permintaan dataDAK fisik tahun anggaran 2018;1 (satu) bundel dokumen FOTOCOPY kementrian pendidikan dankebudayaan nomor: 5015/D3/TU/2017 perihal target output danpermintaan rincian, lokasi kegiatan DAK fisik bidang pendidikanSubbidang SMP tanggal 9 November 20171

fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara atas nama ABUBAKAR Form B11 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara atas nama ABUBAKAR Form B21 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara atas nama ABUBAKAR Form B31 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara atas nama ABUBAKAR Form B41 (satu) bundle printout Legalisir eLaporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara atas nama ABUBAKAR tahun 20171

legalisir Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara atas nama ABUBAKAR Form B21 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara atas nama ABUBAKAR Form B31 (satu) bundle fotocopy legalisir Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara atas nama ABUBAKAR Form B4Halaman 212 dari 214 Putusan Nomor 62/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.1 (satu) bundle printout Legalisir eLaporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara atas nama ABUBAKAR tahun 20171

No. 1839 K/PID.SUS/20171) Mengelola usaha simpan pinjam baik secara administrasi maupun kerjalapangan;2) Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk usaha simpan pinjamdan menerapkannya dalam keseharian usaha;3) Membuatdilaksanakan,;laporan mengenai kegiatan yang sudah atau belum4) Melakukan evaluasi hasil pekerjaan;Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Koperasi Himpunan Pengusaha PribumiIndonesia (KOHIPPI) Sukabumi yang diwakili oleh saksi MUSLIH AHMADselaku Ketua Koperasi dan saksi MUHAMAD NURDIANSYAH

OBEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERKA BKPM14/2015 DAN PERKA BKPM 17/20171. Bahwa pada tanggal 22 November 2017 Tergugat menerbitkan IzinPrinsip Penanaman Modal Asing No. 4797/1/IP/PMA/2017 tertanggal 22November 2017 atas nama PT. Atalian Indonesia;2. Bahwa Izin Prinsip Penanaman Modal merupakan izin yang wajibdimiliki dalam rangka memulai usaha;3. Bahwa mekanisme penerbitan Izin Prinsip diatur dalam PerkaraBKPM 14/2015 dengan rincian sebagai berikut :a.